wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UTS HPU 23

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang merupakan bagian utama dari hukum tertulis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?

a)

Kumpulan catatan sejarah

b)

Aturan hukum

c)

surat kabar harian

d)

petunjuk perjalanan wisata

2.

Siapa yang menyatakan bahwa tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah?

a)

Philipus M. Hadjon

b)

Presiden Republik Indonesia

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Ketua DPR

3.

Mengapa hukum dan pemerintah tidak dapat dipisahkan secara fundamental?

a)

Karena hukum adalah pedoman hidup yang normatif bagi negara dan warganya

b)

Karena pemerintah adalah satu-satunya yang berwenang membuat hukum

c)

Karena hukum tidak penting dalam sistem bernegara

d)

Karena hukum hanya berlaku untuk warga negara tertentu

4.

Apa yang membedakan norma hukum dari norma adat dan norma moral?

a)

Norma hukum adalah norma yang berasal dari lembaga sah dan berwenang

b)

Norma adat hanya berlaku di daerah tertentu

c)

Norma moral adalah norma yang tidak berlaku dalam masyarakat

d)

Semua norma memiliki sumber yang sama

5.

Apa yang menggerakkan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat?

a)

Sikap apatis

b)

Penghargaan budaya

c)

Kekuatan memaksa hukum

d)

Kesetiaan suku

6.

Siapa yang diberi wewenang untuk membuat aturan hukum berdasarkan delegasi kewenangan legislatif?

a)

Lembaga legislatif

b)

Masyarakat umum

c)

Lembaga eksekutif

d)

Lembaga yudikatif

7.

Apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011?

a)

Semua aspek kehidupan masyarakat

b)

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan

c)

Pengaturan tentang olahraga

d)

Urusan luar negeri

8.

Apa yang merupakan bagian utama dari hukum tertulis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?

a)

Pembagian tugas dan tanggung jawab keluarga

b)

Aturan hukum

c)

Resep makanan tradisional

d)

Sejarah keluarga

9.

Apa yang dimaksud dengan kewenangan atribusi dalam pembentukan hukum?

a)

Kewenangan yang berasal dari pelimpahan

b)

Kewenangan yang diberikan oleh penguasa absolut

c)

Kewenangan yang sah dalam pembentukan hukum

d)

Kewenangan yang berasal dari adat istiadat

10.

Apa yang dimaksud dengan kewenangan delegasi dalam pembentukan hukum?

a)

Kewenangan yang diberikan oleh masyarakat umum

b)

kewenangan yang berasal dari pelimpahan oleh UUD

c)

Kewenangan yang sah dalam pembentukan hukum

d)

Kewenangan yang berasal dari adat

11.

Apa yang dimaksud dengan norma?

a)

upaya

b)

Ukuran dalam tindakan manusia

c)

Hukum tertulis

d)

manusia yang diatur

12.

Norma hukum bersifat heteronom, artinya:

a)

Berasal dari dalam diri individu

b)

Dilekati dengan sanksi pidana

c)

Datang dari diri sendiri

d)

Tidak berhubungan dengan hukum

13.

Apa yang membedakan norma hukum dari norma lainnya?

a)

Norma hukum bersifat otonom

b)

Norma hukum tidak memiliki sanksi

c)

Norma hukum bersifat heteronom

d)

Norma hukum datang dari dalam diri sendiri

14.

Apa yang dimaksud dengan "TATA SUSUNAN NORMA HK." menurut Hans Kelsen?

a)

Susunan berjenjang dari norma hukum

b)

Tata cara mematuhi norma

c)

Tanda-tanda norma

d)

Susunan tertulis norma hukum

15.

Apa yang dimaksud dengan "Asas lex superior"?

a)

Undang-undang khusus mengalahkan yang umum

b)

Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah

c)

Undang-undang yang terdahulu mengalahkan yang kemudian

d)

Undang-undang yang berlaku di negara lain mengalahkan yang lokal

16.

Apa yang dimaksud dengan "Asas lex posterior"?

a)

Undang-undang khusus mengalahkan yang umum

b)

Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah

c)

Undang-undang yang terdahulu mengalahkan yang kemudian

d)

Undang-undang yang berlaku di negara lain mengalahkan yang lokal

17.

Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam ketetapan apa?

a)

Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966

b)

UUD 1945

c)

Ketetapan MPR NO III/MPR/2000

d)

Undang-Undang NO. 12 Tahun 2011

18.

Undang-Undang NO. 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hirarki tersebut?

a)

UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

b)

UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

c)

UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden

d)

UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

19.

Prinsip hirarkhi dalam UU.NO. 12 Tahun 2011 menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apa yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah?

a)

a) Harus memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi

b)

Harus memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah

c)

Harus memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berbeda

d)

Tidak perlu memiliki dasar hukum

20.

Apa yang dimaksud dengan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan?

a)

Pembuatan peraturan baru

b)

Penyesuaian dan penyelarasan antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya

c)

Pembatalan peraturan yang sudah ada

d)

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan