wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Proses Bisnis Keberatan dan Banding

Total questions: 20

Worksheet time: 8mins

Name
Class
Date
1.

Berikut yang bukan merupakan subproses Keberatan dalam proses bisnis keberatan dan banding…

a)

inisiasi keberatan

b)

penelaahan sejawat

c)

perencanaan dan persiapan

d)

pelaksanaan

2.

Berikut yang bukan merupakan subproses Peninjauan Kembali dalam proses bisnis keberatan dan banding…

a)

Persiapan

b)

Tindak Lanjut

c)

Pencabutan

d)

Pembatalan

3.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengajuan keberatan melalui saluran berikut ini kecuali…

a)

Taxpayer portal

b)

Counter

c)

Kantor pos

d)

Online

4.

Mengapa proses bisnis keberatan dan banding harus berubah? Berikut pernyataan yang benar adalah

1. Saluran penyampaian surat keberatan yang bersifat online hanya untuk SKP

2. Saluran penyampaian surat keberatan yang bersifat online hanya untuk SKP Non PBB

3. Seluruh administrasi SDTK masih tersentralisasi di DKB

4. Seluruh administrasi SDTK masih tersentralisasi di DKB dengan bantuan Kanwil

a)

3 dan 4

b)

1 dan 2

c)

2 dan 3

d)

2 dan 4

5.

Berikut ini bukan merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan siding banding dan gugatan…

a)

Pembuatan matriks sengketa/kronologis sengketa

b)

Proses uji kebenaran formal atas bukti-bukti yang disampaikan pemohon banding & gugatan

c)

Pembuatan penjelasan tertulis serta kesimpulan akhir

d)

Pembahasan dengan pemeriksa/pebelaah keberatan/AR/petugas lainnya atau dengan saksi/ahli

6.

Berikut yang bukan merupakan aktivitas utama pada subproses Penelaahan Keberatan…

a)

Penelitian permohonan

b)

Prosedur penelitian keberatan

c)

Penerbitan dan pengiriman Surat Keputusan (SK)

d)

Penelitian persyaratan

7.

Berikut yang bukan merupakan perubahan pada subproses keberatan dan banding di masa yang akan datang…

a)

Penyederhanaan proses penelitian keberatan

b)

Peningkatan akuntabilitas, dimana seluruh proses terdokumentasi dan dapat diawasi

c)

Proses penyelesaian sengketa dibantu secara system secara end to end

d)

Kemudahan akses data yang relevan untuk proses penyelesaian keberatan dan banding melalui case folder

8.

Aktivitas yang dilakukan dalam subproses perencanaan dan persiapan keberatan antara lain…

a)

penentuan ktiteria kasus

b)

pembagian tugas

c)

penyampaian Surat Keberatan oleh Wajib Pajak

d)

penelitian permohonan

9.

Tindak lanjut banding & gugatan terdiri dari…

a)

Pelaksanaan putusan banding

b)

Pelaksanaan putusan banding dan gugatan

c)

Evaluasi putusan banding dan gugatan

d)

Pelaksanaan dan evaluasi putusan banding dan gugatan

10.

Kapan dilakukan banding?

a)

Ketika Wajib Pajak tidak setuju dengan keputusan keberatan

b)

Ketika Wajib Pajak tidak setuju dengan keputusan gugatan

c)

Ketika Wajib Pajak tidak setuju dengan keputusan Peninjauan Kembali

d)

Ketika Wajib Pajak akan melakukan prosedur persetujuan bersama

11.

Proses bisnis pada Peninjauan Kembali terbagi dalam tiga kegiatan, kecuali…

a)

Persiapan Peninjauan Kembali

b)

Tindak lanjut Peninjauan Kembali

c)

Penyelesaian Peninjauan Kembali

d)

Pencabutan Peninjauan Kembali

12.

Prosedur Persetujuan Bersama adalah..

a)

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang melengkapi mekanisme penyelesaian domestik, dan juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional.

b)

Mekanisme proses sengketa pajak internasional yang melengkapi mekanisme penyelesaian domestik, dan juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional.

c)

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang melengkapi mekanisme penyelesaian internasional, dan juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional.

d)

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang melengkapi mekanisme penyelesaian domestik, dan juga berfungsi sebagai mekanisme proses sengketa pajak internasional.

13.

Beberapa perubahan utama implementasi CTAS atas probis keberatan dan banding dari as-is menjad to-be adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Integrasi proses bisnis keberatan dan banding dengan proses bisnis lain sudah optimal karena kesamaan platform

b)

Pengumpulan data dan informasi sudah terpusat dan efektif dengan bantuan sistem

c)

Pengarsipan dokumen dapat diakses dengan bantuan sistem

d)

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan bantuan SDM

14.

Subproses evaluasi kesepakatan harga transfer mencakup antara lain, kecuali..

a)

Pembentukan Kasus Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer

b)

Penugasan Tim Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer

c)

Evaluasi Hasil Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer

d)

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer

15.

Permohonan Prosedur Persetujuan Bersama dapat dilakukan secara manual dan elektronik

a)

Benar

b)

Salah

16.

Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui proses Prosedur Persetujuan Bersama, sengketa perpajakan dapat diselesaikan melaui Arbitrase Internasional apabila Pejabat berwenang Indonesia dan Pejabat Berwenang Negara/Yurisdiksi Mitra P3B sepakat unutk menjalani prosedur tersebut.

a)

Salah

b)

Benar

17.

Yang termasuk jenis kesepakatan harga transfer adalah:

a)

Kesepakatan Harga Transfer Multilateral

b)

Kesepakatan Harga Transfer Bilateral

c)

Kesepakatan Harga Transfer Internasional

d)

Kesepakatan Harga Transfer regional

18.

Penyusunan Keputusan Mutual Agreement mencakup aktivitas sebagai berikut kecuali:

a)

Penyusunan Persetujuan bersama

b)

Pembuatan dan Pengiriman Surat Pemberitahuan Permintaan Pencabutan atau Penyesuaian Permohonan Keberatan/Banding/36 (1) c

c)

Perekaman Klasifikasi Hasil Prosedur Persetujuan Bersama

d)

Pembuatan Laporan Penelitian Prosedur Persetujuan Bersama Final

19.

Kondisi saat ini (As-is) salah satunya adalah belum terdapat channel online untuk permohonan keberatan PBB, Prosedur Persetujuan Bersama dan Kesepakatan Harga.

a)

Benar

b)

Salah

20.

Penelaahaan Kesepakatan Harga Transfer mencakup penelaahan atas… kecuali..

a)

Permohonan Kesepakatan Harga Transfer Bilateral dari Pejabat Berwenang Negara/ Yurisdiksi Mitra P3B

b)

Penelaahan atas permohonan

c)

Penelaahan Pencabutan Permohonan Kesepakatan Harga Transfer dari Wajib Pajak

d)

Permohonan Kesepakatan Harga Transfer Multilateral dari Pejabat Berwenang Negara/ Yurisdiksi Mitra P3B