Penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren kepada daerah melalui alokasi keuangan yang adil dan selaras serta belanja daerah yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan daerah demi pemerataan kesejahteraan ke pelosok negeri merupan konsepsi dari .....

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama DPR RI melakukan perubahan sekaligus mengganti UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan peraturan

Apa saja 4 Pilar yang menjadi tujuan diterbitkannya UU HKPD ?

(pilih 4 jawaban paling tepat)

Berikut yang bukan merupakan jenis Dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Pemerintah Daerah (APBD) menurut UU HKPD adalah....

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok serta dapat dilakukan dalam bentuk investasi

Berikut 3 jenis pajak daerah baru yang terdapat pada UU HKPD adalah ....

(pilih 3 jawaban paling tepat)

Penerapan Pajak Opsen Kendaraan Bermotor akan menambah beban bagi masyarakat

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, meliputi Pinjaman Derah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Beberapa Kebijakan mengenai Pengelolaan Belanja Daerah dalam UU HKPD meliputi

Sebagai bentuk menyelaraskan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah maka diperlukan penguatan Sinergi Fiskal Nasional. Adapun bentuk penguatan sinergi tersebut terdiri dari

(pilih 2 jawaban yang paling tepat)