Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan

Menurut PMK-231/PMK.03/2019, PPN yang dipungut oleh Instansi Pemerintah disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan NPWP Instansi Pemerintah

Setoran PPN menggunakan NPWP Instansi Pemerintah mulai berlaku sejak?

Salah satu dasar hukum terkait PPh Pasal 21 adalah?

Besarnya Biaya Jabatan adalah Maksimal Rp6.000.000 per tahun

Berapa tarif PPh Pasal 15 terkait sewa dengan Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri dengan rute dari Indonesia ke Luar Negeri?

Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran dengan mekanisme Langsung atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan

Besaran tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah sebesar 25%

NPWP format baru mulai akan diterapkan secara menyeluruh pada Layanan Administrasi Perpajakan mulai tanggal?

Perubahan Tarih PPh atas Jasa Konstruksi yang diatur di dalam PP Nomor 9 tahun 2022 berlaku mulai tanggal?

Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPN atas transaksi?

Kode Faktur 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain Instansi Pemerintah) yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selain Instansi Pemerintah)

Berapa tarif PPh Pasal 23 atas Royalti?

Besaran PTKP untuk status K/3 adalah?