NEW
Font size
WorksheetsPAS VIII Ganjil 2023/2024
Total questions: 25
Worksheet time: 1hrs 15mins
Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga memiliki peran yang lebih mendalam. Salah satu fungsi utama Pancasila adalah..,
Menentukan berbagai macam makanan tradisional di Indonesia
Membentuk kebijakan lalu lintas di ibu kota
Mengatur sistem pendidikan di Indonesia
Menyediakan kerangka nilai yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia.
Kedudukan Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah...
Lebih rendah daripada peraturan daerah
Sejajar dengan peraturan daerah
Lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan lainnya
Tidak ada dalam hirarki peraturan perundang-undangan
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki arti penting dalam pembentukan identitas bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara terutama terkait dengan...
Menentukan mata uang resmi Indonesia
Mengatur hubungan perdagangan internasional
Memberikan landasan nilai dan prinsip bagi seluruh aspek kehidupan bangsa
Membentuk parlemen nasional
Salah satu pandangan hidup bangsa yang tercermin dalam Pancasila adalah gotong royong. Arti penting gotong royong dalam konteks Pancasila adalah...
Melarang kerja sama antarwarga
Mendorong kolonialisme
Menciptakan persatuan dan kerjasama dalam masyarakat
Mengutamakan kepentingan individu
Pancasila juga memiliki arti penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu sila Pancasila yang berkaitan dengan hal ini adalah...
Sila Keadilan Sosial
Sila Kemerdekaan
Sila Persatuan Indonesia
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Pancasila terdiri dari lima sila, yang masing-masing mengandung nilai-nilai penting. Sila yang mengandung nilai keadilan sosial adalah...
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila Persatuan Indonesia
Sila Kerakyatan
Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, yang mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi seluruh warga negara. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah...
Nilai komersial yang mengutamakan keuntungan pribadi
Nilai persatuan yang mengabaikan perbedaan budaya
Nilai ketidakadilan sosial yang merugikan sebagian masyarakat.
Nilai persatuan dan kesatuan dalam keragaman
Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mendasarkan diri pada sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah keadilan sosial. Nilai ini menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Dalam konteks Pancasila, keadilan sosial mengacu pada...
Memberikan hak-hak eksklusif bagi kelompok tertentu
Meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi
Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi
Meminggirkan golongan masyarakat yang kurang beruntung
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar atau konstitusi tertinggi di Indonesia. Salah satu peran utama UUD 1945 dalam sistem hukum nasional adalah...
Menciptakan aturan hukum lokal untuk setiap provinsi di Indonesia
Menyelenggarakan pemilihan umum untuk presiden setiap tahun
Menetapkan prinsip-prinsip dasar dan struktur pemerintahan negara
Menegakkan hukuman pidana terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas
UUD 1945 telah mengalami sejumlah amendemen sejak pertama kali disahkan. Amendemen ini memengaruhi berbagai aspek hukum dan kehidupan politik di Indonesia. Makna dari proses amendemen UUD 1945 adalah...
Menciptakan hukum-hukum baru yang berlaku hanya di tingkat lokal
Mengurangi kekuasaan presiden dan meningkatkan kekuasaan legislatif
Menghapus sepenuhnya UUD 1945 dan menggantinya dengan hukum baru
Memperbarui penanggalan resmi Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki peran sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia. Salah satu fungsi utama UUD 1945 adalah...
Mengatur peraturan lalu lintas di seluruh Indonesia
Menentukan batas-batas wilayah administratif di tingkat provinsi
Menyediakan kerangka dasar dan prinsip-prinsip negara serta sistem pemerintahan
Mengeluarkan hukuman pidana terhadap pelanggaran sipil
UUD 1945 telah mengalami beberapa amendemen sepanjang sejarah Indonesia. Amendemen tersebut bertujuan untuk...
Menambahkan hukuman pidana bagi pelanggaran lalu lintas
Meningkatkan kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan
Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat
Menghapus sepenuhnya UUD 1945 dan menggantinya dengan hukum baru
UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, UUD 1945 menempati posisi yang...
Lebih rendah daripada peraturan daerah
Sejajar dengan peraturan perundang-undangan lainnya
Lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan lainnya
Hanya berlaku untuk wilayah ibu kota
Dalam sistem hukum nasional Indonesia, peraturan perundangan memiliki posisi yang terorganisir dalam suatu hirarki. Di tingkat tertinggi hirarki peraturan perundangan terdapat...
Peraturan Daerah (Perda).
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Keputusan Presiden (Keppres)
Instruksi Presiden (Inpres).
Undang-Undang adalah salah satu jenis peraturan perundangan di Indonesia. Undang-Undang biasanya dikeluarkan oleh...
Presiden Republik Indonesia
Menteri Kehakiman dan HAM
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Peraturan Pemerintah adalah jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh...
Presiden Republik Indonesia
Menteri Kehakiman dan HAM
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Gubernur Provinsi
Peraturan perundangan nasional adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur kehidupan dan aktivitas di seluruh negara. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti hukum pidana, perdata, administratif, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan nasional?
Aturan hukum yang hanya berlaku di tingkat provinsi
Aturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara
Aturan hukum yang hanya berlaku untuk warga negara asing
Aturan hukum yang hanya berlaku di tingkat desa
Peraturan perundangan nasional biasanya disusun oleh badan pemerintah tertentu dan kemudian diberlakukan untuk memastikan bahwa negara berfungsi dengan baik. Badan pemerintah yang bertanggung jawab menyusun peraturan perundangan nasional adalah...
Presiden Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung
Kementerian atau departemen yang relevan
Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di kalangan masyarakat, salah satu langkah penting adalah pendidikan dan sosialisasi mengenai isi UUD 1945. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar mengenai peran UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia
UUD 1945 adalah panduan pandangan politik partai politik di Indonesia
UUD 1945 adalah panduan etika dan moral yang harus diikuti oleh warga negara
UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur negara dan hubungan antara pemerintah dan rakyat.
A. UUD 1945 adalah panduan administratif yang mengatur rutinitas pemerintahan sehari-hari
20 Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia, peraturan yang memiliki tingkatan tertinggi adalah...
Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan Presiden (Keppres).
Peraturan Pemerintah (PP).
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Peraturan yang merupakan hasil dari pembahasan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut...
Peraturan Menteri
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Pemerintah (PP)
Undang-undang
Setelah pembuatan Undang-Undang, presiden dapat mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan dan menjalankan ketentuan Undang-Undang tersebut. Jenis peraturan ini dikenal sebagai...
Keputusan Presiden (Keppres)
Peraturan Menteri
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Pemerintah (PP)
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional dimulai dengan penyusunan konsep peraturan yang kemudian diajukan kepada lembaga yang berwenang untuk membahasnya. Lembaga yang berwenang ini adalah...
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden Republik Indonesia
Mahkamah Agung
Lembaga Penyelidikan Hukum
Setelah diajukan kepada lembaga yang berwenang, konsep peraturan perundang-undangan biasanya akan melewati beberapa tahap pembahasan, termasuk pembahasan di komisi-komisi DPR dan rapat paripurna. Rapat paripurna adalah...
Rapat tertutup di tingkat presiden dan menteri
Rapat yang hanya dihadiri oleh pejabat tinggi negara
Rapat terbuka yang melibatkan semua anggota DPR
Rapat yang hanya dihadiri oleh anggota komisi DPR
Pembuatan peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu proses yang melibatkan berbagai tahapan dan pihak terkait. Di bawah ini adalah beberapa langkah dalam proses tersebut. Pilihlah langkah yang BENAR dalam proses pembuatan peraturanperundang-undangan nasional
A. Penetapan anggaran untuk pelaksanaan peraturan
B. Penyusunan naskah akhir peraturan
C. Persetujuan Presiden
D. Perancangan dan penyusunan RUU (Rancangan Undang-Undang)
E. Penerbitan peraturan dalam Lembaran Negara
Manakah dari langkah-langkah di atas yang merupakan tahapan awal dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional?
A dan B
B dan C
C dan D
D dan E
