WorksheetsKuis Hukum Pajak
Total questions: 25
Worksheet time: 25mins
Undang - Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum yang mengharuskan pungutan pajak. Dari beberapa pengertian dan definisi menyebutkan bahwa pelaksanaan pajak bilamana perlu dapat dipaksakan, apa yang dimaksud dengan "dipaksakan" pada pengertian terebut?
Dalam pelaksanaan pemungutan diperlukan agar pungutan dapat dilaksanakan dalam pengertian harus ditaati oleh masyarakat.
Dalam pelaksanaan pemungutan pemerintah diperbolehkan menarik pajak secara paksa.
Dalam pelaksanaan pemungutan diperlukan agar pungutan dapat dilaksanakan agar pemerintah bisa mendapatkan keuntungan.
Dalam pelaksanaan pemungutan pemerintah menggunakan beberapa lembaga untuk menarik pajak dari masyarakat.
Perpajakan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang ilmu, salah satunya yakni Ilmu Akuntansi yang memandang bahwa ...
Pajak perlu diperhatikan dari aspek manajemen terkait sistem prosedur pelaporan pajak.
Pajak perlu diperhatikan dari aspek finance and reporting, terkait laporan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan.
Pengawasan pemungutan pajak agar kewajiban pajak dipenuhi, maka diperlukan pengaturan prosedur dan sistem pencatatan dalam suatu perusahaan;
Pajak perlu diperhatikan dari aspek check and balance, terkait laporan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan.
"Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan". Merupakan pengertian dari ...
Objek Pajak
Subjek Pajak
Wajib Pajak
Pemungut Pajak
Pemerintah dalam hal pemungutan pajak sebagai ... , dan sewaktu-waktu pemeriksaan untuk melakukan uji kepatuhan dari para wajib pajak.
Apabila dari hasil ... maupun pemeriksaan ternyata tidak ada temuan yang menyebabkan masih ada terhutang pajak, maka kewajiban pajak untuk tahun yang bersangkutan dianggap selesai.
Ataupun tidak ada pemeriksaan dan sudah lima tahun berlalu, berarti berdasarkan undang-undang yang berlaku hutang pajak sudah selesai.
Penerima
Pelaksana
Pemeriksa
Pengawas
"Seorang akuntan .... mereka harus mencatat setiap kegiatan yang dilakukan individu maupun badan atas aktivitas perjanjian kerjasama, pembelian barang, penjualan barang, sewa dlsb".
Internal
Eksternal
Pelaksana
Pengawas
Kewajiban akuntan... memastikan kebenaran akan terjadinya kegiatan yang terjadi dan meyakini kewajaran nilai transaksinya.
Eksternal
Internal
Pelaksana
Pemungut
Utang pajak pada umumnya berakhir karena dibayar atau dilunasi. Ada beberapa kemungkinan yang membuat berakhirnya utang pajak, kecuali...
Penghapusan utang pajak karena dinyatakan bankrut
Pembebasan dari pemerintah karena alasan khusus
Pelimpahan utang pajak kepada ahli waris
Lewat waktu setelah masa lima tahun
Dalam pencatatan harus diperhatikan dasar - dasar dalam akuntansi dan pemeriksaan pajak. Yakni, adanya ...
Bukti perkara
Bukti penerimaan
Bukti transaksi
Bukti pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.
Yang termasuk pada Objek Pajak PPh 21, kecuali ...
Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai sepertu gaji dan tunjangan.
Penghasilan tidak tetap dan teratur yang diterima oleh pegawai dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya.
Penghasilan yang tidak tetap yang diterima oleh orang pribadi secara waris atau hibah dari keluarga yang telah meninggal dunia.
Yang termasuk penghasilan yakni “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila memiliki penghasilan minimal ...
Minimum Upah Minimum Regional
Rp 4.000.000/bulan
Rp 6.000.000/bulan
Rp 5.000.000/bulan
Mempelajari pajak adalah mempelajari hukum yang mengatur tentang pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan undang - undang.
Lawbased artinya bukan sekedar pedoman seperti halnya mempelajari akuntansi dengan pernyataan - pernyataan standar akuntansi.
Namun, lawbased berarti ...
Undang - undang harus ditaati dan tidak dapat diganggu gugat, bila menyimpang akan terkena sanksi.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak harus ditaati dan tidak dapat diganggu gugat, bila menyimpang akan terkena sanksi.
Peraturan Menteri Keuangan harus ditaati dan tidak dapat diganggu gugat, bila menyimpang akan terkena sanksi.
Peraturan Presiden harus ditaati dan tidak dapat diganggu gugat, bila menyimpang akan terkena sanksi.
Di lihat dari kewenangan pemungutan, pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah:
Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dana pajak masuk dalam APBN.
Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang memberikan pengertian bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Dikelolah oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh ...
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kantor Pelayanan Pajak
Dinas Pendapatan Daerah
Direktorat Jenderal Pajak
Contoh Pungutan Pajak yang dilakukan oleh Pusat adalah sebagai berikut, kecuali ...
Pajak Penghasilan (PPh);
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni Pajak yang diyanggung pembeli ketika membeli produk barang atau jasa;
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yakni pajak pada produk yang bukan kebutuhan pokok;
Bea Materai yakni pajak atas dokumen fisik maupun elektronik yang ditandatangani oleh pihak berkepentingan.
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Bea Materai
Pajak Kendaraan Bermotor
Contoh Pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Provinsi adalah sebagai berikut, kecuali ...
Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Rokok
Pajak Hotel dan Restoran
Contoh pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut, kecuali ...
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Reklame
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pungutan pajak yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah untuk belanja Negara.
Hal ini dinamakan fungsi pajak ...
Financial
Regularend
Budgetair
Control
Asas yang menyatakan bahwa pemungut pajak diperhatikan secara keseluruhan bahwa pajak harus dipungut secara adil, orang berpendapatan lebih besar seharusnya pajak dipungut lebih besar adalah ...
Asas ekonomis
Asas sumber
Asas gaya pikul
Asas domisili
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut, kecuali ...
Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak oleh Negara
Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat
Menyesuaikan tuntutan perkembangan teknologi informasi
Memudahkan pemerintah untuk memaksa wajib pajak membayar utang pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dimiliki oleh ...
Orang pribadi
Badan usaha atau perusahaan
Semua benar
Menurut ketentuan Pasak 1 ayat 6 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan tahun 1983 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No 9 Tahun 2009, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagi sarana dalam ...
Administrasi perpajakan
Optimalisasi perpajakan
Mendapatkan potongan pajak
Pencatatan pajak
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal kecuali ...
Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat
Wajib Pajak yang telah dibubarkan secara resmi
Pengusa Kena Pajak lainnya yang tidak memenuhi syarat sebagai PKP
Pengusaha Kena Pajak meninggal dunia
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila ...
Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
Wajib Pajak dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
Wajib Pajak sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Semua benar
Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut kecuali ...
Tanda pengenal diri Wajib Pajak
Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
Mendapatkan peniadaan pembauyaran utang pajak
Mendapatkan potongan pembayaran pajak
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur ketentuan formal bagi, kecuali ...
UU Pajak Penghasilan
UU Pajak Pertambahan Nilai
UU Penagihan Pajak
UU Tindak Pidana Korupsi
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang disebut ...
Self Assessment System
Official Assessment System
Witholding Assessment System
Semua Benar
