Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya

Sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat

Seperangkat pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan

Dalam sidang parlemen, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bentuk usaha, dibentuklah badan yang dinamai BPUPK. Ketua badan tersebut adalah . . . .

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan tanggal ….

Dua perempuan berikut ini yang merupakan anggota BPUPK adalah…..

Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Memiliki semangat persatuan dan kesatuan (2) Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi (3) Adanya rasa memiliki terhadap bangsa dan Indonesia (4) Menganggap remeh ideologi negara lain (5) Mengutamakan hak daripada kewajiban

Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dasar negara Pancasila ditunjukkan pernyataan nomor ….

Perhatikan nilai-nilai semangat tokoh bangsa berikut!

(1) Memiliki semangat dalam berjuang memerdekakan negara-negara terjajah (2) Mengutamakan persatuan dan kesatuan (3) Rela berkorban jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan (4) Berpartisipasi aktif mencapai cita-cita bangsa (5) Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah.

Nilai-nilai semangat para tokoh perumus dasar negara dan patut kita teladani ditunjukkan nomor . . . .

Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 10 Maret 1945.

BPUPK berdiri pada tanggal 1 Maret 1945

Sidang kedua BPUPK dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945

Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, K.H. A. Wachid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo

Sidang pertama PPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghasilkan beberapa putusan, yaitu: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, (3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR