NEW
Font size
WorksheetsPH Pend. Pancasila_Demokrasi kls 11
Total questions: 30
Worksheet time: 30mins
Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Jadi Inti dari demokrasi adalah .…
Pemisah kekuasaan
Kedaulatan rakyat
Pengambil suara terbanyak
Kedaulatan pemerintahan
Kedaulatan negara dan rakyat
Yang diubah dalam perubahan pertama UUD NRI 1945 adalah ….
Sistem pemerintahan
Lambang negara
Bendera negara
Bahasa resmi
Semua jawaban benar
"Keterbukaan informasi adalah salah satu prinsip penting dalam implementasi perilaku demokratis. Bagian dari UUD 1945 yang mengatur keterbukaan informasi ini terdapat dalam pasal berapa?"
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
"Era keterbukaan informasi dalam implementasi perilaku demokratis mencakup transparansi pemerintah dan akses publik terhadap data dan kebijakan pemerintah. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai ini adalah dengan..."
Membatasi akses informasi publik
Menyensor media massa
Mendorong diskriminasi informasi
Mengadakan acara kebijakan tertutup
Mendorong akses informasi publik
"Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menekankan pada keputusan kolektif dan partisipasi warga negara. Keterbukaan informasi adalah alat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Ini berarti bahwa dalam era keterbukaan informasi, pemerintah harus..."
Bertindak tanpa pertanggungjawaban
Melakukan segala sesuatu secara rahasia
Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
Memiliki kontrol penuh atas informasi
Tidak
melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan
"Pada era keterbukaan informasi, bagaimana perilaku demokratis dapat diimplementasikan oleh warga negara" adalah ….
membatasi akses informasi publik.
mengabaikan hak-hak asasi warga negara.
berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan
menutup akses media massa
membatasi keterlibatan warga negara dalam proses politik
"UUD 1945 mendukung prinsip keterbukaan informasi dalam pemerintahan"
adalah ….
melarang pemerintah untuk berbagi informasi dengan publik.
memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk merahasiakan semua kebijakan.
menekankan pentingnya transparansi dan akses informasi untuk warga negara.
memberikan kendali penuh kepada pemerintah atas semua informasi.
mengizinkan diskriminasi informasi.
"Seorang warga negara yang berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan berperan dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat dan benar melalui media sosial adalah contoh perilaku demokratis dalam era keterbukaan informasi. Pernyataan tersebut merupakan konsep demokrasi berdasarkan UUD 1945 adalah ….
tidak ada hubungannya dengan demokrasi.
melanggar hak-hak warga negara.
mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam proses demokratis.
merupakan tindakan subversif.
melanggar prinsip kerahasiaan pemerintah
"Keterbukaan informasi dan kebebasan pers adalah elemen kunci dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. UUD 1945 melindungi kebebasan pers dalam era keterbukaan informasi" yaitu ….
melarang seluruh kegiatan pers.
memberikan izin hanya kepada media pemerintah.
mengakui dan melindungi kebebasan pers.
memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan sensor penuh pada media.
mengharuskan semua media untuk menyensor informasi.
Berikut ini pernyataan-pernyataan yang bukan mencerminkan perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada era keterbukaan informasi, adalah ...
Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik dari pemerintah.
Keterbukaan informasi hanya berlaku untuk informasi non-sensitive dan non-konfidensial.
Pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat.
Keterbukaan informasi mendukung partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik.
Media massa memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi di masyarakat
Berikut yang paling tepat menggambarkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945adalah ….
Keterbukaan informasi hanya diperlukan dalam pemilihan umum.
Keterbukaan informasi memastikan akses publik terhadap informasi yang penting bagi pembangunan masyarakat.
Keterbukaan informasi hanya berlaku untuk warga negara yang memiliki pekerjaan di pemerintahan.
Keterbukaan informasi seharusnya dibatasi untuk menghindari kekacauan di masyarakat.
Keterbukaan informasi hanya berkaitan dengan urusan luar negeri.
Berikut ini yang bukan merupakan dampak positif dari perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada era keterbukaan informasi adalah...
Peningkatan akuntabilitas pemerintah terhadap warga negara.
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik
Berkurangnya kebebasan berpendapat dan berekspresi
Peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Salah satu langkah konkrit yang dapat diambil untuk memperkuat perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada era keterbukaan informasi adalah....
Mempersempit akses informasi kepada masyarakat agar terhindar dari informasi palsu.
Memperkenalkan undang-undang yang melarang masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya di media massa.
Mengembangkan kebijakan publik yang mendukung keterbukaan informasi dan mendukung partisipasi masyarakat.
Meningkatkan sensor pada media sosial untuk menghindari konten yang kontroversial.
Mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
Partisipasi publik berkontribusi dalam mewujudkan perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada era keterbukaan informasi adalah partisipasi publik yang ….
memberikan wewenang eksklusif kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan.
tidak memiliki dampak signifikan pada perilaku demokratis pada masyarakat
memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah.
hanya terbatas pada pemilihan umum masyarakat perkotaan
hanya menciptakan konflik dalam masyarakat.
Negara yang menerapkan sistem demokrasi yang meletakkan pilar-pilar demokrasi sebagai acuan dalam menjalankan sistem pemerintahan atau ketatanegaraannya, disebut ....
Otoriter
Kesatuan
Demokratis
Otoriter
Federal
Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai yang semestinya melandasi pemerintahan demokrasi adalah ….
Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga
Mendukung penggunaan kekerasan seoptimal mungkin
Menjamin perubahan masyarakat secara damai
Menyelenggarakan pergantian pemimipin secara teratur
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
Berikut yang bukan ciri-ciri dari demokrasi ....
Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
Menjamin tegaknya keadilan bagi masyarakat
Merumuskan kebijakan secara sepihak
Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1) Mewujudkan rasa keadilan
2) Keseimbangan hak dan kewajiban
3) Pengambilan keputusan dengan sepihak
4) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
5) Mengutamakan kepentingan golongan
Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah ….
1, 2, dan 3
1, 3, dan 4
1, 2, dan 4
2, 3, dan 4
2, 4, dan 5
Yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional di Indonesia adalah ….
hanya ada satu calon dalam pemilihan
semua partai politik memiliki jumlah kursi yang sama
perwakilan dalam parlemen berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh partai
presiden dipilih oleh parlemen
presiden dipilih oleh rakyat tanpa pemilu
Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem politik Indonesia adalah ….
Mengeksekusi kebijakan presiden
Menyusun undang-undang dan mengawasi pemerintahan
Menjalankan kebijakan luar negeri
Mengadili kasus-kasus hukum
Mengontrol media massa
Yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah ….
Proses memilih pemimpin negara
Keterlibatan aktif warga dalam kegiatan politik dan pemerintahan
Penyelenggaraan pemilu
Pembentukan partai politik baru
Proses pembuatan undang-undang baru
Gambaran persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat diunjukkan oleh pernyataan ….
Persatuan dan kesatuan mengalami gangguan, karena munculnya gerakan separatisme pada beberapa daerah di Indonesia
Persatuan dan kesatuan Indonesia saat kuat karena masa ini merupakan masa setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memudar karena bangsa Indonesia mulai bercermin kepada bangsa-bangsa Barat yang cenderung bersifa individualis
Persatuan dan kesatuan bangsa terkendala adanya pemerintahan yang otoriter sehingga kebebasan berkumpul terbatas
Negara Indonesia telah menganut sistem demokrasi sehinga persatuan dan kesatuan bangsa dijunjung tinggi
Bentuk pelaksanaan demokrasi Pancasila tampak pada pernyataan ….
Demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan sebebas mungkin
Setiap calon pemimpin memberikan imbalan pada pemilihnya sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban
Sebelum dilakukannya pemilihan umum, panitia melakukan sosialisasi dan pendataan sebagai wujud pelaksanaan nilai keadilan
Pelaksanaan demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
Calon pemilih diperkenankan mengikuti kampanye seluruh calon dan memilih semuanya di bilik suara.
Dika berusia tujuh belas tahun. Saat ini, dia duduk di bangku sekolah menngah atas. Dika selaku warga negara yang baik memiliki kewajiban mendukung terbentuknya demokratisasi di Indonesia. Contoh tindakan Dika dalam upaya mendukung terbentuknya Negara Indonesia yang demokratis ialah ….
Menjadi anggota partai politik yang memiliki kredibilitas baik
Mencalonkan diri sebagai angota legislatif daerah
Berpartisipasi dengan cara menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum
Menjalankan tugas sebagai anggota komisi pemilihan umum yang bertanggung jawab
Melakukan pembinaan kepada kader partai politik agar menjadi anggota partai yang baik
Kehidupan demokrasi di Indonesia mulai menemukan titik terang. Bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam penyelenggaraan negara. Kesadaran tersebut membuat kehidupan demokrasi di Indonesia berjalan dengan lancar. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya kebebasan pers, sistem pemilihan umum terbuka, adanya reformasi demokrasi dan pembatasan masa jabatan presiden.
Pelaksanaan demokrasi tersebut berada pada periode….
1945 – 1049
1949 – 1959
1959 – 1965
1965 – 1998
1998 – sekarang
Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat.
Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ...
meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya
kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata
terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah
Masyarakat mengikuti pemilihan kepala daerah dengan antusias. Mereka datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak suara dalam pemilu kepala daerah. Pada saat perhitungan suara diketahui bahwa hampir semua masyarakat menyalurkan hak suaranya.
Kesimpulan wacana di atas ialah....
Masyarakat memiliki kepedulian terhadap sistem demokrasi.
Masyarakat selalu aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum
Pemilihan kepala daerah dilakukan lima tahun sekali secara serentak
KPU berhasil mengajak masyarakat aktif menyalurkan hak suaranya dalam pilkada.
Pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang aktif dalam pilkada.
Dalam suatu pemilihan kepala daerah , salah satu calon pasangan tidak menerima hasil
keputusan KPU, dikarenakan terindikasi ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilukada tersebut. Lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut adalah....
Majlis permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Dasar ketentuan hukum yang berlaku tentang perubahan UUD 1945 terdapat pada pasal …
33
34
35
36
37
Dalam konteks UUD NRI Tahun 1945, peran keterbukaan informasi dalam mendukung pembuatan kebijakan yang demokratis dan inklusif adalah …..
mempengaruhi kebijakan ekonomi dan tidak terkait dengan kebijakan sosial
menciptakan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, memungkinkan partisipasi warga negara, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.
hanya berlaku untuk kebijakan yang tidak terkait dengan lingkungan dan keberlanjutan.
hanya berlaku pada level pemerintah nasional, bukan pada level pemerintah lokal atau daerah.
hanya mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan politik luar negeri.
