NEW
Font size
WorksheetsSoal Ulangan PKn Kelas 8 Bentuk dan Kedaulatan Negara
Total questions: 30
Worksheet time: 1hrs 29mins
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan Yudikatif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan adalah...
DPR
MPR
Presiden
Kehakiman
Kekuasaan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain disebut
Kedaulatan ke dalam
Kedaulatan keluar
Kedaulatan ke atas
Kedaulatan ke bawah
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Merupakan bunyi UUD 1945 pasal . . . .
1 ayat (1)
1 ayat (2)
2 ayat (1)
2 ayat (2)
Suatu negara yang memiliki beberapa wilayah, dan disetiap wilayahnya mengelola dengan aturannya sendiri-sendiri merupakan ciri negara berbentuk...
Negara Kesatuan
Negara federal
Kerajaan
Monarki
Indonesia menjalankan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang berarti ...
Ada penyerahan tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah daerahkepada pemerintah pusat
Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh atas seluruh wilayah Indonesia
Pemerintah daerah memilliki kewenangan penuh atas daerahnya tanpa terhalang undang-undang
Ada pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
Berikut ini yang merupakan kelebihan dari sentralisasi adalah ...
Potensi di daerah dapat berkembang
Lebih hemat dalam penggunaan anggaran
Potensi dan sumber daya daerah dapat berkembang
Pemerintahan lebih demokratis
Kedaulatan memiliki sifat .... yang berarti kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi lagi, kedaulatan itu hanya satu-satunya sebagai kekuasaan yang tertinggi.
permanen
asli
tunggal
tidak terbatas
Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan, dan demikian pula halnya dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah. Pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Ini adalah pernyataan dari teori kedaulatan ....
Tuhan
Raja
Negara
Hukum
Bentuk negara dan pemerintahan di Indonesia sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah ....
negara kesatuan dan otokrasi
negara kesatuan dan republik
negara federal dan republik
negara federal dan otokrasi
Makna yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Negara indonesia menerapkan kedaulatan hukum
pemerintahan berdasarkan atas hukum yang berlaku
kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang
kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Indonesia merupakan ne yang menganut paham kedaulatan hukum. hal ini tertuang dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
1 ayat (1)
1 ayat (2)
1 ayat (3)
2 ayat (1)
Perhatikan ciri-ciri berikut :
1. Segala urusan negara langsung diatur dan diurusi oleh pemerintah pusat.
2. Tidak terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
4. Pemerintah yang dimiliki daerah adalah suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat.
5. Daerah diberi hak tanam otonomi oleh pemerintah pusat.
ciri-ciri negara kesatuan dengan sistem sentralisasi ditunjukkan oleh nomor....
1, 2, 3
1, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 5
perhatikan ciri-ciri beriku!
1. Kepala Negara memiliki hak veto
2. Menganut sistem sentralisasi dan sentralisasi
3. Memiliki satu Undang-Undang Dasar
4. Berdaulat ke dalam dan ke luar
5. Memiliki 2 lembaga perwakilan
Ciri-ciri negara kesatuan ditunjukkan oleh angka....
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
2, 3 dan 4
2, 4, dan 5
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah negara (daerah). Salah satu kelemahan sistem desetralisasi dalam....
perbedaan kebijakan hampir tidak pernah terjadi
lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah
kebijakan yang dihasilkan lebih mudah diterapkan masyarakat
seluruh kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat.
berikut yang bukan merupakan unsur hukum adalah....
peraturan yang bersifat memaksa
sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat tegas
peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga hukum dan proses hukum
hukum yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan adalah....
hukum perdata, hukum acara pidana, hukum tata negara
hukum pidana, hukum dagang, hukum waris
hukum tata negara dan hukum administrasi negara
hukum perdata, hukum dagang, dan hukum waris
hukum yang hidup, di yakini dan dipatuhi dalam masyarakat meskipun tidak dibentuk oleh prosedur formal adalah hukum....
adat istiadat
perdata
yurisprudensi
material
perhatikan pernyataan berikut ini!
Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
pernyataan tersebut menunjukkan asas pemilihan umum yaitu....
adil
jujur
umum
langsung
Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu mengenai....
pemilihan presiden dan wakil presiden
pemilihan anggota MPR, DPR, DPD< dan DPRD
disampaikannya hak-hak warga negara dan hak asasi manusia
dibentuknya lembga-lembaga negara sebagai pelaksana prinsip kedaulatan rakyat
Simak bacaan berikut!
Secara periodik 5 tahunan rakyat Indonesia menyalurkan hak pilihnya melalui pesta demokrasi atau pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui kegiatan tersebut rakyat Indonesia memilih wakil mereka. Wakil rakyat yang terpilih akan menduduki kursi pemerintahan dengan memikul amanah rakyat. deskripsi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan bacan di atas adalah....
Kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat
pemilihan umum merupakan bentuk kedaulatan rakyat
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
rakyat tidak melaksanakan kedaulatannya sendiri tapi melalui wakilnya
Penerapan sistem pemerintahan yang ditandai dengan adanya pendelegasian atau pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disebut sistem...
presidensil
sentralistik
parlementer
desentralisasi
Dalam konsep Montesque (Trias Politika), kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, adalah...
Eksekutif
Yudikatif
Legislatif
Kontributif
Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Salah satunya adalah permanen. Kedaulatan bersifat permanen, artinya...
kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti
kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain
kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain
Pengertian dari kedaulatan ke luar adalah ....
terdapat campur tangan negara lain di negaranya
negara tunduk pada kekuasan negara-negara yang senjata militernya kuat
tidak tunduk pada kekuasaan negara lain dan menghormati kedaulatan negara lain
tidak tunduk pada kekuasaan negara lain dan tidak menghormati kedaulatan negara lain
Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan, dan demikian pula halnya dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah. Pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Ini adalah pernyataan dari teori kedaulatan ....
Tuhan
Raja
Negara
Hukum
Berikut ini adalah kekurangan dari sistem desentralisasi, kecuali ...
Pembangunan daerah tidak merata
Memunculkan sifat kedaerahan
Inovasi di daerah jadi terbatas
Berpotensi melepaskan diri dari NKRI
Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa ada perantara. Pernyataan tersebut menunjukkan asas pemilihan umum yaitu asas....
langsung
bebas
umum
jujur
Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, merupakan penerapan hukum atas dasar asas...
supremasy of law
equality before the law
due process of law
welfare of state
Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, merupakan penerapan dari hukum atas dasar asas....
supremasy of law
equality before the law
due process of law
welfare of state
Salah satu ciri dari Demokrasi Pancasila adalah ...
keputusan diambil dengan musyawarah mufakat
menjadikan presiden pengambil keputusan mutlak
keputusan mayoritas sangat menentukan
presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan
