wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Otonomi daerah kelas VIII

Total questions: 20

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...

a)

Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab

b)

Harus meningkatkan kemandirian daerah.

c)


Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.

d)

Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.

2.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ...

a)

Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.

b)

Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.

c)


Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.

d)

Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.

3.

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...

a)

Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.

b)

Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

c)

Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.

d)

Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.

4.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wawasan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun hubungan pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten / kota bersifat ...

a)

Khusus

b)

Koordinatif

c)

Hierarkis

d)

Substantif

5.

Urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah merupakan urusan pemerintah kabupaten / kota yang bersifat ...

a)

Wajib

b)


Pilihan

c)

Sukarela

d)

Khusus

6.

Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...

a)

Kepala Daerah

b)

Pemerintah Daerah

c)


DPRD

d)

masyarakat

7.

Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....

a)

DPRD dan Kepala Daerah

b)

Presiden dan MPR

c)

MPR dan DPR

d)

Bupati dan gubernur

8.

Kedudukan DPRD terhadap kepala daerah dalam pemerintahan otonomi daerah adalah ...

a)

Lembaga otonom

b)

Sejajar

c)

Lebih rendah

d)

Lebih tinggi

9.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ...

a)


Menguntungkan pejabat daerah

b)

Meringankan pemerintah pusat

c)

Membantu pejabat di daerah

d)

Sesuai aspirasi masyarakat di daerah

10.

Tugas dan wewenang DPRD antara lain ...

a)

Membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah

b)

Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah

c)


Membantu kepala daerah dalam melakukan seleksi pejabat di daerah

d)

Memberhentikan kepala daerah apabila terjadi perselisihan pendapat

11.

Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...

a)

Seimbang

b)

Terprogram

c)


Terkendali

d)


Bertanggung jawab

12.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi, yaitu ...

a)

Memilih pemimpin daerah

b)

Mengelola kekayaan daerah

c)


Mangatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

d)

Mengembangkan kehidupan yang demokratis

13.

Di bawah ini merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kecuali ...

a)

Asas efisiensi

b)

Asas kepatutan

c)


Asas keterbukaan

d)

Asas kepastian hukum

14.

Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ...


a)

Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi

b)

Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi

c)

Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan

d)

Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan

15.

Pemerintah daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya menggunakan asas ...

a)


Otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan


b)


Tugas pembantuan, dekonsentrasi dan desentralisasi

c)


Kepastian hukum, dekonsentrasi dan desentralisasi

d)

Kepastian hukum, otonomi dan tugas pembantuan

16.

Berikut ini yang bukan termasuk asas penyelenggaraan otonomi daerah adalah ...

a)

Asas efisiensi

b)


Asas akuntabilitas

c)

Asas kepemimpinan

d)

Asas profesionalitas

17.

DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang strategis, yaitu ...

a)

Kebijakan, pengawasan dan organisas

b)

Manageman, legislasi dan anggaran

c)

Legislasi, anggaran dan pengawasan

d)

Kontrol, pengawasan dan legislasi

18.

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1. Mengelola aparatur daerah

2. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

3. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

Dari pernyataan diatas yang merupakan hak daerah dalam penyelenggaraan otonomi ditunjukkan pada nomor ...

a)


1,2 dan 3

b)


2 dan 4

c)

1 dan 3

d)


4 benar

19.

Pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah ...

a)

12

b)

16

c)

14

d)

18

20.

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD

2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama

3. Mengupayakan terlaksananya kewajiban – kewajiban daerah

4. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kepemimpinan yang adil, tegas dan berwibawa.

Kepala daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya mempunyai tugas dan wewenang yang ditunjukkan pada nomor ...


a)

1, 2, 3

b)

2 dan 4

c)

1 dan 3

d)


4 saja