wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

كويس كيبيخكن new

Total questions: 122

Worksheet time: 3hrs 3mins

Name
Class
Date
1.

Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Pengairan yaitu …

a)

No. 17 Tahun 1974

b)

No. 11 Tahun 2020

c)

No. 17 Tahun 2019

d)

No. 11 Tahun 1990

e)

No. 11 Tahun 1974

2.

suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan adalah

a)

Wilayah Sungai

b)

Daerah perairan dan daratan

c)

DAS

d)

CAT

e)

Batas Administrasi

3.

suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung adalah

a)

Cekungan Air Tanah

b)

Batas Air Tanah

c)

Wilayah Air Tanah

d)

Resapan Air Tanah

e)

Pelepasan Air Tanah

4.

upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang adalah….

a)

Pendayagunaan Sumber Daya Air

b)

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

c)

Daya Rusak Air

d)

Konservasi Sumber Daya Air

e)

Pengendalian Daya Rusak Air

5.

Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air adalah….

a)

Pengendalian Daya Rusak Air

b)

Pendayagunaan Sumber Daya Air

c)

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

d)

Konservasi Sumber Daya Air

e)

Pengelolaan Sumber Daya Air

6.

kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya adalah….

a)

Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

b)

Prasarana Sumber Daya Air

c)

Perencanaan Sumber Daya Air

d)

Pengelola Sumber Daya Air

e)

Semuanya benar

7.

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah ditetapkan oleh….

a)

Menteri

b)

Presiden

c)

Gubernur

d)

Direktorat Jenderal

e)

Bupati/Kepala Daerah

8.

Berikut Yang bukan Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan

pendayagunaan Air Permukaan antara lain

a)

Daerah Aliran Sungai secara alamiah dan karakteristik fungsi Sumber daya air

b)

perubahan iklim dan kemampuan pendanaan

c)

Kemampuan penyusunan penduduk dengan sumber daya air

d)

jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya

e)

kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait

9.

Berikut ini adalah termasuk asas pengelolaan SDA menurut UU Nomor

17 Tahun 2019 tentang SDA, kecuali :

a)

keadilan dan keseimbangan

b)

pemenuhan kebutuhan berusaha

c)

kearfan lokal

d)

wawasan lingkungan

e)

Keseimbangan

10.

Menurut Undang-Undang Sumber Daya Air yang berlaku saat ini, Pendayagunaan Sumber Daya Air mencakup hal-hal berikut ini, kecuali:

a)

Penatagunaan sumber daya air

b)

Penyediaan dan penggunaan sumber daya air

c)

Pengusahaan sumber daya air

d)

Pengembangan sumber daya air

e)

Semuanya benar

11.

Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut, kecuali:

a)

a. pemenuhan kebutuhan pokok sehar hari untuk rakyat

b)

b. pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat

c)

c. pemenuhan kebutuhan untuk program industry food estate

d)

d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum

e)

e. a dan c salah

12.

Berkut urutan prioritas perenuhan kebutuhan air sesuai UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

a)

a.

- kebutuhan pokok sehari hari,

- pertanian rakyat,

- penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum,

- penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik,

- penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya

b)

b.

- kebutuhan pokok sehari hari,

- pertanian rakyat,

- penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum,

- penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya,

- penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik

c)

c.

- kebutuhan pokok sehari hari,

- pertanian rakyat,

- penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik,

- penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sister Penyediaan Air Minum,

- penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya

d)

d.

- kebutuhan pokok sehari hari,

- pertanian rakyat,

- penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi keglatan industry food estate

- penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum,

- penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya

e)

e.

Semuanya Salah

13.

Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah tidak berwenang :

a)

a.

menetapkan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air

b)

b.

menetapkan kawasan lindung Sumber Air, izin, dan membentuk wadah kooordinasi

c)

c.

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. h, membentuk Pengelola Sumber Daya Air, dan menetapkan nilai satuan BJPSDA.

d)

d.

semua pernyataan a, b, dan c benar

e)

e.

semua pernyataan a, b, dan c salah

14.

Berikut merupakan lingkup Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, kecuali :

a)

pelindungan dan pelestarian Sumber Air

b)

pengawetan Air

c)

pembangunan struktur pelindung tebing dan dasar Sungai

d)

pengelolaan kualitas Air

e)

pengendalian pencemaran Air

15.

Berdasarkan UU 17 tahun 2019 Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kecuali

a)

terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Suneai

b)

kerusakan Sumber Air dan/atau prasrananya

c)

terganggunya dalam pembiaran mutu dan kualitas sumber daya air

d)

terganggunya upaya pengawetan Air

e)

terganggunya upaya pencemaran Air.

16.

Yang buka kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyaralat antara lain

a)

penatagunaan Sumber Daya Air

b)

pengusahaan Sumber Daya Air

c)

penyediaan Sumber Daya Air

d)

penggunaan Sumber Daya Air

e)

pengembangan Sumber Daya Air

17.

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:, kecuali

a)

Persiapan pengambilan potensi Sumber Daya Air

b)

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

c)

pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi

d)

pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

e)

pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

18.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan pasal 63 pada UU 17 tahun 2019, kecuali

a)

konsultasi publik, musyawarah, dan kemitraan

b)

penyampaian aspirasi

c)

pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d)

keterlibatan penyusunan pendanaan masyarakat

e)

keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

19.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah

a)

PP Nomor 37 Tahun 2017

b)

PP Nomor 37 Tahun 2012

c)

PP Nomor 12 Tahun 2012

d)

PP Nomor 37 Tahun 2020

e)

PP Nomor 17 Tahun 2017

20.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara utuh menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2012 dilakukan dengan hal berikut ini, kecuali :

a)

perencanaan

b)

pelaksanaan

c)

monitoring dan evaluasi

d)

penyusunan RTRW/RDTR

e)

pembinaan dan pengawasan

21.

tahapan kegiatan perencanaan Pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara utuh antara lain

a)

a.

inventarisasi DAS

b)

b.

penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

c)

c.

penetapan Rencana Pengelolaan DAS

d)

d.

a,b dan c salah

e)

d.

a,b dan c benar

22.

Tahapan Proses penetapan batas DAS berdasarkan PP 37 tahun 2012, kecuali

a)

penyiapan bahan

b)

Penyusunan kegiatan survey DAS

c)

penentuan batas DAS

d)

verifikasi batas DAS

e)

penetapan batas DAS

23.

Penetapan batas DAS definitif oleh

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

Gubernur

d)

Walikota

e)

Bupati

24.

Kriteria Penentuan Klasifikasi DAS meliputi

a)

persiapan dan penyusunan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah

b)

kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah

c)

kondisi lahan, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah

d)

persiapan dan penyusunan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan penetapan wilayah

e)

kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, nvestasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah

25.

Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS meliputi: kecuali

a)

koordinasi, pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,

b)

pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi

c)

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, pemberian bantuan teknis

d)

fasilitasi, sosialisasi dan diseminasi, dan/atau sistem informasi publik

e)

fasilitasi, sosialisasi dan diseminasi, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana

26.

Untuk menganalisis aliran dapat digunakan beberapa persamaan dasar aliran untuk menyelesaikan permasalahan hidrolika yaitu ....

a)

Persamaan Kontinuitas, Persamaan Inersia dan Persamaam Momentum

b)

Persamaan Kontinuitas, Persamaan Energi dan Persamaam Momentum

c)

Persamaan Kontinuitas, Persamaan Energi dan Persamaam Kecepatan

d)

Persamaan Kontinuitas, Persamaan Debit dan Persamaam Kecepatan

e)

Persamaan Debit, Persamaan Debit dan Persamaam Kecepatan

27.

Yang dimaksud dengan Penggunaan Sumber Daya Air dan Prasarananya sebagai Media menurut Permen PUPR Nomor 09 Tahun 2015 adalah

a)

mengambil sejumlah air dari sumber air untuk air baku guna memenuhi hak warga atas air

b)

pemanfaatan dan pengambilan air, sumber air, dan/atau daya air, baik secara terpisah maupun bersama-sama dengan tujuan tertentu

c)

memanfaatkan air, sumber air, dan daya air sebagai suatu kesatuan serta prasarananya tanpa mengakibatkan berkurangnya jumlah air pada sumber air

d)

penggunaan air dalam keadaan memaksa dan kepentingan

e)

Semuanya benar

28.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penggunaan Sumber Daya Air

a)

Nomor 09/PRT/M/2015

b)

Nomor 19/PRT/M/2015

c)

Nomor 29/PRT/M/2015

d)

Nomor 09/PRT/M/2016

e)

Nomor 19/PRT/M/2017

29.

Badan Usaha Milik Negara di bidang pengelolaan sumber daya air dan Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air tertuang dalam….

a)

Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2015

b)

PP Nomor 82 tahun 2001

c)

Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2015

d)

Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016

e)

PP Nomor 37 Tahun 2010

30.

Menurut permen pupr 09/PRT/M/2015 Penggunaan sumber daya air dan prasarananya dilakukan berdasarkan prinsip, kecuali

a)

Kesejahteraan dalam pengunaan

b)

penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan

c)

ketepatan penggunaan

d)

keberlanjutan penggunaan

e)

penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

31.

informasi zona pemanfaatan waduk, berdasarkan permen PUPR09 tahun 2015 antara lain berupa

a)

zona bahaya, zona suaka, zona pariwisata, zona pengusahaan, dan petunjuk lokasi tempat sampah.

b)

zona bahaya, zona suaka, zona pariwisata, zona pengusahaan dan zona aman

c)

zona bahaya, zona suaka, zona pariwisata, zona aman, dan petunjuk lokasi tempat sampah.

d)

zona bahaya, zona pariwisata, zona pengusahaan dan zona aman

e)

Zona Nyaman

32.

Pengelolaan sabuk hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a.1 dalam permen pupr 09/PRT/M/2015 yang dimaksudkan untuk pengamanan fungsi tampungan air dilakukan dengan cara:

a)

a.

menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala

b)

b.

mencegah pelanggaran daerah sabuk hijau danau, embung, atau waduk

c)

c.

melaporkan pelanggaran pemanfaatan daerah sabuk hijau ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti

d)

d.

membudidayakan tanaman perkebunan dan penghijauan pada daerah sabuk hijau danau, embung, atau waduk

e)

e.

a, b, c, dan d benar

33.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

a)

Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2014

b)

Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015

c)

Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2017

d)

Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2015

e)

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2014

34.

Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan antara lain

a)

perencanaan, persiapan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan

b)

perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi

c)

persiapan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi

d)

perencanaan, pengadaan Konstruksi dan pekerja, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi.

e)

persiapan, pengadaan Konstruksi dan pekerja, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi

35.

satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan adalah

a)

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

b)

Sistem Drainase Perkotaan

c)

Prasarana Drainase

d)

Sarana Drainase

e)

Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan

36.

suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air

a)

Sistem Drainase

b)

Kolam Retensi

c)

Sistem Polder

d)

Kolam Tandon

e)

Sumur Resapan

37.

kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan

a)

Rehabilitasi

b)

Konservasi

c)

Operasi dan Pemeliharaan

d)

Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan

e)

Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan

38.

Menurut Permen PUPR 12 tahun 2014, Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: kecuali

a)
  • penyelenggaraan dan peran masyarakat

b)
  • pembiayaan

c)
  • pengaturan di daerah.

d)

pembinaan dan pengawasan

e)

Monitoring dan Evaluasi

39.

Menurut Permen PUPR 12 tahun 2014, Sistem Drainase Perkotaan terdiri

a)
  • sistem teknis dan sistem non teknis

b)

Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder

c)
  • sistem teknis

d)

Sistem teknis drainase perkotaan

e)

Rencana Induk dan sederhana Sistem Drainase Perkotaan

40.

Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan meliputi, kecuali

a)
  • perencanaan teknis

b)
  • kelayakan ekonomi dan kelayakan lingkungan

c)

kelayakan teknis

d)

Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan

e)

rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan

41.

Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase Perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan Meliputi:

a)

A.

  • rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase

b)

B.
rancangan teknik terinci sistem penampungan

c)

C.

rancangan teknik terinci sistem peresapan

d)

D.

A, B benar

e)

E.

A, B dan C benar

42.

Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas

a)

a. persiapan konstruksi

b)
  • b. Pelaksanaan Konstruksi

c)
  • c. uji coba sistem

d)

d. Semua benar

e)

e. Semua salah

43.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

a)

Nomor 04/PRT/M/2016

b)

Nomor 04/PRT/M/2015

c)

Nomor 14/PRT/M/2017

d)

Nomor 14/PRT/M/2019

e)

Nomor 04/PRT/M/2014

44.

urutan yang benar Wilayah sungai sesuai Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2015 adalah

a)

1. WS lintas negara

  1. 2. WS lintas provinsi

3. WS strategis nasional

4. WS lintas kabupaten/kota

5. WS dalam satu kabupaten/kota

b)

1. WS lintas negara

  1. 2. WS strategis nasional

3. WS lintas provinsi

4. WS lintas kabupaten/kota

5. WS dalam satu kabupaten/kota

c)

1. WS lintas negara

  1. 2. WS strategis nasional

3. WS lintas provinsi

4. WS dalam satu lintas kabupaten/kota

5. WS kabupaten/kota

d)

1. WS lintas negara

  1. 2. WS lintas provinsi

3. WS strategis nasional

4. WS dalam satu lintas kabupaten/kota

5. WS kabupaten/kota

e)

1. WS lintas negara

  1. 2. WS lintas provinsi

3. WS strategis nasional

4. WS lintas kabupaten/kota

5. WS dalam satu daerah kota

45.

wewenang dan tanggung jawab Pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai kabupaten/kota

a)

Presiden

b)

Menteri

c)

Gubernur

d)

bupati/walikota

e)

Direktorat Jenderal SDA

46.

Peraturan PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan

Penetapan Wilayah Sungai, Indonesia terbagi dalam berapa wilayah sungai?

a)

128 WS

b)

130 WS

c)

118 WS

d)

138 WS

e)

125 WS

47.

Pembagian jumlah WS di Indonesia dalam Peraturan PUPR No. 04/PRT/M/2015

a)

12 WS lintas negara,

31 WS lintas provinsi,

28 WS strategi nasional,

52 WS lintas kabupaten/kota,

5 WS secara utuh dalam satu kabupaten/kota

b)

5 WS lintas negara,

12 WS lintas provinsi,

28 WS strategi nasional,

52 WS lintas kabupaten/kota,

31 WS secara utuh dalam satu kabupaten/kota

c)

5 WS lintas negara,

31 WS lintas provinsi,

28 WS strategi nasional,

52 WS lintas kabupaten/kota,

12 WS secara utuh dalam satu kabupaten/kota

d)

12 WS lintas negara,

31 WS lintas provinsi,

5 WS strategi nasional,

52 WS lintas kabupaten/kota,

28 WS secara utuh dalam satu kabupaten/kota

e)

12 WS lintas negara,

5 WS lintas provinsi,

31 WS strategi nasional,

52 WS lintas kabupaten/kota,

28 WS secara utuh dalam satu kabupaten/kota

48.

WS lintas provinsi dan WS strategi nasional yang

menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah

a)

5 WS dan 12 WS

b)

31 WS dan 28 WS

c)

12 WS DAN 28 WS

d)

5 WS dan 52 WS

e)

28 WS dan 12 WS

49.

Jumlah WS yang menjadi kewenangan pemerintah lintas kabupaten/kota adalah

a)

52 WS

b)

12 WS

c)

28 WS

d)

5 WS

e)

31 WS

50.

Sasaran pengelolaan daerah aliran sungai adalah …..

a)

Daerah-daerah yang secara alami berpotensial terhadap terjadinya banjir

b)

Daerah yang memiliki kerusakan air

c)

Erosi lahan di bagian tengah aliran sungai

d)

Erosi lahan di bagian hulu dan tengah daerah aliran sungai dan memiliki

kemiringan lebih besar dari 8%

e)

Erosi lahan di bagian hulu daerah aliran sungai

51.

Berikut ini merupakan contoh dari konservasi sumber daya air, kecuali…..

a)

Sungai alami yang diinginkan

b)

Sistem teras bangku

c)

Pemanfaatan atap untuk tangkapan air

d)

Pengaturan sempadan di sungai Jepang

e)

Jaminan air untuk ekosistem

52.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan adalah

a)

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2016

b)

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2015

c)

Permen PUPR No. 20/PRT/M/2015

d)

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2017

e)

Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015

53.

Apabila Q adalah debit tersedia (It/detik) dan DR dalah kebutuhan air normal di bangunan sadap (It/dt/ha), berapakah luas areal A yang dapat diairi jika koefisien akibat sistem golongan adalah 0,87

a)

A = (Q/ DR)°0,8

b)

A= 0,8 DR * Q

c)

A = (Q/ DR) * (1/0,8)

d)

A = DR * 0,8 /Q

e)

d. A = 0,8 * DR/Q

54.

Kelayakan teknis system drainase perkotaan sebagaimana

dimaksud pada Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2014 adalah

a)

a.

memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

b)

b.

memenuhi persyaratan sosial, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

c)

c. memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

d)

d.

memenuhi persyaratan hidroklimatologi, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

e)

e. Semuanya benar

55.

Faktor konversi nilai kuat tekan beton dari kuat tekan karakteristik K menjadi " fc' "

a)

a. 8.3

b)

b. 0.83

c)

c. 1/8.3

d)

d. 83/1000

e)

e. semua salah

56.

Kelebihan kayu sebagai bahan konstruksi:

a)

a. kuat tekan

b)

b. kuat tarik.

c)

c. tahanan momen.

d)

d. semua jawaban Salah

e)

e. semua jawaban Benar

57.

Balok konstruksi Jepit-Jepit dengan panjang bentang L dan beban terbagi merata Q maka tegangan geser terkecil akan terjadi pada:

a)

a. ¼ L dari tepi

b)

b. ½ L

c)

c. 1/5 L dari tepi

d)

d. kedua tumpuan

e)

e. kedua jepit

58.

Stabilitas konstruksi dinding penahan tanah harus diperhitungkan terhadap gaya-gaya:

a)

a. geser dan guling

b)

b. tekanan tanah dan rembesan

c)

c. Uplift dan Rapid drawdown

d)

d. semua jawaban salah

e)

e. semua jawaban benar

59.

Fungsi reflector pada seawall pengaman pantai adalah:

a)

a. Pemecah gelombang

b)

b. Menjaga stabilitas material

c)

c. Menjaga overtopping gelombang

d)

d. Sebagai pelindung kaki

e)

e. Semua jawaban benar

60.

Pemanfaatan ruang pantai yang menjadikan prioritas utama dan memberikan bobot tertinggi adalah:

a)

Perumahan

b)

Kawasan industry

c)

Kawasan pariwisata

d)

Cagar budaya konservasi dunia

e)

Kawasan pertahanan dan pengamanan

61.

Gelombang swell adalah:

a)

Gelombang yang terjadi di daerah pembentukan (pembangkitan)

b)

Bentuk Gelombang yang menjalar dari area pembangkitannya

c)

Gelombang yang menjalar ke arah tertentu ke bangunan pantai

d)

Gelombang yang terbentuk jauh di tengah laut

e)

Semua jawaban benar

62.

Manakah standar kepadatan lapisan tanah untuk embung:

a)

Mencapai 100% standar proctor

b)

mencapai 97% standar proctor

c)

Mencapai 97% modified proctor

d)

CBR 6%

e)

CBR 10%

63.

Syarat keamanan struktur embung adalah:

a)

Stabilitas struktur, stabilitas hidraulik, dan kekedapan

b)

Aman terhadap keruntuhan tebing

c)

Aman terhadap kegagalan fungsional

d)

Aman terhadap kegagalan struktur, rembesan, dan kegagalan

e)

Semua jawaban benar

64.

Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada peraturan Permen PUPR 10/PRT/M/2015, ayat (4) paling sedikit memuat: kecuali

a)

tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air

b)

skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang

c)

identifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan

d)

alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap

skenario

e)

kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber

daya air

65.

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 Pasal 3ayat (2) disusun untuk jangka waktu

a)

5 Tahun

b)

10 Tahun

c)

15 Tahun

d)

20 Tahun

e)

25 Tahun

66.

Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau dan

dievaluasi kembali paling singkat setiap....... melalui konsultasi

publik.

a)

5 tahun sekali

b)

1 tahun sekali

c)

2 tahun sekali

d)

10 tahun sekali

e)

Setiap 6 bulan sekali

67.

Studi kelayakan Rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan mencakupi: kecuali

a)

kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan

b)

kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan

c)

Kesiapan SDM dan Pendanaan

d)

keterpaduan antarsektor

e)

kesiapan pembiayaan dan kesiapan kelembagaan

68.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

a)

Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2015

b)

Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2015

c)

Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2018

d)

Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2015

e)

Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2017

69.

usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak

a)

Sistem irigasi

b)

Irigasi

c)

Daerah irigasi

d)

Jaringan irigasi

e)

Saluran irigasi

70.

saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi

a)

Jaringan irigasi

b)

Sistem irigasi

c)

Bangunan irigasi

d)

Daerah irigasi

e)

Saluran irigasi

71.

Bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya

a)

Sistem irigasi

b)

Jaringan irigasi

c)

Bangunan irigasi

d)

Daerah irigasi

e)

Saluran irigasi

72.

Kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi

a)

Komisi Irigasi

b)

Masyarakat petani

c)

Komunitas petani

d)

Perkumpulan petani pemakai air

e)

Komunitas irigasi

73.

yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Permohonan izin pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi adalah

a)

Preseiden

b)

Menteri

c)

Pemerintah Pusat diajukan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal

d)

Direktorat Jenderal SDA

e)

Sekretaris Jenderal

74.

upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi adalah

a)

Induk petani pemakai air

b)

Gabungan petani pemakai air

c)

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air

d)

Perkumpulan petani pemakai air

e)

Petani pemakai air

75.

Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri dari 3 (tigas) unsur utama sebagaimana tersebut dibawah ini kecuali :

a)

Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi

b)

Instansi Pemerintah yang membidangi pertanian

c)

Perkumpulan petani pemakai air

d)

Komisi Irigasi

76.

Basis wilayah kerja P3A pada suatu daerah irigasi sebagaimana tersebut dibawah ini kecuali

a)

Per-petak tersier

b)

Per-petak Sekunder

c)

Per-Desa

d)

Beberapa petak tersier dalam 1 desa

e)

batas wilayah hidrologis

77.

Komisi Irigasi yang wilayah kerjanya pada daerah irigasi lintas provinsi disebut :

a)

Komisi irigasi kabupaten

b)

Komisi irigasi provinsi

c)

Komisi irigasi pusat

d)

Komisi Irigasi antarprovinsi

e)

semuanya salah

78.

Komisi Irigasi diatur dalam Permen PUPR sebagaimana tersebut dibawah ini :

a)

Permen PU No. 31/PRT/M/2007

b)

Permen PUPR No. 17/PRT/M/2015

c)

Permen PUPR No 16/PRT/M/2013

d)

Permen PUPR No 21/PRT/M/2015

e)

Permen PUPR No 16/PRT/M/2016

79.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/prt/m/2015 Tentang Bendungan

a)

Nomor 6 Tahun 2020

b)

Nomor 7 Tahun 2023

c)

Nomor 27 Tahun 2023

d)

Nomor 17 Tahun 2023

e)

Nomor 37 Tahun 2020

80.

kegiatan yang secara sistematis dilakukan

untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan

bendungan adalah...

a)

Kegagalan bendungan

b)

Pengamanan bendungan

c)

O dan P bendungan

d)

Semua benar

e)

Semua salah

81.

instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan bendungan adalah...

a)

Unit pelaksana teknis bidang bendungan

b)

Unit pengelola bendungan

c)

Pengelola bendungan

d)

Komisi Keamanan Bendungan

e)

Peran Masyarakat dengan Bendungan

82.

perubahan kedua atas pada Pasal 109 permen pupr nomor 7 tahun 2023 tentang bendungan,

Kajian usulan penetapan garis sempadan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a)

a.

karakteristik Waduk, dimensi Waduk, morfologi Waduk, dan ekologi Waduk

b)

b.

operasi dan pemeliharaan Bendungan beserta Waduknya

c)

c.

kondisi sosial budaya masyarakat setempat

d)

d.

a dan b benar

e)

e.

a, b dan c benar

83.

perubahan kedua atas pada Pasal 108 permen pupr nomor 7 tahun 2023 tentang bendungan,

Kawasan perlindungan Waduk meliputi ruang antara garis muka air Waduk tertinggi dan garis sempadan Waduk memiliki batas

a)

50 meter secara vertkal dari batas terluar genangan pada kondisi muka air banjir ke daratan

b)

50 meter secara horizontal dari batas terluar genangan pada kondisi muka air banjir ke daratan

c)

30 meter secara vertkal dari batas terluar genangan pada kondisi muka air banjir ke daratan

d)

30 meter secara horizontal dari batas terluar genangan pada kondisi muka air banjir ke daratan

e)

10 meter secara vertkal dan horizontal dari batas terluar genangan pada kondisi muka air banjir ke daratan

84.

Nomor Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau adalah….

a)

Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015

b)

Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2018

c)

Permen PUPR Nomor 18/PRT/M/2015

d)

Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2015

e)

Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016

85.

Garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai adalah

a)

Garis sempadan

b)

Bantaran sungai

c)

Sempadan danau

d)

Garis sempadan sungai

e)

Garis antara sungai dan muara

86.

Berapakah Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan jika kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter?

a)

paling sedikit berjarak 10 Meter

b)

paling sedikit berjarak 12 meter

c)

paling sedikit berjarak 15 meter

d)

paling sedikit berjarak 30 meter

e)

paling sedikit berjarak 50000 milimeter

87.

Berapakah luas daerah aliran sungai apabila Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan yang sudah ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai sesuai dari ketentuan dalam peraturan PUPR?

a)

500 Km2

b)

< 100 Km2

c)

> 500 Km2

d)

> 100 Km2

e)

100 Km2

88.

adanya udara yang panas, suhu lingkungan yang tinggi serta

bersamaan dengan angin yang berputar putar dan di sebabkan karena adanya pertemuan antara

angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Setelah itu angin tersebut naik, lalu

menggumpal di atas awan yang berada di garis ekuator disebut hujan.

a)

Hujan orografis

b)

Hujan Siklonal

c)

Hujan Frontal

d)

Hujan muson

e)

Hujan Zenital

89.

Jenis CAT yang ada di Indonesia antara lain: kecuali

a)

CAT Lintas Negara

b)

CAT Lintas Provinsi

c)

CAT Strategis Nasional

d)

CAT Lintas Kabupaten / Kota

e)

CAT Dalam Kabupaten / Kota

90.

Berapakah jumlah masing-masing CAT di Indonesia sesuai permen ESDM 2 tahun 2017

a)

Lintas Negara 36 CAT

Lintas Provinsi 5 CAT

Lintas Kabupaten / Kota 176 CAT

Dalam Kabupaten / Kota 204 CAT

Total 421 CAT

b)

Lintas Negara 5 CAT

Lintas Provinsi 36 CAT

Lintas Kabupaten / Kota 176 CAT

Dalam Kabupaten / Kota 204 CAT

Total 421 CAT

c)

Lintas Negara 5 CAT

Lintas Provinsi 176 CAT

Lintas Kabupaten / Kota 36 CAT

Dalam Kabupaten / Kota 204 CAT

Total 421 CAT

d)

Lintas Negara 176 CAT

Lintas Provinsi 36 CAT

Lintas Kabupaten / Kota 176 CAT

Dalam Kabupaten / Kota 5 CAT

Total 421 CAT

e)

Lintas Negara 204 CAT

Lintas Provinsi 176 CAT

Lintas Kabupaten / Kota 36 CAT

Dalam Kabupaten / Kota 5 CAT

Total 421 CAT

91.

Non-CAT berarti juga wilayah….

a)

A.

Tidak mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah

b)

B.

Tidak mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah

c)

C.

Tidak memiliki satu kesatuan sistem akuifer

d)

D.

A, B dan C benar

e)

E.

A, B dan C Salah

92.

CAT dalam wilayah provinsi berjumlah 381 yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi….

a)

Kepulauan Bangka Belitung

b)

Maluku Utara

c)

Papua Barat

d)

Kepulauan Riau

e)

Riau

93.

lapisan/formasi batuan yang dapat menyimpan air tetapi hanya dapat meloloskan air dalam jumlah yang sangat terbatas adalah…

a)

Aquifer

b)

Aquiclude

c)

Aquitard

d)

Aquifuge

e)

Aquiz

94.

lapisan/formasi yang dapat menyimpan air tetapi tidak dapat mengalirkan air dalam jumlah besar, seperti lempung, tuff halus, silt

a)

Aquifer

b)

Aquiclude

c)

Aquitard

d)

Aquifuge

e)

Aquisaja

95.

lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air. Permukaan tanah pada aquifer ini disebut dengan water table (preatik level), yaitu permukaan air yang mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer

a)

Akuifer Tertekan (Confined Aquifer)

b)

Akuifer Semi Tertekan (Semi Confined Aquifer)

c)

Akuifer Bebas (Unconfined Aquifer)

d)

Akuifer Semi Bebas (Semi Unconfined Aquifer)

e)

non akuifer

96.

yaitu aquifer yang seluruh jumlahnya air yang dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang di atas maupun di bawah, serta mempunyai tekanan jenuh lebih besar dari pada tekanan atmosfer

a)

Akuifer Tertekan (Confined Aquifer)

b)

Akuifer Semi Tertekan (Semi Confined Aquifer)

c)

Akuifer Bebas (Unconfined Aquifer)

d)

Akuifer Semi Bebas (Semi Unconfined Aquifer)

e)

non akuifer

97.

Penyebab dari penurunan muka air tanah ini adalah:

a)

a.

Penggunaan air tanah dalam yang berlebihan untuk memenuhi pasokan kebutuhan sanitasi air untuk hotel dan gedung bertingkat dan Beban tekanan dari gedung-gedung tinggi disuatu wilayah

b)

b.

Pemompaan air tanah berlebihan tanpa ada nya recharge, atau air yang mampu meresap ke permukaan tanah dari air hujan

c)

c.

Hal ini dapat menimbulkan penurunan muka tanah dan masukkan air laut ke daratan dan hal ini telah terjadi di daerah Jakarta bagian utara.

d)

d.

a, b dan c benar

e)

e.

a dan b benar

98.

diisap dari udara membentuk lapisan air yang sangat tipis dipermukaan partikel-partikel tanah memiliki gaya adhesi yang sangat besar, sehingga tidak dapat diserap oleh akar-akar tanaman, merupakan cirri air tanah?

a)

Higroskopis

b)

Kapiler

c)

Gravitasi

d)

Permeable

e)

semi permeable

99.

Permen PUPR tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah...

a)

No. 30/PRT/M/2016

b)

No. 32/PRT/M/2015

c)

No. 30/PRT/M/2015

d)

No. 33/PRT/M/2015

e)

No. 32/PRT/M/2015

100.

sistem irigasi dimana sumber airnya dari bawah tanah dan dialirkan jaringan irigasi permukaan atau perpipaan dengan menggunakan pompa. Sistem irigasi ini dilakukan pada daerah yang air permukaannya sangat terbatas

a)

Jaringan Irigasi Pompa

b)

Irigasi air tanah

c)

Irigasi permukaan

d)

Jaringan Irigasi Rawa

e)

Jaringan Irigasi Tambak

101.

sistem irigasi dimana air digenangkan pada tanaman dan dialirkan lewat permukaan tanah, misalnya sistem irigasi pada sawah. Sistem irigasi ini dilakukan oleh sebagian besar petani dalam budidaya pada sawah.

a)

Irigasi air tanah

b)

Jaringan Irigasi Pompa

c)

Jaringan Irigasi Tambak

d)

Irigasi permukaan

e)

Jaringan Irigasi Rawa

102.

pemberian air dengan cara membentuk pancaran/semprotan/tetesan mirip hujan ke lahan dengan menggunakan sprinkler dan cocok untuk yang lahannya porus

a)

Irigasi genangan

b)

Irigasi tetes/mikro

c)

Irigasi curah

d)

Irigasi alur

e)

Irigasi Pompa

103.

pemberian air langsung diteteskan pada tanaman dengan menggunakan emiter/penetes dan apabila sumber air tidak cukup bersih diperlukan penyaringan. Metode ini biasanya digunakan oleh petani maju yang membudidayakan Tanaman Bernilai Ekonomi Tinggi (TBET), misalnya melon, semangka, cabe, dll adalah tipe..?

a)

Irigasi tetes/mikro

b)

Irigasi genangan

c)

Irigasi curah

d)

Irigasi alur

e)

Irigasi permukaan

104.

Tipe-tipe Pemberian Air Irigasi antara lain, kecuali

a)

Irigasi genangan

b)

Irigasi tetes/mikro

c)

Irigasi curah

d)

Irigasi pompa

e)

Irigasi alur

105.

Klasifikasi jaringan irigasi permukaan ditentukan oleh keberfungsian sistem jaringan irigasi antara lain, kecuali

a)

mengambil air dari sumber

b)

mengalirkan air ke dalam sistem saluran

c)

membuang kelebihan air ke jaringan pembuang

d)

membagi ke petak sawah, dan

e)

mebuang air yang berlebih ke sawah

106.

Berdasarkan Permen PUPR No. 30 PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, bahwa pengelolaan irigasi diselenggarakan secara

a)

pasif

b)

aktif

c)

partisipatif

d)

inisiatif

e)

inovatif

107.

Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor*faktor berikut : kecuali

a)

Penyiapan lahan dan Penggunaan konsumtif

b)

Perkolasi dan rembesan

c)

Pergantian lapisan air

d)

Curah hujan efektif

e)

geologi dan hidrologi

108.

boks bagi tersier, sub tersier dan kuater, boks-boks bagi di saluran tersier yang membagi aliran untuk dua saluran atau lebih tersier, sub tersier dan atau kuater adalah....

a)

Bangunan Pengatur

b)

Bangunan Utama

c)

Bangunan Pengatur Jaringan tersier

d)

Bangunan Pelengkap

e)

Saluran Irigasi

109.

Bangunan pengatur jaringan utama terdiri 4 (empat) bangunan tersebut dibawah ini kecuali

a)

Bangunan Sadap tersier (langsung)

b)

Bangunan Bagi

c)

Bangunan Sadap

d)

Bangunan Bagi dan Sadap

e)

Bangunan pengatur (individu)

110.

Untuk menjalankan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, maka setiap daerah irigasi perlu dilengkapi :...

a)

Gambar purna laksana (asbuilt drawing)

b)

Manual Operasi dan Pemeliharaan

c)

AKNOP

d)

Rekomendasi RTT Komisi Irigasi

e)

Blangko Operasi dan Blangko Pemeliharaan

111.

Prinsip pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara :

a)

partisipatif dan terpadu

b)

berkeadilan secara proporsional

c)

transparan dan akuntabel

d)

berwawasan lingkungan hidup

e)

semuanya benar

112.

Struktur di pantai yang dibangun menempel pada garis pantai dengantujuan untuk melindungi pantai yang ter-erosi

a)

Tembok Laut

b)

Revetmen

c)

Groin

d)

Jeti

e)

Pemecah Gelombang

113.

Bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunyakeseimbangan angkutan pasir sejajar pantai (longshore sand drift)

a)

Groin

b)

Pemecah Gelombang

c)

Tembok Laut

d)

Revetmen

e)

Tanggul Laut

114.

Struktur pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuanuntuk melindungi pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangilimpasan genangan areal pantai yang berada di belakangnya

a)

Revetmen

b)

Pemecah Gelombang

c)

Tembok Laut

d)

Groin

e)

Tanggul Laut

115.

untuk mengurangi energi (gaya-gaya) gelombang di belakang struktur, disamping untuk melindungi kolom pelabuhan terhadap gangguan gelombang. Disisi lain juga dapat untuk mencegah erosi pantai

a)

Fungsi dari bangunan pemecah gelombang

b)

Tujuan dari bangunan pemecah gelombang

c)

Maksud dari bangunan pemecah gelombang

d)

Harapan dari bangunan pemecah gelombang

e)

engertian dari bangunan pemecah gelombang

116.

Gelombang yang menjalar mengenai suatu bangunan peredam gelombang sebagian energinya akan dipantulkan (Refleksi), dan Pembagian besarnya energi gelombang yang dipantulkan, dihancurkan dan diteruskan tergantung karakteristik gelombang datang (periode, tinggi, kedalaman air) merupakan...

a)

pengertia Pemecah Gelombang

b)

Maksud Pemecah Gelombang

c)

Tujuan Pemecah Gelombang

d)

Fungsi Pemecah Gelombang

e)

Defenisi Pemecah Gelombang

117.

daerah yang terbentang antara bagian dalam dari gelombang pecah dan batas naik-turunnya gelombang di pantai

a)

Swash zone

b)

Surf zone

c)

Spit

d)

Offshore

e)

Longshore transport

118.

daerah yang dibatasi oleh garis batas tertinggi naiknya gelombang dan batas terendah turunya gelombang di pantai

a)

Swash zone

b)

nearshore zone

c)

Surf zone

d)

Foreshore

e)

Inshore

119.

daerah di mana gelombang yang datang dari laut (lepas pantai) mencapai ketidak-stabilan dan akhirnya pecah

a)

Backshore

b)

Breaker zone

c)

Surf zone

d)

Swash zone

e)

nearshore zone

120.

gundukan pasir (atau spit) yang membentuk pulau sempit yang memanjang sejajar dengan daratan

a)

Barrier Island

b)

Tombolo

c)

Spits

d)

Lagoon

e)

Inlet

121.

jarak perjalanan tempuh gelombang dari awal pembangkitannya dan dibatasi oleh bentuk daratan yang mengelilingi laut. Semakin panjang jaraknya, ketinggian gelombangnya akan semakin besar

a)

Spits

b)

Barrier

c)

Fetch

d)

gaya gelombang

e)

defenisi gelombang

122.

arus laut dalam >200 m dimana gaya penggerak utamanya bukanlah angin melainkan fungsi kerapatan atau densitas, lebih umum dikenal dengan nama thermohaline

a)

Surface Currents

b)

Deep Currents

c)

Currents

d)

thermohaline

e)

Piers Chapman