WorksheetsHierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Total questions: 25
Worksheet time: 2hrs 5mins
Apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan?
Proses pembuatan keputusan politik
Sistem pengawasan dalam penerapan hukum
Pembagian kekuasaan antara lembaga negara
Urutan tingkatan dalam membuat undang-undang
Apa yang dimaksud dengan tata urutan perundang-undangan?
Urutan tingkatan dalam membuat undang-undang
Pembagian kekuasaan antara lembaga negara
Sistem pengawasan dalam penerapan hukum
Proses pembuatan keputusan politik
Apa yang menjadi batang utama dari hierarki perundang-undangan di Indonesia?
Peraturan Daerah Provinsi
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Apa yang menjadi cabang-cabang dari batang utama hierarki perundang-undangan?
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Apa yang menjadi ranting-ranting dari hierarki perundang-undangan di Indonesia?
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Apa yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dalam penyusunan undang-undang?
Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Kejelasan tujuan
Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Apa yang menjadi akar dari hierarki perundang-undangan di Indonesia?
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Apa yang dimaksud dengan peraturan presiden dalam tata urutan perundang-undangan?
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Apa yang dimaksud dengan peraturan daerah provinsi dalam tata urutan perundang-undangan?
Peraturan Daerah Provinsi
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Perhatikan peraturan berikut!
1) Undang-Undang/perpu
2) UUD NRI Tahun 1945
3) Peraturan pemerintah
4) Perda kabupaten / kota
5) Ketetapan MPR
6) Perda Provinsi
7) Perpres
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan oleh angka….
Pilihan jawaban
1), 2), 5), 3), 6), 4), dan 7)
2), 1), 5), 7), 3), 6), dan 4)
2), 5), 1), 3), 7), 6), dan 4)
5), 2), 3), 1), 7), 6), dan 4)
7), 2), 5), 3), 1), 4), dan 6)
Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....
Pembukaan UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Pasal 24 UUD 1945
Keputusan Mahkamah Agung
Tata urutan peraturan perundangan undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang undangan memiliki hierarki/ tingkatan, yang dimaksud Hierarki adalah ...
Peraturan dibawah mendasari peraturan diatasnya
Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan
Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
Peraturan dibawah harus sejalan dan tidak boleh melanggar peraturan diatasnya
Norma yang paling tinggi di dalam piramida hukum disebut ....
grondwet
grundgezets
grundnorms
grondrecht
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....
Pembukaan UUD 1945
UU Nomor 12 Tahun 2011
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR
Lembaran Negara
Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di tingkat pemerintahan pusat adalah ....
DPRD, DPD, DPR, dan MPR
Presiden dan Gubernur
MA, MK, DPR dan DPRD
MPR, DPR, DPD, dan Presiden
Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi regulasi di Indonesia?
A:) Hanya pemerintah pusat.
B:) Hanya individu dan perusahaan yang terpengaruh.
C:) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
D:) Hanya pihak berwenang di sektor yang bersangkutan.
E:) Seluruh warga masyarakat Indonesia
Sesuatu kesepakatan yang berasal dari masyarakat sebagai aturan bersama, cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama adalah pengertian ….
Undang-undang
Pancasila
Kesepakatan
Norma
Adat istiadat
Lembaga yang berhak menguji Undang-undang apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak bertentangan adalah … .
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi Negeri
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Agama
Lembaga mana yang berhak menguji Peraturan Daerah yang di duga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ? … .
Pengadilan Militer
Mahkamah Agung
Pengadilan Negeri
Pengadilan Agama
Mahkamah Konstitusi
Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....
Pancasila
UUD 1945
Keputusan Presiden
Ketetapan MPR
Pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan asas ....
filosofis
yuridis
sosiologis
normatif
Sesuatu yang menjadi dasar implementasi /pelaksanaan sistem hukum nasional ....
Pancasila dan UUD 1945
UUD 1945 dan Ketetapan MPR
Undang-undang dan Prolegnas
keadaan nyata dalam masyarakat
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
Presiden dan MPR
Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....
Walikota
Bupati
Gubernur
Presiden
