WorksheetsUUD 1945 Kelas XI
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Name
Class
Date
1.
Jika suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya akan dilakukan oleh ....
a)
Komisi Yudisial
b)
Mahkamah Agung
c)
Mahkamah Konstitusi
d)
Dewan Perwakilan Rakyat
e)
Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.
Pernyataan berikut yang menggambarkan hubungan yang tepat antara UUD NRI 1945 dengan Undang-Undang adalah ....
a)
undang-undang adalah penjelasan terperinci atas UUD NRI 1945
b)
undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945
c)
undang-undang dapat mengatur tata cara perubahan UUD NRI 1945
d)
undang-undang memiliki kedudukan yang setara dengan UUD NRI 1945
e)
undang-undang boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945
3.
Aspek pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung disuatu negara disebut asas ....
a)
formal
b)
tujuan
c)
konsensus
d)
material
e)
politik
4.
Salah satu asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah asas kenusantaraan. Asas kenusantaraan adalah ....
a)
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
b)
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
c)
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
d)
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional
e)
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
5.
Menjadi pedoman dan pengarah tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintah agar memenuhi tujuan bernegara adalah salah satu peran ....
a)
UUD NRI 1945
b)
pemerintah Indonesia
c)
generasi penerus bangsa
d)
para pendiri negara Indonesia
e)
peraturan perundang-undangan
6.
Keberadaan peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya kejelasan arah dalam upaya memujudkan tujuan bernegara. Untuk itu, hal yang paling penting terkait hubungan peraturan perundang-undangan adalah ....
a)
tidak boleh saling bertentangan
b)
harus menjadi satu kesatuan peraturan
c)
harus mengatur hal yang sama
d)
tidak boleh ada peraturan yang lebih tinggi
e)
semua peraturan harus memiliki kedudukan setara
7.
Sebagai Warga Negara Indonesia kita harus mentaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. Sikap berikut yang tidak mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah ....
a)
mematuhi peraturan lalu lintas
b)
melaksanakan setiap peraturan yang berlaku
c)
mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai peraturan
d)
melaporkan ke pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan
e)
bersikap apatis terhadap tugas dan kewajiban yang diatur oleh peraturan yang ada
8.
Sepanjang Tahun 2000 sampai 2015 tercatat 12.417 produk regulasi telah diterbitkan oleh berbagai lembaga negara di Indonesia. Fenomena tingginya produk regulasi berpotensi menyebabkan ....
a)
lengkapnya peraturan yang berlaku
b)
tumpang tindih antar peraturan
c)
harmonisasi antar peraturan
d)
keselarasan antar peraturan
e)
tegaknya supremasi hukum
9.
Hari ini Adit mengerjakan tugas kelompok di rumah Aji. Oleh karena cukup umur dan sudah memiliki surat ijin mengemudi, ia meminta ijin kepada ayah dan ibunya untuk menggunakan motor. Ibunya mengingatkannya agar berhati-hati dan memperhatikan rambu lalu lintas. Ia juga tidak lupa mengenakan helm. Berikut yang menunjukan kepatuhan Adit terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan kehidupan bernegara adalah ....
a)
meminta ijin
b)
mengerjakan tugas
c)
menggunakan helm
d)
menggunakan motor
e)
mematuhi nasihat Ibu
10.
Sebagai salah satu badan legislasi, DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang terkait hal tertentu. Berikut yang tidak termasuk hal yang dapat diajukan DPD adalah ....
a)
otonomi daerah
b)
hubungan pusat dan daerah
c)
anggaran pendapatan dan belanja negara
d)
perimbangan keuangan pusat dan daerah
e)
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
100 %
