wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL UJIAN SEMESTER 1 KELAS XI SMK

Total questions: 25

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang merupakan hukum tertinggi dan fundamental dalam hierarki hukum?

a)

Peraturan Daerah Provinsi

b)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Peraturan Pemerintah

2.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas berapa tingkatan?

a)

7

b)

6

c)

8

d)

5

3.

Siapakah yang melakukan pengujian jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

a)

Mahkamah Agung

b)

Menteri

c)

Bank Indonesia

d)

Mahkamah Konstitusi

4.

Apa yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum?

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

Menteri dan anggota DPR

c)

Presiden dan wakil presiden

d)

Gubernur dan bupati/wali kota

5.

Apa yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi daerah?

a)

Harus memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain

b)

Tidak perlu memperhatikan kewenangan bidang lain

c)

Harus melampaui kewenangan bidang lain

d)

Tidak perlu memperhatikan kewenangan pusat

6.

Apa yang terjadi jika terjadi tumpang tindih antar peraturan?

a)

Akan terjadi harmonisasi aturan

b)

Tidak akan ada masalah

c)

Akan terjadi kebingunan bagi warga negara

d)

Tidak akan terjadi kekacauan aturan

7.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundangan memiliki herarki / tingkatan, yang dimaksud hierarki adalah...

a)

peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya

b)

peraturan dibawah tidak boleh melanggar peraturan diatasnya

c)

peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya

d)

peraturan diatas boleh dilanggar peraturan dibawahnya

8.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke-2 yaitu...

a)

Perda Kabupaten/Kota

b)

UUD RI 1945

c)

Peraturan Presiden

d)

Ketetapan MPR

9.

Seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya disebut...

a)

Regulasi

b)

Aturan

c)

Undang-undang

d)

Peraturan

10.

Undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah...

a)

UU No. 10 Tahun 2011

b)

UU No. 11 Tahun 2011

c)

UU No. 12 tahun 2011

d)

UU No. 13 tahun 2011

11.

Apa yang dimaksud dengan konsekuensi pelanggaran kesepakatan?

a)

Akibat atau dampak yang timbul akibat melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya

b)

Konsekuensi hanya berlaku untuk satu pihak

c)

Tidak ada konsekuensi yang timbul

d)

Konsekuensi hanya berlaku jika kesepakatan tertulis

12.

Apa tujuan dari konsekuensi pelanggaran kesepakatan?

a)

Memberikan pujian atau penghargaan

b)

Mengabaikan pelanggaran

c)

Memberikan sanksi atau hukuman

d)

Memberikan hadiah kepada pelanggar

13.

Bagaimana cara menghadapi konsekuensi pelanggaran kesepakatan?

a)

Mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan menerima konsekuensi

b)

Mencoba untuk menutupi pelanggaran dan menghindari pengakuan kesalahan

c)

Mengabaikan konsekuensi dan melanjutkan perilaku yang sama

d)

Menyalahkan orang lain dan menghindari tanggung jawab

14.

Apa dampak dari pelanggaran kesepakatan terhadap hubungan antarindividu?

a)

Pelanggaran kesepakatan dapat merusak hubungan antarindividu.

b)

Pelanggaran kesepakatan hanya berdampak sementara terhadap hubungan antarindividu.

c)

Pelanggaran kesepakatan dapat memperkuat hubungan antarindividu.

d)

Pelanggaran kesepakatan tidak memiliki dampak apa pun terhadap hubungan antarindividu.

15.

Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran kesepakatan?

a)

Mengkomunikasikan kesepakatan dengan jelas, memastikan pemahaman dan kesepakatan yang sama, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan secara teratur.

b)

Tidak perlu mengkomunikasikan kesepakatan dengan jelas

c)

Tidak perlu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan

d)

Mengandalkan pemahaman yang berbeda-beda

16.

Bagaimana cara memperbaiki hubungan setelah terjadi pelanggaran kesepakatan?

a)

Mengabaikan kesalahan dan melanjutkan seperti biasa

b)

Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: mengakui kesalahan, minta maaf, dengarkan dengan empati, diskusikan solusi, berkomitmen untuk memperbaiki diri, berikan waktu dan ruang bagi pihak yang terkena dampak, tetap konsisten, dan belajar dari pengalaman.

c)

Menyalahkan pihak lain tanpa mengakui kesalahan sendiri

d)

Menghindari diskusi dan mengabaikan solusi

17.

Untuk menjalankan Kesepakatan Bersama di perlukan

a)

Aturan

b)

Pemimpin

c)

Berjalan Sendiri

d)

Komitmen

18.

Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan

a)

Moral Sosial

b)

Nilai Sosial

c)

Integrasi Sosial

d)

Norma Sosial

19.

Makna dari Konsensus adalah

a)

beragam

b)

Integrasi

c)

Permufakatan Bersama

d)

Sosial

20.

Sila yang mengatur Kesepakatan Bersama

a)

Sila 1

b)

Sila 2

c)

Sila 3

d)

Sila 4

21.

Dalam hal Lingkungan Sekolah, yang manakah termasuk Kesepakatan Bersama

a)

Membuat aturan guru

b)

Membuat Aturan Kelas

c)

Membuat aturan Masyarakat

d)

Membuat Kedamaian

22.

Peraturan yang mengatur tata pergaulan dalam hidup bermasyarakat dinamakan.....

a)

moral

b)

nilai

c)

norma

d)

kebiasaan

23.

Aturan yang di buat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar merupakan pengertian dari.....

a)

Norma

b)

Nilai

c)

kebiasaan

d)

Regulasi

24.

Gambar manakah yang termasuk contoh pelaksanaan norma kesopanan, yaitu...

a)

b)

c)

d)

25.

Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah...

a)

Mewujudkan ketertiban dan keteraturan.

b)

Menghukum orang yang melanggar norma.

c)

Memaksa seseorang untuk bersikap baik.

d)

Menghindari adanya perbedaan kepentingan.