NEW
Font size
WorksheetsPENILAIAN AKHIR SEMESTER
Total questions: 40
Worksheet time: 1hrs 26mins
Tokoh ini menyampaikan pemikiran tentang rumusan dasar negara pada siding pertama BPUPKI. Salah satu pemikirannya berkaitan dengan peri kebangsaan atau paham nasionalisme. Tokoh ini memberikan saran agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara lain. Aturan dasar negara Indonesia perlu berlandaskan kepada dat, tradisi agama dan pemikiran Bangsa Indoneasia. Tokoh yang dimaksud adalah …
Soekarno
Muh. Yamin
Muh. Hatta
Soepomo
Soegondo Djoyopuspito
Moh. Hatta menentang pemikiran integralistik yang dismpaikan oleh Soepomo. Hal ini dikarenakan …
Paham integralistik memberikan peluang dan legitiminasi terhadap kekuasaan mutlak pada negara, perspektif negara, dan rakyat menjadi satu. Jadi tidak ada pemisah antara negara dan rakyat
Paham itegralistik mendorng munculnyaa kerjaan-kerajaan kecil yang dapat mengganggu stabilitas nasional
Paham integralistik berasal dari luar negeri dan tidak sesuai dengan budaya bangs akita
Paham itegralistik hanya dapat diterpkan di negara-negara barat
Paham integralistik dapat mendorong munculnya dasar negara yang berdasarkan pada salah satu agama saja
Nilai panccasila ini merupakan arahan kebijakan, sasaran, dan Lembaga yang melaksanakannya. Penjabaran nilai Pancasila ini dimasukan Kedalam uud NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang--undangan lainnya. Nilai yang dimaksud adalah …
Dinamis
Instrumental
Dasar
Terbuka
Praksis
Pancasila mengandung dimensi dimana didalamnya ada nilai-nilai yang berakar dari Masyarakat dan hidup didalam Masyarakat itu sendiri. Dalam dimensi ini Pancasila harus dapat dijabarkan dalam Masyarakat secara nyata untuk menghadapi dinamika dalam Masyarakat Indonesia. Dimensi yang dimaksud adalah…
Idealis
Normatif
Realitas
Integralistik
Formatif
Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat actual, dinamis, antisipatif da senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman , keterrbukaan ideologi pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai dasar adalah...
Nilai yang terkandung dalam berbagai peaaturann perundang-undangan
Nilai yang dapat diprktikan dalam kehidupan sehari-hari
Nilai yang dapat diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural
Nilai yang diambil dari kepribadian bangsa Indonesia
Nilai yang esensial dari Pancasila dan memiliki tujuan, cita-cita, dan perjuangan bangsa.
Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya, hal ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dipertahankan karena kalau sampai berubah Pancasila menjadi tidak berarti. Yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar Pancasila adalah ….
Ketuhanan menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab.
Toleransi antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhah YME.
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab mengutamakan persatuan Indonesia.
Ketuhanan, keberadaban, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadailan sosial.
Dimensi normtif Pancasila berkitan dengan …
Pelaksanaan program-program Pembangunan
Sistem norma yang dijabarkan dalam undang-undang
Pengembangan pemikiran baru dalam Masyarakat
Ketahanan hidup bangsa
Pertahanan dan keamanan
Perhatikan pernyataan berikutt ini !
1). Ideologi terbuka adalah sistem hukum yang sudah adil dimana tidak satu warga negarapun yng ebal terhadap hukum
2). Ideologi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK
3). Nilai-nilai ideologi berasal dari kekayaan Rohani, budaya, dan Masyarakat
4). Ideologi yang memberikan kebebasan bagi penyelenggara untuk mengembangkan berbagai paham dari luar
5). Ideologi yang dinamis dan reformis sesuai dengan perkembangan zaman.
Ciri-ciri ideologi terbuka ditunjukan oleh nomor …
1), 2), dan 3)
4) saja
4) dan 5)
1), 3), dan 5)
Benar semua
Ideologi tertutup cenderung ditandai dengan …
Menerima pemikiran baru yang berasal dari Masyarakat
Menciptakan ideologi berdasrkan musyawarah dan keepakatan
Mengambil nilai-nilai dari luar Masyarakat
Terbuka terhadap perubahan dan perkembangan
Lebih dinamis dan reformis
Nilai dasar, Nilai Instrumental , dan Nilai Praksis yang tepat ditunjukan oleh nomor …
a, b, dan c
b, dan c
benar semua
a, b, dan d
a, dan b
Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari dalam. Contoh ancaman datang dari luar adalah …
Persebaran pendudukk ke pulau-pulau terpencil dalam program transmigrasi
Pembalakan hutan oleh individu atau Perusahaan swasta
Penangkapan ikan di perairan Indonesia oleh nelayan domestic
Penyelundupan narkoba melalui sindikat internasional
Tindakan makar oleh para pemberontak
Globalisasi membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan jika tidak digunakan sebagaimana mestinya akan memicu aksi kejahatan baru yang disebut cyber crime atau kejahatan dunia maya. Bentuk kejahatan ini berupa perusakan program dan pencurian data. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan …
Cyber Crime merupakan lah satu kejahatan yang dipicu adanya kemajuan ilmu teknologi
Ilmu pengetahuan memberikan pengaruh baik bagi kehidupan manusia
Cyber Crime dilakukan oleh orang-orang yang aktif di dunia maya
Setiap orang bisa menjadi pelaku kejahatan dunia maya
Pemerintah merupakan sasaran utama Cyber Crime
Pemerintah telah mengambil Langkah strategis untuk meminimalisir ancaman dibidang pertahanan dan keamanan salah satunya dengn cara…
Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Masyarakat
Filterisasi budaya asing menggunakan nilai-nilai Pancasila
Pemerintah membentuk komite warisan budaya nasional
Pemblokiran situs internet radikal oleh kementrian komunikasi dan informatika
Memasukan mata Pelajaran bhasa daerah dalam kegiatan pembelajaran di sekolah
Ancaman berlatar belakang SARA dapatt diminimalisasi oleh Masyarakat dengan cara…
Menumbuhkan semangat kederahan
Memperberat sanksi bagi pihak yang berkonflik
Menerapkan toleransi dalam lingkungan kehidupan
Membentuk panitia khusus terkait konflik berlatar belakang SARA
Segera membuat aturan tentang tindak pelanggaran yang belum diatur undang-undang
Berikut yang bukan termasuk Upaya mengantisipasi segala bentuk ancaman terhadp keutuhan NKRI adalah …
Menghilangkan kesempatan KKN
Meningkatkan ketahanan rakyat
Menyebarkan wawasan kebangsaan
Menumpas Gerakan separatis dengan kompromi
Menanamkan nilai-nilai Pancasila
Salah satu ancaman terhadap generasi muda Indonesia adalah …
Kemajuan teknologi
Agresi militer
Perdagangan bebas
Paham komunis
Penyalahgunaan obat-obatan terlarang
Berikut ini merupakan tantangan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital seperti saat ini, kecuali…
Pengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila seperti radikaisme, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, hingga intoleransi
Menjadi siswa yang berprestasi
Ketergantungan pada teknologi
Penyebaran konten negative dan polarisasi
Pengaruh budaya asing
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nili pncasila sebagga ideologi terbuka. Berikut sikap positif terhadap ideologi terbuka, kecuali…
Menyaring budaya asing yang masuk baik secara langsug maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang diesuaikan dengan kebutuhan saat ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi saat ini
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali …
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara
Berpartisipasi dalam ragka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama, dalam setiap kehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersiikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa
Negara Indnesia menganut paham konstitusionalime sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Makna konstitusionalisme terebut adalah…
Konstitusi menjadi hal mutlak dalam kehidupan berbngsa dan bernegarasetelah proklamasi kemerdekaan
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dimana terdapat pembatasan kekuasaan pemerintahan agar tidak menjadi kesewenang-wenangan kekuasaan.
Semua peraturan perundangan disusun berdasarkan kesepkatan Bersama sehingga dapat disesuikan dengan kebutuhan rakyat
Konstitusi adalah aturan tertulis yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia
Konstitusi menjdi satu-satunya undang-undang tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara
Pengertian konstitusi dalam arti sempit sama dengan ....
UU
UUD
Hukum
Treaty
Konvensi
Hukum dasar tidak tertulis yang berlaku dalam praktik ketatanegaraan dinamakan ...
Hukum adat
Konvensi
Konstitusi
Treaty
Konvergensi
Tujuan diadakannya konstitusi dalam negara adalah dalam rangka...
Menunjukkan telah berdirinya negara
Memberikan kekuasaan mutlak bagi pemerintah
Sarana formalitas dan simbol berdirinya negara.
Membatasi kekuasaan dan mengawasi perilaku penguasa
Agar mendapatkan pengakuan dari negara lain
Konstitusi tertulis dan tidak tertulis memiliki perbedaan utama. Perbedaan tersebut terletak pada ...
Konstitusi tertulis terdiri dari adat kebiasaan, sedangkan konstitusi tidak tertulis terdiri dari dokumen tertulis.
Konstitusi tertulis mengatur tata negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur hukum pidana.
Konstitusi tertulis mengatur perikehidupan satu bangsa, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur adat istiadat.
Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.
Konstitusi tertulis mengatur politik luar negeri, sedangkan konstitusi tidak tertulis mengatur politik dalam negeri.
Indonesia pernah menjalankan beberapa kostitusi. Berikut pernyataan yang tepat terkait salah satu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia…
UUD 1945 (18 agustus 1945 – 27 desember 1949) merupakan konstitusi kedua setelah kemerdekaan
UUD 1945 (7 agustus 1950 - 5 juli 1959) muncul sebagai Upaya melaksanakan sitem pemerintahan presidensil
Kontitusi RIS (27 desember 1949 – 17 agustus 1950) yang mucul setelah diselenggarakkannya Konfrensi meja bundar
UUDS 1950 merupakan konstitusi untuk ssistem pemerinttahan presidensil
UUDS 1950 merupakan konstitusi yang muncul karena ketidakstabilan susunan cabinet dan perdana mentri
Panitia perancang UUD mulai merancang UUD 1945 pada tanggal ...
17 Agustus 1945
29 Mei hingga 16 Juli 1945
10 Juli sampai 17 Juli 1945
15 Juli 1945
13 Juli 1945
UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal …
5 Juli 1959 - 21 Mei 1989
18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
5 Juli 1959 - 11 Maret 1966
17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
Undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di indonesia adalah ...
UU No.10 Tahun 2011
UU No.11 Tahun 2011
UU No.12 Tahun 2011
UU No.11 Tahun 2012
UU No.10 Tahun 2012
Hukum yang paling tinggi dan fundamental dalam hierarki perundang-undangan adalah...
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Bagan diatas merupakan hierarki dan hubungan antarregulasi tentang …
Kewenangan pemerintah pusat terhadap pajak dan fiscal
Pelaksanaan Pendidikan untuk setiap warga negara
Kewenangan Mahkamah Kontitusi di Indonesia
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
Pelestarian lingkungan hidup di Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam UUD 1945 pasal ...
Pasal 18 ayat 2
Pasal 18 ayat 3
Pasal 18 ayat 1
Pasal 18 ayat 4
Pasal 18 ayat 5
Perhatikan wewenang dibawah ini!,
(1) Pendidikan
(2). Moneter/fiscal
(3). Kebudayaan
(4). Hubungan luar negeri
(5). Pertahanan dan keamanan.
Pernyataan diatas yang termasuk kewenangan pemerintah daerah ada pada nomor ....
1, 2, dan 3
2, 3, dan 5
1, 2, dan 4
2, 4, dan 5
3, 4, dan 5
Ketika suatu peraturan perundang-undangan melampaui kewenangan bidangnya, yang terjadi adalah ...
Peraturan tersebut harus dicabut.
Peraturan tersebut harus disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan UU yang lebih tinggi.
Peraturan tersebut harus tetap berlaku.
Peraturan tersebut harus dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Jika suatu peraturan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pengujiannya dilakukan oleh...
Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Internasional.
Badan Pemeriksa Keuangan.
Dewan Perwakilan Rakyat.
Hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain seharusnya ...
Bertentangan untuk menciptakan keberagaman hukum.
Tumpang tindih untuk menghindari monopoli hukum.
Saling melengkapi dan tidak boleh bertentangan.
Tergantung pada kewenangan pembuatnya.
Sejalan dengan konvensi ketatanegaraan.
Yang dimaksud dengan norma dalam konteks pelanggaran ialah ...
Sebuah aturan yang hanya berlaku dalam agama.
Kesepakatan yang hanya berlaku dalam masyarakat tertentu.
Aturan bersama yang dibangun oleh berbagai pihak.
Sebuah tindakan yang selalu mendapatkan hukuman.
Kesepakatan individu yang tidak perlu dijalankan.
Tindakan apa yang dapat dianggap sebagai pelanggaran norma sosial ialah ...
Menjaga etika dan sopan santun dalam berbicara.
Membantu tetangga yang kesulitan.
Terlibat dalam tawuran di sekolah.
Berpartisipasi dalam kampanye sosial.
Mengikuti aturan perusahaan tempat bekerja.
Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan agenda reformasi di bidang hukum dan salah satu hasilnya adalah berubahnya ketentuan pasal 1 ayat (2) yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR berubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyatdan dilaksanakan menurut UUD. Konsekuensi atau akibat dari amandemen pasal tersebut adalah ….
MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.
Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi oleh rakyat secara langsung.
Presiden memiliki tugas dan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan.
Perhatikan pernyataan berikut ini !
1). Terbukti melakukan perilaku tidak demokratis dalam pemilu berarti melnggr ketentuan dalam pasal 532 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
2). Terbukti melakukan Tindakan korupsi berarti melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU RI no 9 Tahun 2019
3). Terbukti melanggar peraturan lalu lintas yang telah diatur dalam UU RI No. 22 tahun 2009 tetang lalu lintas dan angkutan jalan
4). Illegal logging merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI no. 18 tahun 2013
5). Menghindari kewajiban membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut kedala, UU RI no. 28 tahun 2007
Contoh kasus pelanggaran aturan perundangan dalam bidang ekoomi ditunjukan nomor …
1, 2, dan 3
4 dan 5
1, 3, dan 5
4 saja
Semua benar
Perhatikan contoh peristiwa berikut!
Tiba-tiba seorang ibu menyerobot lampu merah di traffic light dan hampir saja terjadi kecelakaan. Spontan seorang polisi mengejar pengendara tersebut dan diberhentikan kemudian diminta menunjukkan surat-surat kendaraan termasuk SIM dan ditunjukkan kesalahannya. Ternyata ibu tersebut adalah istrinya sendiri. Mohon maaf saya menilang anda karena telah melakukan kesalahan dalam berlalu lintas melanggar rambu-rambu dan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, begitu polisi itu berkata. Dan si ibu itu hanya menunjukkan muka kecewa dan sedih tetapi tidak dapat berkata-kata. Dari kutipan peristiwa tersebut di atas menunjukkan ….
Hukum tanpa pandang bulu.
Keputusan hukum yang tidak manusiawi.
Hukum itu bebas dan tetapi tidak mandiri.
Hukum itu tidak adil karena telah menindak istri sendiri.
Hukum adalah hukum harus mengesampingkan unsur yuridis
