NEW
Font size
WorksheetsPasti Bisa ! Quiz
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Asas Legalitas dalam KUHPidana yang baru diatur dalam Pasal ...
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Asas Teritorial diatur dalam Pasal berapa di KUHP terbaru ?
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Berikut adalah ketentuan yang ada di Asas Teritorial KUHP yang Baru, kecuali
Tindak Pidana di Wilayah NKRI
Tindak Pidana di Kapal atau di Pesawat Udara Indonesia
Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau Kapal Indonesia atau Pesawat Indonesia
Tindak pidana yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah NKRI ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Tetap Berlaku
Berikut adalah asas yang ada di KUHP baru kecuali
Asasl Persamaan
Asas Personalia
Asas Perlindungan
Asas Living Law
Penyertaan atau yang biasa disebut deelneming dalam KUHP baru diatur di Pasal
Pasal 55
Pasal 20
Pasal 54
Pasal 21
Case:
A merupakan seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan , akan tetapi pekerjaan yang di cari tidak kunjung datang , sehingga A terdapat niat untuk melakukan tindak pidana pencurian terhadap toko X, A sudah menyiapkan peralatan untuk mencuri dan siap untuk melakukan tindak pidana pencurian , akan tetapi pada waktu ingin melakukan tindak pidana pencurian A mengurungkan diri karena melihat penjaga toko yang sudah rentan dan tua ... pertanyaannya adalah apakah A dapat dipidana ?
A tidak dapat dipidana karena belum melakukan permulaan pelaksaan
A dapat dipidana karena sudah melakukan permulaan pelaksaan
A tidak dapat dipidana dikarenakan tidak ada 2 alat bukti cukup untuk dapat memidanakan A
A dapat dipidana karena sudah menyiapkan peralatan dan bersiap untuk melakukan tindak pidana
alasan terhentinya penyidikan atau penuntut karena terdapat ne bis in idem , yang dijelaskan dalam Pasal ... KUHP
Pasal 76
Pasal 77
Pasal 78
Pasal 75
berapa ......... dari maksimum Pidana untuk tindak pidana percobaan dalam KUHP baru?
2/3
1/3
1/2
3/4
"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"
, yaitu salah satu asas hukum pidana yang berarti ...
Tiada Suatu Perbuatan Pidana yang dapat dipidana sebelum ada aturan / ketentutan yang mendahuluinya
Tiada Suatu Perbuatan Pidana yang dapat dipidana sesudah ada aturan / ketentutan yang mendahuluinya
Tiada Suatu Perbuatan Pidana yang dapat diperdatakan sesudah ada aturan / ketentutan yang mendahuluinya
Tiada Suatu Perbuatan Pidana yang dapat dipidana sesudah ada UU yang mendahuluinya
Contoh Case:
A adalah pengusaha cuci mobil di suatu daerah di kota Denpasar yang menggunakan tenaga listrik pompa air agar mendapatkan aliran air yang kuat sehingga cucian mobil cepat selesai dan juga mobil pelanggan jadi bersih, akan tetapi di daerah tempat usaha A ada operasi "Pemadaman Begilir" dikarenakan ada jaringan yang perlu diperbaiki, karena hal tersebut A mengalami kerugian karena tidak bisa menggunakan pompa air nya yang mengakibatkan pelanggan cuci mobil tidak datang, apakah A dapat mengajukan gugatan terkait kebijakan tsb? apabila bisa sebutkan kewenangan peradilan mana yang dapat mengadilinya ?
Ya Bisa , Pengadilan Negeri Denpasar
Ya Bisa, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Ya Bisa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Ya Bisa, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Kartika berarti
Ketuhanan yang maha esa
Adil
jujur
Bijaksana dan Berwibawa
Sari berarti
Berbudi luhur, Berakhlak tdk tercela
Jujur
Adil
Bijaksana dan Berwibawa
Candra berarti
Bijaksana dan Berwibawa
Berbudi luhur dan Berakhlak tidak tercela
Adil
Jujur
Cakra berarti
Adil
Jujur
Berbudi luhur / berakhlak tidak tercela
Bijaksana dan Berwibawa
Tirta berarti
Jujur
Adil
Bijaksana dan Berwibawa
Berbudiluhur / Berakhlak tidak tercela
simbol yang dilingkari diatas disebut juga sebagai …
Tirta
Sari
Candra
Cakra
Simbol yang disebutkan pada no 2 adalah
Cakra Statis
Cakra Aktif
Candra
Sari
Tirta
Simbol yang ditunjukan dalam No 5 adalah
Tirta
Cakra
Candra
Sari
Simbol yang di tunjuk No 3 adalah …
Candra
Cakra
Sari
Tirta
Sita CB adalah …
Sita terhadap Setiap Barang Bergerak ataupun tidak Bergerak yang dimiliki oleh Tergugat
Sita terhadap Setiap Barang Bergerak yang dimiliki oleh Penggugat tp dikuasai oleh Tergugat
Sita terhadap setiap barang yang di dapatkan dari harta bersama
Sita terhadap setiap benda bergerak yang mempunyai nilai daya jual tinggi
Kepanjangan E-Berpadu adalah …
Elektronik Berkas Pidana Terpadu
Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu
Elektronik Berkas Perkara Perdata Terpadu
Elektronik Berkas Perkara Terpadu
Yang disebut hari dalam sk kma 363/2022 yaitu
Hari Kalender
Hari Kerja
Hari Kabisat
Hari Libur
UU No 32 tahun 2009 mengatur tentang …
Lingkungan
Kesehatan
Narkotika
TPPU
UU No 1 tahun 1946 mengatur tentang
KUHP
HIR
RV
Peraturan Peralihan
Doplegen artinya
yang menyuruh melakukan
yang menganjurkan melakukan
yang turut membantu melakukan
yang mengeksekusi
UU No 2 tahun 2004 mengatur tentang
Niaga
PHI
Peradilan Ulangan
Pemilu
UU No 17 tahun 2023 mengatur tentang … dan berlaku pada bulan …
Kesehatan, Agustus
Kesehatan, Juli
Kesehatan, September
Kesehatan, Oktober
Berikut yang dimaksud objek praperadilan berdasarkan putusan MK No 21 th 2014 , kecuali
Penetapan Penahanan
Penetapan Tersangka
Penetapan Penggeledahan
Penetapan Penyitaan
Apakah keterangan terdakwa yang memberikan keterangan di persidangan dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi jika terdakwanya lebih dari satu? jelaskan berdasarkan dashum nya !
Ya Bisa , Dashum 185 KUHAP
Tidak Bisa, Dashum 164 KUHAP
Tidak Bisa, Dashum , 186 KUHAP
Ya Bisa, Dashum 165 KUHAP
Penggugat dapat mengajukan gugatan di tempat tergugat di jelaskan dalam Pasal … Rbg
118
142
119
143
