wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ulangan harian 3 ppkn kelas 8 kumer

Total questions: 50

Worksheet time: 8hrs 20mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga Lesgislatif adalah...

a)

Lembaga yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara

b)

Lembaga yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang

c)

Lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara

d)

Lembaga yang dapat mengangkat calon hakim agung untuk mengadili pelanggaran undang-undang

2.

siapakah presiden pilihan kalian

a)

Anies Baswedan-Muhaimin

b)

Prabowo-Gibran

c)

Ganjar-Mahfud MD

d)

Tidak memilih

3.

Lembaga Eksekutif adalah...

a)

Lembaga yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara

b)

Lembaga yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang

c)

Lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara

d)

Lembaga yang dapat mengangkat calon hakim agung untuk mengadili pelanggaran undang-undang

4.

Lembaga Yudikatif adalah...

a)

Lembaga yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara

b)

Lembaga yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang

c)

Lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara

d)

Lembaga yang dapat mengangkat calon hakim agung untuk mengadili pelanggaran undang-undang

5.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi membuat undang-undang, berarti DPR termasuk ke dalam Lembaga ...

a)

Legislatif

b)

Perwakilan rakyat

c)

yang korupsi

d)

Eksekutif

6.

Setelah amandemen UUD 1945 Pembagian kekuasaan terhadap lembaga negara menjadi 3 yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian pembagian itu tidak memisahkan lembaga tersebut melainkan saling terikat dengan menjalankan prinsip ...

a)

check and balances

b)

check and stabilies

c)

check and distribution

d)

check and good goverment

7.

Presiden/Raja berfungsi sebagai kepala negara dan perdana mentri bertugas sebagai kepala pemerintahan, merupakan ciri dari sistem pemerintahan ...

a)

Presidensial

b)

Parlementer

c)

Demokrasi

d)

Otoriter

8.

Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan ciri dari sistem pemerintahan ...

a)

Presidensial

b)

Parlementer

c)

Otoriter

d)

Monarki

9.

Dalam sistem presidensial seorang presiden dipilih melalui pemilu dengan masa jabatan ....

a)

4 tahun

b)

5 tahun

c)

7 tahun

d)

10 tahun

10.

pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional disebut juga dengan ...

a)

otonomi daerah

b)

UU

c)

tugas pokok

d)

peraturan daerah

11.

UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni urusan pemerintahan ...

a)

Absolut, Konkuren, dan Umum

b)

Absolut, Konkuren, dan wajib

c)

Absolut, konkuren dan pilihan

d)

Absolut, konkuren dan pelayanan dasar

12.

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah pengertian ...

a)

Absolut

b)

konkuren

c)

umum

d)

wajib

13.

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah ...

a)

absolut

b)

konkuren

c)

umum

d)

wajib

14.

Daerah Istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk ...

a)

kerajaan/kesultanan

b)

pulau

c)

negara

d)

desa

15.

Sultan yang menyerahkan harta kekayaan kesultanan untuk perjuangan senilai ± f. 13.000.000 (tiga belas juta gulden) sebagai pernyataan kesetiaan kepada negara adalah ...

a)

Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Sri Inderapura.

b)

sultan hamengkubuwono

c)

sultan Hasanudin

d)

Sultan malik

16.

di dalam sejarah, nama lain dari daerah istimewa adalah ...

a)

Daerah Swapraja

b)

Daerah kerajaan

c)

Daerah sultan

d)

Daerah istimewa sultan

17.

Daerah istimewa di Indonesia ada dua, yaitu

a)

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Nagro Aceh Darussalam

b)

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Jakarta

c)

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Kalimantan

d)

Daerah Istimewa Semarang dan Daerah Istimewa Nagro Aceh Darussalam

18.

Lembaga yang berhak membubarkan partai politik adalah ....

a)

Presiden

b)

MK

c)

MA

d)

DPR

19.

Berikut ini yang termasuk dalam lembaga eksekutif adalah...

a)

MPR, DPR, Presiden

b)

Presiden dan Wakil Presiden

c)

DPR, MPR, DPD

d)

Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

20.

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh ....

a)

Gubernur

b)

DPR

c)

MPR

d)

Para Menteri

21.

Pemerintahan daerah provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, pemerintah daerah Kabupaten dikepalai oleh Bupati sedangkan pemerintah daerah kota dikepalai oleh...

a)

Walikota

b)

Presiden

c)

Walinagari

d)

Kepala desa

22.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi ...

a)

pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

b)

agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.

c)

bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral

d)

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

23.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 diantaranya adalah...

a)

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

b)

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c)

Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d)

Semua benar

24.

Dasar Konstitusional Pemerintah Daerah dalam UUD 1945 diatur pada:

a)

Pasal 17

b)

Pasal 18

c)

Pasal 19

d)

Pasal 23

25.

Apa yang dimaksud dengan daerah istimewa?

a)

Daerah istimewa adalah wilayah yang tidak memiliki otonomi khusus di Indonesia.

b)

Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus dan hak istimewa dalam pemerintahan di Indonesia.

c)

Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus dan hak istimewa dalam pemerintahan di luar Indonesia.

d)

Daerah istimewa adalah wilayah yang memiliki otonomi khusus tetapi tidak memiliki hak istimewa dalam pemerintahan di Indonesia.

26.

Apa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemerintahan daerah istimewa?

a)

DPRD memiliki peran dalam membuat peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta mengawasi keuangan daerah.

b)

DPRD bertanggung jawab atas keamanan nasional

c)

DPRD hanya bertugas sebagai penasehat pemerintah daerah

d)

DPRD tidak memiliki peran dalam pemerintahan daerah istimewa

27.

Apa yang dimaksud dengan otonomi khusus bagi daerah istimewa?

a)

Otonomi khusus bagi daerah istimewa adalah kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah istimewa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.

b)

Otonomi khusus tidak memperhatikan kebutuhan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan

c)

Otonomi khusus adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk tidak mengatur urusan pemerintahan

d)

Otonomi khusus hanya diberikan kepada daerah yang tidak memiliki karakteristik khusus

28.

Apa pengertian Tata Negara?

a)

Sistem yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan perusahaan dalam suatu negara.

b)

Sistem yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan negara lain dalam suatu negara.

c)

Sistem yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat dalam suatu negara.

d)

Sistem yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat serta antarlembaga negara dalam suatu negara.

29.

Apa itu Sistem Pemerintahan?

a)

Sistem Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur cara berolahraga di suatu negara atau wilayah.

b)

Sistem Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur cara pemerintahan suatu negara atau wilayah.

c)

Sistem Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur cara berbisnis di suatu negara atau wilayah.

d)

Sistem Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur cara beragama di suatu negara atau wilayah.

30.

Apa perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer?

a)

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah dalam peran kepala negara.

b)

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah dalam proses pemilihan kepala negara.

c)

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah dalam pembagian wilayah administratif.

d)

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah dalam pemisahan kekuasaan dan struktur kelembagaan.

31.

Apa itu lembaga negara?

a)

Badan atau organisasi yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan

b)

Lembaga negara adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam pendidikan

c)

Lembaga negara adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam bisnis

d)

Lembaga negara adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh pihak swasta untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan

32.

Sebutkan contoh-contoh lembaga negara.

a)

Pemuda Pancasila, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar

b)

DPR, Mahkamah Konstitusi, Kementerian-Kementerian, Polri, BPK

33.

Apa peran lembaga negara dalam sistem pemerintahan?

a)

Lembaga negara tidak memiliki peran dalam sistem pemerintahan.

b)

Peran lembaga negara dalam sistem pemerintahan tidak signifikan.

c)

Lembaga negara memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

d)

Lembaga negara hanya berperan sebagai penonton dalam sistem pemerintahan.

34.

Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan hukum, hal tersebut ditegaskan dalam ….

a)

Pasal 1 ayat (2)

b)

Pasal 1 ayat (3)

c)

Pasal 2 ayat (2)

d)

Pasal 2 ayat (3)

35.

Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan demokrasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa....

a)

Demokrasi di jiwai oleh Nilai-Nilai Pancasila sebagai satu kesatuan

b)

Demokrasi Pancasila dijiwai oleh nilai-nilai sila Pancasila

c)

Demokrasi Sesuai dengan Keadaan bangsa Indonesia

d)

Jawabn A dan B Benar

36.

Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama disebut ....

a)

musyawarah

b)

mufakat

c)

konvensi

d)

Sidang Umum

37.

Perhatikan ciri- ciri demokrasi berikut ini

(1)  Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan.

(2)  keputusan diambil dengan suara terbanyak yaitu 50 +1

(3)  agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara

(4)  tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas

(5)  keputusan diambil dengan musyawarah mufakat

Yang bukan merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila ditunjukkan oleh nomor ....

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

38.

Perhatikan gambar berikut ! Berdasarkan gambar tersebut merupakan contoh pengamalan pancasila , terutama sila ke ...

a)

satu

b)

dua

c)

tiga

d)

empat

39.

Anggota MPR terdiri dari

a)

DPR

b)

DPD

c)

DPR dan DPD

d)

DPRD

e)

DPR RI

40.

Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi

a)

MK

b)

KY

c)

DPR

d)

DPD

e)

Presiden

41.

Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk

a)

Kewajiban Siswa

b)

Partisipasi Politik

c)

Simulasi PEMILU

d)

Mengikuti aturan sekolah

e)

Partisipasi politik di lingkungan sekolah

42.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

a)

Lembaga Negara

b)

Lembaga Tertinggi Negara

c)

Lembaga Tinggi Negara

d)

Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden

e)

Lembaga Negara

43.

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan asas ....

a)

filosofis

b)

yuridis

c)

sosiologis

d)

normatif

44.

Kapan Indonesia mengalami perubahan dari sistem presidensial menjadi parlementer?

a)

27 Desember 1949

b)

5 Juli 1959

c)

18 Agustus 1945

d)

27 Desember 1945

45.

Apa yang dimaksud dengan desentralisasi dalam pemerintahan daerah?

a)

Penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom

b)

Penyerahan wewenang pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat

c)

Penyerahan wewenang pemerintahan daerah kepada pemerintah provinsi

d)

Penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah provinsi

46.

Apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan wajib?

a)

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat

b)

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah

c)

Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

d)

Urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

47.

Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....

a)

Federal

b)

Serikat

c)

Monarki

d)

Kesatuan

e)

Negara bagian

48.

Perhatikan data berikut :

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama

(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri

(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan

(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi

(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah

pusat ditunjukkan oleh nomor....

a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

1 dan 5

d)

2 dan 4

e)

2 dan 5

49.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata,bertanggungjawab dan dinamis.Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip

a)

nyata

b)

dinamis

c)

bertanggung jawab

d)

luas

e)

berwawasan ke depan

50.

Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai adalah…

a)

Pengawasan

b)

Pemeriksaan

c)

Pengendalian

d)

Pembinaan

e)

Pemerataan