Dalam sejarah teori “Kedaulatan”, pertama kali didokumentasikan dalam buku berjudul …

Secara etimologi, kedaulatan mempunyai arti …

Jalannya demokrasi di Indonesia (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) merupakan konsep yang mengadopsi teori dari tokoh …

Sistem pelaksanaan demokrasi di dunia adalah …

Pelaksanaan demokrasi yang pengambilan keputusan melibatkan rakyat secara langsung tatap muka

dalam waktu dan tempat yang sama, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi tersebut dengan cara …

Sejak reformasi 1998, pemerintahan Indonesia selalu berganti seiring perkembangan politik hukum negara, namun dengan bergantinya pemerintahan tersebut tidak merubah kedaulatan Indonesia yaitu kedaulatan rakyat, sifat dari kedaulatan seperti ini yaitu …

Fakta bahwa kemerdekaan Indonesia dibuktikan dengan pernyataan atau deklarasi kemerdekaan oleh Soekarno. Deklarasi kemerdekaan merupakan bukti secara …

Kemerdekaan Indonesia dibuktikan dengan deklarasi oleh Soekarno bersama wakilnya M. Hatta, hal

tersebut terbukti dalam bukti otentik pernyataan kemerdekaan yang sudah ditulis langsung oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik, hal ini sesuai dengan bukti secara …

Secara de facto dan de juro Negara Indonesia merdeka dan berdaulat pada …

Negara yang pertama kali mengakui Indonesia menjadi negara merdeka adalah …

Kerjasama Indonesia dengan negara lain untuk kemajuan ekonomi nasional merupakan bentuk kedalatan ...

Negara Indonesia berhak untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain, hal ini sesuai dengan bentuk kedaulatan …

Dalam sejarah teori kedaulatan, teori yang pertama kali muncul dan menjadi teori tertua ialah …

Anggapan bahwa manusia / raja adalah Tuhan disebut dengan kedaulatan …

Jika kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada dalam kekuasaan Raja yang merupakan bentuk representasi dari ajaran Tuhan disebut dengan kedaulatan …

Sebutan kepala negara Malaysia adalah …

Sebutan kepala negara Qatar adalah …

Suatu kedaulatan berasal dari Negara karena Negaralah yang menciptakan hukum dalam suatu negara, hingga muncul anggapan bahwa negara menjelma kedalam tubuh raja, hal ini sesuai dengan makna kedaulatan …

Suatu teori yang menganggap bahwa manusia adalah tokoh wayang yang skenarionya berasal dari hukum, kepemimpinan suatu negara berasal dari sistem, disebut dengan kedaulatan …

Dalam sejarah teori kedaulatan modern, muncul teori bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bukanlah berasal dari 1 orang saja seperti halnya raja yang berkuasa dalam suatu negara, namun rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, hal ini sesuai dengan teori kedaulatan …

Negara Indonesia menganut sistem trias politica dari tokoh …

Trias Politica di Indonesia terdiri dari ...

Kekuasaan politik yang mempunyai fungsi pembuat peraturan perundang - undangan yaitu …

Kekuasaan politik yang mempunyai fungsi pelaksana peraturan perundang - undangan yaitu …

Kekuasaan politik yang mempunyai fungsi pengawas peraturan perundang - undangan yaitu …

Kkekuasaan yang mempunyai fungsi pembuat peraturan perundang - undangan dilaksanakan oleh …

Kkekuasaan yang mempunyai fungsi pelaksana peraturan perundang - undangan dilaksanakan oleh …

Kkekuasaan yang mempunyai fungsi pengawas peraturan perundang - undangan dilaksanakan oleh …

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”, hal ini sesuai dengan UUD pasal …

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, bunyi tersebut tertera pada pasal …

Seluruh warga negara wajib menjunjung hukum demi terciptanya pemerintahan yang baik sesuai dengan yang

dicita – citakan bangsa, hal ini sesuai dengan pasal … UUD NRI 1945.

Yang berhak untuk mengubah dan menetapkan pasal UUD ialah …

Setiap rakyat berhak memilih wakil rakyat secara langsung tanpa adanya perantara pihak kedua sesuai dengan hati nurani, hal ini sesuai dengan asas …

Ketua MPR periode 2019 – 2024 yaitu …

Setiap warga negara

yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk memilih wakil rakyat,

hal ini sesuai dengan asas …

Setiap warga negara bebas dalam menentukan calon

wakil rakyat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini sesuai dengan asas …

Jika suatu negara memisahkan nilai agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara disebut sebagai negara …

Diawal kemerdekaan pemerintahan Indonesia menggunakan demokrasi presidensial dimana

kekuasaan pemerintahan tertinggi ada di Presiden, namun badan KNIP (Komite Nasional

Indonesia Pusat) memberikan usulannya kepada Presiden bahwa tanggung jawab

pemerintahan lebih baik ada pada parlemen, lalu Presiden Soekarno memberikan responnya

dengan mengeluarkan maklumat tertanggal …

Pada demokrasi parlementer, kekuasaan pemerintahan tertinggi berada pada …

Badan Konstituante merupakan badan yang ditugaskan untuk membuat UUD terbaru pada masa era demokasi parlementer, namun badan ini tidak bisa menjalankan amanahnya dengan baik sehingga Presiden Soekarno memberikan kritikan pada pemerintahan saat itu dengan mengeluarkan keputusan berupa …

Pada masa era demokrasi parlementer, UUD yang digunakan ialah …

Ketika era dekomrasi parlementer berakhir, Soekarno mengambil tindakan dan menggunakan demokrasi …

Ppartai yang dimotori beberapa paham tertentu salah satunya partai beralirkan komunis masa Demokrasi Parlementer adalah ...

• Pembentukan NASAKOM

• - Pemilihan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Beberapa pelanggaran kepemimpinan diatas terjadi pada masa demokrasi …

Masa berakhirnya Demokrasi Terimpin yaitu dengan adanya gerakan kelompok tertentu yaitu …

Tiga Tuntutan Utama disebut juga dengan ...

Bubarkan PKI merupakan tuntutan rakyat kepada pemerintahan Soekarno yaitu pada masa era demokrasi ...

Surat keputusan dari Soekarno yang isinya mengamanatkan kepemimpinan pemerintahan selanjutnya kepada Soeharto, keputusan ini dituangkan dalam surat …

Demokrasi yang digunakan pada masa pemerintahan era Soeharto adalah ...

Kasus KKN, pembredelan media, pelanggaran HAM berat eprnah terjadi pada masa pemerintahan ...

Jumlah partai pada pemilu pertama paska reformasi tahun 1999 adalah ...

Perhatikan ciri sistem pemerintahan berikut!

1. Pemisahan kekuasaan kepala negara dengan kepala pemerintahan

2. Hak prerogatif hanya dimiliki oleh parlemen

3. Presiden bertanggung jawab kepada Lembaga parlemen

4. Parlemen dapat menjatuhkan presiden dengan mosi tidak percaya

Ciri pemerintahan diatas pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan Indonesia pada sistem ...

Perhatikan ciri sistem pemerintahan berikut!

1. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

2. Menteri bertanggung jawab kepada presiden

3. Eksekutif dan legislatif tidak bisa saling menjatuhkan

Ciri pemerintahan diatas merupakan ciri sistem pemerintahan …

Hak Prerogatif dimiliki oleh ...

Menteri dipilih langsung oleh ...

Tugas utama menteri adalah membantu tugas ...

Indonesia merupakan negara besar dengan 38 provinsi, untuk menampung aspirasi rakyat ditingkat daerah provinsi maka dibentuklah suatu lembaga negara supaya derah tersebut bisa berkembang, lembaga ini dikenal dengan istilah …

Yang berhak dalam amandemen pasal UUD NRI 1945 adalah ...

Dalam hal perubahan dan penetapan amandemen pasal UUD, diatur lebih lanjut dalam pasal … UUD NRI 1945

Menurut pasal 37 UUD NRI 1945, dalam hal perubahan dan penetapan amandemen pasal UUD, dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila di ajukan oleh minimal … dari jumlah anggota MPR

Menurut pasal 37 UUD NRI 1945, dalam hal perubahan dan penetapan amandemen pasal

UUD, sidang perubahan pasal UUD dapat dihadiri minimal … dari jumlah anggota MPR

Masa jabatan presiden diatur dalam pasal … UUD NRI 1945

Presiden mempunyai kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif. Dalam hal kekuasaan legislatif presiden berhak mengajukan rancangan undang – undang (RUU) kepada …

Pemberhentian jabatan presiden pertama kali diusulkan oleh ...

Yang berhak menyelidiki dan menyidik apakah betul presiden melakukan pelanggaran hukum berat kepada negara yaitu Lembaga ...

Jumlah anggota wakil rakyat DPR saat ini yaitu …

Dalam sidang antara wakil rakyat DPR dengan pemerintah, DPR berhak mengeluarkan pendapat dan kebal hukum jika DPR memberikan kritikan terhadap kinerja pemerintah selama kritikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena dalam hal ini DPR mempunyai hak …

Jumlah perwakilan anggota DPD setiap provinsi yaitu …

Kewenangan memeriksa suatu badan usaha yang keuangan bersumber dari negara dilakukan oleh …

Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia merupakan negara hukum,

konsekuensi negara hukum yaitu segala sendi kehidupan berbangsa bernegara diatur lebih

lanjut dalam peraturan perundang – undangan secara hierarkhi atau sistematis. Jika suatu

peraturan perundang – undangan bertentangan dengan perundang – undangan diatasnya,

maka peraturan perundang – undangan tersebut harus di judicial review (uji materi) di …

Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia merupakan negara hukum,

konsekuensi negara hukum yaitu segala sendi kehidupan berbangsa bernegara diatur lebih

lanjut dalam peraturan perundang – undangan secara hierarkhi atau sistematis. Jika suatu

peraturan perundang – undangan bertentangan dengan UUD maka peraturan perundang –

undangan tersebut harus di judicial review (uji materi) di …

Yang berwenang mengajukan usulan pengangkatan hakim agung ialah …

Pembubaran partai politik hanya bisa dilakukan oleh ...

Anggota BPK diajukan oleh DPD, disetujui oleh DPR, diresmikan oleh …

Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK diajukan kepada DPR, DPD, dan DPRD guna dibahas dalam rapat untuk penyusunan …

Kemerdekaan merupakan hak setiap manusia. Pernyataan ini merupakan makna pembukaan UUD 1945 alinea ...

Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan murni hasil jerih payah rakyat pribumi. Pernyataan ini merupakan makna pembukaan UUD 1945 alinea ...

Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan murni hasil jerih payah rakyat pribumi, selain itu juga rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan ini merupakan makna pembukaan UUD 1945 alinea ...

Tujuan bangsa Indonesia, bentuk negara, kedaulatan negara, dasar negara, merupakan poin penting yang ada pada alinea ... UUD NRI 1945