wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Mahkamah Agung

Total questions: 141

Worksheet time: 47mins

Name
Class
Date
1.

Mahkamah Agung diatur dalam...

a)

UU No. 14 Tahun 1985

b)

UU No. 5 Tahun 1985

c)

UU No. 3 Tahun 1985

d)

UU No. 8 Tahun 1985

e)

UU No. 1 Tahun 1985

2.

Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur dalam...

a)

UU No. 5 Tahun 2002

b)

UU No. 5 Tahun 2003

c)

UU No. 5 Tahun 2004

d)

UU No. 5 Tahun 2005

e)

UU No. 5 Tahun 2006

3.

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur dalam...

a)

UU No. 3 Tahun 2005

b)

UU No. 3 Tahun 2006

c)

UU No. 3 Tahun 2007

d)

UU No. 3 Tahun 2008

e)

UU No. 3 Tahun 2009

4.

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam...

a)

Undang-undang

b)

UUD 1945

c)

Peraturan Mahkamah Agung

d)

UU tentang Mahkamah Agung

e)

Keputusan Presiden

5.

Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, merupakan....

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Mahkamah Agung

d)

Pengadilan Negeri

e)

Pengadilan Tinggi

6.

Mahkamah Agung berkedudukan di...

a)

Jakarta Selatan

b)

DKI Jakarta

c)

Jakarta Pusat

d)

Ibukota Negara Republik Indonesia

e)

Setiap provinsi di Indonesia

7.

Susunan Mahkamah Agung terdiri atas...

a)

hakim ketua, hakim anggota, dan panitera

b)

majelis hakim, panitera, dan seorang sekretaris

c)

pimpinan, hakim anggota, panitera atau sekretaris

d)

ketua pengadilan, majelis hakim, panitera, dan seorang sekretaris

e)

pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris

8.

Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah...

a)

hakim agung

b)

hakim ketua

c)

ketua pengadilan

d)

majelis hakim

e)

hakim konstitusi

9.

Jumlah hakim agung paling banyak....

a)

12 orang

b)

20 orang

c)

40 orang

d)

50 orang

e)

60 orang

10.

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari atas....

a)

seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda

b)

seorang ketua, 1 (1) satu wakil ketua dan beberapa orang ketua muda

c)

seorang ketua, 3 (tiga) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda

d)

seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan 4 (empat) orang ketua muda

e)

seorang ketua, seorang wakil ketua, dan 3 (tiga) orang ketua muda

11.

Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas....

a)

wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial

b)

wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang konstitusi

c)

wakil ketua bidang peradilan dan wakil ketua bidang yudisial

d)

wakil ketua bidang peradilan dan wakil ketua bidang non peradilan

e)

wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang hukum

12.

Di bawah ini yang dibawahi oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial, kecuali...

a)

ketua muda perdata

b)

ketua muda pidana

c)

ketua muda hukum

d)

ketua muda agama

e)

ketua muda militer

13.

Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ...

a)

A. ketua muda pembinaan

b)

B. ketua muda pengawasan

c)

C. ketua muda agama

d)

D. opsi A dan B benar

e)

E. opsi B dan C benar

14.

Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama ....

a)

3 tahun

b)

5 tahun

c)

7 tahun

d)

10 tahun

e)

2 tahun

15.

Di bawah ini hal-hal yang harus dimiliki Hakim Agung, kecuali...

a)

integritas

b)

kepribadian tidak tercela

c)

profesional

d)

adil

e)

berwawasan luas

16.

Calon hakim agung berasal dari...

a)

A. hakim konstitusi

b)

B. hakim karier

c)

C. hakim non karier

d)

D. opsi A dan B benar

e)

E. opsi B dan C benar

17.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung bagi hakim karier harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, kecuali...

a)

berusia sekurang-kurangnya 45 tahun

b)

berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 5 tahun menjadi hakim tinggi

c)

mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban

d)

berijazah sarjana dan magister di bidang hukum

e)

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

18.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung bagi hakim karier harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, kecuali...

a)

berusia sekurang-kurangnya 40 tahun

b)

berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun

c)

mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban

d)

berijazah sarjana, magister, dan doktor di bidang hukum

e)

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

19.

Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh...

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

DPR

e)

Mentri Polhukam

20.

Calon hakim agung dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh ...

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

DPR

e)

Mentri Polhukam

21.

Calon hakim agung yang diusulkan oleh KY dipilih oleh DPR ... orang dari ... nama calon untuk setiap lowongan.

a)

1 orang dari 3 nama

b)

2 orang dari 5 nama

c)

3 orang dari 5 nama

d)

1 orang dari 5 nama

e)

1 orang dari 2 nama

22.

Pemilihan calon hakim agung dilakukan paling lama .... hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima DPR.

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

20 hari

d)

30 hari

e)

90 hari

23.

Pengajuan calon hakim agung oleh DPR kepada Presiden dilakukan paling lama .... hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

20 hari

d)

30 hari

e)

90 hari

24.

Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh DPR paling lama ... hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

20 hari

d)

30 hari

e)

90 hari

25.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh...

a)

Hakim Konstitusi, Presiden

b)

Hakim Pengadilan, Presiden

c)

Hakim Agung, Presiden

d)

DPR, Presiden

e)

Majelis Hakim, Presiden

26.

Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh....

a)

Mahkamah Agung

b)

Ketua MA

c)

Komisi Yudisial

d)

Ketua KY

e)

DPR

27.

Ketua Muda Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung dilakukan paling lama .... hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

20 hari

d)

30 hari

e)

60 hari

28.

Pengucapan sumpah atau janji Ketua dan Wakil Mahkamah Agung dilakukan di hadapan...

a)

Majelis Kehormatan Hakim

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Masyarakat Umum

e)

Presiden dan DPR

29.

Pengambilan sumpah atau janji hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung dilakukan oleh...

a)

Majelis Kehormatan Hakim

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Ketua MA

e)

Ketua KY dan Ketua MA

30.

Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi, kecuali...

a)

Pelaksana putusan MA

b)

Penasihat hukum

c)

Pengusaha

d)

Wali Pengampu

e)

Imam masjid

31.

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena hal berikut, kecuali...

a)

telah berusia 70 tahun

b)

meninggal dunia

c)

atas permintaan sendiri secara tertulis

d)

sakit jasmani / rohani secara terus menerus selama 1 bulan berturut-turut

e)

tidak cakap menjalankan tugasnya

32.

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena hal berikut, kecuali...

a)

melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan

b)

melakukan perbuatan yang memalukan

c)

melanggar sumpah atau janji jabatan

d)

melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

e)

melakukan rangkap jabatan

33.

Usul pemberhentian hakim agung yang dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada....

a)

Presiden

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Majelis Kehormatan Hakim

e)

Mahkamah Agung

34.

Usul pemberhentian dengan alasan melakukan perbuatan tercela diajukan oleh...

a)

Presiden

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial

d)

Majelis Kehormatan Hakim

e)

Mahkamah Agung

35.

Usul pemberhentian dengan alasan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan, melanggar sumpah / janji jabatan, melakukan rangkap jabatan diajukan oleh...

a)

Presiden

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial

d)

Majelis Kehormatan Hakim

e)

Mahkamah Agung

36.

Usul pemberhentian dengan alasan melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim diajukan oleh...

a)

Presiden

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial

d)

Majelis Kehormatan Hakim

e)

Mahkamah Agung

37.

Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan...

a)

Presiden

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial

d)

Majelis Kehormatan Hakim

e)

Mahkamah Agung

38.

Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama .... hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian

a)

7 hari

b)

10 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

39.

Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas....

a)

3 orang Hakim Agung, 4 orang anggota Komisi Yudisial

b)

4 orang Hakim Agung, 3 orang anggota Komisi Yudisial

c)

3 orang Hakim Agung, 4 orang Hakim Konstitusi

d)

3 orang Hakim Konstitusi, 4 orang anggota Komisi Yudisial

e)

5 orang Hakim Agung, 2 orang anggota Komisi Yudisial

40.

Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama ... hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.

a)

7 hari

b)

10 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

41.

Dalam hal ditolaknya pembelaan diri hakim agung, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama ... hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai

a)

7 hari

b)

10 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

42.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian kepada Presiden paling lama ... hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.

a)

7 hari

b)

10 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

43.

Keputusan Presiden mengenai pemberhentian terhadap hakim agung yang dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga ditolaknya hak pembelaan hakim agung oleh Majelis Kehormatan Hakim, ditetapkan paling lama ... hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung.

a)

7 hari

b)

10 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

44.

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh...

a)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

b)

Komisi Yudisial dan DPR

c)

DPR dan Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

e)

Makamah Konstitusi dan DPR

45.

Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung karena alasan atas permintaan sendiri secara tertulis oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung maka...

a)

dapat diberhentikan sementara dari jabatannya

b)

langsung diproses pemberhentiannya

c)

pemberhentiannya ditunda

d)

diberhentikan dan harus membayar uang penalti

e)

diberikan penghargaan atas pengabdiannya

46.

Dalam hal hakim agung yang diberhentikan tidak dengan hormat yangg menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Ketua Muda Mahkamah Agung, maka...

a)

dapat diberhentikan sementara dari jabatannya

b)

langsung diproses pemberhentiannya

c)

pemberhentiannya ditunda

d)

diberhentikan dan harus membayar uang penalti

e)

dengan sendirinya berhenti dari jabatan

47.

Hal-hal di bawah ini yang dapat membuat Hakim Agung diberhentikan secara sementara dari jabatannya adalah...

a)

A. ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan

b)

B. dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana, tanpa ditahan

c)

C. melakukan perbuatan tidak pantas di tempat umum

d)

D. opsi A dan B benar

e)

E. opsi B dan C benar

48.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang diberhentikan diatur dengan...

a)

Undang-Undang

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Mahkamah Agung

e)

Peraturan Presiden

49.

Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan...

a)

Undang-Undang

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Mahkamah Agung

e)

Peraturan Presiden

50.

Hak keuangan/administratif Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan...

a)

Undang-Undang

b)

Keputusan Presiden

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Mahkamah Agung

e)

Peraturan Presiden

51.

Pelaksanaan penangkapan atau penahanan tersebut ayat (1) huruf a dan huruf b selambat-lambatnya dalam waktu ... jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung

a)

1 x 24 jam

b)

2 x 24 jam

c)

3 x 24 jam

d)

36 jam

e)

24 jam

52.

Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh ...

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung

e)

Komisi Yudisial

53.

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang...

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Panitera

c)

Sekretaris Mahkamah Agung

d)

Majelis Hakim

e)

Sekretaris

54.

Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh....

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung

e)

Komisi Yudisial

55.

Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa...

a)

kepala badan peradilan

b)

direktur jenderal

c)

direktur jenderal dan kepala badan

d)

direktur jenderal dan ketua pengadilan

e)

hakim agung dan kepada badan

56.

Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh...

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung

e)

Komisi Yudisial

57.

Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan diambil sumpah atau janjinya oleh....

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

Presiden dan Ketua Mahkamah Agung

e)

Hakim Agung

58.

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat dan badan pada Mahkamah Agung, ditetapkan dengan...

a)

Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Agung

b)

Peraturan Mahkamah Agung

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Presiden

e)

Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung

59.

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus...

a)

A. permohonan kasasi

b)

B. sengketa tentang kewenangan mengadili

c)

C. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

d)

D. opsi A, B, dan C benar

e)

E. opsi A dan C benar

60.

Yang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan adalah...

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

e)

Pengadilan Tinggi

61.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena...

a)

A. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

b)

B. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

c)

C. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

d)

D. opsi A, B, dan C benar

e)

E. opsi A dan B benar

62.

Dalam sidang permusyawaratan, terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan setiap hakim agung wajib...

a)

setuju dan mengikuti pendapat ketua hakim agung

b)

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis

c)

menyampaikan pendapat yang logis

d)

memberikan pendapat yang berbeda

e)

mengkritisi pendapat yang berbeda

63.

Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda....

a)

tidak penting untuk didengar

b)

dibacakan saat persidangan namun tidak dimuat dalam putusan

c)

tidak dimuat dalam putusan

d)

wajib dimuat dalam putusan

e)

hanya dibacakan saat persidangan

64.

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada...

a)

Komisi Yudisial

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

e)

Mahkamah Konstitusi

65.

Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dibawah ini kecuali...

a)

Perorangan WNI

b)

Kesatuan masyarakat hukum adat

c)

Badan hukum privat

d)

Badan hukum publik

e)

Kelompok partai

66.

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal berikut, kecuali...

a)

nama pemohon

b)

alamat pemohon

c)

uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan

d)

hal-hal yang diminta untuk diputus

e)

pekerjaan pemohon

67.

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung sekurang-kurangnya paling lama ... hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

68.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, maka amar putusan menyatakan..

a)

tidak dapat diterima

b)

gugur

c)

ditolak

d)

dikabulkan

e)

dapat diajukan ulang

69.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan...

a)

tidak dapat diterima

b)

gugur

c)

ditolak

d)

dikabulkan

e)

dapat diajukan ulang

70.

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama ... hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

71.

Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan....

a)

tidak dapat diterima

b)

gugur

c)

ditolak

d)

dikabulkan

e)

dapat diajukan ulang

72.

Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan...

a)

Keputusan Presiden

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Presiden

d)

Peraturan Mahkamah Agung

e)

Peraturan Mahkamah Konstitusi

73.

Selain melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung juga Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas...

a)

administrasi

b)

keuangan

c)

administrasi dan keuangan

d)

pemerintahan

e)

administrasi dan pemerintahan

74.

Wewenang Mahkamah Agung kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya, dengan memberi hal-hal di bawah ini, kecuali...

a)

A. petunjuk

b)

B. teguran

c)

C. peringatan

d)

D. opsi A, B, dan C benar

e)

E. opsi A dan B benar

75.

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh...

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

DPR

d)

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

e)

Presiden

76.

Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh...

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

DPR

d)

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

e)

Presiden

77.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim ditetepkan oleh...

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

DPR

d)

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

e)

Presiden

78.

Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai...

a)

A. putusan Mahkamah Agung

b)

B. biaya dalam proses pengadilan

c)

C. jalannya proses pengadilan

d)

D. opsi A dan B benar

e)

E. opsi A dan C benar

79.

Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili...

a)

A. antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain

b)

B. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama

c)

C. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan

d)

D. opsi A, B, dan C benar

e)

E. opsi A dan C benar

80.

Yang berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI adalah...

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan Militer

d)

Pengadilan Tinggi

e)

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

81.

Yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan adalah...

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan Militer

d)

Pengadilan Tinggi

e)

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

82.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan...

a)

grasi

b)

rehabilitasi

c)

amnesti

d)

grasi dan rehabilitasi

e)

amnesti dan grasi

83.

Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas...

a)

Penasihat Hukum

b)

Notaris

c)

Arbiter

d)

Penasihat Hukum dan Notaris

e)

Penasihat Hukum dan Artiber

84.

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada...

a)

Badan peradilan di bawahnya

b)

Lembaga Tinggi Negara yang lain

c)

DPR

d)

Presiden

e)

Kepentingan negara

85.

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya...

a)

1 orang hakim

b)

2 orang hakim

c)

3 orang hakim

d)

5 orang hakim

e)

7 orang hakim

86.

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang...

a)

terbuka untuk umum

b)

tertutup untuk umum

c)

terbuka untuk yang berkepentingan

d)

tertutup kecuali ditentukan lain

e)

terbuka untuk publik

87.

Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terdapat ... dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera pada Majelis yang sama

a)

A. hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga

b)

B. hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai

c)

C. hubungan pertemanan

d)

D. opsi A dan B benar

e)

E. tidak ada yang benar

88.

Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan di bawah ini...

a)

Penuntut Umum

b)

Oditur Militer

c)

Semua Benar

d)

Penasihat Hukum

e)

Terdakwa, Tergugat atau Penggugat

89.

Hakim atau Panitera harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan perkara telah diputus, maka putusan tersebut...

a)

ditolak dan perkara tidak akan diadili ulang

b)

batal dan perkara tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan Majelis yang lain

c)

tidak sah

d)

tidak berkekuatan hukum

e)

dapat dimintakan sidang ulang

90.

Apabila ada keragu-raguan atau perbedaan pendapat mengenai Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan adalah...

a)

Hakim Agung

b)

Mahkamah Agung

c)

Ketua Pengadilan

d)

Ketua MA

e)

Majelis Kehormatan Hakim

91.

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan...

a)

upaya hukum biasa

b)

upaya hukum peninjauan kembali

c)

upaya hukum banding

d)

upaya hukum luar biasa

e)

segala upaya hukum

92.

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya...

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

berkali-kali

d)

sampai permohonan diterima

e)

untuk perkara berat

93.

Dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, yang dapat mengajukan pendapat teknis hukum karena jabatannya dalam perkara tersebut adalah...

a)

Jaksa Agung

b)

Hakim Agung

c)

Komisi Yudisial

d)

Ketua MA

e)

Penasihat Hukum

94.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata atau TUN yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan, karena jabatannya dapat diajukan oleh ...

a)

Jaksa Agung

b)

Hakim Agung

c)

Komisi Yudisial

d)

Ketua MA

e)

Penasihat Hukum

95.

Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan ...

a)

masyarakat

b)

negara

c)

pihak yang berperkara

d)

pihak yang berkepentingan

e)

pihak yang tidak bersalah

96.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara di bawah ini...

a)

A. putusan tentang praperadilan

b)

B. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau diancam pidana denda

c)

C. perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan

d)

D. opsi A, B dan C benar

e)

E. opsi B dan C benar

97.

Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan...

a)

tidak dapat diterima

b)

ditolak

c)

gugur

d)

diterima apabila diperbaiki

e)

dapat diajukan

98.

Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu .... hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

99.

Apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap...

a)

setuju dengan putusan

b)

tidak ada masalah dengan putusan

c)

tidak setuju dengan putusan

d)

telah menerima putusan

e)

tidak ada keberatan

100.

Selambat-lambatnya dalam waktu .... hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

101.

Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu ... hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

102.

Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya ... hari.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

103.

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap .memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu .... hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

104.

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 47, Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya ... hari.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

105.

Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan melakukan hal-hal di bawah ini...

a)

A. membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya

b)

B. membuat catatan singkat tentang isinya

c)

C. melaporkan kepada Mahkamah Agung

d)

D. opsi A, B dan C benar

e)

E. opsi A dan B benar

106.

Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, maka pemohon...

a)

dilarang mengajukan ulang

b)

dapat mengajukan ulang

c)

tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau

d)

dapat meneruskan kembali permohonan apabila belum lewat tenggang waktu

e)

dianggap tidak serius dalam berpekara

107.

Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara....

a)

dikembalikan kepada pemohon

b)

tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung

c)

tidak diterima Mahkamah Agung

d)

tetap diteruskan kpada Mahkamah Agung

e)

dicabut oleh pengadilan

108.

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf a, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada....

a)

Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya

b)

Pengadilan Tinggi

c)

Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.

d)

Komisi Yudisial

e)

Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang

109.

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf b, dan huruf c, maka...

a)

Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya

b)

Pengadilan Tinggi

c)

Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu

d)

Komisi Yudisial

e)

Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang

110.

Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya ... hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

111.

Dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer digunakan hukum acara yang berlaku di ...

a)

Hukum Acara Pidana

b)

Lingkungan Peradilan Umum

c)

Lingkungan Peradilan Militer

d)

Lingkungan Peradilan Khusus

e)

Pengadilan pada umumnya

112.

Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi jika...

a)

A. 2 Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama

b)

B. 2 Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama

c)

C. 2 atau beberapa pengadilan menolak untuk mengadili suatu perkara

d)

D. opsi A dan B benar

e)

E. opsi B dan C benar

113.

Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh...

a)

A. pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan

b)

B. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut

c)

C. Hakim ketua yang memeriksa perkara tersebut

d)

D. opsi A dan B benar

e)

E. opsi A dan C benar

114.

Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu .... hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-alasannya.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

115.

Setelah permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata diterima maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh....

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

d)

Pengadilan Tinggi

e)

Pengadilan TUN

116.

Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada...

a)

A. para pihak melalui Ketua Pengadilan

b)

B. Panitera Pengadilan yang bersangkutan

c)

C. Ketua Pengadilan yang bersangkutan

d)

D. opsi A dan C benar

e)

E. opsi B dan C benar

117.

Permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan megadili perkara pidana, diajukan secara tertulis oleh .... disertai pendapat dan alasan-alasannya.

a)

Penuntut Umum atau terdakwa

b)

Penuntut umum

c)

Terdakwa

d)

Penasihat Hukum

e)

Penasihat Hukum dan terdakwa

118.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 58 diajukan oleh Penuntut Umum maka surat permohonan dan berkas perkaranya dikirimkan oleh Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung, sedangkan salinannya dikirimkan kepada di bawah ini, kecuali...

a)

Jaksa Agung

b)

para Ketua Pengadilan

c)

Penuntut Umum pada Kejaksaan lain

d)

Terdakwa

e)

Panitera

119.

Penuntut Umum pada Kejaksaan lain, demikian pula terdakwa menyampaikan pendapat masing-masing kepada Mahkamah Agung, selambat-lambatnya ... hari setelah menerima salinan permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

120.

Apabila permohonan diajukan oleh terdakwa, maka surat permohonannya diajukan melalui .... , yang selanjutnya meneruskan permohonan tersebut beserta pendapat dan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung.

a)

Penuntut Umum yang bersangkutan

b)

Penasihat hukum yang bersangkutan

c)

Panitera yang bersangkutan

d)

Ketua Pengadilan yang bersangkutan

e)

Hakim ketua yang bersangkutan

121.

Penuntut Umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) mengirimkan salinan surat permohonan dan pendapatnya kepada...

a)

Penuntut Umum lainnya

b)

Penasihat hukum lainnya

c)

Panitera lainnya

d)

Ketua Pengadilan lainnya

e)

Ketua MA

122.

Penuntut Umum lainnya sebagaimana dimaksudkan ayat (2) mengirimkan pendapatnya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya .... hari setelah menerima salinan permohonan tersebut.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

123.

Dalam hal sengketa kewenangan sebagaimana dimaksudkan Pasal 58, Mahkamah Agung memutus sengketa tersebut setelah mendengar pendapat...

a)

Hakim Agung

b)

Jaksa Agung

c)

Ketua MA

d)

Ketua Pengadilan yang bersangkutan

e)

Hakim ketua yang memeriksa perkara

124.

Jaksa Agung memberitahukan putusan perkara kewenangan mengadili perkara pidana kepada...

a)

Ketua pengadilan dan terdakwa

b)

Penuntut Umum

c)

terdakwa dan Penuntut Umum

d)

Ketua Pengadilan yang bersangkutan

e)

Hakim ketua yang memeriksa perkara

125.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya...

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

berkali-kali

e)

terhadap perkara tertentu

126.

Permohonan peninjauan kembali tidak...

a)

menangguhkan pelaksanaan pengadilan

b)

menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan

c)

menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan

d)

melaksanakan putusan pengadilan

e)

menghentikan proses persidangan

127.

Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu...

a)

akan dikembalikan

b)

akan ditolak

c)

dilarang untuk diajukan

d)

dapat diajukan lagi

e)

tidak dapat diajukan lagi

128.

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut, kecuali...

a)

apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut

b)

apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya

c)

apabila dalam putusan tidak terdapat kekeliruan

d)

apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

e)

apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan

129.

Permohonan yang harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu adalah permohonan...

a)

peninjauan kembali

b)

kasasi

c)

perwalian

d)

penetapan ahli waris

e)

menunjuk seseorang

130.

Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat ...

a)

tidak dilanjutkan lagi

b)

ditutup

c)

dilanjutkan penasihat hukumnya

d)

dilanjutkan oleh ahli warisnya

e)

dilanjutkan oleh keluarganya

131.

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui .... yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.

a)

Hakim Ketua

b)

Ketua Pengadilan Negeri

c)

Ketua MA

d)

Hakim ketua dan hakim anggota

e)

Panitera

132.

Apabila pemohon tidak dapat menulis permohonan peninjauan kembali, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ...

a)

Hakim Ketua

b)

Ketua Pengadilan Negeri

c)

Ketua MA

d)

Hakim ketua dan hakim anggota

e)

Panitera

133.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu ... hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon,

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

134.

Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan / mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud agar pihak lawan...

a)

dapat mengetahui

b)

mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya

c)

dapat membantahnya

d)

dapat mengajukan gugatan balik

e)

berkesempatan untuk menolak permohonannya

135.

Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan / mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud agar pihak lawan...

a)

dapat mengetahui

b)

mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya

c)

dapat membantahnya

d)

dapat mengajukan gugatan balik

e)

berkesempatan untuk menolak permohonannya

136.

Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan Pasal 72 ayat (1) huruf a adalah .... hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

137.

Permohonan yang tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung, adalah permohonan...

a)

Kasasi

b)

Peninjauan Kembali

c)

Bukti

d)

Pembuktian

e)

Amnesti

138.

Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan hal-hal di bawah ini...

a)

A. pemeriksaan tambahan

b)

B. meminta segala keterangan dari Pengadilan yang dimaksud

c)

C. meminta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud.

d)

D. opsi A, B dan C benar

e)

E. opsi B dan C benar

139.

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung....

a)

A. membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut

b)

B. memeriksa serta memutus sendiri perkaranya

c)

C. memerintahkan pengadilan yang berwenang memeriksa ulang perkara

d)

D. opsi A dan B benar

e)

E. opsi A dan C benar

140.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu...

a)

tidak terbukti

b)

tidak masuk akal

c)

tidak beralasan

d)

tidak layak

e)

tidak dapat ditinjau

141.

Panitera Pengadilan Nigeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu ... hari

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

20 hari

e)

30 hari

Similar Resources on Wayground

Cerdas Cermat INOTEK 2021

139 questions

Cerdas Cermat INOTEK 2021

quiz

Worksheet

•

1st Grade - Professio...

ASEAN MIDTERM

146 questions

ASEAN MIDTERM

quiz

Worksheet

•

University

FORMATIVE WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

146 questions

FORMATIVE WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

quiz

Worksheet

•

University