2.   Pungutan daerah sebagai  pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan pemerintah daerah  untuk kepentingan orang  pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 hal ini merupakan jenis pungutan  …

3. 3.   Pajak yang duganakan untuk sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Hal ini merupakan  fungasi pajak sebagai ….

4. .  Hukum pajak ini mengatu cara untuk mewujudkan hukum  material menjadi kenyataan memuat tatacara penetatapan pajak, kewajiban  menyelenggrakan pajak  merupakan hukum pajak  …

5. 5.  Pajak dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk  pembiyaan rumah tangga Daerah Tingkat 1 adalah pajak  ….

6.   Pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan pada orang lain dan dipungut secara berulan pada waktu tertentu. Berdasrkan pihka yang menangungnya hal ini merupakan jenis pajak ….

7. Pajak yang penggunaanya  memperhatikan kondisi / keadaan wajib pajak yang berhubungan erat dengan keadaaan  materialnya. Berdasarkan sifat pemungutannya hal ini merupakan jenis pajak  …

8.   Pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak, dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Dalam asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, hal ini merupakan asas ….,.

9. 9. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam asas pemungutan pajak menurut W. J. Langen, hal ini merupakan asas

10.   Pajak yang dipungut oleh negara harus berdasarkan penghasilan Wajib Pajak. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajak yang dibebankan. Dalam asas pemungutan pajak menurut W. J. Langen, hal ini merupakan asas

Pajak yang dipungut negara berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Dalam asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner, hal ini merupakan asas . . . .

12. 12.   Tarif pajak dengan persentase tertentu yang semakin menurun jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar, merupakan jenis tarif pajak . . .

13. 13. Orang yang dilahirkan di Indonesia, atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia merupakan Subjek Pajak Orang Pribadi …..

14. 14.   Orang pribadi yang mempunyai satu tempat usaha yang berada dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari satu tempat usaha merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi …..

15. 15.    Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang memegang jabatan, mengelola perusahaan, termasuk yayasan dan bentuk organisasi lainnya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi …..

A.    Sebagai komisaris

B.    Dalam negeri

C.    Pengusaha tertentu

D.    Pengusha kecil

E.    Sebagai pengusaha

16. 16.   Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan orang pribadi usaha maupun yang tidak melakukan usaha, disebut Wajib Pajak ……

17. 17. Hak Wajib Pajak merasa kurang atau tidak puas atas surat ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas pemotongan pihak ketiga disebut …….

19. 18. Hak yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajak dengar menggunakan  kelebihan pembayaran pajak disebut ……

19. 19. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan atau keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang. Ha ini merupakan hak Wajib Pajak dalam hal …..

20. 20.   Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hal ini merupakan kewajibar Wajb Pajak dalam hal ….

21.  Aparatur pajak menguji kepatuhannya Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini, aparatur pajak mempunyai hak melakukan ..

22.    Aparatur pajak mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal ini, aparatur pajak mempunyai hak …..

A.    Menunda pembayaran

B.    Membayar pajak

C.    Mengadakan pemerikasaan

D.    Melakukan penyeladikan

E.    Melakukan penyegelan

Jawaban :  D. Melakukan penyegelan  

23.    Sanksi untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, berupa bunga dan denda adalah….

24.    Sanksi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindak pidana perpajakan yang meskipun dilakukan secara tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban, tetap menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah …….

25.    Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan di bidang perpajakan diwajibkan memperoleh NPWP. Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan undang-undang merupakan persyaratan…..

26.    Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar  Daerah Pabean disebut …….

27.    Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP denga jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari jumlah yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan disebut......

28. 28.   Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarka UU PPN disebut...

29.    Kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum menyebabkan suatu barang, fasilitas kemudahan, atau hak yang tersedia untuk disebut …….

A.    Jasa kena pajak

B.    Barang kena pajak

C.    Pengusaha kena pajak

D.    Pengukuhan pengusaha kena pajak

E.    Pengukuhan pengusaha kea pajak

Jawaban :  A. jasa kena pajak

30.    Tindakan mencabut surat keterangan terdaftar dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak lama dan menerbitkan surat keterangan terdaftar oleh Kantor Pelayanan Pajak baru karena alasan pindah tempat tinggal atau perubahan status perusahaan disebut surat  …..

A.    Pemindahan  wajib pajak

B.    Keterangan pindah wajib pajak

C.    Keputusan  pindah wajib pajak

D.    Wajib pajak pindah tempat tinggal

E.    Persyaratan pindah

Jawaban : A. Pemindhan Wajib Pajak

31.    Surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala KKP untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar dari suatu Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya karena alasan pindah tempat tinggal atau perubahan status perusahaan disebut surat……

32.    Penghapusan NPWP dilakukan melalui pengajuan permohonan penghapusan NPWP karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. Pihak yang berhak diajukan permohonan penghapusan NPWP, apabila Wajib Pajak . . . .

33.    Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan apabila Wajib Pajak badan melakukan . . . .

34.    Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan jenis surat ……

35.    Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur oleh . . . .

A.    Direktorat jenderal pajak

B.    Menteri keuangan

C.    Menteri perdagangan

D.    Aparatur pajak

E.    Dirjen pajak

F.     Jawaban : B. Menteri keuangan

36.    SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan juga untuk melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. Hal ini merupakan fungsi SPT bagi . . .

37.    SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Hal ini merupakan fungsi SPT bagi ...

38.    Ratna Ayu, M.H. seorang PNS Golongan IV/a. Memiliki NPWP 07.765.432.5.515.000. Pada bulan Maret 2016 memiliki gaji pokok Rp4.500.000,00. Tunjangan suami 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional Rp3.000.000,00, iuran pensiun 4,75%. Status kawin dengan 2 anak (asumsi Januari sampai Desember 2017 bekerja penuh). Jumlah penghasilan neto Ratna Ayu, M.H. adalah ……

39.    Faradilla, S.H. seorang PNS Golongan Ill/b. Memiliki NPWP 09.245 249 3 404.000. Pada bulan Februari 2017 memiliki gaji pokok Rp3.500.000,00 Tunjangan suami 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan struktural Rp2.000.000,00, dan tunjangan fungsional Rp3.000.000,00, iuran pensiun 4,75%. Status kawin dengan 3 anak (suami bukan PNS). Jumlah penghasilan tidak kena pajak Faradilla, S.H adalah ……

40.    Kartikasari, SH seorang PNS Golongan Il/b Memiliki NPWP 03.415 617 8.551.000 Pada bulan Februari 2016 memiliki gaji pokok Rp 3.500.000,00 Tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional Rp2.000.000,00, iuran pensiun 4,75% Status kawin dengan 2 anak (asumsi Januari sampai Desember 2017 bekerja penuh). Jumlah penghasilan neto Kartikasari, S.H. per bulan adalah ……..

A.    Rp3.500.000,-

B.    Rp3.850.000,-

C.    Rp5.405.975,-

D.    Rp5.500.000,-

E.    Rp5 850.000,-

Jawaban :  C. Rp. 5. 405.975,-

41.    Sri Utami, SH seorang PNS Golongan IV/a Memiliki NPWP 04 498 876.7 881 000 Pada bulan Maret 2016 memiliki gaji pokok Rp4 500 000,00. Tunjangan suami 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional Rp3 000 000,00, iuran pensiun 4,75% Status kawin dengan 2 anak (asumsi Januari sampai Desember 2017 bekerja penuh) Jumlah penghasilan bruto Sri Utami, SH adalah….

42.    Drs Enggar Saputro seorang PNS Golongan 1/b Memiliki NPWP 05 505 616 6 567 000 Pada bulan Februar 2016 memiliki gaji pokok Rp3 500 000,00 Tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak tunjangan fungsional Rp2 000 000,00, iuran pensiun 4,75% Status kawin dengan anak (asumsi Januari sampai Desember 2017 bekerja penuh). Jumlah penerimaan bruto Drs Enggar Saputro per bulan adalah …..

43.    Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak ata penghasilan Pasal 21 adalah ..

44.    Penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan   sebagai pejabat negara adalah ...

45.    Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima ata memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak disebut . . .

45.    Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima ata memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak disebut . . .