Font size
WorksheetsBentuk dan Sistem Pemerintahan
Total questions: 77
Worksheet time: 43mins
Ajaran Bentuk Pemerintahan dapat dibedakan:
Bentuk Pemerintahan menurut Ajaran Klasik dan Ajaran Modern
Bentuk Pemerintahan Presidensial
Bentuk Pemerintahan Parlementer
Bentuk Pemerintahan Republik
Bentuk Pemerintahan Monarki
Beberapa Tokoh Ilmu Negara pada zaman Klasik, kecuali ...
Leon Duguit
Plato
Aristoteles
Poliybios
Aristoteles membagi bentuk pemerintahan sebagai berikut
Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, anarki, Demokrasi
Aristokrasi, Oligarki, Temokrasi, Demokrasi, Tirani
Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi, Okhlorasi
Monarki dan Republik
Bentuk Pemerintahan menurut ajaran modern sebagai berikut
Monarki dan Republik
Aristokrasi dan Oligarki
Temokrasi, Demokrasi, dan Tirani
Parlementer dan Presidensial
Pada umumya perbedaan Bentuk Pemerintahan Monarki dan Republik adalah
Pada bentuk pemerintahan republik, pemimpin negara dipilih oleh rakyat
Pada bentuk pemerintahan monarki, pemimpin negara dipegang secara turun temurun
Pada bentuk pemerintahan republik, pemimpin negara dipegang secara turun temurun
Pada bentuk pemerintahan monarki, pemimpin negara sipilih oleh rakyat
Sistem Pemerintahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut
Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan dengan Pengawasan Langsung oleh Rakyat
Sistem Pemerintahan Monarki dan Republik
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer antara lain ...
Kepala negara hanya sebagai simbol/lambang
Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri
Kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan
Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial antara lain
Penyelenggaran negara adalah presiden yang dipilih oleh rakyat
Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
Kabinet dibentuk oleh presiden
Kabinet terdiri dari para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet
Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial antara lain
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen
Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu
Pembuatan kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif
Kelebihan sistem pemerintaha parlementer
Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
Kedudukan kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
Kabinet dapat mengendalikan parlemen
Anggota MPR terdiri dari
DPR
DPD
DPR dan DPD
DPRD
DPR RI
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Mesin Politik resmi di suatu Negara dan Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif disistem politik disebut
1) Suprastruktur Politik
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Infrastruktur Politik
4) Majelis Permusyawaratan Rakyat
1,2 dan 3
1 dan 2
3 dan 4
1 dan 3
Benar Semua
Yang tidak termasuk ke dalam kategori Infrastruktur politik adalah
Partai Politik
Kelompok kepentingan
Kelompok penekan
Media komunikasi politik
Lembaga Negara
Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan
Presiden
MPR
DPD
DPRD
MK
Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi
MK
KY
DPR
DPD
Presiden
Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakulikuler merupakan seatu bentuk
Kewajiban Siswa
Partisipasi Politik
Simulasi PEMILU
Mengikuti aturan sekolah
Partisipasi politik di lingkungan sekolah
Gambar diatas merupakan salah satu contoh
Partisipasi politik di lingkungan rumah
Kewajiban Warga Negara
Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
PEMILU
Partisipasi warga negara yang baik
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan
Lembaga Negara
Lembaga Tertinggi Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden
Lembaga Negara
Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari
MPR
DPR
DPD
DPRD
Presiden
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
MPR
MK
MA
KY
DPR
Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara
MK
MA
KY
MPR
DPR RI
Pasal 6A ayat (1), menyatakan bahwa Presiden dari wakil presiden dipilih oleh
MPR
DPR
MA
Rakyat
DPD
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah
Ketetapan MPR
Pancasila
Undang-undang
Komponen-komponen pemerintah pusat adalah
Presiden, Menteri dan Gubernur
Presiden, DPR, dan Menteri
Presiden dan Menteri
Presiden dan wakil presiden
Presiden, MPR dan DPR
Salahsatu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya
Citra Pemerintahan yang demokrasi
Cita-cita Negara
Tidak adanya korupsi
Otoriternya pemerintah pusat
Menipisnya angka kemiskinan
Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....
Pancasila
UUD 1945
Keputusan Presiden
Ketetapan MPR
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....
Peraturan Presiden
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
Presiden dan MPR
Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di tingkat pemerintahan pusat adalah ....
DPRD, DPD, DPR, dan MPR
Presiden dan Gubernur
MA, MK, DPR dan DPRD
MPR, DPR, DPD, dan Presiden
Hak DPR untuk mengajukan usul RUU disebut ....
hak inisiatif
hak istimewa
hak legislatif
hak normatif
Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....
Walikota
Bupati
Gubernur
Presiden
Daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk taat melalui kekuasaan yang sah.
Wilayah teritorial
Negara
Pemerintahan
Wilayah kekuasaan
Yang bukan merupakan fungsi negara menurut Miriam Budiardjo yaitu:
Melaksanakan Penertiban
Mengusahakan Pertahanan
Melaksanakan Ketertiban dunia
Menegakkan keadilan
Yang termasuk dalam bentuk negara secara umum yaitu:
Serikat
Republik
Monarki
Oligarki
Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian
Republik
Kesatuan
Serikat
Monarki
Bentuk Pemerintahan dimana rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara
Republik
Monarki
Demokrasi
Oligarki
Negara dipimpin oleh satu penguasa
Aristokrasi
Monarki
Tirani
Oligarki
Pemerintahan dari kelompok feodal
Aristokrasi
Monarki
Tirani
Oligarki
Yang tidak termasuk dalam ciri-ciri Pemerintahan Presidensial
Presiden dan wakil dipilih oleh rakyat
Presiden bertanggungjawab kepada parlemen dan rakyat
Tanggungjawab pemerintahan berada ditangan Presiden
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
Siapa yang menjadi Kepala Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Parlementer?
Raja
Presiden
Perdana Menteri
Ratu
Eksekutif bertanggungjawab kepada legialatif merupakan ciri-ciri dari
Republik
Presidensial
Kesatuan
Parlementer
Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
Republik
Kesatuan
Demokrasi
Arkhein artinya
Satu
Umum
Memerintah
Milik atau kepunyaan
Sifat penting dalam negara kesatuan yakni DPR pusat memiliki apa?
(a)
Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini tercantum dalam beberapa pasal, kecuali
37 ayat 4
25A
37 ayat 5
18 B ayat 2
“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” merupakan bunyi pasal?
21
20
19
18
Berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 bentuk negara NKRI mengalami perubahan. Semenjak itu bentuk negara NKRI adalah
Serikat
monarki
merdeka
kesatuan
demokrasi
Bentuk negara yang dipilih pendiri bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka adalah ...
Republik
Monarki
Kerajaan
Kesatuan
Federal
Pada waktu Indonesia menggunakan Dasar hukum/ konstitusi UUDS 1950 sistem pemerintahan yang digunakan adalah ....
Sistem Presidensial
Sistem Parlementer
Sistem Republik
Sistem Kerajaan
Sistem Demokrasi
Bersatunya macam-macam corak yang berenka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi adalah ...
Kerukunan
Kebersamaan
Persatuan
kecocokan
Kerjasama
Perhatikan pernyataan berikut ini
1) Membersihkan Lingkungan Bersama,
2) Menjenguk warga yang sakit,
3) Mendapatkan pekerjaan yang layak
4) Bekerja sama menjaga keamanan lingkungan
5) Bekerja sama membentuk organisasi. S
ikap yang mencerminkan menjalin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah
1, 2 3
1, 2, 4
1, 2, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Peristiwa persatuan dan kesatuan yang pernah terjadi di Indonesia pada masa reformasi adalah
Pemberontakan Di/TII
Pemberontakan Andi Aziz
Terselenggaranya pemilu yang demokratis
Terselenggaranya pemilu pertama kali
Pembatasan hak-hak politik
Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah
Kerajaan
Republik
Parlementer
Presidensial
Demokrasi
Berikut ini faktor penting pembentuk Bangsa Indonesia adalah ...
Memiliki wilayah yang luas
Memiliki cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan
Memiliki Pemerintahan yang sama
Memiliki Bahasa yang sama
Memiliki Budaya yang sama
Melalui dekrit presiden 5 Juli 1959 pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945 sejak saat itu pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Peristiwa yang pernah terjadi pada masa ini adalah ...
Penyelenggaraan Pemilu pertama kali
Pembentukan UUD NRI tahun 1945
Pembentukan wilayah Indonesia
Pembubaran Konstituante
Pembubaran DPR oleh Presiden
Karakteristik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
Persamaan nasib
Menggunakan Ideologi Pancasila
Mengakui masyarakat adat
Memiliki wilayah laut yang luas
Memiliki suku dan budaya beragam
Sebagai pelajar nilai yang dapat kamu ambil dalam peristiwa sumpah pemuda adalah
mengutamakan rasa persatuan dalam musyawarah mufakat
Memupuk rasa persaudaraan
Mengutamakan pendapat dalam musyawarah mufakat
Semangat dalam hal menguntungkan
menjunjung tinggi hak asasi manusia
Terdapat beberapa negara yang dipimpin oleh satu kepala negara. Negara tersebut terkadang membagi urusan pemerintahan dari pusat ke daerah atau yang disebut desentralisasi. Bentuk negara tersebut adalah...
Federal
Serikat
Feodal
Kesatuan
Republik
Sesuai maklumat 14 November 1945, penyelenggara kekuasaan pemerintahan adalah
Presiden dengan dibantu oleh KNIP
Presiden dibantu oleh wakil presiden
Presiden
MPR
DPR
Berikut ini peristiwa yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah
Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi
Pembubaran konstituante
Pembubaran DPR oleh Presiden
Pembentukan UUD NRI tahun 1945
Pelaksanaan Pemilu
Perhatikan hal-hal berikut !
1) Kebebasan berserikat, berkumpul
2) Pembatasan partai politik
3) Jaminan atas Hak asasi Manusia
4) Amandemen UUD NRI 1945
5) Pemilu pertama kali
Beberapa kebijakan yang ada di masa reformasi samapai sekarang adalah
1, 2, 3
1, 2, 4
1, 3, 4
1, 3, 5
3. 4. 5
Setelah orde baru Indonesia memasuki masa reformasi, presiden pertama pada masa itu adalah
Joko Widodo
BJ Habibie
Abdurrahman Wahid/ GUs dur
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri dan lepas dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan NKRI yang dipimpin oleh Dr. Soumokil terjadi pada masa RIS. Gerakan yang dimaksud adalah
Gerakan APRA
Gerakan Andi Azis
Gerakan PRRI/ Permesta
Gerakan RMS
Gerakan DI/TII
Perhatikan hal-hal berikut !
1) Presiden memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan
2) Adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan
3) Mengakui keberadaan masyarakat adat
4) Laut menjadi pemersatu
5) Kebudayaan menjadi kebanggaan masing-masing suku
Karakteristik NKRI ditunjukkan oleh nomor
1, 2, 5
1, 3, 5
2, 3, 4
2, 3, 5
3, 4, 5
Negara A memiliki dua konstitusi dalam penyelengaraan pemerintahannya, serta memiliki dua pemerintahan pula. Negara ini memiliki banyak negara didalamnya. sesuai ciri tersebut bentuk negaranya adalah
Kesatuan
Kerajaan
Monarki
Republik
Serikat
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi sejumlah penyimpangan /penyelewengan atas UUD NRI tahun 1945. Penyimpangan tersebut adalah
RAPBN 1960 ditolah oleh DPR
Sukarno diangkat presiden seumur hidup
Pembentukan Partai Politik
Terjadinya praktik KKN
Pemberontakan G30S PKI
Ajaran Bentuk Pemerintahan dapat dibedakan:
Bentuk Pemerintahan menurut Ajaran Klasik dan Ajaran Modern
Bentuk Pemerintahan Presidensial
Bentuk Pemerintahan Parlementer
Bentuk Pemerintahan Republik
Bentuk Pemerintahan Monarki
Beberapa Tokoh Ilmu Negara pada zaman Klasik, kecuali ...
Leon Duguit
Plato
Aristoteles
Poliybios
Aristoteles membagi bentuk pemerintahan sebagai berikut
Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, anarki, Demokrasi
Aristokrasi, Oligarki, Temokrasi, Demokrasi, Tirani
Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi, Okhlorasi
Monarki dan Republik
Bentuk Pemerintahan menurut ajaran modern sebagai berikut
Monarki dan Republik
Aristokrasi dan Oligarki
Temokrasi, Demokrasi, dan Tirani
Parlementer dan Presidensial
Pada umumya perbedaan Bentuk Pemerintahan Monarki dan Republik adalah
Pada bentuk pemerintahan republik, pemimpin negara dipilih oleh rakyat
Pada bentuk pemerintahan monarki, pemimpin negara dipegang secara turun temurun
Pada bentuk pemerintahan republik, pemimpin negara dipegang secara turun temurun
Pada bentuk pemerintahan monarki, pemimpin negara sipilih oleh rakyat
Sistem Pemerintahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut
Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem Pemerintahan dengan Pengawasan Langsung oleh Rakyat
Sistem Pemerintahan Monarki dan Republik
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer antara lain ...
Kepala negara hanya sebagai simbol/lambang
Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri
Kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan
Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial antara lain
Penyelenggaran negara adalah presiden yang dipilih oleh rakyat
Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
Kabinet dibentuk oleh presiden
Kabinet terdiri dari para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet
Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial antara lain
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen
Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu
Pembuatan kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif
Kelebihan sistem pemerintaha parlementer
Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
Kedudukan kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
Kabinet dapat mengendalikan parlemen
