NEW
Font size
WorksheetsKuis PP 58 tahun 2023
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
Tarif efektif bulanan sebagaimana sebagaimana yang diatur di Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dikategorikan berdasarkan :
Besarnya penghasilan bruto Wajib Pajak rata-rata setiap bulan
Besarnya penghasilan netto Wajib Pajak rata-rata setiap bulan
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada bulan diterimanya penghasilan
Kategori A pada tarif efektif bulanan diterapkan pada Wajib Pajak dengan status PTKP, kecuali:
Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
Tidak kawin dengan jumlah tanggungan
Kawin tanpa tanggunan (K/0)
Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
Penerapan tarif efektif harian atas penghasilan yang diterima oleh :
Pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara harian, mingguan, satuan atau Borongan
Pegawai tetap yang menerima penghasilan secara harian, mingguan, satuan atau Borongan
Pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan
Bukan pegawai
Pada januari 2024 , dinas pariwisata kota padang mengundang penyanyi ibukota dalam pembukaan acara pekan pariwisata di kota padang dengan bayaran Rp. 20.000.000,-. Penyanyi tersebut memiliki NPWP dan berstatus lajang (TK/0). Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara dinas?
Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.800.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 900.000,-
Pernyataan dibawah ini yang tidak tepat antara subjek dan objek pajak :
Tenaga ahli – honorarium
Peserta kegiatan - fee
Pegawai tidak tetap – upah
Pegawai tetap - bonus
Pernyataan yang benar terkait Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 :
Pegawai tetap dan pensiunan menggunakan TER bulanan setiap masa pajak
Anggota dewan komisaris/ pengawas menggunakan TER bulanan setiap masa pajak
PP ini bersifat opsional, WP diperbolehkan tetap menggunakan penghitungan menggunakan tarif umum Ps. 17 untuk pemotongan penghasilan pegawai tetap
Penghitungan PPh untuk peserta kegiatan berubah dari peraturan sebelumnya
Bapak A bekerja sebagai penjahit di konveksi milik Bapak B. Bapak A berstatus menikah memiliki 2 tanggungan (K/2). Bapak A menerima penghasilan secara bulanan berdasarkan hasil produksi jumlah produk yang selesai dijahitnya. Bapak A menerima penghasilan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 8.000.000,- dan Februari sebesar Rp. 6.000.000,-. Pernyataan yang tidak tepat terkait Penghitungan PPh Pasal 21 Bapak A :
Bapak A masuk dalam kategori pegawai tidak tetap
Tarif efektif bulanan Bapak A menggunakan kategori B
Total PPh yang dipotong untuk masa Januari dan Februari sebesar Rp. 80.000,-
Pada masa pajak terakhir Bapak B memotong PPh menggunakan skema PKP setahun x tarif Ps. 17
Pernyataan yang tidak tepat terkait penghitungan PPh pasal 21 untuk PNS:
Tarif setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir : Ph. bruto X TER bulanan
Masa pajak terakhir dihitung dengan PPh ps 21 setahun – PPh ps 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir
PPh ps. 21 final bagi PNS dihapus
PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja bersumber dari APBN
Pernyataan yang benar terkait penghitungan PPh ps 21 pegawai tidak tetap :
Tidak ada lagi PTKP harian
Ph Bruto dibayarkan bulanan menggunakan tarif efektif bulanan x Ph Netto
TER harian penghasilan bruto Rp. 450.000/ hari adalah 0,5%
DPP (penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%) digunakan untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan
Dokter AZ merupakan dokter spesialis di RS XYZ dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 25% untuk rumah sakit, dan sisanya akan dibayarkan ke dokter AZ setiap akhir bulan. Pada bulan januari 2024, total jasa dokter yang dibayarkan pasien sebesar Rp. 40.000.000,-. Berapa PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa pajak tersebut?
Rp. 500.000
Rp. 750.000
Rp. 1.000.000
Rp. 2..000.000
