NEW
Font size
WorksheetsDEMOKRASI PARLEMANTAR DI INDONESIA
Total questions: 25
Worksheet time: 12mins
Berikut bentuk pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah ....
Demokrasi Parlementer
Demokrasi terpimpin
Monarki Konstitusional
Monarki Absolut
Undang-Undang dasar yang di pakai di Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah ....
UUD 1945
UUD Sementara 1950
Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1950
Tokoh ekonomi Indonesia yang menjadi pencetus pelaksana GERAKAN EKONOMI BENTENG pada masa kabinet Natsir bernama ....
Soemitro Djojohadikusumo
Mr Iskaq Cokrohadisuryo
Ali Sastroamidjojo
Burhanuddin Harahap
Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tahun 1955 di Kota Bandung, yang mengundang negara-negara dai benua Asia dan Afrika terlaksana pada kabinet ....
Ali Sastroamidjojo I
Ali Sastroamidjojo II
Burhanuddin Harapan
Djuanda
Pemilihan Umum yang pertama di Indonesia, terlaksana pada saat kabinet ....
Ali Sastroamidjojo I
Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamidjojo II
Djuanda
Berikut YANG BUKAN hal negatif dalam penerapan demokrasi parlementer di Indonesia adalah ...
Seringnya terjadi pergantian kabinet pemerintahan
Munculnya kesenjangan sosial di masyarakat
Munculnya pemberontakan di beberapa daerah
Diadakannya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955
pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap, yakni untuk memilih ...
DPR dan Badan Konstituante
DPR dan MPR
DPRS dan Badan Konstituante
DPAS dan Kabinet Kerja
Latar belakang jatuhnya Kabinet Natsir adalah ....
akibat mosi tidak percaya mengenai pengembalian Irian Barat
akibat mosi tidak percaya mengenai pemulihan kondisi ekonomi
sering mendapatkan kritik dan kecaman dari pihak oposisi
akibat mosi tidak percaya tentang krisis moneter
Pada saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, kabinet pertama yang memegang pemerintahan adalah ....
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Sukiman
Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1
Pemilihan Umum tahun 1955 dimenangkan oleh empat partai besar yakni ....
PNI, Masyumi, PSSI dan Muhammadiyah
Masyumi, PNI, NU dan Muhammadiyah
PNI, Masyumi, Parkindo dan NU
Masyumi, PNI, PKI dan NU
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....
UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
presiden hanya sebagai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri
setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen
kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen
Pada tanggal 23 April 1950 terjadi pemberontakan APRA yang dipimpin oleh ...
Andi Azis
Westerling
Mallaby
Mansergh
Konfrensi asia afrika dibandung menghasilkan ...
Dasa sila bandung
Piagam jakarta
Djakarta infomal meeting
Deklarasi Juanda
Pemberontakan yang terjadi karena adanya kecemburuan pememrintah daerah terhadap pusat adalah
APRA
Andi Azis
PRRI/Permesta
RMS
pemberontakan yang dipimpin oleh Dr. soumokil pada masa demokrasi parlementer adalah pemberontakan ..
APRA
RMS
DI/TII
Permesta
Salah satu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi parlementer adalah kebijakan De Javasche Bank. Kebijakan tersebut bertujuan ..
Menciptakan kemandirian ekonomi
Menghapuskan pengaruh belanda
Menstabilkan perekonomian
Menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor
tokoh yang menjadi pimpinan tertinggi dalam DI/TII yang juga memimpin pemberontakan di wilayah Jawa Barat terhadap pemerintah RI saat ini bernama ...
Kartosuwiryo
Daud Beureuh
Kahar Muzakar
Amir Fatah
Berikut ini yang bukan mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
pemungutan suara Dewan Konstituante secara aklamasi menghendaki untuk kembali ke UUD 1945
Dewan Konstituante gagal untuk merumuskan UUD baru
Dewan Konstituante tidak mampu untuk memutuskan kembali ke UUD 1945
Dalam setiap persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antarpartai politik
Konsep pemikiran Presiden Soekarno masa Demokrasi Terpimpin dimasa beliau mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan nasionalis, agama dan komunis, dikenal dengan istilah....
OLDEFO
NEFO
NASAKOM
USDDEK
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah...
pembentukan Front Nasional
pembatasan kegiatan partai politik
pembubaran DPR hasil pemilu 1955
penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan negara
Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan ....
membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat
mengusahakan persenjataan ke negara-negara blok komunis
mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat
menggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat
Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965 adalah ....
PBB dianggap lebih berpihak kepada Belanda
keanggotaan PBB lebih banyak diisi oleh kekuatan Oldefos
Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
PBB tidak membantu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat
Gagasan Menteri Keuangan Ir. Surachman untuk mengatasi keuangan yang memburuk pada awal kemerdekaan adalah ....
kerjasama ekonomi anatara RI-Belanda
menggalakan perdagangan ekspor
pinjaman luar negeri
pinjaman nasional
Dewan konstituante yang dibentuk berdasarakan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas...
menetapkan undang-undang yang telah disusun pemerintah
mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah
menyusun dan menetapkan UUDS
menjalankan roda pemerintahan
menyusun Undang-Undang Dasar yang baru
Sistem partai yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah …
Sistem partai tunggal
Sistem dwipartai
Sistem multi partai
Jawaban B dan C benar
