wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Latihan TWK 16&17 - Pilar Negara

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Kewenangan bidang legislasi DPD adalah dapat mengajukan usul RUU kepada DPR dan turut serta membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dan hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa ...

a)

A. DPD memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara pusat dan daerah

b)

B. DPD memiliki peran penting dalam menampung aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional

c)

C. DPD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah di daerah

d)

D. DPD memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

e)

E. DPD memiliki peran penting dalam mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah

2.

Dalam kaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, DPD sangat terbatas sebab hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD dan hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan dan untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa ...

a)

A. DPD tidak memiliki kemandirian dan otoritas dalam melakukan fungsi pengawasan

b)

B. DPD tidak memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan

c)

C. DPD tidak memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas untuk melakukan fungsi pengawasan

d)

D. DPD tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk melakukan fungsi pengawasan

e)

E. DPD tidak memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang tinggi dalam melakukan fungsi pengawasan

3.

Kedudukan dan kewenangan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah banyak tereduksi. Banyak hak prerogatif presiden yang dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan atau pertimbangan terlebih dahulu dari DPR. Bahkan dalam kewenangan legislatif secara jelas berpindah tangan dari yang sebelumnya presiden mempunyai hak legislatif saat ini yang mempunyai kewenangan legislatif adalah DPR. Hal ini menunjukkan bahwa ...

a)

A. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif yang mandiri dan efektif

b)

B. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan yudikatif yang independen dan terpisah

c)

C. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang dominan dan otoriter

d)

D. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan militer yang absolut dan tak terbatas

e)

E. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan administratif yang sentralis dan monolitis

4.

Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung RI mempunyai kewenangan di bidang kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (2)); mengadili pada tingkat kasasi (Pasal 24A ayat (1)); menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; mengajukan tiga orang calon hakim agung dan hakim konstitusi untuk ditetapkan oleh Presiden; dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Salah satu wewenang lain yang dimaksud adalah ...

a)

A. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi

b)

B. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan amnesti dan abolisi

c)

C. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan remisi dan asimilasi

d)

D. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan naturalisasi dan deportasi

e)

E. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan ekstradisi dan asil politik

5.

Sebagai lembaga yudikatif, Mahakamah Agung RI merupakan benteng terakhir para pencari keadilan bagi masyarakat. Baik buruknya kinerja Mahakamah Agung akan berpengaruh terhadap rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim untuk menentukan salah dan benar tanpa dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dapat dijadikan acuan bagi Mahkamah Agung untuk bertindak dan bekerja sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ...

a)

A. Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang tidak terbatas dan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lainnya

b)

B. Mahkamah Agung memiliki kewajiban yang sangat besar dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan, negara, dan masyarakat

c)

C. Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dan harus menjaga integritas, profesionalisme, dan independensi hakim

d)

D. Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dan harus berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum nasional

e)

E. Mahkamah Agung memiliki fungsi yang sangat strategis dan harus melindungi hak asasi manusia dan kepentingan umum

6.

Komisi Yudisial adalah sebuah wacana baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam UUD RI, Komisi Yudisial tidak disebut sebagai lembaga negara, hanya dikatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini menunjukkan bahwa ...

a)

A. Komisi Yudisial merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

b)

B. Komisi Yudisial merupakan lembaga penunjang yang berada di luar kekuasaan kehakiman

c)

C. Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas yang berada di samping kekuasaan kehakiman

d)

D. Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang berada di atas kekuasaan kehakiman

e)

E. Komisi Yudisial merupakan lembaga konsultatif yang berada di bawah kekuasaan eksekutif

7.

Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan basic belief system karena memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup juga harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, manakah dari pilihan berikut yang merupakan contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup?

a)

A. Menjaga kerukunan antarumat beragama dan toleransi berkeyakinan

b)

B. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia

c)

C. Menyelenggarakan pesta rakyat untuk merayakan kemerdekaan Indonesia

d)

D. Menghargai keberagaman budaya dan kekayaan alam Indonesia

e)

E. Membangun solidaritas sosial dan gotong royong dalam mengatasi masalah

8.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang menjadi ciri dan keunggulan bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia harus menghargai dan menjunjung tinggi keragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Namun, keragaman bangsa Indonesia tidak berarti bahwa implementasi dan aktualisasi Pancasila harus dilaksanakan secara pasif dan statis. Sebaliknya, implementasi dan aktualisasi Pancasila harus dilaksanakan secara aktif dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini agar Pancasila tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan uraian di atas, manakah dari pilihan berikut yang merupakan contoh implementasi dan aktualisasi Pancasila secara aktif dan dinamis?

a)

A. Menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil

b)

B. Menyusun undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi

c)

C. Menyelenggarakan upacara bendera setiap hari Senin

d)

D. Menyusun undang-undang yang mengatur tentang hak cipta

e)

E. Menyelenggarakan peringatan hari besar nasional

9.

Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang mampu menumbuhkan dan memantapkan sistem kehidupan nasional berdasarkan Pancasila di segala bidang. Hal ini berarti bahwa manusia Indonesia harus memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain adalah:
•    Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
•    Berjiwa kemanusiaan yang adil dan beradab
•    Bersatu dalam kebhinekaan dan kebangsaan
•    Berdemokrasi dan berkeadilan sosial
•    Berprestasi dan berinovasi
Berdasarkan uraian di atas, manakah dari pilihan berikut yang merupakan contoh perilaku manusia Indonesia yang memiliki karakteristik berprestasi dan berinovasi?

a)

A. Mengikuti lomba karya ilmiah nasional dan memenangkannya

b)

B. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan berkontribusi positif

c)

C. Mengikuti organisasi kemahasiswaan dan menjadi pemimpinnya

d)

D. Mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan sertifikatnya

e)

E. Mengikuti seminar ilmiah dan menjadi pembicaranya

10.

Dalam konteks keseimbangan antara hak dan kewajiban, Jawaban yang sesuai adalah …

a)

A. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, tetapi tidak berkewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku.

b)

B. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari negara, tetapi tidak berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

c)

C. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesehatan yang baik dari negara, tetapi tidak berkewajiban untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

d)

D. Setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan berpendapat dan berserikat, tetapi tidak berkewajiban untuk menghormati pendapat dan hak-hak orang lain.

e)

E. Semua pernyataan di atas adalah salah, karena setiap hak yang dimiliki warga negara harus diimbangi dengan kewajiban yang sesuai.

11.

 "Bhineka Tunggal Ika" adalah semboyan nasional Indonesia yang menekankan persatuan dalam keragaman. Bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks pendidikan…

a)

A. Pendidikan seharusnya hanya fokus pada satu budaya dan agama yang dominan di suatu negara.

b)

B. Pendidikan seharusnya mengabaikan keragaman dan memprioritaskan satu kelompok etnis.

c)

C. Pendidikan seharusnya mendorong penghormatan terhadap keragaman budaya dan agama.

d)

D. Pendidikan seharusnya membatasi akses hanya untuk kelompok etnis tertentu.

e)

E. Pendidikan seharusnya tidak peduli tentang keragaman budaya dan agama.

12.

Pancasila mencakup prinsip-prinsip demokrasi. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi tercermin dalam sistem politik Indonesia,yaitu…

a)

A. Dengan memberikan kekuasaan pemerintah kepada sekelompok kecil elit.

b)

B. Dengan menghapuskan pemilihan umum dan menggantinya dengan sistem monarki.

c)

C. Dengan memberikan hak suara hanya kepada mereka yang memiliki pendidikan tinggi.

d)

D. Dengan mengadakan pemilihan umum yang merata dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

e)

E. Dengan mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan kolektif dalam pengambilan keputusan.

13.

Seorang pejabat pemerintah terlibat dalam penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi. Masyarakat sangat marah dan ingin melihat tindakan tegas diambil terhadap pejabat tersebut. Berikut sikap positif terhadap Pancasila dapat membantu menegakkan keadilan dalam kasus ini, yaitu…

a)

A. Menyelidiki semua pejabat pemerintah tanpa bukti.

b)

B. Melibatkan media dalam mengekspos pejabat tersebut.

c)

C. Mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat tersebut.

d)

D. Memberikan hukuman tanpa proses hukum yang adil.

e)

E. Memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

14.

Seorang calon pemimpin politik berjanji akan membawa perubahan positif bagi rakyat jika terpilih, tetapi selama masa kampanye, mereka terlibat dalam kampanye hitam dan pembunuhan karakter lawan politik. Bagaimana sikap positif terhadap Pancasila dapat membantu memilih pemimpin yang baik dalam situasi ini….

a)

A. Memilih pemimpin yang menggunakan taktik kotor dalam kampanye.

b)

B. Mendukung pemimpin yang tidak berkomitmen pada prinsip-prinsip pancasila.

c)

C. Tidak memperhatikan tindakan kampanye calon pemimpin.

d)

D. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan politik dan pemilihan.

e)

E. Menghindari pemilihan umum.

15.

Seorang pebisnis sukses mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan lingkungan dalam upaya untuk memaksimalkan laba. Ini termasuk pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan sumber daya alam. Berikut sikap positif terhadap Pancasila dapat memengaruhi kebijakan CSR dan lingkungan perusahaan dalam situasi ini, yaitu…

a)

A. Meningkatkan produksi dan penjualan.

b)

B. Mengabaikan dampak lingkungan dan sosial.

c)

C. Mematuhi prinsip keadilan sosial dan berinvestasi dalam keberlanjutan.

d)

D. Meningkatkan pencemaran dan penyalahgunaan sumber daya alam.

e)

E. Mengabaikan prinsip pancasila dalam bisnis.

16.

Seorang pemimpin bisnis ingin memotong biaya produksi dengan mengurangi standar kualitas produk. Dia berpendapat bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk bersaing di pasar yang kompetitif. Berikut sikap positif terhadap Pancasila dapat memengaruhi keputusan pemimpin bisnis dalam situasi ini, yaitu…

a)

A. Mengorbankan kualitas produk demi keuntungan.

b)

B. Menghindari kompetisi di pasar.

c)

C. Mematuhi prinsip keadilan sosial dan menjaga kualitas produk.

d)

D. Mengurangi produksi secara keseluruhan.

e)

E. Mengabaikan standar kualitas produk.

17.

Sebuah perusahaan besar di Indonesia secara rutin melakukan praktik korupsi dengan membayar suap kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang lebih besar. Praktik ini merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut sikap positif terhadap Pancasila dapat memengaruhi tindakan perusahaan dalam situasi ini, yaitu….

a)

A. Mendukung praktik korupsi untuk meningkatkan keuntungan.

b)

B. Memperkuat kerja sama dengan pejabat pemerintah.

c)

C. Menutup mata terhadap tindakan perusahaan.

d)

D. Mematuhi prinsip keadilan sosial dan menolak praktik korupsi.

e)

E. Mengabaikan prinsip pancasila dalam bisnis.

18.

Seorang pengusaha sukses di Indonesia mempekerjakan buruh-buruh dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang tidak aman. Dia mengklaim bahwa ini adalah praktik bisnis yang menguntungkan. Bagaimana sikap positif terhadap Pancasila dapat memengaruhi praktik bisnis semacam ini…

a)

A. Dengan mengabaikan keuntungan bisnis.

b)

B. Dengan mengikuti prinsip Keadilan Sosial.

c)

C. Dengan menghindari bisnis sama sekali.

d)

D. Dengan meningkatkan upah buruh tanpa pertimbangan ekonomi.

e)

E. Dengan memperkuat keuntungan pemilik bisnis.

19.

Di suatu desa, terdapat perbedaan pendapat antara warga terkait pengelolaan dana desa. Sebagian menginginkan transparansi dan partisipasi aktif warga, sementara sebagian lainnya lebih memilih kebijakan otoriter dari kepala desa. Berikut sikap positif terhadap Pancasila dapat membantu menyelesaikan konflik ini,yaitu…..

a)

A. Mendukung otoritas kepala desa.

b)

B. Mengabaikan pendapat warga.

c)

C. Mempromosikan musyawarah dan mufakat sesuai prinsip pancasila.

d)

D. Mengadopsi pendekatan otoriter.

e)

E. Memilih kepala desa baru.

20.

Sebuah kelompok masyarakat di sebuah kota kecil ingin meningkatkan kesejahteraan bersama dengan mendirikan koperasi untuk memproduksi dan memasarkan produk lokal. Mereka ingin melibatkan seluruh warga dalam inisiatif ini. Berikut sikap positif terhadap Pancasila dapat memengaruhi upaya mereka, yaitu…

a)

A. Fokus pada kepentingan pribadi kelompok.

b)

B. Mengabaikan keterlibatan warga lain.

c)

C. Mempromosikan gotong royong dan partisipasi aktif warga.

d)

D. Mengadopsi pendekatan individualistik dalam bisnis.

e)

E. Mengandalkan bantuan dari luar.