WorksheetsLatihan Soal Asesmen Akhir Tahun
Total questions: 25
Worksheet time: 9mins
Setiap manusia memiliki hak asasi. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan sebaginya. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi memiliki ciri khusus yaitu bersifat ... .
relatif
hakiki
permanen
universal
absolut
Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, tetapi dapat dikatakan semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Karena hak warga negara ...
merupakan pembeian dari Tuhan
merupakan hak yang bersifat universal
melekat pada diri setiap orang sejak lahir
dibatasi oleh status kewarganegaraannya
dijamin oleh pemerintah untuk warga negara
Sikap positif warga negara dalam mewujudkan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila persatuan Indonesia adalah ... .
Menghormati dan bekerja sama dengan antarumat beragama
Mengakui persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor ... .
adanya sikap menghargai terhadap orang lain
sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
adanya jaminan hak dan kewajiban bagi warga negara
setiap warga negara mengakui hak dan kewajiban orang lain
perlunya sosialisasi tentang hak dan kewajiban warga negara
Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikut ini yang bukan merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah ... .
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan
Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
Memberi kebebasan kepada semua orang untuk bertindak sesuai keinginannya
Perlindungan dan penegakkan hukum sangat penting untuk dilaksanakan di negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal ... .
1 ayat (1)
1 ayat (2)
1 ayat (3)
2 ayat (1)
2 ayat (2)
Dalam menegakan hukum, terdapat empat unsur yang mempengaruhinya. Keempat unsur tersebut adalah ...
masyarakat, pihak swasta, penegak hukum, dan pemangku kepentingan
peraturan perundang-undangan, masyarakat, kaum marjinal, dan penegak hukum
peraturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta
penegak hukum, masyarakat, pelaksanaan hukum, dan lembaga swadaya masyarakat
penegak hukum, pelaksanaan hukum, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan
Dalam upaya mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor penegak hukum. Hal ini sangat penting karena ... .
pemerintah perlu melakukan pembaruan atau pembentukan peraturan hukum yang baru
perlunya penegak hukum yang profesional dan penuh integritas dalam melaksanakan penegakan hukum
pentingnya kesadaran masyarakat untuk tertib hukum supaya penegakkan hukum dapat berjalan
nilai-nilai yang mendasari hukum merupakan wujud dari kebudayaan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk
diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas, iklim organisasi yang kondusif, perlengkapan dan peralatan, sumber daya keuangan, dan sarana prasarana yang memadai
Lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah …. .
Satpol PP
TNI
Kejaksaan
Kepolisian
ABRI
Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk … .
mempelajari semua peraturan yang ada
mematuhi peraturan yang ada jika perlu
memahami dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku
melakukan sosialisasi kepada masyarakat unuk mematuhi hukum
mematuhi peraturan yang berlaku dan boleh melanggar jika ada kesempatan
Seiring terjadinya proses globalisasi, persepsi masyarakat tentang beberapa hal mengalami perubahan. Perubahan persepsi seseorang terhadap ruang dan waktu pada era globalisasi ini terjadi karena adanya ... .
Keinginan untuk berubah
Hubungan ekonomi semakin meluas
Kemudahan akses komunikasi dan transportasi
Peningkatan interaksi multikultural dalam masyarakat perdesaan
Hubungan yang semakin intensif antarmanusia pada era global
Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari pengaruh IPTEK di berbagai bidang. Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif dari perkembangan IPTEK di bidang sosial adalah ....
Memudarkan nilai-nilai pengetahuan lokal
Berkembangnya berbagai macam industri
Memudarnya tata krama yang ada di masyarakat
Berkembangnya sifat konsumerisme di masyarakat
Lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat
Ipteks telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemajuan Ipteks telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan berpengaruh kuat terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia karena …
Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita.
Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi.
Kecanggihan kemajuan telekomunikasi telah memudahkan kita memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya
dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara.
Pengaruh negatif dari kemajuan Ipteks di bidang politik yang harus di waspadai adalah …
Semakin banyaknya partai politik yang baru
Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat
Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
Semakin terbukanya informasi bagi masyarakat tentang jalannya pemerintahan
Salah satu dampak perkembangan iptek dalam lingkungan masyarakat adalah munculnya kesenjangan sosial. Hal tersebut merupakan kondisi yang ... .
Mengindikasikan adanya kerja sama antarkelompok dalam masyarakat guna mencari pekerjaan yang dapat menyejahterakan mereka
Mengindikasikan adanya perbedaan jarak atau tingkatan dalam berbagai bidang kehidupan yang sangat jelas antara rakyat dan politik
Merupakan aktivator munculnya multidimensional dalam sebuah negara akibat proses globalisasi
Menandakan sikap individualisme darikelompok masyarakat tertentu dan mengacuhkan keberadaan kelompok masyarakat miskin
Menandakan ketidakmampuan masyarakat miskin bersaing dalam pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup
Pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di sebut ... .
Otonomi pusat
otonomi daerah
otonomi relatif
distribusi wewenang
pemekaran daerah
Maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan Indonesia. Karena pada tanggal tersebut Indonesia memulai kehidupan baru dengan menerapkan ... .
konstitusi RIS
bentuk negara serikat
UUD Sementara
sistem pemerintahan presidensil
sistem pemerintahan parlementer
Sistem pemerintahan yang diterapkan pada periode 1949 sampai dengan 1950 adalah sistem parlementer semu (quasi parlementer). Berikut ini yang bukan karakteristik sistem pemerintahan parlementer semu adalah ... .
Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden
Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden
Presiden hanya memiliki kedudukan sebagai kepala negara
Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani presiden
Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR tapi harus melalui keputusan presiden
Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bertujuan untuk ... .
Mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia
Menolak terhadap pembentukan NKRI dan akan memdirikan negara sendiri
Memberikan ultimatum kepada pemerintah agar membubarkan kabinet Djuanda
Mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia
Mendesak Negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia
Peristiwa yang menandai berakhirnya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 adalah ... .
Malari
Mei 1998
Supersemar
Dekrit Presiden
Konferensi Meja Bundar
Memasuki masa reformasi bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan ... .
Kekuasaan pemerintahan tanpa dibatasi atau bersifat absolut
Kekuasaan tertinggi ada pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kekuasaan bersifat absolut dan rakyat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya
Adanya pembatasan kekuasaan, jaminan atas HAM dan hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang dasar
Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi tidak dapat diganggu gugat
Berikut ini yang bukan merupakan perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ...
DPA sebagai lembaga pertimbangan presiden
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
MPR merupakan lembaga bikameral yaitu terdiri dari DPR dan DPD.
Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar.
Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin adalah presiden membubarkan .... pada tahun 1960.
MA
DPR
BPK
MPR
Kabinet
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Presiden berfungsi sebagai ... .
DPR
MPR
kepala negara
kepala pemerintahan
perdana menteri
Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah ... .
presidensil
parlementer
komunisme
sosialisme
monarki
