wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TO Kompetensi Teknis Penelaah Teknis Kebijakan

Total questions: 90

Worksheet time: 2hrs 30mins

Name
Class
Date
1.
Peraturan yang mengatur tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah …
a)
UU No 5 tahun 2014
b)
PP No 49 tahun 2014
c)
UU No 5 tahun 2018
d)
PP No 49 tahun 2018
e)
Peraturan Menteri PAN-RB No 45 tahun 2022
2.
Peraturan terbaru yang mengatur tentang jabatan Penelaah Teknis Kebijakan adalah …
a)
Keputusan Menteri PAN-RB No 45 Tahun 2022
b)
Keputusan Menteri PAN-RB No 1103 Tahun 2022
c)
Keputusan Menteri PAN-RB No 656 Tahun 2023
d)
Keputusan Menteri PAN-RB No 11 Tahun 2024
e)
Keputusan Menteri PAN-RB No 22 Tahun 2024
3.
Tugas utama dari Penelaah Teknis Kebijakan adalah …
a)
Melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan layanan teknis sesuai dengan ruang lingkup uraian tugas atasan langsung dan/atau tugas dan fungsi organisasi.
b)
Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan sesuai dengan ruang lingkup uraian tugas atasan langsung yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
c)
Melaksanakan analisis dan dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di lingkungan Pemerintah
d)
Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi Pemerintah
e)
Melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan layanan teknis sesuai dengan ruang lingkup uraian tugas atasan langsung di luar tugas dan fungsi organisasi.
4.
Penelaah teknis kebijakan merupakan salah satu jabatan pelaksana yang dikegorikan sebagai …
a)
Pelaksana tertentu
b)
Pelaksana khusus
c)
Operator
d)
Teknisi
e)
Klerek
5.
Dalisha adalah seorang ASN di lingkungan Kementerian XYZ. Saat ini ia menjabata sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Tk. III yang membantu fungsional analis kebijakan pada Bidang Manajemen Pengetahuan. Dalam hal ini, atasan langsung Dalisha adalah …
a)
Pejabat Pengawas
b)
JPT Pratama
c)
Pejabat Administrator
d)
Fungsional Analis Kebijakan
e)
JPT Madya
6.
Sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Tk. III, salah satu tugas Dalisha adalah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan yang mengacu pada ruang lingkup tugas atasan lansungnya. Maka hasil kerja yang diharapkan adalah …
a)
Laporan/naskah dinas/dokumen tindak lanjut penugasan atau arahan pimpinan.
b)
Konsep laporan/naskah dinas/dokumen terkait pelaksanaan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan.
c)
Laporan/naskah dinas/dokumen terkait pelaksanaan dukungan teknis telaahan/analisis terhadap bahan kebijakan.
d)
Laporan/naskah dinas/dokumen terkait pelaksanaan dukungan teknis analisis dalam rangka penyiapan bahan.
e)
Laporan/naskah dinas/dokumen terkait pelaksanaan dukungan teknis tindak lanjut penugasan atau arahan pimpinan.
7.
Salah satu rekan Dalisha yang sering membantunya adalah Eudora yang menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Tk. I. Sebagai Penelaah Teknis Kebijakan paling senior di unit kerjanya, ia sering diminta untuk menyusun konsep nota dinas pending matters yang mengharuskannya meminta bahan dan data dari unit lain. Adapun tanggung jawabnya terkait dengan permintaan data adalah …
a)
Memeriksa kelengkapan bahan dan data yang disampaikan
b)
Memeriksa kebenaran bahan dan data yang disampaikan
c)
Memeriksa kelengkapan konsep nota dinas yang akan diajukan
d)
Memeriksa kebenaran dokumen penunjang dalam penyusunan nota dinas
e)
Memeriksa kelengkapan dan kebenaran konsep nota dinas yang akan diajukan kepada atasan langsungnya.
8.
Fanny adalah salah satu tetangga Eudora yang berencana untuk ikut mendaftarkan diri sebagai Penelaah Teknis Kebijakan jalur PPPK Umum, maka kualifikasi Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh Fanny adalah …
a)
SMP
b)
SMA/sederajat
c)
S1/Diploma IV
d)
S2
e)
SMA/sederajat dengan pengalaman pernah bekerja di pemerintahan
9.
Salah satu syarat jabatan Penelaah Teknis Kebijakan adalah keterampilan kerja yang mengharuskan yang bersangkutan memahami pengetahuan dasar terkait bidang tugasnya baik yang terkait langsung maupun yang bersifat penunjang. Adapun pengetahuan yang bersifat penunjang adalah …
a)
Kemampuan analisis
b)
Penguasaan seluruh aplikasi yang digunakan dalam suatu Kementerian
c)
Penguasaan SOP dalam satu Unit Eselon I
d)
Penguasaan aplikasi yang digunakan oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
e)
Pengetahuan atas peraturan yang berlaku di unit kerjanya
10.
Salah satu bakat kerja yang harus dimiliki oleh penelaah teknis kebijakan adalah kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel yang disebut juga …
a)
Form Perception
b)
Motor coordination
c)
Finger dexterity
d)
Clerical perception
e)
Verbal aptitude
11.
Bakat kerja yang setidaknya dimiliki oleh penelaah teknis kebijakan sebagai persyaratan minimal adalah …
a)
Koordinasi motorik, bakat pandang ruang, dan bakat verbal
b)
Bakat verbal, bakat numerik, dan koordinasi motoric
c)
Kecekatan jari, bakat penerapan bentuk, dan intelegensia
d)
Bakat numerik, koordinasi motorik, dan bakat pandang ruang
e)
Intelegensia, bakat ketelitian, dan bakat verbal
12.
Seorang penelaah teknis kebijakan haruslah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pembuatan instruksi. Tempramen kerja ini disebut juga dengan …
a)
Sensory and Judgemental Criteria
b)
Dealing with People
c)
Measurable and Verifiable Criteria
d)
Influencing
e)
Directing, Control, Planning
13.
Tempramen kerja yang diharapkan dimiliki oleh seorang penelaah teknis kebijakan setidak-tidaknya adalah …
a)
Measurable and Verifiable Criteria (MVC), Dealing with People (DEPL), dan Repetitive and Continuous (REPCON)
b)
Directing, Control, Planning (DCP), Variety and Changing Conditions (VARCH), dan Influencing (INFLU)
c)
Perfoming under Stress (PUS), Sets of Limits, Tolerance and Other Standard (STS), dan Sensory & Judgemental Criteria (SJC)
d)
Feeling-Idea-Fact (FIF), Influencing (INFLU), dan Directing, Control, Planning (DCP)
e)
Sets of Limits, Tolerance and Other Standard (STS), Measurable and Verifiable Criteria (MVC), dan Sets of Limits, Tolerance and Other Standard (STS)
14.
Salah satu minat kerja yang harus dimiliki oleh seorang penelaah kebijakan adalah aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, ruti, dan kerikal. Minat kerja ini disebut juga dengan …
a)
Konvensional
b)
Kewirausahaan
c)
Sosial
d)
Realistik
e)
Investigatif
15.
Minat kerja yang diharapkan dimiliki oleh seorang penelaah teknis kebijakan setidak-tidaknya adalah …
a)
Realistik, investigative, dan artistic
b)
Artistik, sosial, dan kewirausahaan
c)
Sosial, investigatif, dan artistic
d)
Kewirausahaan, realistic, dan sosial
e)
Konvensional, sosial, dan realistik
16.
Salah satu fungsi pekerjaan yang dilakukan oleh penelaah teknis kebijakan adalah menganalisis data (D2). Adapun maksud dari menganalisis data adalah …
a)
Menyatukan atau memadukan hasil analisis data untuk menemukan fakta menyusun karangan atau mengembangkan konsep, pengetahuan, interprestasi, menciptakan gagasan dengan menggunakan imajinasi.
b)
Menentukan waktu, tempat atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubunghubungkan mencari kaitan serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisa.
c)
Mempelajari, mengurangi, merinci dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan,atau menyajikan tindakan alternatif.
d)
Mengerjakan, menghimpun atau mengelompokkan tentang data, orang atau benda.
e)
Mengerjakan perhitungan aritmatika, (tambah, kurang, bagi).
17.
Seorang penelaah teknis kebijakan seyogyanya dapat membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasan yang tidak memerlukan tanggapan. Dalam hal ini disebut juga dengan …
a)
Melayani orang
b)
Menerima instruksi
c)
Patuh pada atasan
d)
Berkomunikasi tanpa memberi tanggapan
e)
Memengaruhi
18.
Pangkat/golongan ruang minimal bagi penelaah teknis kebijakan Tk. II adalah …
a)
Penata Tk. I/IIId
b)
Penata/IIIc
c)
Penata Muda Tk. I/IIIb
d)
Penata Muda/IIIa
e)
Pengatur Tk. I/IId
19.
Berikut adalah beberapa jenis naskah dinas, kecuali …
a)
Naskah dinas pengaturan
b)
Naskah dinas arahan
c)
Naskah dinas korespondensi
d)
Naskah dinas khusus
e)
Naskah dinas lainnya
20.
Guindra adalah seorang penelaah teknis kebijakan Tk. III pada Bagian Umum dan Kepegawaian. Guindra diminta oleh atasannya untuk dapat membuat naskah dinas yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Jenis naskah dinas yang akan dibuat oleh Guindra adalah …
a)
Memorandum
b)
Surat
c)
Disposisi
d)
Surat pengantar
e)
Nota dinas
21.
Hanny adalah seorang penelaah teknis kebijakan Tk. II pada Bagian Kepatuhan Internal. Pada suatu hari ia bersama atasannya menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi. Atasannya memintanya membuat suatu naskah dinas, yaitu …
a)
Laporan
b)
Minutes of meeting
c)
Notula
d)
Telaah staf
e)
Memorandum
22.
Berikut ini adalah naskah dinas yang tidak diperlukan lambang negara Garuda, kecuali …
a)
Surat edaran yang ditandatangani oleh Eselon I
b)
Petikan Keputusan Menteri
c)
Keputusan yang ditandatangani oleh Eselon I atas nama Menteri
d)
Surat Tugas Menteri
e)
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
23.
Naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran atau pendapat kedinasan disebut dengan …
a)
Telaah staf
b)
Disposisi
c)
Memorandum
d)
Surat edaran
e)
Keputusan
24.
Jenis naskah dinas yang kewenangan penandatangan dan penomorannya khusus oleh Menteri adalah …
a)
Keputusan
b)
Instruksi
c)
Surat edaran
d)
Surat perjanjian dalam negeri
e)
Sertifikat
25.
Indira adalah penelaah teknis kebijakan Tk. I yang saat ini sedang menggantikan atasannya yang sedang cuti untuk menjalankan ibadah haji selama kurang lebih 40 hari. Dalam hal ini posisi Indira adalah sebagai …
a)
Pejabat pengganti
b)
Pejabat yang berwenang
c)
Pelaksana tugas
d)
Pelaksana harian
e)
Pelaksana atas nama Kasubbid
26.
Jeannes adalah Pejabat Administrator pada Kedeputian I, Kementerian XYZ. Pada suatu hari, karena kebutuhan yang mendesak ia menandatangani surat yang merupakan kewenangan Deputi I. Atas hal ini maka, surat yang ditandatangani pasti akan memuat …
a)
Atas perintah beliau (a.p.b.)
b)
Atas perintah (a.p)
c)
untuk beliau (u.b.)
d)
atas nama (a.n.)
e)
Pelaksana tugas (Plt.)
27.
Berikut ini adalah beberapa aplikasi untuk pengolahan data numerik, kecuali …
a)
Adobe Acrobat
b)
Minitab
c)
SPSS
d)
Google sheet
e)
Microsoft Access
28.
Menu pada Microsoft Power Point untuk dapat mengkopi salindia (slide) beserta dengan semua formatnya adalah …
a)
Reuse slide
b)
Copy slide
c)
Duplicate slide
d)
Add section
e)
Delete slide
29.
Cara yang digunakan untuk mengetahui jumlah sel yang tidak kosong pada Microsoft Excel adalah …
a)
SUM
b)
IF
c)
COUNT
d)
COUNTA
e)
SUMIF
30.
Setiap instansi Pemerintah wajib untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PK dilakukan untuk jangka waktu …
a)
Satu tahun
b)
Dua tahun
c)
Tiga tahun
d)
Empat tahun
e)
Lima tahun
31.
Salah satu syarat pelamaran PPPK adalah memiliki usia paling rendah adalah dua puluh tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan yang akan dilamar. Selain itu, calon pendaftar PPK juga memiliki beberapa persyaratan berikut, kecuali …
a)
Tidak pernah dipidana perdata dan penjara berdasarkan Keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap
b)
Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih
c)
Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu
d)
Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta
e)
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai anggota Polri
32.
Berikut adalah tahapan pengadaan PPPK, kecuali …
a)
Perencanaan
b)
Pengumuman administrasi
c)
Seleksi
d)
Pengumuman hasil seleksi
e)
Pengangkatan menjadi PPPK
33.
Salah satu hal yang harus dilalui oleh PPPK adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja didasarkan pada prinsip berikut ini, kecuali …
a)
Objektif
b)
Kompeten
c)
Akuntabel
d)
Terukur
e)
Partisipatif
34.
Berikut ini adalah hak-hak yang dapat diberikan kepada PPPK, kecuali …
a)
Gaji pokok
b)
Tunjangan kinerja
c)
Pemberian penghargaan
d)
Tunjangan pensiun
e)
Pengembangan kompetensi
35.
Kurniawati adalah salah seorang PPPK yang dikenal sebagai pribadi yang telah menunjukkan pengabdian, kecakapan, kedisiplinan, dan prestasi kerja kerja dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, Kurniawati diberikan penghargaan yang diberikan oleh …
a)
Tim penilai kinerja PPPK
b)
Pejabat yang berwenang
c)
JPT Madya setara Eselon I
d)
Menteri
e)
Pejabat Pembina Kepegawaian
36.
Sebagai pegawai pemerintah, PPPK memliki risiko pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah satu penyebab pemutusan huhungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yaitu …
a)
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati
b)
meninggal dunia, tewas, atau hilang
c)
melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat
d)
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
e)
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
37.
Selain diberikan hak berupa gaji dan tunjangan, Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan kepada PPPK. Berikut adalah beberapa berlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah kepada PPPK, kecuali …
a)
Jaminan Kesehatan
b)
Jaminan hari tua
c)
Jaminan kematian
d)

Jaminan kecelakaan lalu lintas

e)
Bantuan hukum
38.
Setiap PPPK berhak mendapatkan cuti yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Adapun cuti yang diberikan adalah sebagai berikut, kecuali …
a)
Cuti tahunan
b)
Cuti sakit
c)
Cuti alasan penting
d)
Cuti melahirkan
e)
Cuti bersama
39.
Lidya adalah seorang PPPK pada Kementerian ABC. Karena padatnya pekerjaan, dia berencana untuk berlibur ke Bali selama dua hari kerja yang kebetulan bertepatan dengan libur panjang. Atas hal ini, maka pejabat yang berwenang untuk menyetujui cuti Lidya adalah …
a)
Pejabat yang berwenang
b)
Pejabat administrator
c)
Pejabat yang membidangi kepegawaian umum
d)
Pejabat Pembina Kepegawaian
e)
Pejabat setingkat eselon II
40.

Manajemen PPPK meliputi, kecuali ...

a)

Penilaian kinerja

b)

Pemberian penghargaan

c)

Pengadaan

d)

Kode etik

41.

Hukuman disiplin bagi PPPK yang tidak masuk kerja selama 6 hari adalah ...

a)

Teguran tertulis

b)

Teguran lisan

c)

Pernyataan tidak puas

d)

Pemutusan hubungan kerja

42.

PPPK berhak menerima tunjangan terdiri atas ...

a)

Tunjangan keluarga, Tunjangan pangan, Tunjangan perumahan

b)

Tunjangan jabatan fungsional, Tunjangan pangan, Tunjangan hari tua

c)

Tunjangan pangan, Tunjangan jabatan fungsional, Tunjangan lainnya

d)

Tunjangan pangan, Tunjangan perumahan, Tunjangan lainnya

43.

Sistem Merit dalam Manajemen ASN dibangun oleh tiga komponen utama, KECUALI...

a)

Kinerja

b)

Kompetensi

c)

Kualifikasi

d)

Nasionalisme

44.

Tiga jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh seorang ASN adalah, KECUALI....

a)

Kompetensi Akademik

b)

Kompetensi Teknis

c)

Kompetensi Manajerial

d)

Kompetensi Sosial Kultural

45.

Kebijakan Publik diartikan Sebagai

a)

Aspirai dan tindakan politik dalam aktivita politiknya

b)

Semua tindakan negara

c)

Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang

d)

Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik

46.

Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai

a)

Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama

b)

Serangkaan tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu

c)

Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai

d)

Suatu pemecahan masalah tertentu

47.

Perhatikan contoh berikut presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang yakni jajaran Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo merupakan

a)

Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang

b)

Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang

c)

Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang

d)

Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang

48.

Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan

a)

Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni

b)

Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya

c)

Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya

d)

Semua harta negara

49.

Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi administrator publik adalah.....

a)

.   Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara

b)

Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik

c)

.    Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik

d)

Semata-mata melaksanakan kebijakan publik  

50.

Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan merupakan.......

a)

Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang

b)

Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan

c)

Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara

d)

Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan.

51.

Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah.......

a)

Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi

b)

Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyaraka

c)

Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat

d)

Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut

52.

Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangu kepentingan kebijakan (policy stakeholder), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan....

a)

Kepemimpinan yang berwibawa

b)

Penegak hukum yang cerdas

c)

Pengetahuan hukum yang luas

d)

Sistem nilai etika yang kuat

53.

Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklarifikasi aktivitas gladiator adalah....

a)

Ikut memilih

b)

Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif

c)

Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu

d)

Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu

54.

Peningkatan nilai investasi dan pendapatan pengusahan kecil sebagai implikasi pengalihan subsidi

bahan bakar minyak untuk usaha kecil termasuk dalam ketegori kebijakan...

a)

Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output)

b)

Kebijakan sebagai teori atau model

c)

Kebijakan sebagai sebuah proses

d)

Kebijakan sebagai sebagai sebuah hasil (outcome

55.

Yang termasuk dalam 3 elemen terpenting dalam hubungan kebijakan publik adalah...

a)

Pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik

b)

Karakteristik sosial ekonomi, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik

c)

Pemerintah, sistem politik, dan sumberdaya yang mendukung

d)

Agenda kebijakan, kemampuan analitis, dan implementasi kebijakan

56.

(1) Tujuan yang akan dicapai

(2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan

(3) Sumberdaya yang mendukung kebijakan

(4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan

(5) lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya

(6) Adanya pengaruh dari kelompok luar

(7) Adanya pilihan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi rakyat

Berdasarkan urutan di atas, yang manakah termasuk dalam aspek kerangka kerja kebijakan...

a)

(1), (2), (3), (4), (5)

b)

(2), (4), (5), (7), (1)

c)

(1), (2), (4), (6), (7)

d)

(3), (4), (5), (6), (7)

57.

Keberhasilan analisis dalam pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses menurut

Dunn yakni...

a)

Proses perumusan masalah, proses formulasi, dan proses monitoring

b)

Proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi

c)

Proses forecasting, proses monitoring, dan proses komunikasi

d)

Proses adopsi, proses implementasi, dan proses evaluasi

58.

Proses kebijakan merupakan proses serangkaian aktivitas intelektual dalam proses kegiatan, yang

merupakan serangkaian kegiatan dalam proses kebijakan publik menurut Dunn yakni...

a)

Perumusan masalah, formulasi kebijakan, forecasting kebijakan, implementasi kebijakan, dan

monitoring kebijakan.

b)

Penyusunan agenda, forecasting kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan

implementasi kebijakan

c)

Perumusan masalah, peramalan kebijakan, adopsi kebijakan, forecasting kebijakan, dan penilaian

kebijakan.

d)

Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan

evaluasi kebijakan.

59.

(1) Apa masalah kebijakan

(2) Merumusan masalah

(3) Apa hasil-hasil yang diharapkan kebijakan di masa depan

(4) Memecahkan masalah dalam perumusan

(5) Apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan kebijakan

(6) Apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan

(7) Bagaimana kinerja suatu kebijakan

Yang termasuk informasi dalam proses perumusan kebijakan adalah...

a)

(1), (2), (4), (5), (7)

b)

(1), (2), (3), (4), (6)

c)

(2), (3), (4), (6), (7)

d)

(1), (3), (5), (6), (7)

60.

Kebijakan yang dibuat untuk mengatur perilaku orang atau masyarakat disebut juga dengan jenis

kebijakan...

a)

Substantif

b)

Distributif

c)

Regulatif

d)

Redistributif

61.

Dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen dalam suatu kebijakan diperlukan pendekatan

analisis kebijakan, yakni...

a)

Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan preskriptif

b)

Pendekatan empiris, pendekatan deksriptif, dan pendekatan preskriptif.

c)

Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan prosfektif

d)

Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan normatif.

62.

Pendekatan yang bersifat deskriptif yang ditekankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari

suatu kebijakan publik adalah pengertian dari pendekatan...

a)

Pendekatan empiris

b)

Pendekatan deskriptif

c)

Pendekatan normatif

d)

Pendekatan valuatif

63.

Kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik seperti kebijakan fasilitas

umum termasuk dalam jenis kebijakan...

a)

Kebijakan barang privat

b)

Kebijakan material

c)

Kebijakan barang publik

d)

Kebijakan substantif

64.

Menurut William Dunn, tahapan pembuatan kebijakan publik yang berisi proses identifikasi masalah-masalah prioritas publik yang nantinya akan dibahas serta dicari solusinya disebut....

a)

penyusunan agenda

b)

formulasi kebijakan

c)

legitimasi kebijakan

d)

evaluasi kebijakan

65.

Evaluasi kebijakan adalah salah satu proses yang penting dilakukan dalam rangka mengukur suatu kebijakan publik.  Menurut William N. Dunn, terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan. Berikut ini yang merupakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn,  kecuali....

a)

kesamaan

b)

ketahanan

c)

kecukupan

d)

efektivitas

66.

Kebijakan publik yang mengatur tata cara pelaksanaan suatu kegiatan dan mengatur pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah....

a)

kebijakan materi

b)

kebijakan substantif

c)

kebijakan regulatif

d)

kebijakan distributif

67.

Model rasional komprehensif adalah salah satu model yang terdapat dalam kebijakan publik. Model rasional komprehensif adalah....

a)

kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara spesifik yang terjadi pada saat ini saja.

b)

kebijakan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambah/ mengubahnya sedikit. 

c)

kebijakan yang berdasarkan data-data yang lengkap serta pengamatan yang teliti dan menyeluruh.

d)

kebijakan yang mengutamakan pertimbangan rasional (akal) serta mengesampingkan nurani.

68.

Pada tahun 2020, di negara Indonesia terjadi Pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk dalam kategori....

a)

kebijakan material

b)

kebijakan regulatif

c)

kebijakan distributif

d)

kebijakan prosedural

69.

Dokumen yang dirancang untuk memberikan saran kebijakan, memuat analisis lengkap terkait suatu kebijakan secara detail dan terperinci, serta biasanya mencapai puluhan halaman disebut....

a)

policy memo

b)

policy paper

c)

policy brief

d)

policy sheet

70.

Terdapat nilai yang membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat kebijakan dalam kebijakan busway dikeluarkan dengan pertimbangan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nilai tersebut yakni

a)

Nilai Politik

b)

Nilai-Nilai Organisasi

c)

Nilai-Nilai Kebijakan

d)

Nilai Manfaat

71.

Manusia pada umumnya memerlukan barang-barang yang dapat dikonsumsi secara individual. Akan tetapi untuk memperolehnya diperlukan biaya seperti makanan, pakaian, rumah, ikan, air minum botolan dan sebagainya. Karakteristik barang tersebut termasuk dalam kategori:

a)

Private Goods

b)

Toll Goods

c)

Common Pools Goods

d)

Collective Goods

72.

Barang yang dapat dikonsumsi Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama penggunannya tidak dapat dibagi-bagi, dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya contohnya; urusan pertahanan, patrol polisi, pemadam kebakaran, permasyarakatan, dan sebagainya. Karakteristik barang tersebut termasuk dalam kategori:

a)

Private Goods

b)

Toll Goods

c)

Common Pools Goods

d)

Collective Goods

73.

Aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan disebut....

a)

Kearsipan

b)

Surat menyurat

c)

Administrasi

d)

Mesin Kantor

e)

Perbendaharaan

74.

Dalam tahapan pengolahan data, perlu dilakukan analisis KECUALI analisis...

a)

analisis fungsi

b)

analisis literatur

c)

analisis transaksi

d)

analisis kegiatan

75.

Yang BUKAN kemudahan yang dapat dilakukan dengan penggunaan kode klasifikasi, yaitu ...

a)

kemudahan penerapan untuk pengurusan surat (surat masuk dan surat keluar)

b)

kemudahan dalam pemberkasan arsip

c)

kemudahan dalam penemuan kembali arsip

d)

kemudahan dalam melestarikan arsip

76.

Pengelompokkan arip-arip yang memiliki kesamaan urusan/kegiatan disebut ...

a)

Rubrik

b)

Dosier

c)

Series

d)

Subjek

77.
Hasil kerja pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pelayanan dasar yang bebas biaya. Pernyataan tersebut merupakan indikator dalam paradigma pelayanan ….
a)
Old Public Administration
b)
New Public Service
c)
New Public Management
d)
Service Excellent
78.
Manakah yang tidak termasuk dalam prinsip pelayanan publik?
a)
Aksesibel
b)
Akuntabel
c)
Reliabel
d)
Berkeadilan
79.
Contoh barang/jasa semi publik adalah ….
a)
jalan tol
b)
hasil hutan
c)
udara bersih
d)
rumah
80.
Referensi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik termuat dalam ....
a)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
b)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
c)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020
d)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
81.
Yang tidak termasuk dalam unsur pelayanan publik adalah ….
a)
organisasi penyelenggara pelayanan
b)
pelanggan
c)
kualitas barang/jasa
d)
kepuasan penerima layanan
82.
Pihak yang paling bertanggung jawab atas ketersediaan barang/jasa primer adalah ….
a)
pemerintah
b)
swasta
c)
warga negara
d)
lembaga swadaya masyarakat
83.
Pembangunan kantor kelurahan yang letaknya dapat ditemukan dengan mudah oleh masyarakat merupakan penerapan salah satu prinsip pelayanan publik, yaitu ….
a)
responsif
b)
transparan
c)
aksesibel
d)
mudah dan murah
84.
Pelayanan publik memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara selain berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Pernyataan tersebut merupakan salah satu unsur dalam ….
a)
definisi pelayanan publik
b)
ruang lingkup pelayanan publik
c)
manfaat pelayanan publik
d)
fundamen pelayanan publik
85.
Manakah yang tidak termasuk dalam sikap pelayanan?
a)
Progressive
b)
Patience
c)
Proactive
d)
Professional
86.
Salah satu manfaat dari etiket adalah attractive, yaitu ….
a)
mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai pihak lain
b)
memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri
c)
memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang
d)
mampu menghargai orang lain dan diri sendiri
87.
Dalam proses mendapatkannya, tiket konser BTS dan Blackpink memiliki ciri barang privat berikut ini, kecuali .…
a)
eksludabilitas tinggi
b)
rivalitas tinggi
c)
joint consumption
d)
single consumption
88.
Dalam definisi komprehensif yang disampaikan oleh Dwiyanto, tujuan pelayanan publik adalah sebagai berikut, kecuali .…
a)
memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara
b)
mencapai tujuan strategis pemerintah
c)
mendayagunakan sumber daya pemerintah
d)
ikut menjalankan komitmen dunia internasional
89.
Salah satu prinsip yang menyatakan perlunya peran serta masyarakat dalam sebagian proses penyelenggaraan pelayanan publik adalah .…
a)
transparan
b)
aksesibel
c)
partisipatif
d)
responsif
90.
Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak didasari oleh UUD 45 pasal .…
a)
30
b)
31
c)
32
d)
33