WorksheetsWK- SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Total questions: 20
Worksheet time: 12mins
Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut
Demokrasi Parlementer
Demokrasi Presidensial
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terbuka
Selama masa berlakunya UUDS 1950, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Salah satu faktor yang mendorong adanya perubahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial adalah ....
Keinginan untuk mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih berkeadilan
Perubahan dalam konstitusi yang memperkuat kekuasaan presiden
Adanya desakan dari pihak asing untuk mengubah sistem pemerintahan
Seringnya pergantian pemerintahan yang menghambat pembangunan
Keinginan untuk membatasi peran pemerintah pusat terhadap masyarakat
Pada awal disahkan UUD 1945 sistem pemerintahan NKRI adalah…..
Republik
Presidensial
Parlementer
Monarki konstitusional
Parlementer Semu
Presiden hanya merupakan simbol kekuasaan terdapat pada sistem pemerintahan…..
presidensial semu
parlementer semu
Presidensial
Parlementer
Presidensial dan parlementer
Dibawah ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali...
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
Kepala negara adalah raja/presiden dan kepala pemerintah adalah perdana menteri
Parlemen memiliki kekuasaan yang besar
Menteri-menteri tidak dapat dibubarkan oleh parlemen
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Perhatikan pernyataan berikut ini !
(1) Negara kesatuan yang berbentuk republik
(2) Negara serikat yang berbentuk republik
(3) Sistem pemerintahan parlementer
(4) Sistem pemerintahan presidensial
(5) Demokrasi liberal
Dari data tersebut, hal-hal yang berlaku di negara Indonesia pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah . . . .
(1), (2) dan (3)
(2), (4) dan (5)
(1), (2) dan (4)
(1), (3) dan (5)
(1), (2) dan (5)
Kapan Indonesia mulai menerapkan demokrasi parlementer-liberal?
1945
1955
1960
1950
1959
Apa ciri-ciri negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal?
Kekuasaan terkonsentrasi pada satu titik sehingga membuat proses pengambilan keputusan cepat
Keputusan berdasarkan mayoritas dan kekuasaan terfokus pada parlemen
Menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan membatasi kekuatan penguasa
Terdapat sistem voting dalam pengambilan keputusan dan pergantian kepemimpinan dipilih oleh rakyat
Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
Apa yang terjadi pada UUDS 1950 setelah hampir 9 tahun berlangsung?
Ditambahkan amendemen baru
Diperpanjang masa berlakunya
Dibubarkan dan kembalinya berlakunya UUD 1945
Diubah menjadi UUD 1960
Tidak diketahui kebenaran nya
Perhatikan pernyataan berikut ini !
(1) Negara kesatuan yang berbentuk republik
(2) Negara serikat yang berbentuk republik
(3) Sistem pemerintahan parlementer
(4) Sistem pemerintahan presidensial
(5) Demokrasi liberal
Dari data tersebut, hal-hal yang berlaku di negara Indonesia pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah . . . .
(1), (2) dan (3)
(2), (4) dan (5)
(1), (2) dan (4)
(1), (3) dan (5)
(1), (2) dan (5)
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....
UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
presiden hanya sbegai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri
setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen
kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen
secara konstitusional tugas presdien hanya sebagai kepala negara
Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....
mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan partainya
mementingkan kerjasama antar partai politik
secara bersama-sama mendukung program pemerintah
mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bagsa
mengutamakan pembangunan fisik
bentuk pemerintahan yang dianut Indonesia pada masa Demokrasi Liberal adalah ....
Parlementer
Presidensial
Monarki
Fasisme
Demokrasi terpimpin
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kurun waktu pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah tahun....
1945-1949
1949-1950
1950-1959
1959-1965
1965-1998
Kepala pemerintahan dalam sistem parlamenter dipegang oleh ...
Kaisar
Raja/Ratu
Perdana Menteri
Kabinet
Yang Dipertuan Agung
Berikut ini yang bukan ciri-ciri dari sistem parlementer, yakni ...
Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan
Badan legeslatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu
Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari perlemen.
Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legeslatif.
Sistem pemerintahan Indonesia dibatasi oleh
Konstitusi
Kewenangan yang berlaku
Peraturan pemerintah pengganti undang undang
Ketetapan majelis MPR
Keputusan lembaga terkait
Sistem pemerintahan Indonesia telah diamanatkan dalam UUD tahun 1945 pada pasal… dan ayat..
4 (1)
4 (2)
5 (1)
5 (2)
4 (3)
Ciri-ciri sistem pemerintah semi parlementer, yaitu…
Kepala pemerintahan dipilih oeh parlemen
Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislative
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden
Menteri-menteri diangkat oleh presiden
Masa jabatan perdana menteri dan kabinet ditentukan oleh parlemen
Presiden Soekarno menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Berdasarkan pernyataan diatas dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjada pada masa demokrasi . . . .
Pancasila
Semi Parlementer
terpimpin
parlementer
Demokrasi
