WorksheetsIndonesia Foreign Policy Quiz
Total questions: 35
Worksheet time: 12mins
Setiap negara pasti memiliki corak atau identitas politik luar negeri yang berbeda stu dengan lainya, Indonesia sebagai ebuah negara berdaulat memiliki suatu politik luar negeri yang di sebut politik luar negeri ?
(a)
Apa yang kalian pahami tentang Politik Luar negeri ?
Apa yang kalian pahami terkait dengan politik Luar negeri ?
Setiap negara memerlukan politik luar negeri yang memiiki tujuan untuk ?
Menciptakan konfrontasi dengan negara lain karena merasa bahwa negaranya adalah yang paling kut dalam sistem hubungan Internasional
Memproyeksikan hegemoni nya kepada negara lain sebagai upaya dalam mencipatakan
Sebagai corak dan identitas serta landasan politik dan ideologi pada saat menjalin relasi dengan negara lain
Mempengaruhi negra lain yang lebih lemh supaya mengikuti keinginan negara yang lebih kuat
Politik luar negeri yang selalu digaungkan oleh Negara Republik Indonesia secara umum memiliki tujuan untuk ?
Menciptakn citra positif negara di mata negara lain meskipun harus mengorbankan kepentingan golongan tertentu
Memenuhi kepentingan nasional Indonesia terutama melalui cara-cara konfrontatif dan memaksa
Merealisasikan politik luar negeri bebas aktif dengan cara bebas dalam mengintervensi politik domestik negara lain dan aktif sebagai salah satu aktor dalam konflik-konflik internasional
Membentuk hubungan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia sesuai dengan politik Bebas Aktif
Pengertian politik luar negeri sendiri tercantum yang tercantum dalam ...... tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 yang berbunyi, Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982
Berdasarkan Undang-Undang tentang Hubungan Luar negeri Republik Indonesia dalam menjalankan suatu Politik Luar Negerinya Indonesia didasarkan pada ?
Pancasila, UUD 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Kepentingan Nasional, Kepentingn Keamanan, Kepentingan Ekonomi
Persepsi elit-elit politik yang memiliki pegaruh dalam proses perumusan kebijakan luar negeri
Nilai-nilai Kebangsaan dan ketimuran serta berpedoman pada ketuhanan yang maha esa
Landasan politik luar negeri yang kuat tentu dibutuhkan untuk menopang kebijakannya. Landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia terbagi menjadi berapa ?.
5
4
3
2
Berikut dibawah ini mana sajakah yang termasuk dalam landasan politik luar negeri Indonesia ?
landasan konstitusional
landasan idiil
landasan operasional
landasan kebangsaan
Landasan politik luar negeri Indonesia yang berarti bebas aktif berdasar atas hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan nasional bangsa serta tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yang membahas cita-cita dan tujuan bangsa untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia, disebut sebagai landasan ?
Landasan ideologis
landasan konstitusional
landasan kebangsaan
landasan operasional
Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah ?
UUD 1945 Sebagai dasar konstitusi negara dan cara berperilaku dalam sistem hubungan internasional
Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala hukum serta konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Analisa lingkungan strategis yang terus berubah mengikuti dengan dinamika isu-isu global yang terjadi
Nilai-nilai kebangsaan yang tertulis maupun tidak tertulis dan dijadikan moral value dalam perumusan politik lua negeri Republlik Indonesia
landasan Operasional Politik Luar negri Republik Indoneia memiliki pengertian ?
Landasan dalam pembuatan kebijakan Indonesia melalui mekanisme perumusan strategi-strategi yang disusun oleh founding father Indonesia
Landasan yang dilakukan mengikuti aturan hukum internasional yang berlaku dan bersifat kaku atau sulit untuk dirubah
landasan kebangsaan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia yang berguna sebagai instrumen soft power
Landasan yang ditetapkan melalui kebijakan masing-masing pemerintah pada masanya dan Secara garis besar dibuat berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN
manakah dibawah ini (pilih lebih dari 1) yang merupakan tujuan politik luar negeri Indonesia ?
Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan perdamaian internasional dan mencapai syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita Pancasila.
Berikut yang menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat aktif adalah...
Pasca perang dunia pertama untuk meningkatkan power negra memutuskan untuk
memihak kepada salah satu blok.
Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai Pancasila
Indonesia berusaha menempuh cara sendiri dalam menyelesaikan masalah internasional.
Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia
Alasan utama Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang mengalami konflik adalah...
Membantu salah satu pihak yang berkonflik untuk dapat meresolusikan perdamaian
Sebagai military power Projection Indonesia kepada dunia Internasional agar disegani secara militer
Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945
Karena tuntutan dan desakan komunitas Internasional serta tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam anggota dewan keamanan PBB
Berikut yang merupakan salah satu contoh bahwa Indonesia melaksanakaan politik luar negerinya secara aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia adalah...
Indonesia aktif dalam menjalin kerjasama internasional termasuk tergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
Indonesia merespon sengketa di laut natuna utara dengan membangun kapabilias pertahanan dan keamanan negaranya
Indonesia memilih berskap netral dalam berbagai konflik yang terjadi di sistem hubungan internasional
Indonesia berupaya mencari solusi melalui forum-forum Internasional dalam membantu Rakyat Palestina yang mendapatkan penindasan dari Israel
Makna dari sistem politik luar negeri Indonesia yang bebas menempuh cara sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional adalah...
Indonesia lebih memikirkan masalah kepentingan negaranya dibandingkan dengan kepentingan negara lain karena sistem internasional membuat negara bersifat self-help
Indonesia menyelesaikan masalah-masalah internasioanalnya dengan mengikuti komando dari negara lain yang selama ini secara historis selalu membantu Indonesia
Indonesia secara mandiri menyelesaikan masalah-masalah internasional tanpa intervensi dari negara lain
Indonesia tidak menerima masukan atau bantuan dari negara lain dalam menyelesaikan permasalahan
Dalam menyelesaikan suatu konflik atau sengketa internasional dengan negara lain, sikap yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan politik luar negrinya adalah...
Menyelesaikan melalui cara-cara konfrontatif karena meskipun kita bangsa yang cinta damai tapi kitalebih cinta kemerdekaan
melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara yang berkonflik dengan Indonesia
Menyelesaian dengan cara-cara damai baik secara bilateral dan multilateral atau menggunakan mekanisme organisasi internasionl
Meminta bantuan dari negara lain yang merupakan sekutu dekat Indonesia
Perhatikan cuplikan berita berikut !
"Indonesia adalah negara merdeka dan bebas dalam menentukan politik luar negerinya.
Sikap politik luar negeri Indonesia sangat dihormati oleh negara-negara lain.
Kondisi ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang benar-benar berdaulat"
Makna dari kata berdaulat sebagai negara yang bebas menentukan politik luar negerinya adalah ...
Bebas dalam menentukan sikap politiknya
Selalu aktif dalam pergaulan internasinal
Mengikuti politik negara lain
tidak dapat diganggu gugat eskipun harus berakhir dengan cara-cara konfrontatif
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah upaya diplomatik yang pernah dilaksanakan di Den Haag dalam upaya memperjuangkan Kedaulatan Republik Indonesia setelah Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dalam memperjuangkan ...
Hukum laut Internasional yang menjadi cikal bakal konsepsi wawasan nusantara
Irian Barat sebgai salah satu wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia
Sengketa wilayah maritim dengan Malaysia
Klaim wilayah daratan antara Indonesia dengan Malaysia
Dalam rangka merebut kembali Irian Barat, Presiden Soekarno yang didirnya mengatasnamakan “penyambung lidah rakyat” telah menyerukan “komando rakyat’-nya yang dikenal dengan sebutan ………
Dwi Komando Rakyat.
Komando Gabungan Rakyat.
Tri Komando Rakyat.
Tri tuntutan Rakyat.
Dalam upaya pembebasan Irian Barat Indoneisa mengupayakan berbagai macam cara baik melalui operasi militer, diplomasi dan konfrontasi politik serta ekonomi. Setelah upaya Diplomatik sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri gagal dilakukan Indonesia melaksanakan operasi militer yang disebut sebagai operasi ?
Tritura
Trikora
Dwikora
Sandi Yudha
United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) adalah badan pelaksana sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada 1962 sebagai badan internasional penengah dalam konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda Terkait perebutan wilayah Irian Barat, berikut yang menjadi beberapa tugas dari UNTEA adalah ?
Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda. Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama satu masa tertentu. Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
Sebagai kepanjangan tangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memilki tugas untuk menjembatani kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan Kebijakan Politik Luar negeri Belanda terkait dengan sengketa maritim
Menjadi pihak ketiga yang memihak salah satu aktor yang terlibat dalamkonflik
Menjadi kepenjangan tangan Amerika Serikat sebagai salah satu sekutu Belanda pada saat itu dalam mempropagandakan secara internasional kemerdekaan Irian Barat
Pada masa Demokrasi Parlementer, pemerintah Indonesia ingin memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer secar garis besar memiliki beebrapa tujuan diantaranya yaitu....
Menyelesaiakan berbgai macam sengketa Internasional yang diakibatkan oleh pertentangan antara blok barat dan blok timur
Mendekati dan menjalin kerjasama luar negeri dengan Blok Timur untuk meningkatkan kapabilitas militer negara dan menjadi negara dengan armada maritim terkuat di Asia
Melakukan berbaai macam kerjasama internasional untuk menciptakan kesejahteraan nasional sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi konflik blok barat-blok timur di Asia-Pasifik
Berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan Mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional serta Meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh dan Menciptakan perdamaian dunia
Untuk mengantisipasi potensi bahaya Perang Dingin, Indonesia mengambil langkah politik luar negeri dengan mengadakan kerja sama antara negara-negara Asia Afrika untuk turut menjaga perdamaian dunia yang salah satunya menginisiasi lahirnya (a)
Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat pernah berkontibusi besar dalam perkembangan hukum laut internasional dengan melahirkan sebuah deklarasi yang dinamakan (a) Deklarasi ini selalu disampaikan dalam berbagai forum internasional seperti UNCLOS (United Nations Conference on The Law of The Sea) untuk mendapat pengakuan internasional.
Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat pernah berkontibusi besar dalam perkembangan hukum laut internasional dengan melahirkan sebuah deklarasi yang dinamakan Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda selalu disampaikan dalam berbagai forum internasional seperti UNCLOS (United Nations Conference on The Law of The Sea) untuk mendapat pengakuan internasional. Apa makna dari deklarsi Juanda ....
Sebagai sebuah norma-norma baru dalam hukum internasional yang mengatur perilaku negara dalam melakukan pelayaran interasional secara bebas
kebijakan politik luar negeri di sektor maritim yang bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan juga untuk merubah batas laut teritorial Indonesia. Deklarasi Djuanda dicetuskan pada masa pemerintahan kabinet Djuanda tahun 1957.
Kebijakan kelutan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan sumber daya kemaritiman untuk kesejahteraan negara yang memiliki ciri sebagai negara maritim
Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bebas aktif dalam pergaulan internasional termasuk dalam mengonseptualisasikan norma-norma dan aturan hukum internasional baru hanya untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia
Dalam implementasi politik luar negeri bebas aktif, Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat pernah turut serta dalam menginisiasi berdirinya GNB yang didirikan pada saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Kota Beogard, Yugoslavia, 1 September 1961. Apa maksud dari GNB atau gerkan non-Blok ....
Organisasi internasional yang diikuti oleh negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi pada kekuatan besar apa pun di dunia.
Sebuah gerakan yang di inisiasi oleh bang-bangsa di dunia yang memiliki keinginan untuk bergabung dalam blok barat-blok timur namun tidak disetujui
Sebuah organisasi internasional yang didirkan sebagai kekuatan internasional tandingan bagi blok barat-blok timur dan hadir sebagai kekuatan hegemonik ke-3 untuk menentang pertikaian Barat dan timur
Sebuah gerakan yang beranggotakan negara-negara bebas untuk membentuk suatu aliansi bersama dalam bidang pertahanan dan keamanan kolektif
Masa Demokrasi Terpimpin adalah periode yang dianggap penuh dengan penyimpangan kosntitusi dimana semua keputusan kenegaraan diserahkan secra penuh pada Kepala Negara. Masa ini berlangsung mulai dari 1959 sampai 1965. Ketika itu, presiden bisa rangkap jabatan misal sebagai pimpinan militer, politik luar negeri Indonesia selama Demokrasi Terpimpin ini mengarah pada kebijakan ...
kebijakan luar negeri dengan lebih condong memperkuat relasi politik dan memperbanyak kerjasama luar negeri dengan blok komunis atau blok timur.
Kebijakan luar negeri bebas aktif dan memiih untuk tetap netral
Kebijakan menentang hegemoni negara-negara besar yang melakukan ideological play di Indonesia
Kebijakan Poros Maritim Dunia
Adapun kebijakan politik luar negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin yang berlangsung sejak 1959 hingga 1966 cenderung bersifat revolusioner. Kebijakan tersebut berangkat dari konsep politik (a) yang digagas oleh Presiden Sukarno. Konsep tersebut kemudan diterapkan baik dalam urusan dalam negeri maupun dalam menjalin hubungan internasional yang dibuat dengan menggabungkan dan menyelaraskan kekuatan haluan beberapa ideologi besar yang berkembang di Indonesia.
Pada prakteknya, kebijakan politik luar negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke Blok Timur (komunis), baik secara domestik maupun internasional hal ini disebabkan karena ....
Indonesia kehilangan arah dan haluan politiknya akibat adanya perpecahan internal secara politik
Pengaruh dari tekanan dan desakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara di Wilayah Asia
Blok Barat memproyeksikan hegemonic power nya melalui cara-cara yang konfrontatif
Pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki pengaruh politik dan massa pendukung yang besar seiring diterapkannya NASAKOM dalam pemerintahan pada Masa Demokrasi Terpimpin.
kebijakan luar negeri era demokrasi terpimpin banyak sekali menghasilan kebijakan-kebijakan luar negeri yang dianggap konfrontatif tersebut yaitu ....
Pembebasan Irian Barat, kampanye Ganyang Malaysia, Pembentukan Poros Jakarta-Hanoi-Peking- Pyongyang-Moskow.
Kampanye militer melawan kekuatan komunisme internasional di Indonesia
Pembentukan suatu organisasi internasional regiona baru yang disebut ASEAN
Kampanye nasional dan intrnasional melawan pengaruh Tiongkok di Indonesia
Hal yang melatarbelakangi keluarnya Indonesia dari PBB adalah pertentangan Soekarno terhadap rencana dibentuknya Negara Federasi Malaysia. Soekarno menganggap pembentukan Negara Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris. Berbekal dari kekecewaan tersebut, Soekarno kemudian secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Upaya rekonsiliasi dan perbaikan hubungan diplomatik terus dilakukan. Pada masa pemerintahan siapakah upaya politik luar negeri rekonsiliatif ini dilaksanakan ...
Presiden Abdurrahmah Wahid
Presiden Megawati Soekarno Putri
Presiden Soeharto
Presiden B.J Habibi
Amerika serikat sebagai slah satu kekuatan besar dalam sistem hubungan internasional pernah menerapkan embargo kepada TNI dan pemerintah Indonesia karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pembantaian (a) di Timor-Timur (kini Republik Demokratik Timor Leste) pada 1991
Selama periode kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa telah membawa Indonesia ke posisi yang cukup terhormat di dunia internasional. Berbagai pencapaian, seperti pertumbuhan ekonomi yang dinilainya signifikan, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mengantisipasi dampak krisis ekonomi global. Dengan posisi Indonesia saat ini, SBY mengatakan, Indonesia sekarang bisa melakukan seluruh kebijakan luar negeri. salah satu kebijakan luar negeri terkenal yang dilakkan oleh Indonesia pada era ini dinamakan (a)
Pemerintahan presiden Joko Widodo berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia dilihat dari kekuatan nasional bangsa Indonesia sebagai negara maritim sebagai salah satu konsepsi wawasan nusantara yang kemudian di implementasikan melalui kebijakan (a) yang terdiri dari 7 pilar.
