wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kuis Siklus dan Struktur APBD Level 1

Total questions: 21

Worksheet time: 38mins

Name
Class
Date
1.

Pada tahap penyusunan rancangan APBD, Kepala Daerah menyusun rancangan ... dan rancangan

... berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

a)

DPA SKPD dan RKA SKPD

b)

KUA dan PPAS

c)

RKPD dan RPJMD

d)

LRA Semester 1 dan LKPD

2.

Pedoman penyusunan APBD yang menjadi acuan pada tahap penyusunan rancangan APBD, disusun oeh ...

a)

Kepala Daerah

b)

Sekretaris Daerah

c)

TAPD

d)

Menteri Dalam Negeri

3.

Berikut yang tidak termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran, adalah ...

a)

Kondisi Ekonomi Makro Daerah

b)

Skala Prioritas Pembangunan Daerah

c)

Asumsi penyusunan APBD

d)

Kebijakan Pembiayaan Daerah

4.

Berikut yang tidak termasuk dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), adalah ...

a)

Kondisi Ekonomi Makro Daerah

b)

Skala Prioritas Pembangunan Daerah

c)

Prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan

d)

capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon

anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan

5.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat pada ... untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

a)

minggu kedua

bulan Mei

b)

minggu kedua

bulan Juni

c)

minggu kedua

bulan Juli

d)

minggu kedua

bulan Agustus

6.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat pada ....

a)

minggu kedua

bulan Mei

b)

minggu kedua

bulan Juni

c)

minggu kedua

bulan Juli

d)

minggu kedua

bulan Agustus

7.

Berikut ini adalah pernyataan yang tepat jika Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, yaitu ...

a)

maksimal belanja tidak melebihi APBD tahun lalu

b)

Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kembali bersama dengan Raperda APBD

c)

Pemda mengalami Government Shutdown

d)

Rancangan KUA dan PPAS ditetapkan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD

8.

Berikut ini adalah pernyataan yang tepat untuk Kegiatan Tahun Jamak, yaitu ...

a)

kegiatan berupa pekerjaan konstruksi untuk menghasilkan 1 keluaran yang diselesaikan lebih dari 12 bulan

b)

pekerjaan yang sifatnya tetap berlangsung selama 12 bulan

c)

kegiatan yang didanai oleh pinjaman jangka panjang

d)

hanya dapat digunakan untuk selain belanja modal

9.

Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, langkah selanjutnya adalah ...

a)

Kepala Daerah menyusun Raperda APBD

b)

Kepala PPKD menyusun Raperkada Penjabaran APBD

c)

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD

d)

TAPD mengevaluasi RKA SKPD

10.

Berikut ini bukan merupakan pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD, yaitu ...

a)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

b)

Penganggaran Terpadu

c)

Penganggaran berdasarkan Kinerja

d)

Penganggaran berbasis akrual

11.

Setelah RKA SKPD disusun oleh Kepala SKPD, langkah selanjutnya adalah ...

a)

Verifikasi RKA SKPD oleh TAPD

b)

Koordinasi penyusunan Raperda APBD oleh Sekretaris Daerah

c)

Evaluasi RKA SKPD oleh Gubernur atau Mendagri

d)

Pemeriksaan oleh BPK

12.

Setelah RKA SKPD diverifikasi oleh TAPD, langkah selanjutnya adalah ...

a)

Penetapan RKA SKPD oleh Kepala Daerah

b)

Koordinasi penyusunan Raperda APBD oleh Sekretaris Daerah

c)

Evaluasi RKA SKPD oleh Gubernur atau Mendagri

d)

PPKD menyusun Raperda APBD

13.

Dokumen pendukung Raperda APBD adalah ...

a)

RPA SKPD dan DPA SKPD

b)

Nota Keuangan dan Raperkada Penjabaran APBD

c)

RKPD dan RPJMD

d)

CALK dan Daftar Aset

14.

Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD diajukan ... (1) kepada ... (2) untuk dilakukan ... (3)

a)
  1. 1. PPKD

  2. 2. Kepala Daerah

  3. 3. Persetujuan

b)
  1. 1. Sekda

  2. 2. Kepala Daerah

    1. 3. Penetapan

c)
  1. 1. Kepala Daerah

  2. 2. DPRD

    1. 3. Persetujuan

d)

1. Kepala Daerah

  1. 2. Mendagri

  2. 3. Penetapan

15.

Jika Kepala Daerah dan DPRD tidak dapat menyepakati Raperda APBD, maka ...

a)
  1. Kepala Daerah menyusun Raperda APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun sebelumnya

b)
  1. Kepala Daerah menyusun Raperkada APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun sebelumnya

c)
  1. Kepala Daerah menyusun Raperda APBD sesuai KUA dan PPAS

d)

Kepala Daerah menyusun Raperkada APBD paling tinggi sebesar angka KUA dan PPAS

16.

Raperda APBD hasil kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD dapat ditetapkan menjadi Perda APBD, setelah ...

a)
  1. evaluasi dan pengesahan oleh Gubernur untuk APBD Kab/Kota

b)
  1. evaluasi dan pengesahan oleh Menteri Keuangan

c)
  1. evaluasi dan pengesahan oleh Presiden

d)

evaluasi dan pengesahan oleh Mendagri untuk APBD Kab/Kota

17.

Dokumen yang tidak menjadi dasar dalam Evaluasi Raperda APBD adalah ...

a)
  1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

b)
  1. RKPD, KUA, dan PPAS

c)
  1. RPJM dan RPJP

d)

RPJMD

18.

Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi menjadi Perda dan Perkada dilakukan oleh ...

a)
  1. Kepala Daerah

b)
  1. DPRD

c)
  1. PPKD

d)

Sekda

19.

Setelah penetapan Perda APBD, dokumen yang perlu disiapkan selanjutnya adalah ...

a)
  1. RKA SKPD dan DPA SKPD

b)
  1. DPA SKPD dan Anggaran Kas

c)
  1. LRA dan LKPD

d)

SPP, SPM dan SP2D

20.

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat melakukan hal berikut sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan

publik, yaitu

a)
  1. mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka

    pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum

    digunakan

b)
  1. mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka

    pendek atas uang milik BUMD yang sementara belum

    digunakan

c)
  1. mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka

    panjang atas uang milik Daerah yang sementara belum

    digunakan

d)
  1. mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka

    panjang atas uang milik BUMD yang sementara belum

    digunakan

21.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

21.

Menurut Anda, hal apa yang terpenting dalam siklus APBD? Jelaskan!

4 lines