Worksheetscb kel 5
Total questions: 15
Worksheet time: 10mins
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebut...
Otonomi Pusat
Otonomi Daerah
Otonomi Sentral
Otonomi Kota
Pemusatan merupakan...
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas pembangtuan
Asas Otonomi Daerah terdiri atas...
asas Desentralisasi, asas dekonstruksi, dan asas tugas pembantuan
asas Komunikasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan
asas Desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pemerintahan
asas Desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan
Berdasar pada (Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No, 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) Pelaksanaaan Otonomi Daerah harus didasarkan pada salah satunya prinsip yaitu akuntabilitas, Apa itu?..
penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, m
penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
3. Mengupayakan terlaksananya kewajiban – kewajiban daerah
4. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kepemimpinan yang adil, tegas dan berwibawa.
Kepala daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya mempunyai tugas dan wewenang yang ditunjukkan pada nomor .
1, 2, 3
1 dan 3
1 dan 4
2 dan 4
3 dan 4
isilah titik-titik berikut, UU No 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Otonomi daerah direvisi menjadi UU No. (a) Tahun 2004
Merupakan transfer kewenangan mengenai tanggung jawab di bidang finansial dan pembuatan keputusan dalam segala hal yang terkait dengan keuangan pemerintah.
kalimat diatas menjelaskan kategori desentralisasi.....
Ekonomi
Fiskal
Administratif
Politik
lembaga legislatif di daerah provinsi
DPRD
DPR
Gubernur
Pengadilan negeri
Sebutan lain daerah-daerah kecil des, kecuali ....
Nagari
Dusun
Gampong
Kecamatan
Salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah daerah adalah...
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Kesejahteraan masyarakat
Puskesmas
Menjaga ketertiban umum
Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah...
Pasal 18, 18A, 18B UUD NRI Tahun 1945
Pasal 29, 30, 31 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 35, 36, 3A UUD NRI Tahun 1945
Pasal 1 Ayat (1) - (3) UUD NRI Tahun 1945
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yg anggota-anggotanya dipilih melalui...
Pemilu
Pemira
Pemirsa
Repelita
Daerah Kabupaten dipimpin oleh...
Gubernur
Bupati
Walikota
Presiden
Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur dalam undang-undang merupakan bunyi Pasal UUD NRI Tahun 1945, yakni...
18B Ayat (1)
18B Ayat (2)
18A Ayat (1)
18A Ayat (2)
