wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

(UAS) PKN KLS X SMK KOPTI MALINGPING

Total questions: 50

Worksheet time: 1hrs 20mins

Name
Class
Date
1.

Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai praksis Pancasila dalam kehidupan keluarga adalah ...

a)

Menghormati orang yang lebih tua

b)

Menentang pendapat orang tua

c)

Peduli terhadap kepentingan orang lain

d)

Peduli terhadap kesusahan orang lain

2.

Batas maksimal dapat menentukan anak seorang kewarganegaraannya akibat perkawinan campuran adalah

a)

15 Tahun

b)

16 Tahun

c)

17 Tahun

d)

18 Tahun

3.

Menurut UUD 1945 pasal 30 ayat 2 menyatakan "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui".

a)

Sistem pertahanan dan keamanan yang menyeluruh

b)

Sistem keutuhan wilayah semesta

c)

Sistem pertahanan wilayah antar pulau

d)

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

4.

Lembaga negara sebelum amandemen UUD Tahun 1945 yang tidak terdapat dalam struktur ketatanegaraan RI sesudah amandemen UUD Tahun 1945 adalah ...

a)

Badan Pemeriksa Keuangan

b)

Dewan pertimbangan Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Komisi Pemberantasan Korupsi

5.

Di bawah ini contoh sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan ...

a)

Seluruh warga saling menghormati pelaksanaan ibadah, baik agamanya maupun agama lain.

b)

Seluruh warga dapat mencampur adukkan ajaran agama.

c)

Semua warga acuh tak acuh terhadap agamanya maupun agama orang lain.

d)

Seluruh warga memilih sikap memaksakan agama kepada orang lain.

6.

Hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif disebut …

a)

A. hukum agama 

b)

B. hukum tidak tertulis

c)

C. hukum adat

d)

D Hukum tertulis

7.

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah ….

a)

A. Peraturan Daerah

b)

B. Peraturan Pemerintah 

c)

 

C. Undang-Undang

d)

D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

8.

Hukum yang bersumber dari ajaran agama disebut ….

a)

A. hukum adat 

b)

 

B. hukum agama

c)

C. hukum tertulis

d)

D. hukum tidak tertulis

9.

Pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dan keadilan disebut pemerintahan

a)

A.Demokrasi

b)

B. Komunis

c)

C. Monarki Absolut

d)

D. Sosial komunis

10.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki fungsi sebagai ….

a)

A.Idiologi Negara

b)

B. Pedoman Bangsa

c)

C. Sumber Hukum

d)

D. Semua benar

11.

Organisasai Kemahasiswaan yang termasuk kedalam wujud usaha pembelaan negara karena termasul pelatihan milter dasar adalah...

a)
b)
12.

Berdasarkan UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 2, Bentuk usaha pembelaan negara adalah dengan mewajibkan mata pelajaran .... dalam kurikulum nasional.

a)

Pendidikan Geografi

b)

Pendidikan Kewarganegaraan

13.

Hal atau usaha yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi adalah....

a)

Hambatan

b)

Gangguan

14.

Agresi, Pelanggaran wilayah oleh negara lain, Spionase/memata-matai, Sabotase, Aksi teroris dari jaringan internasional termsuk contoh ancaman....

a)

Militer

b)

Nonmiliter

15.

Definisi bela negara tertuang dalam undang-undang....

a)

UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1

b)

UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 2

16.

Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungai hidup bangsa dan negara.


Adalah definisi dari...

a)

bela negara

b)

cinta tanah air

17.

Menteri pertahanan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju adalah....

a)
b)
18.

Dasar hukum tentang hak dan kewajiban bela negara adalah....

a)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat 3

b)

UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1

19.

Pengawalan TNI menjelang pesta demokrasi Indonesia Bulan April mendatang adalah bentuk pertahanan negara strata....

a)

Mutlak

b)

Penting

20.

Keikutsertaan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, termasuk strata pertahanan negara....

a)

Penting

b)

Pendukung

21.

Tujuan pertahanan negara ditempuh dengan .... pendekatan

a)

Empat

b)

Tiga

22.

Sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik dan buru, benar dan salah, layak atau tidak, baik dalam berkata atau berperilaku, merupakan definisi dari....

a)

kebijaksanaan

b)

kesadaran

23.

Penjagaan kedaulatan NKRI termasuk melindungi pulau-pulau kecil di perbatasan terluar Indonesia dengan negara tetangga merupakan contoh dari....

a)

hambatan

b)

tantangan

24.

Isu global warming yang berdampak pada perubahan iklim yang menimbulkan gagal panen dan memicu timbulnya wabah penyakit dan bencana alam merupakan tantangan yang bersifat....

a)

global

b)

nasional

25.

Hari bela negara diperingati setiap tanggal....

a)

19 Desember

b)

22 Desember

26.

Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ….

a)

Disiplin masyarakat rendah

b)

Kurang tegasnya penegak hukum

c)

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

d)

Banyak liputan media masa tentang kejahatan

e)

Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin

27.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Pertimbangan Agung

e)

Badan Pengawas Keuangan

28.

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Dewan Perwakilan Daerah

e)

Badan Pengawas Keuangan

29.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 ….

a)

Pasal 1 ayat 6

b)

Pasal 2 ayat 6

c)

Pasal 5 ayat 1

d)

Pasal 6 ayat 1

e)

Pasal 6 ayat 2

30.

Perhatikan data di bawah ini!

(1). Lembaga Swadaya Masyarakat

(2). Dewan Perwakilan Rakyat

(3). Dewan Perwakilan Daerah

(4). Komisi Pemberantasan Korupsi

(5). Presiden dan Wakil Presiden

(6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ….

a)

1, 2, 3 dan 4

b)

1, 3, 4 dan 5

c)

1, 3, 5 dan 6

d)

2, 3, 5 dan 6

e)

3, 4, 5 dan 6

31.

Perhatikan data berikut !

(1). Menetapkan Undang-Undang dan mengubah Undang-Undang,

(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4). Menetapkan dan mengubah UUD,

(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD,

Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….

a)

Nomor 1, 2, dan 3

b)

Nomor 3, 4, dan 5

c)

Nomor 2, 4, dan 6

d)

Nomor 3, 4, dan 6

e)

Nomor 4, 5, dan 6

32.

Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terdapat pula lembaga negara independen. Salah satu lembaga negara independen adalah Komisi Nasional HAM. Dasar hukum lembaga tersebut adalah ….

a)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

b)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

c)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

d)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

e)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

33.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diserahkan kepada ….

a)

DPR, DPD, dan DPRD

b)

MPR, DPR, dan DPD

c)

DPR, MA, dan Presiden

d)

DPD, MK, dan Presiden

e)

MPR, DPR, dan Presiden

34.

Setiap partai politik memiliki visi dan misi. Partai A merupakan partai baru. Sebagai partai politik, partai A memiliki visi dan misi. Akan tetapi, salah satu misi partai A tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia. Akhirnya, salah satu lembaga negara memutuskan membubarkan partai A. Lembaga yang berwenang menindaklanjuti partai A, yaitu ….

a)

MPR

b)

DPR

c)

MA

d)

MK

e)

KY

35.

Pada 27 Juni 2018 Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Akan tetapi, di provinsi X masih kekurangan logistic pilkada, yaitu beberapa formulir C6. Persentase kekurangan logistik C6 sekita 5%. Peristiwa seperti ini menjadi tanggung jawab lembaga ….

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Komisi Pemilihan Umum

c)

Dewan Perwakilan Daerah

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

36.

Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga yang bertugas dalam gedung di atas berkedudukan sebagai lembaga ….

a)

Federatif

b)

Legislatif

c)

Eksekutif

d)

Yudikatif

e)

Eksaminatif

37.

Pasangan yang tepat antara lembaga negara dengan kewenangannya ditunjukkan oleh pilihan ….

a)

MPR : membentuk undang-undang

b)

MK : membahas RUU bersama Presiden

c)

DPR : mengubah dan menetapkan undang-undang dasar

d)

MA : memberi pertimbangan kepada presiden terkait grasi dan rehabilitasi

e)

KY : menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang

38.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi ….

a)

Legislasi, anggaran, dan pengawasan

b)

Legislasi, anggaran, dan pelaksanaan

c)

Legislasi, pelaksanaan, dan pengawasan

d)

Anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

e)

Pelaksanaan, pengawasan, dan pengujian

39.

DPR, Presiden, dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan ….

a)

DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN

b)

DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan pertimbangan Presiden

c)

DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan pertimbangan DPD

d)

Presiden bersama DPD memberi pertimbangan kepada DPR terkait RAPBN

e)

DPR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN

40.

Anggota MPR memiliki hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Hak ini disebut dengan hak ….

a)

Angket

b)

Imunitas

c)

Protokoler

d)

Interpelasi

e)

Menyampaikan pendapat

41.

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang bertugas dalam gedung pada gambar di atas adalah ….

a)

Mengadili pada tingkat kasasi

b)

Memutus pembubaran partai politik

c)

Mengusulkan pengangkatan hakim agung

d)

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

e)

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim

42.

Media komunikasi sebagai lembaga infrastruktur politik memegang peranan penting dalam proses politik, salah satunya menyampaikan informasi melalui dunia pendidikan. Upaya ini merupakan perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi media komunikasi, yaitu ….

a)

Fungsi edukasi

b)

Fungsi korelasi

c)

Fungsi informasi

d)

Fungsi komunikasi

e)

Fungsi kontrol sosial

43.

Infrastruktur politik merupakan lembaga negara yang dapat memengaruhi suprastruktur politik dalam membuat kebijakan. Salah satu fungsi infrastruktur politik yaitu melakukan ….

a)

Pembuatan peraturan perundang-undangan

b)

Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

c)

Sinkronisasi kepentingan masyarakat dengan kepentingan pribadi

d)

Penampungan aspirasi masyarakat yang menguntungkan

e)

Penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemegang kekuasaan

44.

Perhatikan lembaga negara berikut !

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

2) Presiden

3) Mahkamah konstitusi

4) Dewan Perwakilan Daerah

5) Komisi Yudisial

6) Mahkamah Agung

Lembaga negara yang termasuk dalam fungsi suprastruktur politik, terutama rule making ditunjukkan oleh angka ….

a)

1 dan 4

b)

2 dan 5

c)

4 dan 6

d)

3 dan 5

e)

5 dan 6

45.

Kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah dibedakan menjadi empat jenis, salah satunya adalah interest group nonasosiasi. Kelompok kepentingan jenis tersebut terdapat pada pernyataan ….

a)

Pak sandi sebagai salah satu dokter muda memperjuangkan haknya mendapat ijazah profesi dokter.

b)

Guru honorer melakukan kegiatan long march demi mendapatkan kenaikan gaji yang telah dijanjikan.

c)

Sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor rektorat terkait kenaikan uang kuliah.

d)

Bu Siwi dan teman-teman alumni SMA Cempaka melakukan pertemuan rutin demi menjaga silahturahmi antaranggota.

e)

Rita sebagai siswa baru sangat berani menyampaikan aspirasi ketidaksetujuannya di depan anggota OSIS terkaitrencana outbond.

46.

Partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun ini berlomba-lomba menyampaikan visi dan misi yang diusung. Partai politik berusaha menarik simpati masyarakat agar memberikan hak suaranya saat pemilihan umum mendatang. Upaya yang dilakukan partai politik ini membuktikan bahwa partai politik telah melakukan fungsinya, yaitu ….

a)

Kontrol politik

b)

Komunikasi politik

c)

Sosialisasi politik

d)

Rekrutmen politik

e)

Partisipasi politik

47.

Aktivitas pada gambar merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh ….

a)

Partai politik

b)

Tokoh politik

c)

Kelompok penekan

d)

Kelompok kepentingan

e)

Media komunikasi politik

48.

Suprastruktur politik dan infrastruktur politik merupakan komponen politik yang keberadaannya diibaratkan dua sisi mata uang logam, artinya ….

a)

Saling melengkapi

b)

Memiliki kesamaan

c)

Memiliki perbedaan

d)

Saling berhubungan

e)

Tidak dapat dipisahkan

49.

Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru maupun lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada pilihan ….

a)

MA, MK, dan KY

b)

MK, KY, dan DPD

c)

DPA, MA, dan KY

d)

MPR, MA, dan KY

e)

MPR, DPR, dan DPD

50.

Simaklah bacaan berikut !

Partai A dan partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir penghitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan penghitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam penghitungan.


Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut, yaitu ….

a)

Presiden

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Majelis Permusyawaratan Rakyat