NEW
Font size
Worksheets(UAS) PKN KLS X SMK KOPTI MALINGPING
Total questions: 50
Worksheet time: 1hrs 20mins
Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai praksis Pancasila dalam kehidupan keluarga adalah ...
Menghormati orang yang lebih tua
Menentang pendapat orang tua
Peduli terhadap kepentingan orang lain
Peduli terhadap kesusahan orang lain
Batas maksimal dapat menentukan anak seorang kewarganegaraannya akibat perkawinan campuran adalah
15 Tahun
16 Tahun
17 Tahun
18 Tahun
Menurut UUD 1945 pasal 30 ayat 2 menyatakan "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui".
Sistem pertahanan dan keamanan yang menyeluruh
Sistem keutuhan wilayah semesta
Sistem pertahanan wilayah antar pulau
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Lembaga negara sebelum amandemen UUD Tahun 1945 yang tidak terdapat dalam struktur ketatanegaraan RI sesudah amandemen UUD Tahun 1945 adalah ...
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan pertimbangan Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Di bawah ini contoh sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan ...
Seluruh warga saling menghormati pelaksanaan ibadah, baik agamanya maupun agama lain.
Seluruh warga dapat mencampur adukkan ajaran agama.
Semua warga acuh tak acuh terhadap agamanya maupun agama orang lain.
Seluruh warga memilih sikap memaksakan agama kepada orang lain.
Hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif disebut …
A. hukum agama
B. hukum tidak tertulis
C. hukum adat
D Hukum tertulis
Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah ….
A. Peraturan Daerah
B. Peraturan Pemerintah
C. Undang-Undang
D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hukum yang bersumber dari ajaran agama disebut ….
A. hukum adat
B. hukum agama
C. hukum tertulis
D. hukum tidak tertulis
Pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dan keadilan disebut pemerintahan
A.Demokrasi
B. Komunis
C. Monarki Absolut
D. Sosial komunis
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki fungsi sebagai ….
A.Idiologi Negara
B. Pedoman Bangsa
C. Sumber Hukum
D. Semua benar
Organisasai Kemahasiswaan yang termasuk kedalam wujud usaha pembelaan negara karena termasul pelatihan milter dasar adalah...
Berdasarkan UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 2, Bentuk usaha pembelaan negara adalah dengan mewajibkan mata pelajaran .... dalam kurikulum nasional.
Pendidikan Geografi
Pendidikan Kewarganegaraan
Hal atau usaha yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi adalah....
Hambatan
Gangguan
Agresi, Pelanggaran wilayah oleh negara lain, Spionase/memata-matai, Sabotase, Aksi teroris dari jaringan internasional termsuk contoh ancaman....
Militer
Nonmiliter
Definisi bela negara tertuang dalam undang-undang....
UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1
UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 2
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungai hidup bangsa dan negara.
Adalah definisi dari...
bela negara
cinta tanah air
Menteri pertahanan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju adalah....
Dasar hukum tentang hak dan kewajiban bela negara adalah....
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat 3
UU RI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1
Pengawalan TNI menjelang pesta demokrasi Indonesia Bulan April mendatang adalah bentuk pertahanan negara strata....
Mutlak
Penting
Keikutsertaan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, termasuk strata pertahanan negara....
Penting
Pendukung
Tujuan pertahanan negara ditempuh dengan .... pendekatan
Empat
Tiga
Sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik dan buru, benar dan salah, layak atau tidak, baik dalam berkata atau berperilaku, merupakan definisi dari....
kebijaksanaan
kesadaran
Penjagaan kedaulatan NKRI termasuk melindungi pulau-pulau kecil di perbatasan terluar Indonesia dengan negara tetangga merupakan contoh dari....
hambatan
tantangan
Isu global warming yang berdampak pada perubahan iklim yang menimbulkan gagal panen dan memicu timbulnya wabah penyakit dan bencana alam merupakan tantangan yang bersifat....
global
nasional
Hari bela negara diperingati setiap tanggal....
19 Desember
22 Desember
Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ….
Disiplin masyarakat rendah
Kurang tegasnya penegak hukum
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Banyak liputan media masa tentang kejahatan
Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Badan Pengawas Keuangan
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 ….
Pasal 1 ayat 6
Pasal 2 ayat 6
Pasal 5 ayat 1
Pasal 6 ayat 1
Pasal 6 ayat 2
Perhatikan data di bawah ini!
(1). Lembaga Swadaya Masyarakat
(2). Dewan Perwakilan Rakyat
(3). Dewan Perwakilan Daerah
(4). Komisi Pemberantasan Korupsi
(5). Presiden dan Wakil Presiden
(6). Mahkamah Konstitusi
Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ….
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5 dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5 dan 6
Perhatikan data berikut !
(1). Menetapkan Undang-Undang dan mengubah Undang-Undang,
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
(4). Menetapkan dan mengubah UUD,
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
(6). Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD,
Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….
Nomor 1, 2, dan 3
Nomor 3, 4, dan 5
Nomor 2, 4, dan 6
Nomor 3, 4, dan 6
Nomor 4, 5, dan 6
Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terdapat pula lembaga negara independen. Salah satu lembaga negara independen adalah Komisi Nasional HAM. Dasar hukum lembaga tersebut adalah ….
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diserahkan kepada ….
DPR, DPD, dan DPRD
MPR, DPR, dan DPD
DPR, MA, dan Presiden
DPD, MK, dan Presiden
MPR, DPR, dan Presiden
Setiap partai politik memiliki visi dan misi. Partai A merupakan partai baru. Sebagai partai politik, partai A memiliki visi dan misi. Akan tetapi, salah satu misi partai A tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia. Akhirnya, salah satu lembaga negara memutuskan membubarkan partai A. Lembaga yang berwenang menindaklanjuti partai A, yaitu ….
MPR
DPR
MA
MK
KY
Pada 27 Juni 2018 Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Akan tetapi, di provinsi X masih kekurangan logistic pilkada, yaitu beberapa formulir C6. Persentase kekurangan logistik C6 sekita 5%. Peristiwa seperti ini menjadi tanggung jawab lembaga ….
Mahkamah Konstitusi
Komisi Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga yang bertugas dalam gedung di atas berkedudukan sebagai lembaga ….
Federatif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Pasangan yang tepat antara lembaga negara dengan kewenangannya ditunjukkan oleh pilihan ….
MPR : membentuk undang-undang
MK : membahas RUU bersama Presiden
DPR : mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
MA : memberi pertimbangan kepada presiden terkait grasi dan rehabilitasi
KY : menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi ….
Legislasi, anggaran, dan pengawasan
Legislasi, anggaran, dan pelaksanaan
Legislasi, pelaksanaan, dan pengawasan
Anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
Pelaksanaan, pengawasan, dan pengujian
DPR, Presiden, dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan ….
DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN
DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan pertimbangan Presiden
DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan pertimbangan DPD
Presiden bersama DPD memberi pertimbangan kepada DPR terkait RAPBN
DPR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN
Anggota MPR memiliki hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Hak ini disebut dengan hak ….
Angket
Imunitas
Protokoler
Interpelasi
Menyampaikan pendapat
Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang bertugas dalam gedung pada gambar di atas adalah ….
Mengadili pada tingkat kasasi
Memutus pembubaran partai politik
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim
Media komunikasi sebagai lembaga infrastruktur politik memegang peranan penting dalam proses politik, salah satunya menyampaikan informasi melalui dunia pendidikan. Upaya ini merupakan perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi media komunikasi, yaitu ….
Fungsi edukasi
Fungsi korelasi
Fungsi informasi
Fungsi komunikasi
Fungsi kontrol sosial
Infrastruktur politik merupakan lembaga negara yang dapat memengaruhi suprastruktur politik dalam membuat kebijakan. Salah satu fungsi infrastruktur politik yaitu melakukan ….
Pembuatan peraturan perundang-undangan
Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Sinkronisasi kepentingan masyarakat dengan kepentingan pribadi
Penampungan aspirasi masyarakat yang menguntungkan
Penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemegang kekuasaan
Perhatikan lembaga negara berikut !
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
2) Presiden
3) Mahkamah konstitusi
4) Dewan Perwakilan Daerah
5) Komisi Yudisial
6) Mahkamah Agung
Lembaga negara yang termasuk dalam fungsi suprastruktur politik, terutama rule making ditunjukkan oleh angka ….
1 dan 4
2 dan 5
4 dan 6
3 dan 5
5 dan 6
Kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah dibedakan menjadi empat jenis, salah satunya adalah interest group nonasosiasi. Kelompok kepentingan jenis tersebut terdapat pada pernyataan ….
Pak sandi sebagai salah satu dokter muda memperjuangkan haknya mendapat ijazah profesi dokter.
Guru honorer melakukan kegiatan long march demi mendapatkan kenaikan gaji yang telah dijanjikan.
Sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor rektorat terkait kenaikan uang kuliah.
Bu Siwi dan teman-teman alumni SMA Cempaka melakukan pertemuan rutin demi menjaga silahturahmi antaranggota.
Rita sebagai siswa baru sangat berani menyampaikan aspirasi ketidaksetujuannya di depan anggota OSIS terkaitrencana outbond.
Partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun ini berlomba-lomba menyampaikan visi dan misi yang diusung. Partai politik berusaha menarik simpati masyarakat agar memberikan hak suaranya saat pemilihan umum mendatang. Upaya yang dilakukan partai politik ini membuktikan bahwa partai politik telah melakukan fungsinya, yaitu ….
Kontrol politik
Komunikasi politik
Sosialisasi politik
Rekrutmen politik
Partisipasi politik
Aktivitas pada gambar merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh ….
Partai politik
Tokoh politik
Kelompok penekan
Kelompok kepentingan
Media komunikasi politik
Suprastruktur politik dan infrastruktur politik merupakan komponen politik yang keberadaannya diibaratkan dua sisi mata uang logam, artinya ….
Saling melengkapi
Memiliki kesamaan
Memiliki perbedaan
Saling berhubungan
Tidak dapat dipisahkan
Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru maupun lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada pilihan ….
MA, MK, dan KY
MK, KY, dan DPD
DPA, MA, dan KY
MPR, MA, dan KY
MPR, DPR, dan DPD
Simaklah bacaan berikut !
Partai A dan partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir penghitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan penghitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam penghitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut, yaitu ….
Presiden
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
