WorksheetsLATIHAN 2024 PART 2
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah
BAWASLU
BAWASLU PROV
BAWASLU KAB/KOTA
DKPP
Mahkamah Konstitusi
Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah :
Akurasi data penduduk
Pelibatan RT
Akurasi data pemilih
Pelibatan RW
Pelibatan tokoh masyarakat
Lembaga yang berwenang memutuskan dugaan tindak pidana pemilihan adalah ...
Pengadilan negeri
Pengadilan tinggi TUN
Sentra Gakkumdu
Mahkah agung
Bawaslu
Keberatan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui :
Mahkamah Konstitusi
DKPP
DPR
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Umum
Tujuan pembentukan sentra penegakkan hukum terpadu adalah:
Mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terhadap dugaan tindak pidana pemilu/pemilihan
Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu/pemilihan
Melakukan kajian terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilu/pemilihan
Menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu/pemilihan
Memutuskan dugaan tindak pidana pemilu/pemilihan
Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan :
Memasang tanda gambar ditempat yang terlarang
Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
Melakukan kampanye pada waktu yang salah
Berkampanye dengan melanggar lalu lintas
Mengubah hasil penghitungan suara
Penghitungan suara ulang dapat dilakukan jika terjadi peristiwa sebagai berikut :
Penghitungan suara tidak dihadiri saksi
Ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan keabsahan surat suara
Penghitungan suara tidak dihadiri PPL
Karena ada protes dalam penghitungan suara
B dan C benar
Salah satu peran strategis pengawas pemilu adalah :
Sebagai pengawal demokrasi dan memastikan pemilu berjalan sesuai aturan yang ada
Mampu mencari pelanggaran yang dilakukan oleh KPU
Memastikan KPU tidak melakukan tindak pidana korupsi
Memastikan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu
Membantu KPU dalam memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam DPT
Siapakah yang hadir dalam rapat PPS, PPK, dan saksi?
Ketua PPK dan saksi yang hadir
Seluruh anggota PPK dan saksi yang hadir
Keseluruhan saksi yang hadir
Seluruh anggota PPS, PPK serta saksi yang hadir
1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI
2. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan ijin
cuti kampanye
3. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah
untuk kegiatan kampanye
4. Keterlibatan tokoh Masyarakat dan ketua organisasi sosial
Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah :
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 4
1 dan 3
2 dan 4
Yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan :
Pelanggaran terhadap aturan pemilihan yang bukan merupakan tindak pidana pemilihan
Pelanggaran terhadap sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan
Pelanggaran terhadap tata cara pemilihan
Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan
Pelanggaran terhadap tata usaha negara bidang pemilihan
Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :
Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan keterlibatan umum
Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan dijalan raya
Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah
Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye
Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak selalu terkait langsung dengan tahapan adalah
Netralitas ASN, TNI Polri
Pengawasan penyusunan daftar pemilih
Penentuan Dapil
Penetapan Bakal calon
Kampanye
Apabila terdapat pelaksanaan kampanye yang dengan sengaja menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, maka Tindakan pelaksanaan kampanye tersebut dapat digolongkan sebagai :
Tindak pidana pemilu
Perselisihan hasil pemilu
Pelanggaran administarsi pemilu
Pelanggaran kode etik dan asas pemilu
Perselisihan tata cara pelaksanaan pemilu
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu LN menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal-hal berikut, kecuali :
Nama dan Alamat pelapor
Pihak terlapor
Waktu dan tempat kejadian perkara
Uraian kejadian
Saksi-saksi kunci
Pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika :
Mengumpulkan masa dalan mempengaruhi pemilih
Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih
Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih
Menyampaikan visi misi secara sembunyi-sembunyi
Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu
Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan kampanye ditingkat Kabupaten Kota terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh ... sehingga terjadi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administartif yang mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu :
Anggota KPU Kabupaten Kota
Sekretaris dan pegawai secretariat KPU Kabupaten Kota
Pelaksanaan dan petugas kampanye
Peserta kampanye
Semua jawaban benar
Berapa jumlah surat suara disetiap TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota?
Sejumlah daftar pemilih tetap
Sejumlah daftar pemilih disetiap RT RW
Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya
Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan
Beberapa saat setelah pemungutan suara Pemilukada terungkap bahwa tim kampanye pasangan calon menerima sejumlah dana yang tidak dicatat dalam laporan dana kampanye dan jumlahnya melampaui batas sumbangan minimal yang harus dicatatkan.
Mengapa hal itu tidak dapat diproses sebagai tindak pidana Pemilukada :
Karena kurangnya pengawasan terhadap dana kampanye
Kurangnya koordinasi antara KPU dan polisi
Karena adanya rekening dana kampanye tidak resmi
Karena adanya ketentuan mengenai batas waktu pelaporan pelanggaran Pemilukada
Karena kurangnya penegak hukum
Apa yang perlu dilakukan dalam menindaklanjuti laporan mengenai ijazah palsu pada Pemilukada?
Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon
Menghilangkan syarat minimal pendidikan
Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan
Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat
Berita Acara (BA) dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh :
Seluruh anggota PPK, Panwascam serta saksi yang hadir
Seluruh anggota PPS, PPK serta saksi yang hadir
Ketua PPK, Ketua Panwascam serta saksi yang hadir
Seluruh anggota PPK dan saksi yang hadir
Keseluruhan saksi yang hadir
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut, kecuali :
Bawaslu
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kejaksaan Tinggi
KPU
Pada pelaksanaan pemilihan bupati kabupaten seribu, panwas menerima laporan dari pemilih yang melaporkan anggota KPU kab seribu karena tidak mendaftarkan anggota keluarganya yang sedang rawat di RS jiwa dalam daftar pemilih. Rekomendasi yang tepat untuk terhadap laporan ini adalah :
Tindak pidana pemilihan karena anggota KPU Kab telah menghilangkan hak pilih seseorang
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan karena anggota KPU kab tidak menjalankan tugas secara professional dan tidak berdasarkan hukum
Tindakan KPU kab tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena yang bersangkutan sedang terganggu jiwa/ingatannya
Pelanggaran administrasi karena anggota KPU kab tidak mendaftar pemilih dengan baik
Sengketa tata usaha negara pemilihan karena KPU kab menetapkan nama-nama yang masuk dalam daftar pemilih
Apa saja yang termuat dalam surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota?
Nomor urut
Foto dan nama
Foto dan nomor urut
Nama, foto dan nomor urut
Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu, kecuali?
Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya
Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil
