WorksheetsAmandemen UUD 1945
Total questions: 70
Worksheet time: 53mins
Apa yang dimaksud dengan amandemen UUD 1945?
Penggantian seluruh UUD 1945 dengan konstitusi baru.
Proses perubahan atau penambahan terhadap UUD 1945 yang sudah ada.
Penilaian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945.
Pemilihan umum untuk Presiden dan DPR.
Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan amandemen UUD 1945 di Indonesia?
Presiden
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
MA (Mahkamah Agung)
Apa tujuan utama dari amandemen UUD 1945 di Indonesia?
Meningkatkan kewenangan Presiden
Meningkatkan kewenangan DPR
meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, serta mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia
Meningkatkan otonomi daerah
Berapa jumlah amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan hingga tahun 2022
3
4
5
6
UUD 1945 pertama kali diamandemen pada tahun berapa?
1945
1959
1999
2004
Amandemen UUD 1945 tahun 1999 mengenai apa?
Pembentukan MPR
Masa Jabatan Presiden Dibatasi
Menjadi Maksimal Dua Kali
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat
Kedudukan TNI (Tentara Nasional Indonesia)
Amandemen ke empat UUD 1945 tahun 2002 mengenai apa?
Pemilu Langsung Presiden
Anggaran Pendidikan
Paling Sedikit 20%.
Kedudukan MPR
Pemilu Langsung Anggota DPR, DPRD dan DPD
Amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000 mengenai apa?
Pemilihan Presiden
Kedudukan Mahkamah Konstitusi
Pemerintahan Daerah
Warga Memilih Langsung
Wakilnya di DPR/DPRD
Pada tahun 2021 telah dilakukan amandemen yang ketiga, apa isi amandemen tersebut
Warga Memilih Langsung
Presiden & Wakil Presiden
Masa Jabatan Presiden Dibatasi
Menjadi Maksimal Dua Kali
Warga Memilih Langsung
Wakilnya di DPR/DPRD
Anggaran Pendidikan
Paling Sedikit 20%.
Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengadakan referendum terkait amandemen UUD
Presiden
MPR
DPR
Rakyat Indonesia
Amandemen (Perubahan) UUD NRI Tahun 1945 tahap pertama dilaksanakan pada tahun....
1999
2000
2001
2002
Wewenang untuk menetapkan dan mengubah terhadap UUD NRI Tahun 1945 dipegang oleh MPR seperti yang termuat pada ....
Pasal 3 ayat (1)
Pasal 4 ayat (1)
Pasal 5 ayat (1)
Pasal 7 ayat (1)
Sebelum di amandemen, Batang Tubuh UUD 1945, terdiri atas ....
4 bab, 37 pasal, 16 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
16 bab, 4 pasal, 37 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
37 bab, 16 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat auran tambahan
16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
Salah satu alasan dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada ....
DPR
MPR
Presiden
DPD
Sistematika UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen terdiri atas ....
Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan
Pembukaan dan pasal-pasal
Pembukaan, Pasal-pasal dan Penjelasan
Batang Tubuh dan Penjelasan
Bagian dari UUD NRI Tahun 1945 yang disepakati tidak akan dirubah adalah ....
Batang Tubuh
Pasal-pasal
Pembukaan
Penjelasan
Perubahan/amandemen terhadap UUD 1945 dilaksanankan secara adendum, artinya ....
perubahan dilakukan dengan menghilangkan bagian yang dirubah
perubahan dilakukan tanpa menghilangkan bagian yang dirubah
perubahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat
perubahan dilakukan dengan pemungutan suara
Bagian yang tidak terdapat pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 adalah ...
Pasal
Ayat
Alinea
Aturan peralihan
Berikut yang bukan merupakan tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah.....
tatanan negara
HAM (Hak Asasi Manusia)
kesejahteraan sosial
ketimpangan sosial
Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota MPR
2/3
1/3
3/1
3/2
Contoh Konstitusi tidak tertulis adalah....
UUD 1945
Undang-Undang
Konvensi
Peraturan Presiden
Hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....
Pancasila
UUD NRI 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
1 Juni 1945
22 Juni 1945
Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali
5
4
3
2
Perhatikan sistematika berikut !
(1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.
(2) Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
(3) Batang Tubuh terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
(4) Penjelasan umum
(5) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.
Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah....
(1), (2), (5)
(1), (3), (5)
(1), (4), (5)
(1), (2), (3)
Berapa jumlah amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD 1945?
1
4
10
20
Kapan UUD 1945 diamandemen untuk pertama kalinya?
August 18, 1945
August 18, 2005
August 18, 2010
August 18, 1999
Apa yang dimaksud dengan amandemen UUD 1945?
Perubahan atau penambahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan atau penghapusan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Siapa yang berwenang melakukan amandemen terhadap UUD 1945?
DPR
MPR
Presiden
MK
Apa tujuan utama dari amandemen UUD 1945?
To abolish the constitution and establish a new one.
To improve and update the constitution.
To maintain the status quo and prevent any changes.
To restrict the rights and freedoms of the people.
Apa yang diubah dalam amandemen UUD 1945?
Beberapa pasal dalam UUD 1945
Beberapa pasal dalam UUD 1946
Beberapa pasal dalam UUD 1947
Beberapa pasal dalam konstitusi Indonesia
Apakah amandemen UUD 1945 mempengaruhi hak asasi manusia?
Yes
Tidak ada hubungannya
Tidak tahu
No
Bagaimana proses amandemen UUD 1945 dilakukan?
Pemilihan umum, pengesahan, dan pengumuman
Inisiatif, persetujuan, dan pengesahan
Perundingan, persetujuan, dan pengesahan
Pengajuan, penolakan, dan pengesahan
Apakah amandemen UUD 1945 membutuhkan persetujuan rakyat?
Tidak
Tergantung
Belum jelas
Ya
Apa saja perubahan penting yang terjadi setelah amandemen UUD 1945?
Perubahan sistem ketatanegaraan menjadi sistem monarki, pengurangan hak asasi manusia, perubahan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penambahan pasal-pasal baru yang mengatur tentang otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, dan lain-lain.
Tidak ada perubahan penting setelah amandemen UUD 1945.
Perubahan sistem ketatanegaraan menjadi sistem presidensial, perluasan hak asasi manusia, perubahan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penambahan pasal-pasal baru yang mengatur tentang otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, dan lain-lain.
Perubahan sistem ketatanegaraan menjadi sistem parlementer, pembatasan hak asasi manusia, perubahan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penambahan pasal-pasal baru yang mengatur tentang otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, dan lain-lain.
Proses amandemen UUD 1945 dilakukan secara adendum yang berarti .....
menambah, mengurangi, atau mengganti bagian-bagian yang kurang sesuai saja
mengganti naskah asli secara keseluruhan
mengganti konstitusi
UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak ....
3 kali
4 kali
5 kali
Amandemen Pertama UUD 1945 terjadi pada sidang ....
Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999
Sidang Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2002
Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001
Amandemen kedua UUD Tahun 1945 terjadi pada sidang .....
Sidang Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000
Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001
Sidang Tahun MPR 2002, 1-11 Agustus 2002
Amandemen ketiga UUD Tahun 1945 terjadi pada sidang .....
Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999
Sidang Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000
Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001
Amandemen keempat UUD Tahun 1945 terjadi pada sidang .....
Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999
Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001
Sidang Tahun MPR 2002, 1-11 Agustus 2002
Amandemen adalah ....
Penggantian konstitusi
Pemindahan kekuasaan
Perubahan konstitusi
Kesepakatan dasar dalam melakukan amandemen UUD 1945 ditunjukkan oleh pernyataan ....
Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945
Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mempertegas sistem pemerintahan PARLEMENTER
Menghapus penjelasan dalam pembukaan UUD
Sistem pemerintahan yang sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 adalah ....
Parlementer
Presidensial
Kesultanan
Setelah Amandemen, hal-hal yang bersifat normatif dalam UUD Tahun 1945 dimaksukkan ke dalam .....
Pasal-pasal
Bab Penjelasan
Pembukaan UUD 1945
Setelah amandemen, Sistematika UUD 1945 terdiri dari ....
Pembukaan UUD 1945
Batang Tubuh
Penjelasan
Setelah mengalami amandemen, Jumlah Pasal UUD 1945 adalah ....
37 Pasal
73 Pasal
57 Pasal
Setelah mengalami amandemen, Jumlah Bab UUD 1945 adalah ....
16 Bab
20 Bab
21 Bab
Setelah mengalami amandemen, Jumlah pasal peralihan UUD 1945 adalah ....
2 Pasal
3 Pasal
4 Pasal
Setelah mengalami amandemen, Jumlah pasal aturan tambahan pada UUD 1945 adalah ...
2 Pasal
3 Pasal
4 Pasal
Hal yang menjadi Inti atau pokok utama perubahan pada amandemen ke-1 adalah ....
Mengurangi kekuasaan eksekutif (presiden) yang dipandang terlalu kuat
Kewenangan dari MPR, kekuasaan Kehakiman, Keuangan negara, serta perubahan pada bentuk serta kedaulatan negara Indonesia
mata uang, bank sentral, pendidikan dan juga kebudayaan, perekonomian nasional Indonesia dan juga kesejahteraan sosial
Hal yang menjadi Inti atau pokok utama perubahan pada amandemen ke-2 adalah ....
mata uang, bank sentral, pendidikan, dan perekonomian nasional Indonesia
pergeseran kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden yang dipandang atau dianggap terlalu kuat
Pemerintahan daerah, Kewenangan dari DPR, Lagu kebangsaan serta juga mengenai lambang negara Indonesia.
Hal yang menjadi Inti atau pokok utama perubahan pada amandemen ke-3 adalah ....
Kewenangan dari MPR, kekuasaan Kehakiman, Keuangan negara, dan impeachment
pemerintahan daerah, kewenangan dari DPR, Lagu kebangsaan serta juga mengenai lambang negara Indonesia.
pergeseran kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden yang dipandang atau dianggap terlalu kuat
Hal yang menjadi pokok perubahan pada amandemen ke 4 adalah ....
Kewenangan dari MPR, kekuasaan Kehakiman, dan impeachment
pemerintahan daerah dan kewenangan dari DPR
mata uang, pendidikan dan juga kebudayaan, dan perekonomian nasional Indonesia
Masa jabatan Presiden setelah amandemen UUD 1945 adalah ....
5 tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 2 priode jabatan
4 tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 priode jabatan
5 tahun, selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 priode jabatan
Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis disebut....
Konvensi
Konstitusi
Konferensi
Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke....
satu
dua
tiga
empat
Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan pada tanggal 10 - 16 Juli 1945 oleh badan yang dikenal sebagai...
PPKI
BPUPKI
PETA
Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
1 Juni 1945
Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional sebagai...
Sumber hukum tertinggi
Sumber dari segala sumber hukum
Asas - Asas bernegara
Hubungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal-pasal adalah....
Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, bagian yang satu menjelaskan bagian yang lain.
Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan, bagian yang satu sama lainnya dapat dipisahkan
Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang saling melengkapi, bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi konsekwensinya adalah....
setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NRI Tahun 1945
setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UU.
setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Ketetrapan MPR
Berikut ini merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali....
pemisah
alat kontrol
pengatur
penentu
UUD NRI Tahun 1945 dapat berfungsi untuk menentukan apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi merupakan fungsi....
alat kontrol
pengatur
penentu
pemisah
Memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia, artinya UUD NRI Tahun 1945 bersifat....
singkat dan supel
singkat dan padat
tertulis
universal
UUD NRI 1945 rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara, merupakan sifat UUD NRI Tahun 1945 yaitu....
tertulis
supel
universal
fleksibel
Sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Sebelum Amandemen adalah sebagai berikut (BERURUTAN)...
Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-Pasal)
Batang Tubuh (Pasal-Pasal), Penjelasan, Pembukaan
Penjelasan, Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-Pasal)
Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-Pasal), Penjelasan
Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris constitution, bahasa Belanda constitutie, bahasa Jerman konstitution, bahasa Latin constitutio yang berarti ..
hukum dasar
konstitusi tidak tertulis
MPR
sikap positif terhadap amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara....
merusak gambar presiden dan wakil presiden
mengikuti kegiatan karang taruna
memaksakan pendapat dalam suatu rapat
Suatu UUD jika cara mengubah UUD "memerlukan cara yang tidak mudah", Hal tersebut merupakan Sifat UUD...
Tidak Bisa Diubah
Rigid
Fleksibel (luwes)
