Gerakan-gerakan radikal

Penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya semakin ditinggalkan

Memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.

Mekanisme ekonomi diatur oleh pasar

Gaya hidup konsumtif

KTT G7

GNB

KAA

APEC

ASEAN

Sosial budaya

Pertahanan

Keamanan

Ekonomi

Politik

Memerdekakan negara-negara di Afrika

Beberapa kali menjadi tuan rumah konferensi

Sebagai anggota KAA yang paling maju di Asia

Sebagai anggota tidak tetap Konferensi Asia Afrika

Memberikan bantuan persenjataan kepada anggota KAA

Presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan demokrasi terpimpin

Pengamalan Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen

Adanya kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia

Keadaan negara saat itu menjadi stabil dan kondusif

Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955

Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Perjanjian New York

Nilai kemanusiaan

Nilai instrumental

Nilai fungsional

Nilai praksis

Nilai dasar

Mendorong timbulnya fanatisme daerah

Pelaksanaannya memerlukan biaya lebih banyak

Keputusan yang diambil memerlukan waktu lama

Struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga mempersulit koordinasi

Peningkatan efisiensi dalam segala hal khususnya penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah

Yustisi

Keamanan

Pertahanan

Politik luar negeri

Moneter dan fiskal nasional

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaran/Perwakilan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah

Tingkat dan kualitas hidup yang memprihatinkan

Tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah

Religiusitas

Humanitas

Soverenitas

Nasionalitas

Sosialitas

Peninjauan ulang hasil diskusi

Penandatanganan nota kesepahaman

Evaluasi hasil kerja sama internasional

Penilaian terhadap solusi yang ditawarkan

Tukar pandangan terhadap persoalan yang menjadi fokus diskusi

Politik

Hukum

Ekonomi

Sosial budaya

Pertahanan keamanan

Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman

Ideologi yang menerima berbagai paham yang hidup di dunia

Keterbukaan bagi ideologi manapun agar mampu bertahan

Ideologi tertutup dapat membahayakan kelangsungan hidup

Keterbukaan ideologi akan mampu menyaring paham lain

Mengikuti perkembangan masyarakatnya

Berdasar pada hubungan produksi semata

Gagal menyejahterakan masyarakatnya

Tidak mampu bersaing dengan ideologi modern

Kepentingan partai lebih besar dari kepentingan negara

Perjanjian Renville

Konferensi Meja Bundar

Perundingan Linggarjati

Roem Royen Statement

Persetujuan

Para perumus dasar negara mempunyai pandangan jauh ke depan

Pancasila bisa menjadi dasar negara yang paling ideal untuk dilaksanakan

Materi Pancasila begitu agung hingga tidak ada satu bangsa pun yang mampu menandinginya

Materi yang terdapat dalam Pancasila dapat menjadi pedoman hidup bagi bangsa-bangsa di dunia

Muatan materi dalam dasar negara sangat dipengaruhi kultur budaya masyarakat setempat

Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma hukum pasif

Konstitusi disusun berdasarkan ideologi, falsafah, dan dasar negara

Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun

Konstitusi dan Pancasila mempunyai hubungan yang erat

Konstitusi mempunyai kedudukan yang sangat kuat

Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang

Pemerintah menciptakan pelayanan yang baik bagi warga

Sikap masyarakat sesuai norma-norma dalam Pancasila

Setiap warga negara berhak membentuk organisasi politik

Setiap peraturan ditulis dalam dokumen resmi kenegaraan

Esensi dari sila-sila Pancasila bersifat universal

Nilai dasarnya dijabarkan dalam peraturan pemerintah

Nilai dasarnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD Tahun 1945

Mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilat yang baik serta benar

Nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata

Merancang RAPBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

Mengajukan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden

Membahas rancangan undang-undang bersama dengan presiden

Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pengangkatan duta dan konsul

Meminta keterangan kepada presiden atas kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas

Mempertahankan bagian penjelasan UU Tahun 1945

Mengubah sebagian Pembukaan UUD Tahun 1945

Melakukan perubahan secara menyeluruh

Mempertahankan sistem parlementer

Tetap mempertahankan NKRI

Berita ekonomi global dapat diakses dengan mudah oleh anggota DPR, MPR, dan presiden sebagai pertimbangan membuat kebijakan ekonomi

Pemuda-pemudi Indonesia dapat memanfaatkan jejaring sosial untuk membentuk komunitas kebangsaan yang mendukung integrasi nasional

Anak-anak muda dapat memanfaatkan media sosial untuk menjalankan usaha tanpa harus memiliki lahan atau toko

Masyarakat dapat menilai capres dan cawapres melalui debat capres dan cawapres yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi

Aktivis mahasiswa dapat memantau pelaksanaan kebijakan publik melalui berita, baik dari media cetak maupun elektronik

Para mahasiswa berdemonstrasi di objek vital negara.

Pemerintah membuat undang-undang tentang HAM.

Para seniman mendapat penghargaan atas hasil karya seninya.

Para siswa membiasakan hidup hemat, sederhana, dan kerja keras

Warga masyarakat menyelesaikan masalah dengan prinsip musyawarah mufakat.

Pertukaran naskah

Penandatanganan

Pengesahan

Persetujuan

Negosiasi

Adanya keseriusan dari pemerintah untuk secepatnya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya

Pemerintah mengizinkan warga negaranya untuk melakukan aksi demonstrasi secara bebas

Pemerintah akan senantiasa berusaha mewujudkan aspirasi rakyat

Adanya kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat yang dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab

Adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Semua urusan negara diatur pemerintah pusat

Pemerintah daerah tidak mempunyai hak otonom

Pembagian wilayah negara hanya bersifat administratif

Ada penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah

Pemerintah daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan daerah sesuai potensi yang dimiliki setiap daerah

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Inovasi pariwisata dan investasi perekonomian daerah

Pemberian pelayanan publik secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Merupakan cita-cita pendiri negara dan rakyat sejak dahulu

Ideologi terbuka sangat dibutuhkan agar dapat berinteraksi

Dinamika kehidupan masyarakat yang semakin dinamis

Pancasila merupakan perjanjian luhur rakyat Indonesia

Agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia

Kewenangan pemerintah untuk membatasi daerah-daerah yang bisa dikunjungi warga negaranya.

Kewenangan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi semua warga negara yang ada di dunia.

Kekuasaan negara terhadap warga negara yang berada di luar negaranya.

Kekuasaan hubungan suatu negara terbatas oleh daerah atau wilayah.

Kewenangan negara untuk mengatur kehidupan warga negaranya.

A. 1), 2), dan 3)

B. 1), 3), dan 5)

C. 2)

1), 2), dan 3)

1), 2), dan 4)

2), 3), dan 4)

2), 3), dan 5)

3), 4), dan 5)

1), 2), dan 3)

1), 3), dan 5)

2), 3), dan 4)

2), 3), dan 5)

3), 4), dan 5)

1), 3), dan 5)

1), 4), dan 6)

2), 3), dan 4)

3), 5), dan 6)

4), 5), dan 6)

Konstitusi yang tidak bisa diubah karena mekanisme perubahannya terlalu sulit

Konstitusi yang susah diubah karena harus memenuhi persyaratan yang rumit

Konstitusi yang mudah diubah karena tidak ada satu lembaga pun yang dapat mengubahnya

Konstitusi yang paling sulit diubah karena harus diubah oleh lembaga politik dan tidak menyertakan lembaga hukum

Konstitusi yang mudah diubah karena mekanisme perubahannya sudah diatur dan ditetapkan secara baku dalam konstitusi itu sendiri

Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi

Menyalurkan aspirasi melalui kolom opini di media massa

Menyalurkan hak pilih melalui pemilihan umum

Mengikuti rapat terbuka dengan anggota dewan

Mematuhi peraturan perundang-undangan