Bentuk Negara dan Peran Pemimpin

Bentuk negara merupakan aspek penting dalam mendirikan suatu negara. Sebelum negara terbentuk, berbagai konsep dan rancangan tentu sudah dipersiapkan, termasuk memikirkan siapa nanti yang akan memimpin, berapa banyak yang memimpin, bagaimana pemimpin menjalankan pemerintahan, apa yang dijadikan pegangan pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta siapa saja yang membantu terlaksananya pemerintahan tersebut.

Semua itu akan menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.

Konsep pembentukan negara menjadi landasan utama dalam proses pembentukan negara. Ide dan gagasan yang matang akan membentuk dasar bagi negara yang akan dibangun.

Pemimpin negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepemimpinan yang baik akan membawa negara menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Fungsi pemimpin negara tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mencakup sosial dan ekonomi. Pemimpin harus mampu mengayomi rakyatnya dan memastikan keadilan serta keberlanjutan pembangunan negara.

Miriam Budiardjo (2007) menjelaskan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah. Adapun tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. memajukan kesejahteraan umum

3. mencerdaskan kehidupan bangsa

4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

   Adapun fungsi negara menurut Miriam Budiardjo, antara lain:

   1. Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama, negara berusaha untuk menertibkan dan mencegah terjadinya konlik dalam masyarakat.

   2. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Fungsi ini merupakan fungsi hakiki bahwa negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

   3. Mengusahakan pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga berbagai ancaman atau serangan dari luar.

   4. Menegakkan keadilan. Upaya untuk menegakkan keadilan dilaksanakan melalui badan-badan penegak hukum dan peradilan.

   Adapun unsur-unsur terbentuknya negara adalah penduduk, wilayah, dan pemerintahan, serta kemampuan menjalin hubungan internasional dengan negara lain.

Indonesia adalah negara kesatuan yang sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Bentuk negara kesatuan pada pasal tersebut diperkuat pasal-pasal lain, di antaranya Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5). Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat untuk tidak mengubah tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ini didasari adanya pertimbangan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang paling cocok untuk mewadahi sebuah bangsa majemuk dengan berbagai macam perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pembukaan alenia keempat UUD NRI Tahun 1945, “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…” Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah pusat meliputi enam kewenangan: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, agama, dan moneter. Di luar itu, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dalam undang-undang

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Artinya, negara menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang hingga kini masih berkembang dalam kehidupan masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, bentuk penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sejatinya adalah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri, tetapi kemudian menggabungkan diri dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Terdapat dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Hal yang menjadi urusan pemerintahan federal menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian, misalnya hubungan internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos, dan komunikasi. Di luar urusan tersebut, menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa negara serikat memiliki ciri utama, yaitu kekuasaan pemerintah sejatinya berasal dari negara bagian yang sebagian urusan dilimpahkan ke negara federal.

dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok.

a. Oligarki Negara oligarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya berasal dari kelompok feodal dan lebih mengutamakan kelompok tersebut. Bentuk negara oligarki saat ini jarang digunakan dan sudah mulai ditinggalkan.

b. Monarki Negara monarki atau kerajaan adalah bentuk negara yang urusan pemerintahannya hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini, hak dalam pemerintahan negara dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tanpa ada yang bisa mengganggu gugat.

c. Demokrasi Negara demokrasi adalah bentuk negara yang pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Tahukah kalian, apa saja bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh negaranegara di dunia? Pada prinsipnya, sistem pendistribusian kekuasaan negara kepada segenap organ-organ negara menentukan bentuk pemerintahan. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat sentralistik, bentuk pemerintahannya adalah monarki. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik (yakni sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan), bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah republik. Pendeknya, pada era sekarang terdapat dua macam bentuk pemerintahan, yakni monarki dan republik

Sebagai suatu bentuk pemerintahan, republik mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. Menurut Bagir Manan, “Secara asasi paham republik (republicanism) mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum (rakyat banyak).” Karena itu, kepentingan umum menjadi pusat perhatian segenap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Kepentingan umum atau kepentingan rakyat menjadi satu-satunya kepentingan yang harus dilayani dan diselenggarakan oleh segenap organ negara (penguasa). Semua organ negara republik bekerja dilandasi semangat untuk melayani kepentingan umum.

Adapun ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki adalah sebagai berikut.

1. Monarki dalam penyelenggaraan negara dipimpin oleh satu orang penguasa, yakni raja.

2. Raja memegang kekuasaan secara terpusat dan bersifat mutlak karena dianggap sebagai wakil Tuhan.

3. Raja memperoleh hak untuk bertahta karena kehendak Tuhan.

Sistem Pemerintahan Monarki Konstitusional

Swedia adalah salah satu contoh negara monarki konstitusional. Dalam monarki konstitusional, raja masih memiliki kekuasaan dalam urusan penyelenggaraan negara, meskipun sudah ditentukan batas-batasnya dalam konstitusi atau undang-undang dasar.

Bentuk pemerintahan monarki dengan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar disebut monarki konstitusional.

Monarki konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan raja terbatas oleh hukum tertulis, seperti konstitusi atau undang-undang dasar negara.

Di dalam monarki konstitusional, raja tidak memiliki kekuasaan absolut dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

monarki parlementer. Dalam monarki parlementer, raja tidak memegang kekuasaan. Kekuasaan raja diambil alih parlemen. Raja tidak memiliki kekuasaan politik sehingga raja tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara. Raja adalah simbol persatuan bangsa dan negara. Kedudukan raja sebagai simbol persatuan tidak dapat diganggu gugat. Di samping itu, raja tidak perlu bertanggung jawab kepada siapa pun karena tidak ada kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan

Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Sebagai kepala negara, presiden berhak menunjuk pembantu-pembantunya yang akan duduk memimpin departemennya masing-masing. Menteri negara sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Sistem presidensial di Amerika Serikat mengadopsi teori Montequeu, di mana tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) saling terpisah dan saling mengontrol melalui check and balances. Kongres memiliki kekuasaan membuat undang-undang, sedangkan presiden memiliki hak veto terhadap undangundang yang dibuat oleh Kongres. Presiden dan menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi langsung kepada rakyat yang memilihnya. Adapun kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah Agung dan kekuasaan legislatif berada pada DPR atau Kongres (Senat dan Parlemen). Jika Amerika menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang menganut pemisahan secara murni, Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan negara. Antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpisah. Dalam hal-hal tertentu, ketiganya memiliki keterkaitan atau hubungan kerja.

Dalam sistem parlementer, parlemen memegang peranan penting. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Di dalam sistem ini, ada presiden dan perdana menteri. Presiden hanya sebagai simbol, sedangkan yang menjalankan tugas pemerintahan adalah perdana menteri. 2) Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer adalah Inggris. Negara dengan sistem ini, seorang raja tidak dapat diganggu gugat. Ketika terjadi perselisihan antara raja dan rakyat, menterilah yang menyelesaikan.

hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai wujud kepedulian terhadap negara adalah

1. mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat;

2. berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses demokrasi;

3. memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat;

4. melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional; dan

5. berupaya menjadi warga negara yang baik dan mampu menjadi agen perubahan.