Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPPCH Minggu 4
Total questions: 100
Worksheet time: 1hrs 15mins
Name
Class
Date
1.
Format apa yang digunakan dalam membuat/menyusun berita acara sidang dengan acara pemeriksaan saksi ?
a)
Format balok.
b)
Format talas.
c)
Format segi empat.
d)
a dan b benar.
2.
Format margin dalam membuat/menyusun berita acara adalah sebagai berikut : merupakan singkatan dari …
a)
Kiri 5 cm, kanan 1,5 cm.
b)
Atas 3 cm, bawah 3 cm.
c)
Kiri 3 cm, kanan 3 cm.
d)
a dan b benar.
3.
Fomat yang dipergunakan untuk menyusun/membuat berita acara sidang menggunakan huruf :
a)
Time New Roman.
b)
Arial.
c)
Arial block.
d)
Calibri.
4.
Apakah penyebutan Berita Acara dalam Bahasa Belanda disebut :
a)
Dossier atau official report.
b)
Dossier atau proses verbal/verslag.
c)
Dossis atau aanmaning.
d)
Dosier atau uitverbarr bij voorrad.
5.
Apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun berita acara sidang, harus disusun sesuai dengan :
a)
Segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam persidangan.
b)
Hal-hal yang berkenaan dengan uraian tugas.
c)
Yang berkaitan tugas pokok.
d)
Kode etik.
6.
Bagaimana apabila terjadi kesalahan pengetikan dalam membuat berita acara ?
a)
Renvoi.
b)
Tip ex.
c)
Coret.
d)
Hapus.
7.
Setelah pembacaan putusan dan berita acara sidang pidana diparaf dan ditandatangani oleh Hakim/Hakim Ketua dan
Panitera/Panitera Pengganti, selanjutnya Panitera/Panitera Pengganti minutasi berkas kepada
a)
Panitera Muda Pidana.
b)
Panitera Muda Perdata.
c)
Panitera Muda Hukum.
d)
Kasub Kepegawaian.
8.
Format dalam menyusun/membuat berita acara sidang menggunakan ukuran kertas :
a)
A4/Kuarto - 60 gram.
b)
F4/Folio - 80 gram.
c)
A4/Kuarto - 80 gram.
d)
F4/Folio -60 gram.
9.
Dasar hukum membuat/menyusun Berita Acara Sidang Pidana, kecuali
a)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.
b)
Pasal 202 KUHAP
c)
Undang-Undang Pokok Agraria.
d)
Buku II Pedoman Teknis Administrasi & Teknis Peradilan Umum.
10.
Meliputi apa saja tugas dan fungsi Panitera Pengganti, kecuali :
a)
Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan.
b)
Pelaksanaan pembacaan putusan.
c)
Pelaksanaan pencatatan proses persidangan.
11.
Dasar hukum membuat/menyusun Berita Acara Sidang Pidana, kecuali
a)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.
b)
Pasal 202 KUHAP
c)
Undang-Undang Pokok Agraria.
d)
Buku II Pedoman Teknis Administrasi & Teknis Peradilan Umum.
12.
Meliputi apa saja tugas dan fungsi Panitera Pengganti, kecuali :
a)
Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan.
b)
Pelaksanaan pembacaan putusan.
c)
Pelaksanaan pencatatan proses persidangan.
d)
Pelaksanaan penyatuan berkas perkara.
13.
Dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara tingkat pertama tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi, maka:
a)
Putusan batal demi hukum
b)
Apabila diajukan upaya hukum, maka pengadilan tingkat banding atau MA dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses Mediasi
c)
Tidak berpengaruh terhadap putusan
d)
Ketua pengadilan memerintahkan supaya pemeriksaan perkara diulang
14.
Berikut adalah alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali:
a)
Salah 1 pihak atau kuasanya telah 2 kali berturut-turut tidak hadir di pertemuan mediasi sesuai jadual
b)
Sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan yang berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan
c)
Salah satu pihak yang berkepentingan tidak menjadi pihak dalam poses mediasi
d)
Salah 1 (satu) pihak yang digugat melibatkan kewenangan Kementerian/lembaga/ instansi di tingkat pusat/daerah
15.
Berikut adalah perkara yang wajib dilakukan mediasi, yaitu ...
a)
Verzet
b)
Sengketa niaga
c)
Sengketa PHI
d)
Gugatan Sederhana
16.
Berikut salah satu indikator tidak beritikad baik....
a)
Tetap teguh pada pendirian
b)
Tidak mengajukan resume
c)
Bersuara keras ketika menyampaikan pendapat
d)
Tidak bersedia menerima masukan dari Mediator
17.
Sifat proses Mediasi dilaksanakan secara....
a)
Proses Mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain
b)
Mediasi secara elektronik tidak dibenarkan karena menyalahi sifat tertutup
c)
Pertemuan Mediasi dapat dilakukan di tempat umum
d)
Sifat proses Mediasi adalah terbuka kecuali para pihak menghendaki lain
18.
Berikut alasan sah tidak menghadiri mediasi, kecuali ...
a)
Sakit berdasarkan surat dokter
b)
Melaksanakan tugas negara.
c)
Berkedudukan di luar negeri
d)
Para pihak sudah sepakat untuk tidak melakukan mediasi
19.
Berikut ini yang dimaksud dengan Putusan Verstek/In Absensia, adalah
a)
Putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu
b)
Putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi
c)
Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat
d)
Putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan atau mengatur jalannya pemeriksaan
20.
Berikut ini hal yang harus dimuat pada "Bagian Penutup" pada Putusan Perdata, adalah.....
a)
Penyebutan ketentuan/dasar hukum landasan putusan, amar putusan, rincian biaya
b)
Bukti-Bukti Para Pihak
c)
Ketentuan/Dasar Hukum
d)
Kalimat Penutup
21.
Berikut ini, merupakan salah satu contoh titik Singgung antara TUN dan Peradilan Umum, adalah....
a)
Kurator bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
b)
Kurator melakukan penjualan harta pailit di muka umum (lelang). atau penjualan dilakukan di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas cerai
c)
Dalam penetapan eksekusi, Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili sengketa yang obyek sengketanya penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
d)
B dan C benar
22.
Berikut ini hal-hal yang dimuat pada "Tentang Duduk Perkara" pada Putusan Perdata, yaitu....
a)
Pokok Gugatan.
b)
Bukti-Bukti Para Pihak
c)
Kalimat Penutup
d)
Upaya perdamaian termasuk uraian berhasil atau gagal
23.
Berikut ini, pernyataan yang benar terkait dengan putusan sela adalah......
a)
Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara
b)
Putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan atau mengatur jalannya pemeriksaan perkara.
c)
Putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.
d)
Putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, demikian juga putusan constitutief, yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.
24.
Berikut ini, yang termasuk dalam putusan berdasarkan kehadiran para pihak adalah....
a)
Putusan gugur
b)
Putusan Verstek
c)
Putusan kabul gugatan
d)
A dan B Benar
25.
Menurut Pasal 185 Ayat (1) HIR/ Pasal 196 Ayat (1) RBg putusan digolongkan menjadi dua, yaitu putusan sela dan outusan akhir. Berikut ini termasuk putusan sela kecuali :
a)
Putusan preparatoir.
b)
Putusan interlocutoir.
c)
Putusan condemnatoir.
d)
Putusan provisional.
26.
"Tentang Pertimbangan Hukum" dalam putusan perdata memuat antara lain :
a)
Fakta yang terungkap di persidangan
b)
Analisa fakta yang terbukti
c)
Analisa yuridis
d)
Semua benar
27.
Jika dalam gugatan ada permohonan sita jaminan yang dikabulkan, maka apabila Putusan dikabulkan, amar putusan harus memuat :
a)
Sita jaminan dikabulkan.
b)
Sita jaminan dinyatakan sah dan berharga.
c)
Sita jaminan ditolak.
d)
Sita jaminan dikabulkan seluruhnya.
28.
Ruang lingkup putusan perdata meliputi :
a)
Terbatas pada hal yang dituntut saja
b)
Boleh memutus hal-hal yang tidak dituntut
c)
Boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut
d)
Boleh memutus diluar pokok perkara
29.
Kekuasaan atau kewenangan badan peradilan tertentu untuk mengadili perkara tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan disebut....
a)
Kompetensi relatif
b)
Kompetensi absolut
c)
Kewenangan Distributif
d)
Kewenangan Mandat
30.
Sengketa TUN atas terbitnya sertifikat tanah yang didalamnya mash terdapat sengketa kepemilikan, maka terhadap perkara tersebut, PTUN menyatakan gugatannya...
a)
Diterima
b)
Tidak Diterima
c)
Ditolak
d)
Dikabulkan
31.
Pengadilan Hubungan Industrial dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam ....
a)
UU Nomor 1 Tahun 2004
b)
UU Nomor 2 Tahun 2004
c)
UU Nomor 23 Tahun 2004
d)
UU Nomor 32 Tahun 2004
32.
Titik singgung pengadilan negeri dan pengadilan anak terjadi ketika anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun dan dimajukan ke persidangan setelah anak tersebut berumur 18 tahun tetapi belum mencapai... sehingga tetap diadili oleh pengadilan anak.
a)
19 tahun
b)
20 tahun
c)
21 tahun
d)
22 tahun
33.
Pengadilan Perikanan dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam ....
a)
UU Nomor 31 Tahun 2004
b)
UU Nomor 46 Tahun 2009
c)
UU Nomor 47 Tahun 2009
d)
UU Nomor 48 Tahun 2009
34.
Perma Nomor 4 Tahun 2019 membolehkan bagi penggugat yang berbeda wilayah hukum dengan tergugat untuk mengajukan gugatan sederhana dengan syarat?
a)
Harus mendapat izin ketua pengadilan setempat
b)
Harus membayar panjar perkara
c)
Harus menandatangani gugatannya sendiri
d)
Harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat
35.
Penggugat yang mengajukan gugatan sederhana wajib melampirkan bukti-bukti surat pada saat?
a)
Pendaftaran perkara dan penyerahan gugatan
b)
Pembuktian
c)
Jawab jinawab
d)
Putusan
36.
Dalam hal tempat tinggal tergugat tidak di ketahui, kemanakah gugatan sederhana diajukan?
a)
Ke pengadilan tempat tinggal penggugat
b)
Ke pengadilan Negeri/Agama Jakarta Pusat
c)
Tidak dapat diajukan gugatan sederhana
d)
Diajukan di pengadilan yang dipilih penggugat
37.
Pernyataan yang benar di bawah ini adalah?
a)
Para pihak dalam gugatan sederhana dapat menguasakan kepada penasihat hukum untuk jalannya persidangan;
b)
Para pihak dalam gugatan sederhana dapat mewakilkan kepada kuasa insidentil untuk jalannya persidangan
c)
Para pihak boleh didampingi kuasa hukum tapi tetap harus hadir dipersidangan
d)
Para pihak tidak boleh didampingi kuasa hukum
38.
Dasar hukum eksekusi Hak tanggungan Adalah
a)
UU no. 4 Tahun 1996
b)
Pasal 1365 KUH Perdata;
c)
Pasal 1131 KUH Perdata
d)
Semua Benar
39.
Berikut ini Dasar-dasar pengabulan dan penolakan sita jaminan, Kecuali :
a)
Diajukan melalui kepolisian
b)
Tergugat menjauhkan barang-barangnya dari kepentingan tergugat dan penggugat
c)
Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya
d)
Ada sangkaan yang beralasan
40.
Hal-hal yang penting diperhat ikan oleh para hakim dalam penanganan sita jaminan antara lain :
SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, yaitu, kecuali
a)
Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat
b)
Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan sitersita
c)
Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak
d)
Perhatikan ketentuan pasal 268 dan 125 HIR/113 dan 114 RBg
41.
Kenapa peletakan sita harus dilakukan secara professional dan proporsional serta harus dilakukan setelah adanya pembuktian?
a)
Menghindari potensi pihak tergugat akan mengalihkan obyek atau barang-barangnya
b)
Agar jangan sampai sita diletakkan akan tetapi gugatan ditolak
c)
Agar tidak terbit penetapan dalam putusan untuk mencabut sita
d)
Semua Jawaban benar
42.
Kemanakah gugatan sederhana diajukan?
a)
Ke pengadilan tempat tinggal penggugat
b)
Ke pengadilan tempat tinggal tergugat
c)
Ke pengadilan tempat objek sengketa berada
d)
Semuanya benar
43.
Asas yang melatarbelakangi lahirnya Perma Gugatan Sederhana adalah?
a)
Asas imparsialitas
b)
Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis
c)
Asas Actor Sequitor Forum Rei
d)
Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
44.
Kehadiran prinsipal dalam perkara gugatan sederhana bersifat?
a)
Wajib
b)
Wajib jika tidak didampingi kuasa hukum
c)
Fakultatif
d)
Sukarela
45.
Pernyataan yang benar di bawah ini adalah
a)
Para pihak dalam gugatan sederhana dapat menguasakan kepada penasihat hukum untuk jalannya persidangan
b)
Para pihak dalam gugatan sederhana dapat mewakilkan kepada kuasa insidentil untuk jalannya persidangan
c)
Para pihak boleh didampingi kuasa hukum tapi tetap harus hadir dipersidangan
d)
Para pihak tidak boleh didampingi kuasa hukum
46.
Penggugat yang mengajukan gugatan sederhana wajib melampirkan bukti-bukti surat pada saat?
a)
Pendaftaran perkara dan penyerahan gugatan
b)
Pembuktian
c)
Jawab jinawab
d)
Putusan
47.
Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat Perma diatur dalam
a)
Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman
b)
Pasal 79 UU Mahkamah Agung
c)
Pasal 130 HIR
d)
Semuanya benar
48.
Berikut adalah syarat pengajuan gugatan sederhana, kecuali?
a)
Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama
b)
Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu
c)
Penggugat harus subjek hukum manusia
d)
Penggugat dan tergugat harus hadir secara langsung
49.
Dalam hal tempat tinggal tergugat tidak di ketahui, kemanakah gugatan sederhana diajukan
a)
Ke pengadilan tempat tinggal penggugat
b)
Ke pengadilan Negeri/Agama Jakarta Pusat
c)
Tidak dapat diajukan gugatan sederhana
d)
Diajukan di pengadilan yang dipilih penggugat
50.
Perma memiliki daya ikat ke dalam maupun ke luar aparatur peradilan. Hal itu disebabkan karena
a)
Perma diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
b)
Perma berisi hukum acara
c)
Perma mengatur tentang mekanisme beracara
d)
Perma disahkan dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung
51.
Perma Nomor 4 Tahun 2019 membolehkan bagi penggugat yang berbeda wilayah hukum dengan tergugat untuk mengajukan gugatan sederhana dengan syarat
a)
Harus mendapat izin ketua pengadilan setempat
b)
Harus membayar panjar perkara
c)
Harus menandatangani gugatannya sendiri
d)
Harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat
52.
Berikut ini adalah Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi Rill sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Kecuali
a)
Pemohon mengajukan Permohonsn Eksekusi
b)
Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Aanmaning dan memerintahkan Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat
c)
Pelaksanaan Aanmaning dipimpin ole Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak Permohonan Eksekusi
d)
Tanggal Pengosongan harus segera ditetapkan, tanpa Kordinasi dengan pinak keamanan
53.
Dasar hukum eksekusi hak tanggungan adalah
a)
UU No. 4 Tahun 1996
b)
Pasal 1365 KUH Perdata
c)
Pasal 1131 KUH Perdata
d)
Semua benar
54.
Apa yang saudara ketahui tentang sita marital
a)
Sita marital itu meniamin agar barang/harta bersama sebagai hasil perkawinan tidak dijual
b)
Sita Marital bertungsi untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian
c)
Sita terhadap barang-barang milik tergugat
d)
A dan B benar
55.
Kenapa peletakan sita harus dilakukan secara professional dan proporsional serta harus dilakukan setelah adanya pembuktian?
a)
Menghindari potensi pihak tergugat akan mengalihkan obyek atau barang-barangnya
b)
Agar jangan sampai sita diletakkan akan tetapi gugatan ditolak
c)
Agar tidak terbit penetapan dalam putusan untuk mencabut sita
d)
Semua jawaban benar
56.
Apa yang dimaksud dengan Sita revindicatoir
a)
Sita yang dilakukan oleh Pengadilan Lain
b)
Sita terhadap barang milik penggugat yang berada ditangan tergugat
c)
Sita atas harta bersama
d)
Semua benar
57.
Jenis Putusan menurut sifatnya, terdiri dari, Kecuali
a)
Putusan Declatoir
b)
Putusan Condemnatoir
c)
Putusan Constitutif
d)
Putusan Inkracht
58.
Sita yang dilaksanakan oleh Pengadilan Niaga terhadap seluruh harta debitur yang telah dinyatakan pailit yang mana dalam harta tersebut terdapat objek yang telah disita oleh Pengadilan Negeri disebut
a)
Sita Umum
b)
Sita Marital
c)
Sita Eksekusi
d)
Sita Delegasi
59.
Putusan non eksekutabel, antara lain
a)
Putusan Declatoir dan Constitutif
b)
Barang yang akan di eksekusi tidak sesuai dengan yang ada di amar Putusan
c)
Harta kekayaan termohon eksekusi tidak ada
d)
Semua benar
60.
Conservatoir beslag atau sita jaminan adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal:
a)
Pasal 1243 - Pasal 1247 KUH Perdata
b)
Pasal 1131 KUH Perdata
c)
Pasal 1365 KUH Perdata
d)
Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama
61.
Keberatan atau perlawanan terhadap eksekusi delegasi, diajukan kepada
a)
Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi
b)
Majelis hakim yang menangani perkara tersebut
c)
Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri dimana Perkara tersebut berjalan
d)
Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi
62.
Titik singgung kewenangan pengadilan tipikor dan pengadilan TUN terkait
a)
Pengujian unsur menyalahgunakan wewenang
b)
Pengujian norma pasal 3 UU Tipikor
c)
Pengujian norma ada tidaknya unsur melawan hukum
d)
Pengujian norma ada tidaknya unsur kerugian negara
63.
Peradilan militer berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan prajurit militer diatur dalam
a)
UU Nomor 31 Tahun 1997
b)
UU Nomor 31 Tahun 1998
c)
UU Nomor 31 Tahun 1999
d)
UU Nomor 31 Tahun 2000
64.
Titik singgung kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama dapat diidentifikasi terkait
a)
Subyek hukum
b)
Obyek hukum
c)
Subyek hukum dan obyek hukum
d)
Sengketa ekonomi syariah dan non ekonomi syarlah
65.
Mahkamah Syar’iyah merupakan .... dalam lingkungan peradilan agama
a)
Pengadilan khusus
b)
Pengadilan khusus di Aceh
c)
Peradilan khusus
d)
Peradilan khusus di Aceh
66.
Perkara tindak pidana perpajakan menjadi kewenangan absolut
a)
Pengadilan Pajak
b)
Pengadilan Negeri
c)
Peradilan Umum
d)
Peradilan TUN
67.
Pengadilan HAM dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam
a)
UU Nomor 39 Tahun 1999
b)
UU Nomor 20 Tahun 2000
c)
UU Nomor 26 Tahun 2000
d)
UU Nomor 21 Tahun 2001
68.
Isi dan sistimatika putusan perdata harus memuat, antara lain
a)
Judul putusan
b)
Nomor perkara
c)
Irah-irah putusan
d)
Semua benar
69.
Dalam putusan contradiktoir, Hakim dapat menyatakan:
a)
Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut
b)
Mengabulkan gugatan seluruhnya
c)
Mengabulkan gugatan Sebagian
d)
Benar semua
70.
Bentuk putusan akhir ditinjau dari segi kehadiran para pihak adalah
a)
Putusan verstek
b)
Putusan constitutif
c)
Putusan verzet
d)
Putusan condemnatoir
71.
Majelis Mahkamah Agung apabila musyawarah tidak tercapai dapat mempertahankan pendapatnya?
a)
Beda pendapat dalam musyawarah harus dimuat dalam putusan
b)
Beda pendapat cukup disatukan dalam berkas perkara
c)
Beda pendapat tidak harus dimuat yang dimuat pendapat/suara terbanyak
d)
Beda pendapat dimuat dan disatukan dalam buku rahasia khusus untuk itu
72.
Dalam perkara pidana, upaya hukum banding dapat diterima apabila diajukan dalam tenggang waktu...
a)
Harus diajukan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diucapkan
b)
Harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan diucapkan
c)
Harus diajukan dalam waktu 7 hari sejak putusan diucapkan
d)
Harus diajukan dalam tenggang waktu 8 hari setelah putusan
73.
Pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali
a)
Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan pengadilan pada hari dan jam kerja pengadilan
b)
Pengadilan dapat melakukan kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan lebih dari satu lembaga
c)
Pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga pemberi layanan posbakum, sementara dapat bekerja sama secara perorangan dengan advokat
d)
Kerja sama pemberian layanan Posbakum yang dilakukan sementara dengan perorangan berlaku dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan pada tahun anggaran yang berjalan
74.
Konsekuensi apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi, kecuali
a)
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
b)
gugatan dinyatakan ditolak
c)
penggugat dihukum membayar biaya mediasi
d)
hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan
75.
Berikut tugas-tugas mediator kecuali
a)
menjelaskan tentang kaukus
b)
menyusun jadwal mediasi
c)
mengarahkan para pihak menyetujui kesepakatan
d)
menginventarisasi permasalahan
76.
Adapun yang dimaksud dengan putusan akhir adalah
a)
Putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu
b)
putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara
c)
Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat
d)
putusan yang dijatuhkan hakim guna mempersiapkan atau mengatur jalannya pemeriksaan
77.
Penggugat dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir di sidang walau dua kali dipinggal patut, bagaimana sikap hakim?
a)
perkara dapat diputus dengan acara contradictoir
b)
Perkara diputus dengan menggugurkan gugatan Penggugat
c)
perkara diputus secara verstek
d)
perkara diputus, ditolak gugatannya
78.
Peradilan Kasasi sebagai puncak kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan ada batasannya, yaitu?
a)
hanya boleh mengadili perkara yang ada pertanyaan hukumnya (kaidah hukum)
b)
masih punya kewenangan mengadili fakta hukum (pembuktian) perkara
c)
punya kewenangan mengadili baik pembuktian fakta hukum maupun penerapan hukum (kaidah hukum)
d)
Semata-mata hanya mengadili penerapan hukum, kecuali dalam PK mengadili ulang
79.
Apa akibatnya kalau eksepsi kompetensi dalam perkara perdata diterima?
a)
perkaranya dilanjutkan pemeriksaannya
b)
menyatakan tidak berwenang, pemeriksaan tidak dilanjutkan dan dinyatakan selesai
c)
memerintahkan supaya berkas dikirimkan kepada Pengadilan yang berwenang
d)
menyatakan pemeriksaan dihentikan dan berkas perkara diarsipkan
80.
Sebutkan ketentuan yang mengatur tentang upaya hukum banding dalam perkara pidana
a)
Pasal 67, Pasal 233-243 KUHAP
b)
Pasal 244-258 KUHAP
c)
Pasal 214, Pasal 156 (3) KUHAP
d)
Pasal 154 jo. Pasal 149 KUHAP
81.
Apa bentuk putusan akhir terhadap perkara keberatan dalam perkara pidana
a)
tuntutan umum tidak dapat diterima
b)
tuntutan penuntut umum batal demi hukum
c)
pernyataan a dan b benar
d)
pernyataan a dan b salah
82.
Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya, pengadilan mengeluarkan putusan sela, apa upaya hukum terhadap putusan sela tersebut
a)
mengajukan upaya perlawanan
b)
mengajukan upaya banding
c)
mengajukan upaya kasasi
d)
mengajukan upaya peninjauan kembali
83.
Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara terdiri dari biaya, kecuali
a)
materai
b)
alat tulis kantor
c)
transportasi para pihak
d)
sita jaminan
84.
Yang berwenang menetapkan besaran satuan pembebasan biaya perkara adalah
a)
Ketua Pengadilan Negeri
b)
hakim yang menyidangkan
c)
panitera pengadilan
d)
sekretaris pengadilan
85.
Penghitungan imbalan jasa bagi pemberi layanan posbakum pengadilan dilakukan berdasarkan
a)
lamanya waktu layanan dan jumlah petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan Posbakum di Pengadilan
b)
Jumlah perkara yang ditangani
c)
Jumlah pihak yang dilayani
d)
Jumlah perkara yang masuk di pengadilan
86.
Asas layanan hukum pada masyarakat tidak mampu, kecuali
a)
keadilan
b)
modern dan berbasis IT
c)
transparansi
d)
profesional
87.
Lembaga pemberi layanan hukum harus memenuhi kriteria, kecuali
a)
berbentuk badan hukum
b)
berdomisili di wilayah hukum pengadilan
c)
memiliki perhatian terhadap masyarakat tidak mampu
d)
lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan
88.
Pengadilan mencatat kegiatan layanan penyelenggaraan layanan hukum secara rutin yang setidaknya memuat keterangan sebagai berikut kecuali
a)
jenis layanan hukum yang dimohonkan
b)
jumlah jam layanan posbakum
c)
jumlah surat kuasa yang didaftarkan
d)
Jumlah permohonan pembebasan biaya perkara yang tidak terlayani dan penyebabnya
89.
Di bawah ini adalah hak dari pemberi layanan hukum di pengadilan, kecuali
a)
imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh pengadilan
b)
sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di pengadilan
c)
success fee
d)
mendapatkan bukti, informasi, dan atau keterangan terkait perkara secara benar
90.
Di bawah ini adalah tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, kecuali
a)
sebagai salah satu bentuk transparansi pengadilan
b)
meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi di pengadilan
c)
meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan
d)
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
91.
Hasil menang-menang merupakan ciri khas dari
a)
Mediasi dan negosiasi
b)
Mediasi dan arbitrase
c)
Mediasi dan litigasi
d)
Mediasi dan penuntutan
92.
Prinsip penyelenggaraan mediasi online di bawah ini adalah kecuali
a)
aman
b)
rahasia
c)
akses terjangkau
d)
merupakan keharusan
93.
Dalam hal permohonan banding atas putusan pengadilan negeri yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara (kompetensi), jika pengadilan tingkat banding berpendapat pengadilan tersebut berwenang maka:
a)
Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sela
b)
Pengadilan tingkat banding menerima permohonan banding tersebut dan melakukan pemeriksaan hingga menjatuhkan putusan akhir
c)
Pengadilan tingkat banding mengembalikan berkas kepada pengadilan pengaju
d)
Pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima
94.
Pengertian Gugatan Provisi yang paling tepat adalah?
a)
Permintan Penggugat untuk diadakan tindakan pendahuluan sebagai putusan akhir
b)
Permintan Para Pihak untuk diadakan tindakan pendahuluan yang mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir
c)
Permintaan Tergugat untuk diadakan tindakan pendahuluan untuk menghindari kerugian
d)
Permintaan Para Pihak untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan atas objek perkara
95.
Persidangan perdata secara elektronik diatur dalam?
a)
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022
b)
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021
c)
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2022
d)
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 Tahun 2022
96.
Jawaban Gugatan Dalam Eksepsi setidaknya memuat hal sebagai berikut, kecuali:
a)
Menguraikan alasan tidak berwenangnya pengadilan
b)
Menguraikan alasan agar eksepsi tidak dapat diterima
c)
Menguraikan ketidakjelasan dalil/objek Gugatan
d)
Menjelaskan adanya orang lain yang tidak ditarik sebagai pihak
97.
Pihak dalam perkara bisa juga terjadi lebih dari dua pihak, bisa menjadi tiga pihak karena masuknya pihak ketiga diluar Penggugat dan Tergugat yang atas kehendaknya sendiri masuk mencampuri perkara yang sedang berjalan. Bentuk seperti ini disebut dengan intervensi, campur tangan dan orangnya disebut sebagai Intervenient diatur dalam......
a)
Pasal 279-282 Rv.
b)
Pasal 279-282 Rbg
c)
Pasal 164 HIR
d)
Pasal 269-272 Rv
98.
Gugatan pada umumnya dibedakan berdasarkan sifat masalahnya yaitu.......
a)
perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan wanprestasi
b)
Tertulis dan Lisan
c)
Class Action dan Hak Gugat Organisasi
d)
Posita dan Petitum
99.
Dasar pengajuan eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg berkaitan dengan:
a)
Eksepsi Kompetensi Absolut
b)
Eksepsi Kompetensi Relatif
c)
Eksepsi Diskualifikasi
d)
Eksepsi Declinatoir
100.
Gugatan Rekonvensi diatur dalam?
a)
Pasal 132 (a) dan Pasal 135 HIR
b)
Pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR / Pasal 157 dan Pasal 158 RBg
c)
Pasal 158 RBg dan Pasal 152 RBg
d)
Pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR / Pasal 157 dan Pasal 158 RV
Reset
