WorksheetsSeleksi LCC HBP Ke-20 Tahun 2024 Kaltim
Total questions: 40
Worksheet time: 13mins
Name
Class
Date
1.
Penetapan MP PNBP mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, kecuali:
a)
Realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana RM tahun anggaran berjalan
b)
Realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan
c)
Realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran sebelumnya
d)
Proyeksi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan
2.
Berikut merupakan Prinsip Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, kecuali
a)
Fleksibel
b)
Aman
c)
Efektif
d)
Ekonomis
3.
Tiga Fungsi Utama APBN meliputi
a)
Alokasi, Distribusi, Stabilisasi
b)
Alokasi, Distribusi, Sinkronisasi
c)
Alokasi, Sinkronisasi, Harmonisasi
d)
Alokasi, Stabilisasi, Desentralisasi
4.
Spending Review disusun untuk mengukur:
a)
Efisiensi dan Efektivitas
b)
Cost and Benefit
c)
Sebab-Akibat
d)
Treasury Impact
5.
Dalam rangka penyelesaian hibah langsung tahun anggaran yang lalu, Dokumen pendukung yang diperlukan untuk registrasi hibah adalah:
a)
Surat pernyataan PPK
b)
Opini WTP BPK
c)
Surat pernyataan/hasil pengawasan BPK
d)
Surat pernyataan/hasil pengawasan APIP
6.
IKPA meliputi tiga aspek utama yaitu
a)
Kualitas Perencanaan, Implementasi, dan Pertanggungjawaban PA
b)
Kualitas Perencanaan, Implementasi, dan Hasil PA
c)
Kualitas Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban
d)
Kualitas Penganggaran, Implementasi, dan Pertanggungjawaban
7.
Jika KPPN sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D namun Kuasa PA/Satker tidak menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening, kapan KPPN dapat melakukan penyetoran dana Retur ke Kas Negara?
a)
Kuasa PA/Satker tidak menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening sampai dengan hari kerja terakhir minggu ke-1 bulan berikutnya
b)
Kuasa PA/Satker tidak menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening sampai dengan hari kerja terakhir minggu ke-2 bulan berikutnya
c)
Kuasa PA/Satker tidak menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening sampai dengan hari kerja terakhir minggu ke-3 bulan berikutnya
d)
Kuasa PA/Satker tidak menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening sampai dengan hari kerja terakhir minggu ke-4 bulan berikutnya
8.
Rekening Pengeluaran yang dikelola oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari…
a)
Rekening Induk pada tingkat Menteri dan Rekening Satker pada tingkat Satker
b)
Rekening Induk pada tingkat Eselon I dan Rekening Satker pada tingkat Satker
c)
Rekening Transito pada tingkat Menteri dan Rekening Satker pada tingkat Satker
d)
Rekening Transito pada tingkat Menteri dan Rekening Satker pada tingkat Satker
9.
Setiap jenjang Jabatan Fungsional memiliki standar kompetensi sebagai berikut, kecuali…
a)
Kompetensi Teknis
b)
Kompetensi Umum
c)
Kompetensi Manajerial
d)
Kompetensi Sosial Kultural
10.
Implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup Kanwil DJPb meliputi pejabat perbendaharaan sebagai berikut, kecuali…
a)
KPA
b)
PPK
c)
PPSPM
d)
Bendahara
11.
Kepdirjen yang mengatur tentang Program Penguatan Peran KPPN selaku Financial Advisor adalah
a)
Kepdirjen Nomor KEP-1/PB/2024
b)
Kepdirjen Nomor KEP-05/PB/2024
c)
Kepdirjen Nomor KEP-10/PB/2024
d)
Kepdirjen Nomor KEP-32/PB/2024
12.
Di bawah ini yang bukan merupakan program penguatan peran KPPN selaku Financial Advisor (FA) adalah…
a)
Central Government Advisory
b)
Regional Economist Advisory
c)
Local Government Advisory
d)
Special Mission Advisory
13.
Pada reformulasi IKPA Tahun 2024, indikator kinerja manakah yang berubah persentase bobotnya?
a)
Deviasi Halaman III DIPA dan Dispensasi SPM
b)
Dispensasi SPM dan Capaian Output
c)
Belanja Kontraktual dan Pengelolaan UP/TUP
d)
Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA
14.
Bagaimana cara vendor mendaftar pada Digipay?
a)
Vendor didaftarkan oleh KPPN setelah mendapat rekomendasi dari satker
b)
Vendor didaftarkan oleh satker kemudian disetujui oleh KPPN
c)
Vendor mendaftar melalui bank himbara
d)
Vendor mendaftar sendiri pada Digipay dengan akun digit dan memilih kode satker untuk memvalidasi, kemudian satker memvalidasi vendor tersebut
15.
Berapa hari jatuh tempo RPD setelah PPK memvalidasi SPP? Dan berapa hari jatuh tempo RPD setelah PPSPM memvalidasi SPM?
a)
5 hari kerja dan 2 hari kerja
b)
3 hari kerja dan 2 hari kerja
c)
2 hari kerja dan 5 hari kerja
d)
3 hari kerja dan 2 hari kerja
16.
Akun-akun yang menghasilkan aset/persediaan harus dibuatkan BAST terlebih dahulu di aplikasi SAKTI modul komitmen, kecuali untuk akun?
a)
528111
b)
532111
c)
532121
d)
523111
17.
Pada saat rekon LPJ Bendahara Pengeluaran, terdapat selisih pada nilai UP/TUP, apakah penyebabnya?
a)
Bendahara belum mencatat nomor SP2D GUP
b)
Bendahara belum mencatat pengeluaran pada kuitansi
c)
Bendahara belum mencatat pungutan dan setoran pajak
d)
Bendahara belum mencatat SP2D PTUP di aplikasi SAKTI pada menu Kas Bank Bendahara pengeluaran
18.
Pada saat satker melakukan rekon Laporan Keuangan di Monsakti terdapat TDK COA sehingga terdapat perbedaan akun yang dicatat pada aplikasi SAKTI dengan SPAN, apakah penyebab selisih tersebut?
a)
Satker belum mencatat nomor SP2D atas SPM Koreksi
b)
Satker salah mencantumkan akun pada pengajuan SPM
c)
Satker melakukan perubahan akun pada SPM
d)
Satker belum mengajukan SPM koreksi ke KPPN
19.
Apabila satker melakukan rekon gaji di Web Gaji dan terdapat validasi bahwa pegawai belum terdaftar di KPPN, apa yang harus dilakukan oleh satker?
a)
Satker harus mengirim adk SK terlebih dahulu sebelum melakukan rekon gaji
b)
Satker harus mengirim adk pegawai baru terlebih dahulu sebelum melakukan rekon gaji
c)
Satker harus melakukan perbaikan atas adk gaji
d)
Satker harus mengirimkan adk data persamaan pegawai
20.
PPSPM dapat dirangkap oleh..
a)
KPA
b)
PPK
c)
Bendahara
d)
Bendahara pembantu
21.
UP dapat digunakan untuk jenis akun belanja
a)
51 , 52, 53
b)
52, 53, 58
c)
52, 53, 55
d)
52, 53, 57
22.
Komposisi UP Tunai dan UP KKP adalah
a)
40 dan 60
b)
50 dan 50
c)
60 dan 40
d)
30 dan 70
23.
Jenis SPM yang membebani RPATA sebagai berikut, kecuali :
a)
SPM Penampungan, SPM Penihilan
b)
SPM Penihilan, SPM Pembayaran
c)
SPM Penihilan, SPM Penampungan
d)
SPM Pembukaan, SPM Penutupan
24.
PMK yang mengatur tata kelola hibah Pilkada adalah sebagai berikut, kecuali :
a)
PMK nomor 89/PMK.05/2016
b)
PMK nomor 62 Tahun 2023
c)
PMK nomor 99/PMK.05/2017
d)
PMK nomor 99/PMK.03/2018
25.
Besaran target komponen UP KKP triwulan III pada penilaian indikator UP/TUP adalah sebesar :
a)
5%
b)
9%
c)
11%
d)
14%
26.
Berikut adalah penilaian Indikator penyerapan anggaran sesuai PER 7/Pb/Tahun 2024 kecuali :
a)
Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja
b)
Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja
c)
Bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja.
d)
Target belanja barang pada triwulan III adalah 75%
27.
Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali :
a)
menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
b)
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
c)
memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
d)
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
28.
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi dasar penilaian aset adalah … dan Harga Pertukaran (Fair Value)
a)
Biaya Perolehan (Historical Cost)
b)
Biaya Kini (Current Cost)
c)
Nilai Realisasi Bersih (Net Realizable Value)
d)
Nilai Wajar (Fair Value)
29.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, satker Badan Layanan Umum termasuk dalam unit akuntansi dan pelaporan keuangan berbentuk
a)
UAKPA
b)
UAPPA-W
c)
UAPPA-E1
d)
UAPA
30.
Berikut yang bukan termasuk Jurnal Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat, yaitu ….
a)
Jurnal Anggaran
b)
Jurnal Transaksi Pendapatan
c)
Jurnal Transaksi Aset
d)
Jurnal Transitoris
31.
Berikut adalah tahapan rekonsiliasi yang sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga adalah .... 1) Tutup Buku GLP, 2) Tutup Buku Persediaan dan Aset Tetap, 3) SHR 4) Penyelesaian To Do List
a)
4, 1, 2, 3
b)
1, 4, 2, 3
c)
4, 2, 1, 3
d)
2, 1, 4, 3
32.
Menurut ketentuan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah dan Koordinator Kuasa BUN Kanwil, dalam rangka pengawasan saldo-saldo kas, Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah wajib melampirkan rincian kas berikut, kecuali
a)
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
b)
Rincian Kas Lainnya dari Hibah
c)
Rincian Kas pada BLU
d)
Rincian Kas Rekening Escrow
33.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah terdiri atas laporan berikut, kecuali ….
a)
Laporan Realisasi Anggaran
b)
Laporan Operasional
c)
Laporan Arus Kas
d)
Neraca
34.
Dokumen yang memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN disebut dengan?
a)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
b)
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)
c)
Laporan Perekonomian Fiskal dan Moneter Indonesia
d)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
35.
Pertumbuhan ekonomi regional dihitung dengan menggunakan dasar?
a)
PDRB ADHB
b)
PDRB ADHK
c)
PDB ADHB
d)
PDB ADHK
36.
Berikut merupakan jenis KUR, kecuali:
a)
KUR Super Mikro
b)
KUR Pekerja Migran Indonesia
c)
KUR Kecil
d)
KUR Ultra Mikro
37.
Dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut, kecuali
a)
Mencukupi kebutuhan dasar
b)
Berumur panjang dan sehat
c)
Berilmu pengetahuan
d)
Mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak
38.
Berikut ini adalah jenis jenis Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya, kecuali
a)
DAU Pendidikan
b)
DAU Kesehatan
c)
DAU Pariwisata
d)
DAU Pekerjaan Umum
39.
Dalam UU Keuangan Negara diatur bahwa Presiden memegang kekuasaan umum keuangan negara yang pelaksanaannya pada pemerintah daerah, kewenangannya tersebut…
a)
Diserahkan kepada kepala daerah
b)
Didelegasikan kepada kepala daerah
c)
Ditugaskan kepada kepala daerah
d)
Diperbantukan kepada kepala daerah
40.
Dalam Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang tidak termasuk pilar-pilarnya adalah …
a)
Penguatan local taxing power
b)
Penurunan Ketimpangan vertikal dan horizontal
c)
Penghilangan Mandatory Spending yang sangat memberatkan daerah
d)
Harmonisasi belanja pusat dan daerah
100 %
