NEW
Font size
WorksheetsLomba Pajak
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal di bawah ini……..
WP mengajukan keberatan tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut
WP tidak mengajukan keberatan
WP mengajukan keberatan tetapi Dirjen pajak menolak keberatan WP
WP mengajukan keberatan, tetapi dipertimbangkan
Dalam UU tentang KUP terdapat rumusan tindak pidana yang berupa delik aduan, yaitu menyangkut…..
WP yang menolak dilakukan pemeriksaan pajak
Pihak ketiga yang tidak memberikan keterangan yang diminta
Setiap orang yang menghalangi penyidikan
Pejabat pajak melanggar rahasia jabatan
Tengah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu WP memperlihatkan pembukuan dan dokumen yang palsu untuk pengisian SPT PPh Badan tahun 2022 dengan kerugian negara berupa pajak terutang yang kurang dibayar sebesar Rp.1.000.000.000. Pada saat dilakukan pemeriksaan dimaksud, WP tersebut mengakui kesalahannya dan berupaya agar tidak dilanjutkan ke penyidikan.
Mana pernyataan dibawah ini yang benar?.......
WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan melalui persetujuan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi sebesar Rp.1.500.000.000
Pemeriksaan bukti permulaan tersebut tetap akan dilanjutkan ke penyidikan meskipun wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000
WP tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.4.000.000.000
Direktorat jenderal pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak. Pernyataan tersebut benar, kecuali……
Kewajiban di dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga dapt diketahui besarnya pajak yang terutang
Diterbitkannya NPWP dan atau PKP secara jabatan.
SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (3) dan telah ditegur secara tertulis
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan apabila karena keadaan……………..
Kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, dan terorisme
Perang antar suku atau kegagalan computer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.
SPT WP mengajukan penundaan penyampaian SPT
WP OP yang meninggal dan WP OP yang berstatus Warga Negara Asing dan tidak tinggal di Indonesia.
WP dengan kriteria tertentu adalah WP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pernyataan dibawah ini yang paling benar adalah…….
Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 3 tahun berturut-turut.
Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar tanpa syarat tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana di bidang perpajakan selama 5 tahun berturut-turut
Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 5 tahun berturut-turut.
Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar selama 3 tahun bertutut-turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 5 tahun berturut-turut
Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh…
Polisi dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti permulaan
Polisi dan Jaksa atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti permulaan
Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti pemulaan
Penyidik di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti permulaan
Terhadap penerbitan SKPKBT yang diajukan gugatan karena diterbitkan tidak melalui pemeriksaan, atas pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKBT dimaksud…….
Tertangguh sampai satu bulan putusan gugatan dan apabila ditolak WP dikenai sanksi 100%
Tertangguh sampai satu bulan putusan gugatan terbit dan apabila ditolak wajib pajak dikenai sanksi 50%
Tertangguh sampai satu bulan putusan gugatan terbit dan apabila ditolak WP dikenai sanksi bunga penagihan
Tetap wajib dibayar paling lambat satu bulan sejak SKPKBT diterbitkan.
Apabila terdapat kekeliruan pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak bagi WP yang dipotong, maka WP yang dipotong dapat mengajukan…..
Permohonan pembetulan atau permohonan lebih bayar atau keberatan
Permohonan pembetulan atau keberatan
Permohonan pembetulan atau permohonan lebih bayar
Keberatan atau permohonan lebih bayar
Penyidik pegawai negeri sipil DJP dapat meminta bantuan apparat penegak hukum lain dalam melakukan penyidikan. Jenis bantuan apa saja?............
Bantuan taktis
Bantuan Upaya paksa
Bantuan keamanan
Bantuan teknis
PT IB memiliki API adalah Perusahaan pembuat perhiasan emas, bahan bakunya berupa emas Batangan diperoleh melalui impor, sedangkan hasil dari pabrikasinya brupa perhiasan emas di ekspor Kembali ke luar negeri. Nilai CIF atas impor Emas Batangan adalah USD 150.000 dengan Kurs MK: Rp.10.500 per 1 USD. Berapakah PPh psl.22 impor atas impor emas tersebut?
Rp.39.375.000
Rp.118.125.000
Rp.0
Tidak dipungut PPh Psl.22
BUT SL adalah Perusahaan pelayaran yang memperoleh penghasilan sebagai berikut:
Penghasilan pelayaran di dalam negeri Rp.5.000.000.000
Penghasilan pelayaran dari dalam ke luar negeri Rp.4.000.000.000
Penghasilan pelayaran dari luar negeri ke dalam negeri Rp.6.000.000.000
Terhadap penghasilan BUT SL tersebut terutang PPh apa? Dan berapa jumlah PPh nya?
PPh psl.15 final sebesar Rp.237.600.000
PPh Psl.15 final sebesar Rp.108.000.000
PPh Psl.4 ayat (2) sebesar Rp.396.000.000
PPh Psl.15 final sebesar Rp.180.000.000
PT A mengasuransikan pabriknya kepada Perusahaan asuransi PT SS dengan membayar premi asuransi sebesar Rp.10.000.000.000 per tahun. Untuk menjamin pelaksanaan asuransi tersebut PT SS kemudian mereasuransikan Sebagian polis asuransi tersebut kepada SL insurance di luar negeri dengan membayar premi asuransi sebesar Rp.5.000.000.000.
Apakah kewajiban pajak penghasilan dari PT SS terhadap pembayaran asuransi tersebut?
Memungut PPh psl.26 sebesar Rp.100.000.000
Memungut PPh psl.23 sebesar Rp.500.000.000
Memungut PPh Psl.26 sebesar Rp.1.000.000.000
Memungut PPh psl.4 ayat (2) sebesar Rp.500.000.000
Yang termasuk Obyek PPh Badan non final adalah:
Imbalan bunga sehubungan dengan penerbitan surat paksa
Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham
Selisih lebih setelah dikurangi kompensasi kerugian karena revaluasi
Penerimaan Kembali atas pembayaran Pajak Penghasilan
Penerapan PPh atas Penghasilan piutang yang telah dihapuskan yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan.…
Merupakan obyek PPh karena pada waktu penghapusannya tidak dapat dikurangkan
Merupakan obyek PPh karena pada waktu penghapusannya merupakan biaya yang dapat dikurangkan
Merupakan obyek PPh karena pada waktu penghapusannya telah diakui sebagai biaya
Merupakan obyek PPh karena pada waktu penghapusannya dapat dikurangkan
PT ST mempunyai aktiva berupa mesin dengan harga perolehan sebesar Rp.240.000.000. Tanggal perolehan mesin adalah tgl.3 Agustus 2022 dan termasuk kelompok IV non bangunan. Pada tgl.12 Desember 2023, mesin tersebut terbakar dan mendapat penggantian asuransi I bulan setelah tanggal terbakar sebesar Rp.208.000.000. Berapa penyusutan tahun 2023 atas mesin tersebut apabila menggunakan metode garis lurus…
Rp.10.000.000
Rp.11.000.000
Rp.12.000.000
Tidak ada perhitungan penyusutan
PT HB memiliki penyertaan saham pada PT HM dengan kepemilikan 30%. Di tahun 2023 PT HM membagi dividen interim berdasarkan proyeksi laba tahun 2023. Perlakuan perpajakan dividen yang diterima PT HB adalah…
Merupakan obyek pemotongan PPh Psl.23 karena bukan berasal dari Cadangan laba ditahan.
Bukan merupakan obyek PPh karena kepemilikan >25%
Bukan merupakan obyek PPh
Merupakan obyek pemotongan PPh Psl.4 ayat (2)
PT M didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta, adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang manajemen investasi yang terdaftar di instansi Otoritas Jasa Keuangan. 60% saham PT M dimiliki oleh Mr.RS, warga negara India, sekaligus menjabat direktur utama. Salah satu bidang usahanya adalah menerbitkan produk reksadana. Saat ini memiliki tiga jenis produk reksadana, yaitu Reksadana Melati, Reksadana Anggrek, Reksadana Merekah. Dari pernyataan berikut, mana yang menurut anda paling benar
PT M merupakan subyek pajak luar negeri
Reksadana merupakan subyek pajak dalam negeri
Mr.RS bukan merupakan subyek pajak
Reksadana bukan merupakan subyek pajak
Yayasan Penyuluh Bangsa, didirikan di Jakarta, bergerak di bidang Pendidikan pra sekolah dan taman kanak-kanak. Guna membiayai operasional sekolah, penerimaan Yayasan th.2023 adalah sebagai berikut :
1) Uang pendaftaran siswa baru th.2023 Rp.150.000 per orang
2) Uang pangkal dan daftar ulang siswa th.2023 Rp.3.000.000 per orang
3) Uang Penyelenggaraan Pendidikan per bulan Rp.600.000 per orang
4) Sisa lebih tahun pajak 2023 adalah sebesar Rp.250.000.000,
yang akan digunakan untuk pembuatan kelas baru pada tahun 2024
Pernyataan yang benar tentang Yayasan tersebut…..
Uang pendaftaran siswa baru bukan obyek PPh
Uang pangkal dan daftar ulang siswa bukan obyek PPh
Uang penyelenggaraan Pendidikan bulanan bukan obyek PPh
Sisa lebih tahun 2023 bukan obyek PPh.
PT T pengusaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang terdiri dari kegiatan penyimpanan sementara atas barang yang akan diekspor dengan nilai sebesar Rp.30.000.000, pengurusan penyelesaian dokumen dengan nilai sebesar Rp.40.000.000, dan biaya transportasi menggunakan moda angkutan (freight) kapal laut dengan nilai sebesar Rp.130.000.000 kepada PT E. PT T melakukan penagihan kepada PT E dengan menerbitkan satu dokumen tagihan. PPN terutang atas transaksi tersebut adalah:
Rp.22.000.000
Rp.2.200.000
Rp.7.700.000
Rp.770.000
PT I di Jakarta menyewa kapal dari Singaporeline Pte Ltd. yang berdomisili di Singapura untuk mengangkut barang miliknya dari Pelabuhan yang berlokasi di Rotterdam, Belanda ke Pelabuhan yang berada di Hong kong. Nilai kontrak sewa kapal tersebut disepakati Rp.500.000.000. pernyataan berikut ini yang benar adalah….
Atas pemanfaatan jasa sewa kapal dari Singaporeline Pte Ltd terutang PPN Rp.50.000.000 mengingat pihak yang memanfaatkan jasa di dalam daerah pabean
Terutang PPN 0% karena lawan transaksi berada di luar daerah pabean
Atas pemanfaatan jasa sewa kapal dari Singaporeline Pte Ltd tidak terutang PPN mengingat kegiatan pemanfaatan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean
Tidak terutang PPN karena ekspor jasa dibatasi pada tiga jenis jasa yaitu jasa maklon, perawatan/perbaikan dan jasa konstruksi saja.
Bea Meterai adalah pajak atas
Dokumen
Penghasilan
Surat
Perjanjian
Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa: (kecuali)
Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang
segala bentuk ljazah
tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang
diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya
Tarif BPHTB sendiri mencapai .......% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).
0,5%
5%
50%
2%
Tarif pajak bumi dan bangunan adalah .....% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
0,5%
5%
50%
2%
