NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPengadaan Barjas Pemerintah
Total questions: 80
Worksheet time: 3hrs 40mins
Name
Class
Date
1.
Siklus dalam manajemen rantai pasok adalah
a)
a. Plan
b)
b. Taktis
c)
c. Strategis
d)
d. Persiapan
e)
e. pemilihan
2.
Pokja Pemilihan melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap ...pengadaan.
a)
a. Pemilihan Penyedia
b)
b. Perencanaan Pengadaan
c)
c. Persiapan pengadaan
d)
d. Serah terima hasil pekerjaan
e)
e. Evaluasi kinerja
3.
Tugas PPK dalam tahap persiapan pengadaan adalah.....
a)
a. Menetapkan HPS
b)
b. Menetapkan Dokumen Pemilihan
c)
c. Menetapkan RUP
d)
d. Menetapkan pemenang
e)
e. Menetapkan Tim Teknis
4.
Metode evaluasi penawaran yang paling tepat digunakan untuk peralatan kantor yang spesifikasi produknya banyak terdapat di pasar.
a)
a. Harga terendah.
b)
b. Biaya selama umur ekonomis
c)
c. Sistem nilai
d)
d. Kualitas
e)
e. Biaya terendah
5.
Salah satu komponen rantai pasok adalah
a)
a. Rantai pasok hulu
b)
b. Rantai pasok raw material
c)
c. Rantai pasok distribusi
d)
d. Rantai pasok produk jadi
e)
e. Rantai pasok hilir
6.
Metode penyampaian dokumen penawaran untuk benih dan pupuk yang melalui penunjukan langsung adalah
a)
a. 2 file
b)
b. 1 file
c)
c. 2 tahap
d)
d. 1 sampul
e)
e 2 sampul
7.
Tugas Pejabat Pengadaan adalah melakukan pemilihan penyedia jasa konsultan sampai dengan
a)
a. Rp. 200 juta
b)
b. Rp. 500 juta
c)
c. Rp. 300 juta
d)
d. Rp. 100 juta
e)
e. Rp. 1 miliar
8.
Proses pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Merupakan pengertian dari prinsip....
a)
a. Akuntabel
b)
b. Efisien
c)
c. Efektif
d)
d. Transparan
e)
e. adil
9.
Ketentuan besaran uang muka untuk pekerjaan tahun jamak adalah
a)
a. 10%
b)
b. 15%
c)
c. 20%
d)
d. 25%
e)
e. 30%
10.
Dokumen kelaikan penggunaan barang yang diberikan oleh produsen hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak disebut.....
a)
a. Sertifikat Garansi
b)
b. Jaminan pemeliharaan
c)
c. Sertifikat keaslian
d)
d. Jaminan mutu
e)
e. Layanan purnajual
11.
Jenis katalog yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah
a)
a. Katalog nasional
b)
b. Katalog sektoral
c)
c. Katalog lokal
d)
d. Bela pengadaan
e)
e. E order
12.
Tugas Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBJ) adalah
a)
a. Pemilihan Lembaga penelitian
b)
b. Pemilihan penyedia
c)
c. Evaluasi kinerja penyedia
d)
d. Membentuk tim ahli
e)
e. Menetapkan RUP
13.
Pihak yang berwenang menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam kepada penyedia yang terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia ialah PA/KPA atas usulan....
a)
a. PPK
b)
b. PA/KPA
c)
c. Tim Teknis
d)
d. APIP
e)
e. Pokja pemilihan.
14.
Yang TIDAK termasuk kegiatan perencanaan dalam pengadaan barang/jasa secara Swakelola ialah
a)
a. Penyusunan jadwal kegiatan swakelola, termasuk jadwal/Waktu pelaporan pekerjaan.
b)
b. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan berdasarkan kontrak
c)
c. Teknis dan penyiapan metode pelaksanaan pekerjaan swakelola
d)
d. Penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci
e)
e. Penetapan tipe Swakelola
15.
Yang termasuk pengadaan Jasa Lainnya ialah
a)
a. Jasa penyusunan modul polatihan.
b)
b. Jasa pekerjaan keamanan
c)
c. Jasa Pengawasan pekerjaan Konstruksi,
d)
d. Jasa investigasi atau penelitian mengenai dampak lingkungan.
e)
e. Jasa desain gedung
16.
Yang dapat dianggap sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak pengadaan barang/jasa Antara lain:
a)
a. Hujan selama beberapa jam di lokasi pekerjaan.
b)
b. Kebakaran yang disebabkan oleh pekerja yang menginap di lokasi pekerjaan
c)
c. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat akumulasi keterlambatan selama Pelaksanaan pekerjaan.
d)
d. Gempa bumi dengan skala cukup tinggi.
e)
e. Perubahan desain Gedung karena permintaan PPK
17.
Yang TIDAK termasuk rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat, sehingga dapat dijadikan materi sanggah, antara lain:
a)
a. Penyusunan spesifikasi yang mengutamakan produk impor
b)
b. Produk harus berstandar luar negeri.
c)
c. Memasukkan Peraturan LKPP yang berkaitan dengan proses yang dilaksanakan
d)
d. Penambahan persyaratan penyedia harus dari daerah tertentu.
e)
e. Persyaratan mengarah pada penyedia tertentu
18.
Ketentuan keikutsertaan Perusahaan Asing antara lain dibatasi nilai paket pekerjaannya yaitu
a)
a. Pengadaan barang/jasa lainnya bernilai di atas Rp 10 miliar.
b)
b. Pekerjaan konstruksi bernilai di atas Rp 100 miliar.
c)
c. Jasa konsultasi bernilai di atas Rp 25 miliar
d)
d. Jasa konsultasi perseorangan bernilai di atas Rp 1 miliar.
e)
e. Pekerjaan jasa lainnya dengan nilai di atas 100 miliar
19.
Apabila pemilihan dilakukan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan ternyata alokasi anggaran tidak disetujui atau nilainya kurang, maka
a)
a. Penyedia diberikan ganti rugi.
b)
b. PPK tetap menandatangani kontrak.
c)
c. Pemilihan dibatalkan.
d)
d. Nilai kontrak disesuaikan.
e)
e. Adendum kontrak
20.
Apabila terbukti bahwa penyedia memberikan informasi tidak benar, maka penyedia yang terlibat:
a)
a. Dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b)
b. Dilaporkan kepada Kepolisian untuk dituntut kerja sama dalam percobaan korupsi.
c)
c. Dicantumkan ke dalam daftar hitam.
d)
d. Dikenakan sanksi administrasi oleh PA/KPA
e)
e. Diberikan kesempatan memperbaiki dokumen
21.
HPS jasa konsultasi terdiri dari biaya langsung personil, biaya langsung nonpersonil, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal yang diperhitungkan dalam biaya langsung personil ialah:
a)
a. Honor tenaga ahli
b)
b. Sewa kantor.
c)
c. Perjalanan dinas.
d)
d. Pajak penghasilan.
e)
e. Biaya fotokopi
22.
Swakelola oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggungjawab anggaran dapat menggunakan tenaga ahli sebanyak:
a)
a. Tidak lebih dari 50% jumlah pegawai K/L/PD yang terlibat pekerjaan ini.
b)
b. Tidak lebih dari 50% jumlah anggota tim pelaksana yang terlibat dalam pekerjaan ini
c)
c. 60%-70% jumlah pegawai K/L/PD yang terlibat pekerjaan ini
d)
d. Sesuai kebutuhan
e)
e. Boleh lebih dari 10% dari jumlah tim pelaksana yang terlibat
23.
Tanda bukti perjanjian untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Rp 175 juta ialah
a)
a. Surat Perjanjian
b)
b. Surat Perintah Kerja.
c)
c. Surat Perintah Mulai Kerja.
d)
d. Surat Pesanan.
e)
e. Kuitansi
24.
Bila kontrak diputus karena kesalahan penyedia, maka
a)
a. PPK meminta Pokja Pemilihan menunjuk penyedia lain yang memenuhi syarat.
b)
b. PPK dapat menunjuk penyedia yang memenuhi syarat.
c)
c. PA dapat menunjuk penyedia yang memenuhi syarat.
d)
d. Tidak dapat dilanjutkan oleh siapapun.
e)
e. Penyedia menunjukan pengganti untuk melaksanakan pekerjaan
25.
Penyesuaian harga Kontrak pengadaan barang/jasa TIDAK diberlakukan untuk:
a)
a. Kontrak lumsum
b)
b. Jenis Kontrak Harga Satuan.
c)
c. Kontrak Pekerjaan Konstruksi.
d)
d. Kontrak Jasa Konsultansi.
e)
e. Kontrak putar kunci
26.
Yang TIDAK termasuk persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa, diantaranya:
a)
a. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
b)
b. Menandatangani Pakta Integritas.
c)
c. Memiliki alamat tetap dan jelas.
d)
d. Menandatangani Dokumen Pemilihan.
e)
e. Memiliki NPWP
27.
Ketentuan besaran jaminan uang muka ialah:
a)
a. Maksimal 30% dari nilai kontrak untuk Usaha non-kecil diatas Rp. 15 M
b)
b. Sebesar nilai uang muka yang ditetapkan didalam Kontrak dengan penyedia
c)
c. Minimal 50% dari nilai kontrak untuk Usaha kecil untuk paket Rp. 50 juta sd 200 juta.
d)
d. Sebesar 5% dari nilai kontrak dengan penyedia
e)
e. Tidak dibatasi
28.
Yang TIDAK termasuk data/informasi untuk menyusun HPS ialah
a)
a. Analisa harga di dalam pagu anggaran
b)
b. Biaya satuan resmi dari asosiasi terkait
c)
c. Nilai Kontrak yang ada sebelumnya
d)
d. Nilai Kontrak sejenis, diinstansi lain.
e)
e. Toko daring
29.
Untuk keperluan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa maka perlu dibentuk tim pendukung dan lim atau tenaga ahli, dalam hal ini ditetapkan oleh:
a)
a. PA/KPA
b)
b. PA atas usul PPK
c)
c. PPK
d)
d. Penetapan Bersama PA dengan PPK.
e)
e. Pokja Pemilihan
30.
Jenis Kontrak untuk pekerjaan Rancang Bangun merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang meliputi pekerjaan desain dan pembangunan, termasuk jenis Kontrak
a)
a. Payung.
b)
b. Lumsum.
c)
c. Pekerjaan Terintegrasi.
d)
d. Pekerjaan Tunggal.
e)
e. Kontrak putar kunci
31.
Peserta pemilihan yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan tertulis apabila terjadi
a)
a. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan dan/atau pejabat berwenang lainnya
b)
b. Pokja Pemilihan menolak dokumen penawaran yang disampaikan di luar waktu yang ditetapkan
c)
c. Pokja Pemilihan tidak mau menerima saran dari Penyedia untuk menaikkan nilai HPS
d)
d. Penyedia tidak mau mengikuti ketentuan di dalam adendum dokumen pengadaan
e)
e. Pokja melaksanakan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku
32.
Ketentuan mengenai Swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat diantaranya
a)
a. Direncanakan oleh instansi penanggungjawab anggaran dan/atau usulan kelompok masyarakat, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat
b)
b. Direncanakan dan diawasi oleh instansi menanggungjawab anggaran, dan dikerjakan oleh kelompok masyarakat.
c)
c. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat.
d)
d. Direncanakan, dikerjakan oleh kelompok masyarakat dan diawasi oleh instansi penanggungjawab anggaran.
e)
e. Direncanakan oleh instansi penanggungjawab anggaran, dilaksanakan dan diawas oleh pokmas
33.
Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan, dengan ketentuan:
a)
a. Hanya yang berbentuk kontrak lumpsum.
b)
b. Komponen keuntungan dan biaya overhead termasuk biaya yang dapat disesuaikan.
c)
c. Penetapan koefisien kontrak pekerjaan dilakukan oleh PPK.
d)
d. Diberlakukan mulai bulan ke 13 sejak pelaksanaan pekerjaan.
e)
e. Keuntungan dapat disesuaikan
34.
Yang termasuk kewenangan PPK diantaranya
a)
a. Menetapkan Pemenang Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya.
b)
b. Melakukan proses e-purchasing dibawah Rp. 200 juta
c)
c. Menandatangani Kontrak.
d)
d. Menjawab Sanggah.
e)
e. Menetapkan sanksi blacklist.
35.
Apabila dalam pelaksanaan kontrak terbukti bahwa Penyedia melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan, maka:
a)
a. Penyedia diberi kesempatan 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan.
b)
b. PPK dapat memutus kontrak secara sepihak.
c)
c. Penyedia membayar ganti rugi kepada PPK.
d)
d. Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan.
e)
e. Penyedia diberikan kesempatan memperbaiki dokumen
36.
Siapa yang berwenang mengenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada penyedia barang/jasa?
a)
a. PA/KPA
b)
b. PPK atau Pokja Pemilihan
c)
c. PPK
d)
d. Pokja Pemilihan.
e)
e. APIP
37.
Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, yang dilakukan Pokja Pemilihan ialah
a)
a. Melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan rekomendasi dari PPK
b)
b. Mengalihkan rencana pengadaan ke tahun anggaran mendatang.
c)
c. Melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, untuk pekerjaan yang mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat.
d)
d. Melaksanakan kembali seleksi ulang, untuk pekerjaan yang mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat.
e)
e. Membatalkan pengadaan
38.
Yang TIDAK dimuat di KAK dalam penyusunan RUP, antara lain:
a)
a. Uraian kegiatan.
b)
b. Besarnya total perkiraan biaya.
c)
c. Spesifikasi teknis.
d)
d. Nilai total HPS
e)
e. Kebutuhan tenaga ahli
39.
Pokja Pemilihan menyatakan tender/seleksi gagal apabila:
a)
a. Seluruh harga penawaran yang masuk di atas HPS.
b)
b. Dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres 16/2018 dan perubahannya.
c)
c. Dugaan KKN yang melibatkan PPK dinyatakan tidak benar oleh pihak berwenang
d)
d. Beberapa penyedia menawarkan tenaga ahli yang sama
e)
e. Adanya kesamaan spesifikasi teknis diantara penyedia
40.
Pengadaan perencanaan gedung Puskesmas senilai Rp 95 juta dilaksanakan dengan menggunakan metode pemilihan:
a)
a. Seleksi
b)
b. Tender
c)
c. Pengadaan langsung.
d)
d. Penunjukan langsung
e)
e. Tender cepat
41.
Sanksi administrasi/dituntut ganti rugi/dilaporkan secara pidana dapat dikenakan kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan apabila terjadi hal sebagai berikut
a)
a. Membuat kesalahan dalam menyusun KAK.
b)
b. Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak.
c)
c. Terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan Penyedia.
d)
d. Menyebutkan merek di dalam pembuatan Spesifikasi Teknis
e)
e. Membuat kesalahan dalam membuat administrasi pemilihan penyedia
42.
Metode evaluasi penawaran pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan ketentuan bobot penilaian biaya antara 60% s.d 70% dari total bobot keseluruhan ialah:
a)
a. Sistem Gugur.
b)
b. Sistem Kualitas Dan Biaya.
c)
c. Sistem Pagu Anggaran.
d)
d. Sistem Nilai.
e)
e. Biaya selama umur ekonomis.
43.
Di dalam proses pembayaran kepada Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Kontrak, dikenal istilah “retensi”, yaitu:
a)
a. PPK meminta sejumlah uang sebagai jaminan untuk pekerjaan yang memerlukan pemeliharaan.
b)
b. PPK menahan sebagian nilai pembayaran sebagai jaminan untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan.
c)
c. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai jaminan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penyedia barang/jasa
d)
d. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai cadangan untuk mengantisipasi bencana.
e)
e. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi
44.
Metode pemilihan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan keadaan tertentu, dilakukan dengan
a)
a. Tender
b)
b. Tender Cepat
c)
c. Penunjukan langsung.
d)
d. Pengadaan langsung.
e)
e. E purchasing
45.
Metode pemilihan penyedia yang menggunakan prakualifikasi ialah:
a)
a. Tender cepat untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
b)
b. Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat
c)
c. Tender untuk Pekerjaan yang bersifat kompleks.
d)
d. Pengadaan Langsung untuk barang/jasa lainnya.
e)
e. Seleksi konsultan perorangan
46.
Apabila hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang besar maka pengadaan tersebut sudah sesuai prinsip
a)
a. Efektif
b)
b. Efisien
c)
c. Terbuka.
d)
d. Akuntabel.
e)
e. Adil
47.
E purchasing diselenggarakan dengan tujuan
a)
a. Terciptanya efisiensi biaya dan waktu
b)
b. Mendapatkan barang/jasa yang lebih murah
c)
c. Untuk menjaga stabilitas harga pasar.
d)
d. Meningkatkan peran UMKM
e)
e. Menciptakan transparansi anggaran
48.
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan kontrak dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis, dapat dilakukan perubahan kontrak dengan ketentuan
a)
a. Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan
b)
b. Pekerjaan tambah tidak melebihi nilai HPS.
c)
c. Pelaksanaan pekerjaan tetap mengikuti jadwal pelaksanaan sesuai kontrak.
d)
d. Pelaksanaan pekerjaan utama dapat dialihkan menjadi subkontrak kepada pihak lain.
e)
e. Dapat melebihi 10% dari nilai kontrak awal
49.
Dalam evaluasi harga terendah, penawaran yang memenuhi syarat ialah
a)
a. Penawaran termurah.
b)
b. Penawaran termurah yang memenuhi kriteria yang disyaratkan.
c)
c. Penawaran termurah dan memenuhi penilaian terbaik.
d)
d. Penawaran tidak harus termurah, tapi memenuhi kualitas terbaik
e)
e. Penawaran terendah dengan spesifikasi teknis terbaik
50.
Pada prinsipnya metode penyampaian dokumen penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas menggunakan metode
a)
a. 1 File
b)
b. 2 file.
c)
c. 2 tahap
d)
d. 2 file dan 2 tahap.
e)
e. 1 sampul
51.
Apabila dalam Pemberian penjelasan diusulkan perubahan spesifikasi teknis, maka yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan ialah:
a)
a. Meminta persetujuan PA/KРА.
b)
b. Meminta persetujuan PPK
c)
c. Membuat adendum dokumen pengadaan.
d)
d. Melakukan peninjauan lapangan.
e)
e. Meminta persetujuan PA/KPA
52.
Pengadaan langsung dapat dilakukan dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi pada pengadaan yang
a)
a. Merupakan kebutuhan operasional.
b)
b. Bernilai paling tinggi Rp. 100 juta.
c)
c. Dilakukan dalam rangka pencegahan bencana.
d)
d. Bernilai antara Rp. 50 juta sampai Rp. 200 juta.
e)
e. Seleksi ulang gagal
53.
Pengadaan bahan/barang/peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dalam pekerjaan Swakelola oleh kelompok masyarakat harus memperhatikan:
a)
a. Prinsip dan etika pengadaan.
b)
b. Instruksi dari PA/KPA
c)
c. Rekomendasi dari PPK.
d)
d. Ketentuan pengadaan pemilihan
e)
e. KUHP
54.
Yang termasuk Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:
a)
a. Tidak mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.
b)
b. Mengawasi pelaksanaan anggaran
c)
c. Pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan,
d)
d. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
e)
e. Memberikan informasi yang sama kepada semua penyedia
55.
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) antara lain
a)
a. Nama dan alamat Pokja Pemilihan
b)
b. Nama paket dan lokasi pekerjaan.
c)
c. Harga perkiraan sendiri (HPS)
d)
d. Syarat Penyedia.
e)
e. Jenis kontrak yang akan digunakan
56.
Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% HPS ialah
a)
a. 5% dari nilai kontrak
b)
b. 1% sampai3% dari nilai kontrak,
c)
c. 1% sampai3% dari nilai penawaran,
d)
d. 5% dari nilai total HPS.
e)
e. 10% dari nilai kontrak
57.
Penetapan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif ialah
a)
a. Subkontraktor Penyedia yang diajukan oleh Penyedia, harus memenuhi persyaratan administrasi.
b)
b. Jaminan Pelaksanaan harus dari Bank Daerah di provinsi lokasi pekerjaan.
c)
c. Penyedia harus memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
d)
d. Tenaga ahli yang diajukan oleh Penyedia harus mendapat persetujuan PPK.
e)
e. Perubahan spesifikasi teknis harus mendapat persetujuan PPK
58.
Yang dapat dilakukan dalam pemaketan barang/jasa, ialah
a)
a. Menyatukan kegiatan yang seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah.
b)
b. Menyatukan beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
c)
c. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan kesatuan sistem
d)
d. Memecah pengadaan menjadi beberapa paket yang dilaksanakan tanpa tender.
e)
e. Menyatukan beberapa paket menjadi satu tender
59.
Metode penunjukan langsung TIDAK dapat digunakan untuk pengadaan berikut
a)
a. Hanya satu pelaku usaha yang mampu
b)
b. Akibat pemutusan kontrak
c)
c. Pengadaan peralatan kantor.
d)
d. Pengadaan obat generik yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.untuk mengatasi wabah pada kecamatan tertentu.
e)
e. Tender ulang gagal
60.
Pembangunan sarana publik yang rusak akibat bencana alam dan dapat menghentikan pelayanan publik, dilaksanakan melalui
a)
a. Seleksi
b)
b. Tender
c)
c. Penunjukan ke penyedia yang sejak melaksanakan pekerjaan sejenis
d)
d. Pengadaan Langsung
e)
e. Swakelola tipe II
61.
Penyiapan penyelenggaraan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden dilakukan melalui:
a)
a. Tender
b)
b. Penunjukan langsung.
c)
c. Tender cepat
d)
d. Seleksi
e)
e. Pengadaan langsung
62.
Ketentuan untuk boleh mengimpor barang sesuai Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2018 dan perubahannya, antara lain:
a)
a. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan.
b)
b. Harga barang impor lebih murah dibanding harga barang produksi dalam negeri
c)
c. Barang impor sudah tertuang di dalam Dokumen Anggaran yang sudah disetujui DPR/DPRD
d)
d. Spesifikasi barang impor lebih baik dari produk dalam negeri
e)
e. Spesifikasi barang dalam sama dengan spesifikasi produk impor
63.
Setelah PA/KPA melakukan identifikasi kebutuhan maka langkah selanjutnya di dalam penyusunan RUP adalah:
a)
a. Pengumuman prakualifikasi.
b)
b. Pemilihan metode evaluasi.
c)
c. Membuat rencana penganggaran
d)
d. Penetapan jenis Kontrak
e)
e. Penetapan Spesifikasi teknis
64.
Perubahan Kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, pernyataan yang paling tepat di bawah ini ialah:
a)
a. Nilai Kontrak tidak melebihi nilai total HPS
b)
b. Pekerjaan tambah/kurang sesuai permintaan PA/KPA
c)
c. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
d)
d. Mengubah harga satuan yang terdapat di dalam Kontrak.
e)
e. Perubahan nilai kontrak melebihi 10% dari kontrak awal Adak
65.
Jenis Kontrak yang pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, disebut:
a)
a. Kontrak lumsum.
b)
b. Kontrak putar kunci
c)
c. Kontrak payung
d)
d. Kontrak Harga Satuan.
e)
e. Kontrak waktu penugasan
66.
Ketentuan penyesuaian harga dalam pelaksanaan kontrak diberlakukan untuk
a)
a. Kontrak tahun tunggal berbentuk kontrak terintegrasi.
b)
b. Kontrak tahun jamak berbentuk kontrak harga satuan
c)
c. Kontrak tahun tunggal untuk pengadaan barang
d)
d. Kontrak tahun jamak berbentuk kontrak lumpsum.
e)
e. Kontrak tahun jamak berbentuk biaya plus imbalan
67.
Metode Penyampaian Penawaran untuk seleksi konsultan badan usaha, yang paling tepat ialah:
a)
a. Metode dua file
b)
b. Metode satu tahap.
c)
c. Metode satu file
d)
d. Metode dua tahap.
e)
e. Metode 1 sampul
68.
Semua calon Penyedia barang/jasa diperlakukan sama dan TIDAK diarahkan untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, termasuk prinsip
a)
a. Transparan.
b)
b. Terbuka.
c)
c. Adil
d)
d. Akuntabel
e)
e. efisien
69.
Manajemen rantai pasok pada level operasional adalah
a)
a. Pemilihan penyedia
b)
b. Penyusunan regulasi
c)
c. Penyiapan kontrak
d)
d. Kebijakan pengadaan barang/jasa
e)
e. Penerapan teknologi informasi
70.
Pada pelaksanaan swakelola tipe 1, jika pekerjaan sudah selesai 100% maka dilakukan serah terima antara.
a)
a. Tim Pengawas dan PPK
b)
b. Tim Persiapan dan PPK
c)
c. PPK dan PA/KPA
d)
d. PPK dan APIP
e)
e. Tim pelaksana dan PPK
71.
Pokja Pemilihan UKPBJ Provinsi Ciliwung mengadakan pemilihan penyedia melalui Seleksi Untuk pekerjaan perencanaan tata ruang dan wilayah senilai Rp. 400 juta, hasil evaluasi Teknis ternyata tidak ada Penyedia yang melampaui ambang batas, sehingga penawaran seluruhnya dinyatakan tidak lulus dan seleksi dinyatakan gagal. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Pokja Pemilihan selanjutnya?
a)
a. Pokja pemilihan menyarankan kepada PPK untuk meninjau kembali persyaratan kualifikasi tenaga ahli, kemudian melakukan seleksi ulang
b)
b. Pokja Pemilihan menyelenggarakan seleksi ulang dengan menurunkan nilai ambang batas
c)
c. Dengan alasan efisiensi waktu, Pokja pemilihan melakukan penunjukan langsung terhadap Penyedia, dengan nilai teknis tertinggi.
d)
d. Pokja pemilihan mengkaji ulang spesifikasi teknis yang diprasyaratkan dan mengubahnya sesuai kondisi penyedia yang terdapat di Provinsi Ciliwung
e)
e.
72.
Dalam Pengumuman tender untuk pengadaan alat tulis di Dinas Pendidikan Kabupaten Jati Wangi, untuk memudahkan komunikasi dengan pelaksana pengadaan maka diprasyaratkan bahwa Penyedia yang mendaftar harus berdomisili atau memiliki Kantor Cabang di Kabupaten Jati Wangi. Pendapat yang paling tepat tentang isi pengumuman diatas ialah...
a)
a. Hal ini dilakukan oleh Pokja Pemilihan demi mengutamakan kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan
b)
b. Untuk meningkatkan peran penyedia barang/jasa setempat maka ketentuan ini dapat dibenarkan
c)
c. Sepanjang disepakati pada sat pemberian penjelasan, maka ketentuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
d)
d. Persyaratan tersebut bertentangan dengan prinsip terbuka, bersaing dan adil
e)
e.
73.
PPK pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan di Kabupaten Banyu Biru yang menurut laporan Penyedia barang/jasa telah mencapai 100% menemukan kenyataan bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan pekerjaan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Langkah yang sebaiknya diambil oleh PPK ialah.
a)
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan jalan tersebut mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam kontrak dan menetapkan beberapa persentase sebenarnya dan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
b)
b. Karena tahun anggaran akan segera berakhir maka PPK menerima hasil pekerjaan tersebut dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai 100% dan menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan.
c)
c. Meminta arahan dari pokja pemilihan dan mengikuti apa yang disarankan Pokja Pemilihan
d)
d. PPK bersama dengan Penyedia barang/jasa membuat kesepakatan untuk mencocokkan hasil pemeriksaan lapangan dengan laporan pekerjaan selesai 100% yang diajukan Penyedia barang/jasa.
e)
e.
74.
Pokja pemilihan melaksanakan pengadaan kendaraan pemadam kebakaran dan ternyata tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran. Diketahui penyebabnya karena PPK. Menyusun HPS dengan nilai terlampau rendah dan tidak sesuai harga pasar Tindakan yang paling tepat menyelesaikan kondisi di atas ialah
a)
a. Pokja pemilihan melaksanakan tender ulang setelah PPK melakukan perbaikan spesifikasi teknis dan penyusunan HPS
b)
b. Pokja pemilihan segera melaksanakan tender ulang karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran
c)
c. PPK memperbaiki spesifikasi teknis dan HPS dengan melakukan kerja sama dengan penyedia tertentu
d)
d. Pokja pemilihan memperbaiki spesifikasi teknis serta HPS dan selanjutnya melakukan tender ulang
e)
e.
75.
Di dinas Bina Marga kabupaten Serumpun DPA tahun anggaran 2015 terdapat 60 paket pekerjaan rehabilitasi jalan dengan jumlah dana sebesar Rp. 20 miliar. Umunya paket-paket tersebut bernilai di atas Rp. 300 juta. Di dalam pelaksanaannya PA/KPA memerintahkan agar paket-paket pekerjaan jalan ini nilainya berubah menjadi di bawah Rp. 200 juta dengan metode pengadaan langsung. Pendapat terbaik tentang hal di atas ialah.....
a)
a. Perubahan jumlah paket untuk usaha kecil adalah sudah sesuai dengan kebijakan umum pengadaan barang/jasa yaitu membuat sebanyak-banyaknya paket untuk UMKM
b)
b. Perubahan jumlah paket diperbolehkan dengan ketentuan nilainya melebihi pagu anggaran
c)
c. Telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemaketan, yaitu sengaja memecahkan paket untuk menghindari tender
d)
d. PA/KPA telah mengambil langkah tepat demi tercapainya prinsip efisien, karena penambahan jumlah paket akan mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.
e)
e.
76.
Pembangunan kantor dinas kebakaran kota A senilai Rp. 5 miliar, terdiri dari pembangunan gedung dua tingkat di area seluas 400 m2 senilai Rp. 2,3 miliar dan lahan parkir/workshop sejarak 200 m dan area pembangunan gedung dengan area seluas 900 m2 senilai Rp. 1,7 miliar serta fasilitas lain (meubelair) senilai Rp. 1 miliar. Kepala daerah menetapkan kebijakan untuk pemberdayaan Usaha Kecil. Maka PA/KPA menetapkan pemaketan yang paling tepat untuk pembangunan kantor tersebut.
a)
a. Satu paket yaitu Pembangunan gedung, lahan parkir/workshop dan fasilitas lain digabung menjadi satu paket,
b)
b. Dua paket terdiri dari satu paket pembangunan gedung berikut lahan parkir/workshop dan satu.
c)
c. Tiga paket, terdiri dari satu paket pembangunan gedung kantor, satu paket lahan parkir/workshop dan satu paket fasilitas lain
d)
d. Empat paket, yaitu dua paket pembangunan gedung kantor lantai 1 dan lantai 2, satu paket lahan parkir/workshop dan satu paket fasilitas lain.
e)
e.
77.
Kantor dinas tenaga kerja kabupaten ABC mengalami kerusakan cukup parah akibat Perbuatan anarkis demonstran buruh yang menuntut kenaikan UKM. Karyawan tidak dapat lagi bekerja di kantor, dan untuk sementara berkantor di kantor dinas lain dengan kondisi yang tidak memadai. Langkah apa yang dapat dilakukan kepala dinas tenaga kerja sebagai PA mengantisipasi kondisi seperti ini
a)
a. Penyebab kerusakan termasuk bencana sosial, maka PA memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan perbaikan kantor dengan tender
b)
b. Segera memerintahkan PPK untuk menunjuk langsung konsultan perencana membuat perencanaan gedung kantor yang rusak.
c)
c. PA membatalkan beberapa paket pekerjaan dan mengalihkan dananya untuk paket perbaikan kantor
d)
d. Jika kondisi tersebut ditetapkan sebagai bencana sosial oleh pejabat terkait, maka PPK dapat menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
e)
e.
78.
Kementerian A ada kegiatan studi kelayakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Berdasarkan hasil survei pasar penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Lembaga penelitian B milik pemerintah. Bagaimana prosedur cara pengadaannya
a)
a. Melalui Swakelola tipe II antara Kementerian A dan Badan B
b)
b. Melalui Seleksi Jasa konsultan non konstruksi
c)
c. Penunjukan langsung ke Lembaga penelitian
d)
d. Melalui kompetisi dengan beauty contest
e)
e. Melalui Swakelola tipe III antara kementerian A dan dengan Badan B
79.
Dinas Kesehatan Provinsi A akan membangun sakit dengan mekanisme desain dan bangun (design and build) dengan pertimbangan pekerjaan berteknologi tinggi, resiko tinggi, menggunakan teknologi khusus dan/atau sulit didefinisikan secara teknis, Untuk melaksanakan pembangunan rumah sakit tersebut. Apa jenis kontrak yang paling tepat?
a)
a. Kontrak lumsum
b)
b. Kontrak harga satuan
c)
c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan
d)
d. Kontrak putar kunci
e)
e. Kontrak Biaya plus imbalan
80.
Dinas Perumahan kota A akan melaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe IV kepada kelompok masyarakat untuk program bedah kampung Kegiatan terdiri dari pengecatan rumah penduduk yang tidak layak dan pembangunan taman vertikal serta penampungan sampah. Kegiatan tersebut untuk memberdayakan penduduk di wilayah kampung tersebut Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di perlukan kontrak Swakelola Tipe IV antara....
a)
a. PA/KPA dengan Ketua Pokmas
b)
b. PPK dengan Ketua Pokmas
c)
c. PPK dengan Ketua Tim Pelaksana
d)
d. PPK dengan Kepala desa
e)
e.
Reset
