Konstruksi gender berdasarkan sifat dan karakter di antaranya perempuan lembut, rajin, bersih, sensitif sedangkan laki-laki kasar, malas, tegas, rasional dan pemberani;

Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yaitu adanya pelabelan, subordinasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan

Mengenali isu gender dapat dikenali dengan menggunakan empat aspek yaitu; Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat (APKM)

RPJMN, RENSTRA,RPJMD, RKPD, RENSTRAPD  dan RENJA adalah  merupakan dokumen–dokumen dalam siklus perencanaan pembangunan yang di atur oleh UU NO 25 tahun 2004.

Inpres 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan merupakan kebijakan pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitiring, dan evaluasi.

UU NO 25 tahun 2004 dan UU 17 tahun 2003 adalah yang mengatur sistem perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

Penganggaran yang responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasikan kebutuhan, aspirasi dan pengalaman serta situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki.

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender di daerah adalah melakukan analisis gender ( GAP) lalu menyusun Gender Budget Statement (GBS) sesuai dengan PMK 196 tahun 2016.

Percepatan PUG melalui pelaksanaan PPRG saat ini menjadi strategis sesuai dengan SE empat Menteri yaitu MenteriPPN/Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP & PA.

Dalam melakukan analisis gender tidak diperlukan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Dalam melaksanakan PUG diperlukan 7 prasyarat yaitu  Komitmen, Kebijakan dan Program, Kelembagaan PUG, Koordinasi, Sumber daya, Data terpilah, Peranserta masyarakat/networking

Proses penyusunan Gender Budget Statement 

(GBS) atau sekarang Gender Budget Actions (GAB) dilakukan setelah tersusunnya RKA-PD

Kesenjangan gender di Indonesia dapat dilihat jelas dalam dalam beberapa indikator di antaranya dalam: IPM/L dan IPM Perempuan, IPG, IDG dan IKG

Sesuai dengan Permendagri 67 tahun 2011 dijelaskan bahwa kelembagaan PUG didaerah terdiri dari:

Yang termasuk Anggaran Responsif gender adalah:

Untuk mengetahui perencanaan yang responsif gender berdasarkan Inpres No 9/2000 alat analisis gender yang lazim di gunakan adalah:

Dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG maka peran lembaga penggerak ( driver) di Daerah menjadi sangat penting. Lembaga itu adalah

Melakukan analisis gender tidak akan berhasil jika TIDAK tersedia. ..........yaitu:. 

Tahap-tahap penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang benar sesuai permendagri 67/2011 adalah: