wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Asesmen Formatif_Pancasila Pemersatu Bangsa

Total questions: 25

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

Ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara di sidang BPUPK Siapa yang pertama kali mengusulkan konsep "Pancasila" sebagai dasar negara dalam sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945?

a)

Soekarno

b)

Mohammad Hatta

c)

Ki Hajar Dewantara

d)

Agus Salim

e)

Sutan Sjahrir

2.

Di antara berikut, siapa yang mengusulkan agar dasar negara Indonesia adalah "Ketuhanan yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial"?

a)

Soekarno

b)

Mohammad Hatta

c)

Moh. Yamin

d)

Soepomo

e)

Agus Salim

3.

Tujuan utama pada Sidang pertama BPUPK yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 adalah ….

a)

Memilih ketua BPUPK

b)

Merumuskan dasar negara Indonesia

c)

Membahas kemerdekaan Indonesia

d)

Menyusun Undang-Undang Dasar

e)

Memilih anggota BPUPK

4.

Pada sidang BPUPK pertama, siapa saja tokoh yang mengajukan usulan mengenai dasar negara selain Soekarno?

a)

Mohammad Hatta dan Soepomo

b)

Moh. Yamin dan Soepomo

c)

Agus Salim dan Ki Hajar Dewantara

d)

Sutan Sjahrir dan Moh. Yamin

e)

Soepomo dan Sutan Sjahrir

5.

Dalam sidang BPUPK pertama, Soekarno mengusulkan lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila adalah sebagai berikut : …..

a)

Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial, Persatuan

b)

Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan

c)

Demokrasi, Sosialisme, Nasionalisme, Keadilan Sosial, Persatuan

d)

Ketuhanan, Perikemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial

e)

Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme, Ketuhanan, Keadilan Sosia

6.

Bagaimana reaksi para anggota BPUPK terhadap usulan-usulan yang diajukan dalam sidang pertama?

a)

Semua anggota setuju dengan usulan Soekarno

b)

Tidak ada perdebatan dan semua usulan diterima

c)

Ada perdebatan dan diskusi panjang sebelum mencapai kesepakatan

d)

Hanya usulan Soepomo yang diterima

e)

Usulan Soekarno ditolak oleh semua anggota

7.

Tokoh yang pertama kali mengusulkan nama "Pancasila" untuk dasar negara Indonesia adalah …

a)

Soepomo

b)

Mohammad Hatta

c)

Moh. Yamin

d)

Soekarno

e)

Agus Salim

8.

Dalam sidang BPUPK, siapa saja tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara selain Soekarno?

a)

Soepomo dan Mohammad Hatta

b)

Moh. Yamin dan Soepomo

c)

Ki Hajar Dewantara dan Agus Salim

d)

Sutan Sjahrir dan Moh. Yamin

e)

Mohammad Hatta dan Moh. Yamin

9.

Isi lima sila yang diusulkan oleh Moh. Yamin dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 ….

a)

Peri Ketuhanan, Peri Kemanusiaan, Peri Kebangsaan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat

b)

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial

c)

Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan

d)

Ketuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme

e)

Ketuhanan, Kebangsaan, Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Kerakyatan

10.

Yang menjadi pokok pikiran utama dalam rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soepomo adalah ….

a)

Demokrasi

b)

Sosialisme

c)

Integralistik

d)

Nasionalisme

e)

Internasionalisme

11.

Pada tanggal berapakah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya yang kemudian dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila"?

a)

29 Mei 1945

b)

30 Mei 1945

c)

31 Mei 1945

d)

1 Juni 1945

e)

2 Juni 1945

12.

Pada sidang BPUPK yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia yang merdeka disampaikan oleh para tokoh bangsa. Salah satu usulan yang paling berpengaruh adalah dari Soekarno, yang memperkenalkan konsep "Pancasila". Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan lima prinsip yang diusulkan sebagai dasar negara Indonesia. Kelima prinsip tersebut adalah Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan. Usulan ini diterima dengan baik dan menjadi landasan penting dalam perumusan dasar negara Indonesia.

Siapa yang memperkenalkan konsep "Pancasila" sebagai dasar negara Indonesia pada sidang BPUPK dan apa saja lima prinsip yang diusulkannya?

a)

Moh. Yamin - Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial

b)

Soepomo - Integralistik, Kekeluargaan, Kemanusiaan, Ketuhanan, Persatuan

c)

Mohammad Hatta - Demokrasi, Sosialisme, Nasionalisme, Internasionalisme, Ketuhanan

d)

Agus Salim - Kemanusiaan, Demokrasi, Nasionalisme, Kesejahteraan, Ketuhanan

e)

Soekarno - Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan

13.

Soepomo, seorang ahli hukum dan anggota BPUPK, memberikan pandangannya tentang dasar negara yang dikenal dengan konsep "Integralistik." Dalam pandangannya, Soepomo mengusulkan negara yang mengintegrasikan semua golongan dan lapisan masyarakat dalam satu kesatuan yang utuh. Konsep Integralistik ini menekankan pentingnya kesatuan dan kebersamaan, serta menghindari paham individualisme yang memecah belah. Pandangan Soepomo ini menjadi salah satu kontribusi penting dalam diskusi tentang dasar negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan konsep "Integralistik" menurut Soepomo?

a)

Negara yang mengutamakan kebebasan individu

b)

Negara yang berbasis pada kekuatan militer

c)

Negara yang mengintegrasikan semua golongan dan lapisan masyarakat dalam satu kesatuan

d)

Negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu

e)

Negara yang mengutamakan ekonomi dan perdagangan

14.

Perumusan dasar negara di sidang BPUPK tidak lepas dari perdebatan mengenai penempatan nilai-nilai keagamaan dalam dasar negara. Satu isu penting adalah perubahan pada sila pertama dari Piagam Jakarta sebelum disahkan menjadi Pancasila pada 18 Agustus 1945. Perubahan ini diusulkan oleh Mohammad Hatta untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila pertama yang awalnya berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa". Perubahan ini diterima dengan baik oleh anggota BPUPK dan menjadi dasar negara yang inklusif bagi semua golongan. Siapakah tokoh yang mengusulkan perubahan pada sila pertama dari Piagam Jakarta sebelum disahkan menjadi Pancasila, dan apa alasan utamanya?

a)

Moh. Yamin - Untuk menegaskan identitas nasional

b)

Soepomo - Untuk menegakkan supremasi hukum

c)

Mohammad Hatta - Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

d)

Soekarno - Untuk mengakomodasi kepentingan internasional

e)

Agus Salim - Untuk memenuhi tuntutan golongan nasionalis

15.

Dalam perumusan dasar negara di sidang BPUPK, terjadi perdebatan mengenai penempatan nilai-nilai keagamaan dalam dasar negara. Siapakah tokoh yang mengusulkan perubahan pada sila pertama dari Piagam Jakarta sebelum disahkan menjadi Pancasila pada 18 Agustus 1945, dan apa alasan utamanya?

a)

Moh. Yamin - Untuk menegaskan identitas nasional

b)

Soepomo - Untuk menegakkan supremasi hukum

c)

Mohammad Hatta - Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

d)

Soekarno - Untuk mengakomodasi kepentingan internasional

e)

Agus Salim - Untuk memenuhi tuntutan golongan nasionalis

16.

Salah satu cara untuk mengatasi perilaku intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah dengan...

a)

Menghindari interaksi dengan kelompok berbeda

b)

Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan

c)

Menjalankan sanksi sosial yang keras

d)

Membiarkan perilaku intoleransi berkembang

e)

Memisahkan diri dari kelompok mayoritas

17.

Untuk mencegah perilaku yang merusak lingkungan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kita dapat melakukan...

a)

Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran

b)

Mengabaikan dampak lingkungan dari kegiatan industri

c)

Mengembangkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan

d)

Meningkatkan penggunaan bahan kimia berbahaya

e)

Membuang sampah sembarangan

18.

Perilaku intoleransi sering muncul dalam masyarakat yang heterogen. Intoleransi ini bertentangan dengan prinsip Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan persatuan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi intoleransi adalah dengan memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan keyakinan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi perilaku intoleransi?

a)

Mengisolasi kelompok minoritas agar tidak terjadi konflik

b)

Mengadakan dialog antaragama dan budaya untuk memperkuat toleransi

c)

Melakukan tindakan hukum terhadap semua perbedaan yang ada

d)

Menyerahkan semua urusan ke pemerintah tanpa peran masyarakat

e)

Menekankan satu budaya atau agama sebagai yang utama

19.

Lingkungan yang rusak akibat eksploitasi berlebihan bertentangan dengan nilai Pancasila yang mengajarkan keseimbangan dan pelestarian alam. Salah satu solusi untuk mengatasi perilaku yang merusak lingkungan adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan praktik berkelanjutan. Tindakan yang paling efektif dalam mengatasi perilaku merusak lingkungan ini adalah ....

a)

Mendorong penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan

b)

Mengabaikan peraturan lingkungan demi keuntungan ekonom

c)

Menerapkan program penghijauan dan kampanye lingkungan secara berkelanjutan

d)

Memanfaatkan lahan hutan untuk keperluan industri secara besar-besaran

e)

Menutup mata terhadap masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita

20.

Diskriminasi adalah perilaku yang bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengutamakan persamaan dan keadilan bagi semua warga negara. Salah satu solusi untuk mengatasi diskriminasi adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak-hak setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Langkah yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi adalah …

a)

Mengabaikan adanya diskriminasi dan membiarkan terjadi secara alami

b)

Mengutamakan kelompok mayoritas dalam setiap keputusan penting

c)

Meningkatkan pendidikan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan

d)

Melarang kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial

e)

Menciptakan undang-undang yang mendukung diskriminasi terhadap kelompok tertentu

21.

Kasus penyebaran hoaks dan berita palsu sering terjadi di media sosial. Hal ini berpotensi merusak keharmonisan sosial dan menimbulkan perpecahan. Prinsip Pancasila yang seharusnya diterapkan dalam menghadapi masalah ini adalah ...

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

22.

Penggunaan teknologi digital dapat mempermudah akses informasi, namun juga rentan digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam menghadapi hal tersebut adalah ...

a)

Mengabaikan informasi yang tidak sesuai

b)

Menyebarkan informasi negatif untuk mendapatkan perhatian

c)

Melaporkan ujaran kebencian dan memberikan edukasi terkait dampaknya

d)

Menghindari penggunaan media sosial sama sekali

e)

Membiarkan orang lain menggunakan teknologi sesuai keinginannya

23.

Dalam diskusi online, sering kali terjadi perdebatan yang tidak beretika. Prinsip Pancasila yang dapat menjadi pedoman untuk menjaga etika komunikasi di ruang digital adalah ...

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

24.

Salah satu tantangan era digital adalah penyalahgunaan data pribadi. Prinsip Pancasila yang mendasari pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data adalah ...

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan berada

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi

25.

Banyak konten di media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah yang dapat memicu perilaku konsumtif. Penerapan nilai Pancasila yang dapat mendorong masyarakat untuk tetap hidup sederhana adalah…

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia