WorksheetsUTS PPP 17 maret 2025
Total questions: 77
Worksheet time: 1hrs 2mins
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...
untuk diketahui oleh masyarakat umum
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden disebut ...
Perrpu
Perpres
UU
PP
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...
UU dan Perpu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...
Gubernur
Bupati
Walikota
DPRD
Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang Undang
Peraturan pemerintah
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan...
Norma
Peraruran
Keputusan
Ketetapan
Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...
Kedaulatan rakyat
Hukum
Kekuasaan belaka
Ketuhanan yang maha esa
Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....
Pancasila
UUD 1945
Keputusan Presiden
Ketetapan MPR
Sistem hukum di Indonesia dibuat secara Hirearkis, yang artinya... .
bertingkat
sepadan
sederajat
berulang-ulang
Salah satu ciri dari hukum tertulis adalah, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Di bawah ini yang merupakan pihak berwenang dalam membuat aturan undang-undang di Indonesia adalah... .
rakyat, dan presiden
presiden, dan lembaga legislatif
lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif
lembaga legislatif, dan rakyat
Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .
pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila
pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat
pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan
pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)
Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam Lembaga Legislatif negara adalah :
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Undang-Undang dibuat oleh... .
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemerintah Daerah
PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .
dalam keadaan baik
diperlukan untuk menggantikan sementara
negara dalam keadaan genting
Presiden ingin membuat aturan baru
Siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang di Indonesia?
Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pengadilan
Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia memerlukan persetujuan dari... .
Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Hirarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....
No. 10 tahun 2011
No, 11 tahun 2011
No. 12 tahun 2011
No. 13 tahun 2011
Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....
UUD 1945
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Pancasila
Peraturan Pemerintah (PP) disahkan oleh . . .
MPR
DPR
Presiden
Menteri
Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....
harus dicabut
segera disahkan
akan diundangkan
harus direvisi
Apabila Perpu tidak disetujui dalam sidang untuk dijadikan UU, maka tindakan selanjutnya adalah ....
tetap berlaku
dipertahankan
diabaikan saja
tidak berlaku lagi
Hukum pada hakikatnya adalah kumpulan peraturan yang memuat ...
perintah dan larangan
instruksi dasar tertulis
pasal-pasal dan ayat-ayat
perintah untuk melaksanakan
Perhatikan peraturan berikut!
1) Undang-Undang/perpu
2) UUD NRI Tahun 1945
3) Peraturan pemerintah
4) Perda kabupaten / kota
5) Ketetapan MPR
6) Perda Provinsi
7) Perpres
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan oleh angka….
Pilihan jawaban
1), 2), 5), 3), 6), 4), dan 7)
2), 1), 5), 7), 3), 6), dan 4)
2), 5), 1), 3), 7), 6), dan 4)
5), 2), 3), 1), 7), 6), dan 4)
7), 2), 5), 3), 1), 4), dan 6)
Tata urutan peraturan perundangan undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang undangan memiliki hierarki/ tingkatan, yang dimaksud Hierarki adalah ...
Peraturan dibawah mendasari peraturan diatasnya
Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan
Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
Peraturan dibawah harus sejalan dan tidak boleh melanggar peraturan diatasnya
Norma yang paling tinggi di dalam piramida hukum disebut ....
grondwet
grundgezets
grundnorms
grondrecht
Lembaga yang berhak menguji Undang-undang apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak bertentangan adalah … .
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi Negeri
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Agama
Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah..
Undang-undang
Peraturan Presiden
Peraturan pemerintah
Peraturan menteri
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan pemerintah
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan Presiden
Undang-undang/PERPU
Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah...
Undang-undang
Peraturan pemerintah
Keputusan presiden
Peraturan daerah
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
Kepres
perundang-undangan
pembukaan UUD 1945
Peraturan Pemerintah
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) berisi aturan pola dan tingkah laku
4) didasarkan pada hukum tertinggi
5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 3, 4
3, 4, 5
Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....
Pancasila
UUD 1945
Keputusan Presiden
Ketetapan MPR
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
K E T E T A P A N M P R ditetapkan oleh
Presiden
Gubernur
MPR
DPRD
P E R A T U R A N P E M E R I N T A H P E N G G A N T I
U N D A N G - U N D A N G dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan
Presiden
Gubernur
MPR
DPRD
Peraturan perundang-undangan bersifat sosiologis, mengandung pengertian bahwa peraturan tersebut memiliki...
Landasan yang sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran masyarakat
adanya landasan hukum
peraturan dapat dikaji ulang
bersifat mengikat
Fungsi perundang-undangan adalah ...
menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945
sebagai pengganti UUD 1945
sebagai tatanan hukum paling dasar
sebagai sumber segala sumber hukum
Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada landasan ...
yuridis, sosiologis, filosofis
yuridis, konstituan, historis
filosofis, fundamental
sosiologis dan humanis
UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang ....
pembagian kekuasaan pemerintahan
wilayah NKRI
tata urutan perundang-undangan
pengangkatan anggota majelis hakim
Alur pembuatan Undang-Undang mencakup tahapan ....
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan
penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan
perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan
Menurut Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal berikut, kecuali ....
pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
perintah dari Presiden
pengesahan perjanjian internasional tertentu
pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
Waktu pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang adalah ....
40 hari
60 hari
80 hari
100 hari
Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai materi yang sama, maka ....
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dibahas dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dibahas dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dibahas bersama-sama
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR langsung disahkan
Pengambilan keputusan tentang suatu Rancangan Undang-Undang dilakukan ....
Dalam pembicaraan tingkat I berupa rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus
Dalam pembicaraan tingkat I berupa rapat paripurna
Dalam pembicaraan tingkat II berupa rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus
Dalam pembicaraan tingkat II berupa rapat paripurna
Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam ....
Program Legislasi Nasional
Program Pembangunan Nasional
Program Presiden
Program DPR
Langkah pertama dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia adalah:
A. Pengesahan oleh Presiden
B. Pembahasan di DPR
C. Penetapan oleh Mahkamah Konstitusi
D. Pengajuan RUU oleh Presiden atau DPR
Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh DPR dan Presiden, tahap selanjutnya adalah:
A. Uji publik
B. Penetapan oleh Mahkamah Agung
C. Pengesahan oleh Presiden
D. Penyusunan oleh kementerian terkait
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD harus berkaitan dengan:
A. Perdagangan internasional
B. Hubungan luar negeri
C. Otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam
D. Pendidikan nasional
Apabila Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang dalam jangka waktu 30 hari, maka:
A. RUU tersebut dianggap batal
B. RUU tersebut harus dibahas ulang
C. RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang
D. RUU tersebut diserahkan ke Mahkamah Konstitusi
Jika terjadi perbedaan pandangan antara DPR dan Presiden mengenai RUU, langkah selanjutnya adalah:
A. Pengajuan ke Mahkamah Agung
B. Pengembalian RUU kepada DPR
C. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan perbedaan
D. Pengajuan ke Mahkamah Konstitusi
Sebutkan tahapan pertama dalam pembuatan undang-undang!
Penyusunan Naskah Akademik
Pembahasan RUU di DPR
Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pengundangan Undang-Undang
Apa itu RUU dan bagaimana prosesnya?
RUU adalah dokumen yang tidak perlu dibahas.
RUU adalah undang-undang yang sudah disahkan.
RUU hanya berlaku di tingkat daerah.
RUU adalah usulan peraturan yang diajukan untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU!
Pemerintah dan swasta
DPR dan media
Hanya DPR saja
Pemerintah, DPR, masyarakat, dan ahli.
Apa yang dimaksud dengan pengesahan undang-undang?
Proses formal untuk menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang sah.
Proses untuk menghapus undang-undang yang sudah ada.
Kegiatan untuk merancang undang-undang baru tanpa persetujuan.
Sebuah acara publik untuk membahas undang-undang yang tidak resmi.
Sebutkan langkah-langkah setelah undang-undang disahkan!
Pengesahan oleh presiden
Pengundian suara
1. Pengundangan, 2. Penyampaian publik, 3. Implementasi, 4. Sosialisasi, 5. Pengawasan.
Penyusunan rancangan undang-undang
Apa pentingnya sosialisasi undang-undang kepada masyarakat?
Untuk mengurangi jumlah undang-undang yang ada.
Agar masyarakat tidak perlu mematuhi hukum.
Supaya masyarakat bisa mengabaikan peraturan yang ada.
Penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kepatuhan masyarakat.
Apa perbedaan antara undang-undang dan peraturan pemerintah?
Perbedaannya terletak pada bahasa yang digunakan
Perbedaannya terletak pada panjangnya
Perbedaannya terletak pada warna yang digunakan
Perbedaannya terletak pada pembuatannya dan kekuatan hukumnya.
Apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah?
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional untuk mengatur kebijakan negara
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh swasta untuk mengatur pelaksanaan undang-undang
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengatur kebijakan pemerintah
Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang atau kebijakan tertentu.
Bagaimana proses pembuatan undang-undang di Indonesia?
Melalui proses legislasi yang melibatkan DPR dan disetujui oleh Presiden.
Melalui proses pengesahan oleh Mahkamah Konstitusi.
Melalui proses negosiasi antara partai politik di DPR.
Melalui proses pemilihan umum yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia.
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi ...
Bab 1 pasal 2 ayat 2
Bab 2 pasal 3 ayat 1
Pasal 28 A - 28 J
Bab 3 pasal 5 ayat 1
Undang Undangan Dasar NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak ...
Lima
Empat
Tiga
Satu
Landasan Yuridis dalam penyusunan aturan undang-undang merupakan landasan dari sisi.. .
filosofi
sosiologi
hukum
peraturan
Landasan sosiologis dalam penyusunan aturan undang-undang di Indonesia artinya... .
pembuatan hukum harus mengacu pada nilai-nilai dasar atau yaitu Pancasila
pembuatan hukum harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup masyarakat
pembuatan hukum harus sesuai dengan tata cara hukum yang sudah ditentukan
pembuatan hukum harus berlaku bagi semua orang (Equality Before The Law)
Di bawah ini yang termasuk ke landasan-landasan dalam penyusunan undang-undang di Indonesia adalah... .
landasan negara
landasan filosofis
landasan kesatuan
landasan UUDKM 2015
Apa perbedaan antara peraturan daerah dan peraturan nasional?
Peraturan daerah dan peraturan nasional memiliki kekuatan hukum yang sama.
Peraturan daerah berlaku di seluruh negara, sedangkan peraturan nasional hanya untuk daerah tertentu.
Peraturan daerah hanya mengatur masalah ekonomi, sedangkan peraturan nasional mengatur semua aspek kehidupan.
Peraturan daerah mengatur urusan lokal, sedangkan peraturan nasional mengatur seluruh wilayah negara.
Sebutkan contoh peraturan daerah yang ada di Indonesia!
Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Contoh peraturan daerah: Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda tentang Pengelolaan Sampah, Perda tentang Penanggulangan Bencana.
Perda tentang Pembangunan Infrastruktur
Perda tentang Pendidikan Dasar
Apa peran serta masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah?
Masyarakat tidak memiliki hak untuk memberikan masukan.
Masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dan aspirasi dalam pembuatan peraturan daerah.
Peraturan daerah dibuat tanpa melibatkan masyarakat.
Masyarakat hanya dapat mengajukan protes setelah peraturan dibuat.
