NEW
Font size
WorksheetsTWK 2 by Alek
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah
Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding
Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap
Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi
Menguji secara material terhadap peraturan perundang - undangan di atas undang - undang
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut
Trias Politika
Triumvirat
Magnum Opus
Monarki
Tirani
Diantara Negara - negara berikut ini yang menerapkan sistem pemerintahan referendum adalah
Swiss
Inggris
Indonesia
Belanda
Italia
Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah
Komisi Yudisial
Pengadilan tinggi
Pengadilan Negeri
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya berapa dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
1/2
1/3
2/3
3/4
1/4
Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya berapa dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
1/4
1/3
2/3
3/4
1/2
lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah
Komisi Yudisial
MPR
DPR
Makamah Agung
Makamah Konstitusi
Suatu sistem pemerintahan dimana lembaga eksekutif yaitu pemerintah dan lembaga legislatif yaitu parlemen memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol check and balance disebut sistem pemerintahan
Monarki
Aristokrasi
Liberal
Presidensial
Demokratis
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif adalah
Presidensial
Liberal
Komunis
Parlementer
Monarki
Sumber hukum intwrnasional berupa keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan pada perkara yang sama dan sejenisnya dinamakan
Statue
Custom
Jurispudensi
Tretey
Doktrin
