Ir. Soekarno

Muhammad Yamin

Soepomo

K. R. T Radjiman Wedyodiningrat

Undang-Undang Dasar

Semboyan Negara

Dasar Negara

Lambang Negara

2016

2017

2018

2019

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Badan Penyiduk Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Badan Penyelidik Unit-Unit Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemenangan Indonesia

Pancasila

Hukum dasar

Teks Proklamasi

Piagam Jakarta

Lima dasar

Lima ikrar

Dasar negara

Lambang negara

Kumakichi Harada

Kuniaki Koiso

Ichibagase Yoshio

Laksamana Maeda

Ir. Soekarno

Drs. Moh Hatta

Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Moh. Yamin

29 Mei - 1 Juni 1945

10 Juni - 17 Juli 1945

10 - 17 Juli 1945

22 Juni 1945

29 April 1945

29 Mei 1945

30 Mei 1945

1 Juni 1945

Pancasila

Hukum dasar

Teks Proklamasi

Piagam Jakarta

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

1 Juni 1945

22 Juni 1945

1 dan 2

1 dan 3

2 dan 3

3 dan 4

1,2,3

1,4,6

2,3,5

2,4,6

1,2,3

1,4,6

2,3,5

2,4,6

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Persatuan Indonesia

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Ketuhanan Yang Maha Esa

Menjenguk orang yang sakit

Pemilihan kepala desa

Membeli barang produk penduduk lokal

Memperbolehkan perayaan hari besar agama dan kepercayaan

1, 2, 3

1, 3, 5

2, 3, 4

3, 4, 5

Cahaya Rohani yang dipancarkan tuhan kepada umat manusia agar memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun dan saling membutuhkan

Seluruh rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan perlindungan negara Indonesia

Masyarakat yang senang berkumpul untuk bermusyawarah mencapai mufakat

Cahaya Rohani yang dipancarkan tuhan kepada umat manusia agar memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Seluruh rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan perlindungan negara Indonesia

Masyarakat yang senang berkumpul untuk bermusyawarah mencapai mufakat

Tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah untuk mewujudkan Masyarakat yang hidup secara adil dan Makmur

Cahaya Rohani yang dipancarkan tuhan kepada umat manusia agar memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun dan saling membutuhkan

Seluruh rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan perlindungan negara Indonesia

Masyarakat yang senang berkumpul untuk bermusyawarah mencapai mufakat

1,2,3

1,4,6

2,3,5

2,4,6

1,2,3

1,4,6

2,3,5

2,4,6

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman.

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia engan berdasar atas persatuan

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan

Satu Pembukaan UUD 1945

Dua Pembukaan UUD 1945

Tiga Pembukaan UUD 1945

Empat Pembukaan UUD 1945

Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang luhur

Mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan

wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang luhur

Mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan

hukum

Pancasila

Republik

Merdeka

berwenang

berpangkat

terpilih

terpengaruh

sederajat atau lebih tinggi.

lebih rendah

lebih lama

sesuai yang berwenang

yang masih berlaku

yang tak disetujui

yang baru dibuat

yang lama

pedalaman

pedesaan

karesidenan

Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Mahkamah Agung

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Komisi Yudisial

Bentuk Negara

Sistem Negara

Bentuk Pemerintahan

Sistem Pemerintahan

Oligarki dan Monarki

Demokrasi dan Republik

Republik dan Monarki

Oligarki dan Republik

kepala negara

kepala pemerintahan

kepala negara dan kepala pemerintahan

negara dan kepala daerah

Raja/Ratu

Kabinet

Perdana Menteri

Presiden

Parlementer

Presidensial

Demokrasi

Kabinet Ministerial

Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen

Kepala Negara adalah raja/presiden dan kepada pemerintahan adalah perdana menteri

Parlemen memiliki kekuasaan yang besar

Menteri-menteri tidak dapat dibubarkan oleh parlemen

Presiden

MPR

DPR

MA

MK

Tidak dapat saling menjatuhkan

Presiden dibantu menteri

DPR berfungsi sebagai alat control

Presiden mandataris MPR

Mentri bertanggung jawab kepada Presiden

MA

MK

KY

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi

Hak Interpelasi

Hak Angket

Hak Budget

Hak Legislasi

Hak Imunitas

MPR

DPR

Presiden

MA

MK

MPR

DPR

DPD

MA

MK

John F. Kennedy

John Locke

Montesqiue

Abraham Lincoln

Aristoteles

MPR

DPR

DPD

MA

Presiden

DPR

BPK

MA

MK

DPD

DPR

MA

MK

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

MA

MK

DPR

DPD

MPR

Wakil Presiden

Menteri

Wakil Presiden dan Menteri

MPR

DPR

Geopolitik

Geostrategi

Wawasan nusantara

Wawasan kebangsaan

Ketahanan nasioanal

Kesatuan dan keutuhan TNi dan Polri

Kesatuan rakyat dan pemerintah

Kesatyan aspek politik dan sosial budaya

Keutuhan Nusantara yang meliputi wilayah darat, laut dan udara

Keutuhan Nusantara yang menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional

Menentukan arah dan.tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain

Menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri

Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya

Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dam daerah

Menentukn segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

Pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasioanal daripada kepwntingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah

Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945

Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945

Pedoman untuk mengadakan hubungan antarbangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat

benua Aisa dan Australia, samudera hidia dan fasifik

benua australia dan afrika, samudera atlantik dan hindia

bendua afrika dan amerika, samudera fasifik dan atlantik

benua asia dan amerika, samudera samudera hindia dan arktik

bendua amerika dan australia, samudera atlantik dan arktik

Kumpulan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan nasional

Langkah-langkah untuk memperkuat hubungan diplomatik antar negara

Seperangkat keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebuah rencana untuk meningkatkan perdagangan internasional

Menghancurkan infrastruktur negara

Mengganggu ketertiban masyarakat

Melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta turut serta dalam penanganan bencana alam dan konflik bersenjata.

Menyebarkan hoaks dan informasi palsu

Kerjasama pertahanan internasional penting untuk memperkuat pertahanan suatu negara melalui pertukaran informasi, sumber daya, dan strategi dengan negara lain.

Kerjasama pertahanan internasional hanya akan membuat suatu negara lebih rentan terhadap serangan dari negara lain

Kerjasama pertahanan internasional tidak penting karena dapat mengganggu kedaulatan suatu negara

Kerjasama pertahanan internasional tidak efektif karena setiap negara harus mengandalkan diri sendiri dalam menjaga keamanan

Dengan mengandalkan hanya pada kekuatan militer tanpa dukungan masyarakat

Dengan hanya melibatkan pemerintah tanpa melibatkan sektor lainnya

Dengan mengecualikan partisipasi swasta dalam perencanaan kebijakan pertahanan

Dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai sektor seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat umum dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pertahanan.

Stabilitas politik suatu negara tidak dipengaruhi oleh kebijakan pertahanan negara.

Kebijakan pertahanan negara yang lemah dapat meningkatkan stabilitas politik suatu negara.

Kebijakan pertahanan negara tidak berpengaruh terhadap stabilitas politik suatu negara.

Kebijakan pertahanan negara yang kuat dapat meningkatkan stabilitas politik suatu negara.

warga negara yang baik akan diperlakukan baik oleh hokum

setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hokum

pemerintah dapat membebaskan warga negara yang baik dari hukuma

pemerintah memberi hukuman kepada semua warga Negara

orang yang melanggar hukum akan masuk lembaga pemasyarakatan

Rakyat Indonesia

Penduduk Indonesia

Warga Negara Indonesia

Bukan Warga Negara Indonesia

Sebatas Warga Negara Indonesia

Apatride

Bipatride

Multipatride

Dwikewarganegaraan

Kewarganegaraan Ganda

Melakukan kegiatan global melalui internet

Memberikan kebanggan pada suatu negara

Membuat tenang orang yang berdiskusi dengan kita

Memberi kejelasan dan kepastian hak dan kewajiban

Persyaratan untuk memperoleh administrasi kependudukan

Warga negara adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia.

Warga negara adalah orang yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia, sedangkan penduduk adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Warga negara adalah orang asing yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia, sedangkan penduduk adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Warga negara adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, sedangkan penduduk adalah orang asing yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia.

Orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan tunduk pada hukum dan peraturan negara.

Orang yang tinggal di wilayah Indonesia, termasuk warga negara asing yang memiliki izin tinggal.

Memiliki kewarganegaraan lebih dari satu negara.

Orang yang memiliki izin tinggal di Indonesia.

Warga Negara adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan Penduduk adalah anak yang lahir di Indonesia dari pasangan suami istri yang salah satunya adalah WNI.

Warga Negara adalah anak yang lahir di Indonesia dari pasangan suami istri yang salah satunya adalah WNI, sedangkan Penduduk adalah anak yang lahir di Indonesia dari pasangan suami istri yang keduanya bukan WNI atau tidak diketahui kewarganegaraannya.

Warga Negara adalah anak yang lahir di Indonesia dari pasangan suami istri yang keduanya bukan WNI atau tidak diketahui kewarganegaraannya, sedangkan Penduduk adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Warga Negara adalah anak yang lahir di Indonesia dari pasangan suami istri yang keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan Penduduk adalah anak yang lahir di Indonesia dari pasangan suami istri yang keduanya bukan WNI atau tidak diketahui kewarganegaraannya.

Proses hukum untuk menjadi WNI

Permohonan, verifikasi, ujian, dan sumpah janji

Lahir dari orang tua WNI atau lahir di wilayah NKRI

Tinggal di wilayah NKRI, termasuk WNA

Pancasila tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat

Pancasila tidak relevan dalam konteks kehidupan bermasyarakat

Pancasila memberikan landasan moral dan etika dalam berinteraksi dengan sesama serta mengedepankan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan.

Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja

Pancasila menjadi dasar moral dan etika dalam membentuk karakter dan moral individu.

Pancasila tidak relevan dalam konteks moral dan etika individu

Pancasila hanya berperan dalam hal politik dan pemerintahan

Pancasila tidak memiliki peran dalam membentuk karakter dan moral individu

Dengan hanya memperhatikan nilai ketuhanan yang maha esa tanpa memperhatikan nilai gotong royong

Dengan mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan menerapkan sistem etika lain yang bertentangan dengan Pancasila

Dengan tidak memperhatikan keadilan, persatuan, dan demokrasi dalam interaksi sosial

Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa dalam interaksi sosial dan keputusan-keputusan yang diambil.

Norma Kebudayaan, Norma Agama, Norma Kesusilaan, dan Norma Kesopanan

Norma Kesusilaan, Norma Kebudayaan, Norma Agama, dan Norma Hukum

Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Agama, dan Norma Hukum

Tidak ada jawaban yang benar

4 bab, 37 pasal, 16 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

16 bab, 4 pasal, 37 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

37 bab, 16 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat auran tambahan

16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

perubahan dilakukan dengan menghilangkan bagian yang dirubah

perubahan dilakukan tanpa menghilangkan bagian yang dirubah

perubahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat

perubahan dilakukan dengan pemungutan suara

2/3

1/3

3/1

3/2

Amandemen

Dinamika

Mobilitas

Globalisasi

Perjalanan

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945

Pasal 35 UUD NRI Tahun 1945

Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945

Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan, Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal, 150 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan), Tidak Penjelasan

Pembukaan, Batang Tubuh (20 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan), Penjelasan

Pembukaan, Batang Tubuh (21 bab, 74 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan), Tidak Penjelasan

Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan), Penjelasan

Pembukaan, Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan), Tidak Penjelasan

1)-2)-3)-4)-5)

1)-2)-3)-5)-7)

2)-3)-5)-6)-7)

2)-3)-4)-5)-7)

Benar semua

Merubah isi UUD sesuai dengan persetujuan presiden

Kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945, sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan 37 UUD NRI Tahun 1945.

Kegiatan yang dilakukan oleh DPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945, sesuai kewenangannya yang diatur dalam Pasal 5 dan 36 UUD NRI Tahun 1945.

Suatu agenda dari MK yang bertujuan merubah UUD NRI Tahun 1945, sesuai dengan Pasal 17 dan 32 UUD NRI Tahun 1945

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat selama lima tahun sekali yang bertujuan agar indonesia tidak tertinggal oleh bangsa asing.

MPR berperan sebagai pengajuan usul RUU

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan perda

Memberika persetujuan atas rancangan perda mengenai APBD

Pengawasan terhadap UU

MPR memiliki wewenang untuk mengubah atau menambah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

melekat pada setiap manusia

.

merupakan anugerah Tuhan

.

tidak wajib dihormati,

dilindungi oleh negara.

hakiki,

universal,

tidak dapat dibagi,

tidak dapat dicabut

Dasar

Intrumental

Praksis

Universal

Dasar

Intrumental

Praksis

Universal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 A – 28 J.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Semua jawaban benar

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pembentukan Instrumen pearturan perundangan HAM.

Pembentukan Pengadilan HAM

Pembangunan infrastuktur yang merata seluruh wilayah Indonesia

memeriksa dan mengesahkan rencana anggaran belanja negara

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

menindak pelanggaran penggunaan keuangan negara

mengelola pembiayaan pembangunan nasional

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Tempat Peminjaman IMF

Menetapkan Undang - undang Keuangan

Memilih Deputi BI

Melakukan pengawasan kepada BUMN