Jenis pemungutan pajak yang sifat besarnya pengenaan pajak dipengaruhi oleh keadaan, pekerjaan, banyaknya tanggungan, status perkawinan dan sebagainya. Contohnya adalah PPh.

(a)  

Sistem pemungutan pajak dimana fiskus memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus di bayarkan. WP bersifat pasif karena proses penghitungan dilakukan dan ditetapkan olef fiskus yang tertuang dalam SKP

(a)  

Teori yang warga negaranya memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan wujud bakti kepada negara karena telah berperan menyeleggarakan kepentingan warga negara

(a)  

SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak yang di potong dan di pungut setiap bulannya yaitu PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 serta PPN dan PPnBM

(a)  

Orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(a)  

Menerbitkan NPWP, menerbitkan STP, menerbitkan surat paksa

(a)  

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

(a)  

Pemerintah Daerah Jawa Barat berencana memberikan porsi pembagian pajak yang lebih besar pada tahun anggaran 2023 untuk pemerataan pembangunan bagi daerah tertinggal dan daerah miskin. Dalam hal ini berarti pajak melakukan fungsi

(a)  

Macam – macam pajak sebagai berikut:

1) Pajak ekspor

2) Pajak reklame

3) Pajak penghasilan

4) Pajak kendaraan bermotor

5) Pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak pusat ditunjukkan nomor

(a)  

Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan tidak langsung. Berikut yang merupakan pajak tidak langsung adalah

(a)  

Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah Pusat Indonesia adalah dari:

(a)  

Tarif pajak yang besarnya sama berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak tersebut dinamakan

(a)  

WP dapat mengajukan permohonan kedua atas permohonan pembatalan SKP yang tidak benar paling lambat…

(a)  

Nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP untuk WP yang transaksinya secara online

(a)