NEW
Font size
WorksheetsFR UUD DAN LEMBAGA NEGARA
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Salah satu perubahan yang mendasar terhadap ketatanegaraan Indonesia setelah terjadi amandemen UUD 1945 adalah ...
Dengan dihapuskannya DPA, Presiden tidak memiliki lagi dewan pertimbangan
Presiden tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membahas UU bersama DPR
Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dam kepala pemerintahan dipilih secara langsung melalui pemilu setiap lima tahun sekali
DPA diganti menjadi DPD yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada . presiden terutama yang berkaitan dengan masalah daerah
MPR sebagai lembaga tertinggi negara berwenang untuk memilih presiden
Makna yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD 45 adalah...
memuat penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak merdeka bagi suatu bangsa
Cita-cita Indonesia kemerdekaan untuk menjadi bangsa berdaulat, adil dan makmur
Meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas jerih payah sendiri dan merupakan berkat Tuhan yang Maha Esa
Cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia
Berisi tentang dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai UUD.
Contoh sikap yang bisa dilakukan sebagai pengamalan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 antara lain..
Saling menghormati antar pemeluk agama
Tidak rasis serta membanding-bandingkan sesuatu
Mencintai tanah air, bangsa dan negara
Menanamkan sikap dan nilai toleransi
Tidak memaksanakan kehendak
Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, yaitu...
Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan penjabaran dari proklamasi kemerdekaan sebagai sumber dari segala sumber hukum
proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan dalam pembukaan
proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan kemerdekaan yang disusun dan diisi oleh pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan ke dalam UUD NRI 1945
proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber utama dari isi Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam UUD NRI 1945
proklamasi kemerdekaan sebagai sebuah inspirasi untuk menyusun kemerdekaan dalam pembukaan UUD NRI 1945
Semenjak diberlakukan sebagai Konstitusi, UUD NRI 1945 telah mengalami 4 kali amandeman. Adapaun faktor yang menyebabkan UUD NRI 1945 perlu diamandemen adalah berikut ini, kecuali...
Terbatasnya pengaturan jaminan hak asasi manusia (HAM)
Kurangnya sistem cek dan keseimbangan institusi-institusi pada pemerintahan
Dominasi kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat
Kekuatan yudikatif terlalu luas dan tidak tak terbatas
kekuasaan legislatif yang terlalu besar di tangan Presiden
Indonesia menganut paham konstititusionalisme, dengan kata lain lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 dalam melaksanakan kekuasaanya dibatasi UUD. Berikut ini bukti paham konstitusionalisme yang dianut negara Indonesia adalah...
Presiden memiliki kekuasaan tertinggi diantara lembaga negara lainnya
kekuasaan lembaga negara sederajat dan saling mengontrol dan mengawasi
Rakyat sebagai pemegang pemeritahan tertinggi di atas lembaga negara
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama
MPR dan DPR menjađi lembaga negara yang bersifat mandiri
Perhatikan poin-poin berikut ini:
1) Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
2) Tidak mengubah bentuk Negara
3) Tidak mengubah pasal tentang kewenangan Lembaga Negara
4) idak bertentangan dengan penguatan sistem demokrasi
5) Tidak bertentangan dengan penguatan sistem presidensisil
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan amandemen UUD 1945 terdapat pada nomer...
1, 2 dan 3
1,2 dan 5
1, 3 dan 4
1,3 dan 5
1, 2 dam 4
Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945. Adapun alasan didirikannya Komisi Yudisial adalah...
Keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan yang tak kunjung tegak
Semakin maraknva Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di dalam pemerintahan
Angka kriminalitas yang melonjak dan semakin maraknya penyelewengan hukum di Indonesia
Semakin banyaknya produk undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat kecil
Semakin banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara perlu diperiksa karena...
Agar setiap pihak yang mengelola uang negara tidak melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara sehingga merugikan rakyat
Agar tidak terjadi tumpah tindih kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh lembaga negara
Agar terdapat pembatasaan kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh lembaga negara
agar setiap pihak yang mengelola uang negara menjalankan amanat tesebut dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat
agar setiap anggaran keuangan negara yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia
Salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara perlu diperiksa karena...
peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden
peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilalukan oleh lembaga yudikatif
peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilalukan terhadap kinerja lembaga ekskutif oleh presiden
peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilalukan oleh lembaga legislatif kepada presiden
Ag peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilalukan oleh presiden kepada lembaga legislatif
Frasa "Setiap orang" sebagaimana yang terdapat pada pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa...
Negara memiliki kewajiban untuk mengatur pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada setiap warga negara tanpa terkecuali
Negara memberikan hak kepada setiap warga negara tanpa terkecuali, tanpa kurang dan lebih
UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap warga negara tanpa terkecuali
UUD 1945 memberikan kewenangan kepada setiap warga negara untuk memenuhi Hak Asasi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
UUD 1945 memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara melalui pengaturan Hak Asasi Manusia
Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 diatur: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Berikut ini contoh implementasi pasal tersebut adalah...
Masyarakat berhak mendapatkan kemudahan pasokan listrik yang memadai
Masyarakat berhak untuk mengelola air sesuai kehendaknya
Negara wajib memberikan ruang kepada individu untuk mengelola hasil hutan
Negara wajib memberikan fasilitas air bersih gratis kepada seluruh masyarakat
Negara wajib memberikan pupuk harga murah kepada petani dalam mengelola lahannya
Pasal 18 ayat (7) menegaskan "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.' Makna frasa "diatur dalam undang-undang" pada pasal tersebut adalah...
Susunan dan tata cara penyelengaraan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang yang terpisan dan berdiri sendiri
Susunan dan tata cara penyelengaraan pemerintah daerah diatur dalam suatu undang- undang
Susunan dan tata cara penyelengaraan pemerintah daerah diatur melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden
Susunan dan tata cara penyelengaraan pemerintah daerah diatur dengan peraturan daerah
Susunan dan tata cara penyelengaraan pemerintah tidak perlu diatur kembali dengan undang-undang karena sudah terdapat di dalam UUD 1945
Pasal 29 ayat 2 UUD 1945: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Indonesia menjamin keberagaman dalam menganut agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah hal tersebut merupakan koridor negara dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Di bawah ini contoh prilaku pasal 29 ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari adalah...
Rendi adalah Siswa yang selalu menghormati suku, agama, ras dan golongan
Johan memilih untuk beragama Budha saat berpindah kewarganegaraan menjadi Indonesia
Reihan adalah pemuda yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan konflik suku, ras dan agama
Rina senantiasa bersikap adil antar sesama umat beragama
Jihan aktif melaksanakan adat budaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya
Dalam Pasal 11 ayat 1 ditegaskan bahwa dalam situasi di mana presiden ingin menyatakan . perang, membuat perdamaian, atau menegosiasikan perjanjian dengan negara lain, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Hal tersebut mencerminkan...
DPR memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan presiden dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar kepada negara dan rakyat
pentingnya keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dalam keputusan yang bisa memiliki dampak besar pada negara dan rakyat.
antara presiden dan DPR memiliki kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan yang bersifat mendesak
pentingnya kontrol lembaga legislatif dalam konteks perjanjian internasional yang signifikan dan berdampak besar kepada bangsa dan negara
pentingnya kontrol presiden terhadap lembaga legislatif dalam memberikan persetujuan terhadap keputusan yang berdampak besar kepada negara dan rakyat
