wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

EVALUASI APBN BAB 2 2024

Total questions: 36

Worksheet time: 53mins

Name
Class
Date
1.

Berkat APBN jumlah pengangguran di kota X berkurang, dan kinerja perekonomian nasional juga membaik. Dalam hal ini, APBN telah berhasil menjalankan fungsi...

a)

alokasi

b)

otorisasi

c)

perencanaan

d)

stabilisasi

2.

yang tidak termasuk ke dalam struktur APBN adalah...

a)

pendapatan negara

b)

belanja negara

c)

bunga utang

d)

keseimbangan primer

3.

penambah nilai kekayaan bersih pemerintah tidak hanya berupa uang kas yang masuk ke negara, tetapi bisa dalam bentuk lain seperti hasil SDA, laba BUMN, dan juga PNBP. Pernyataan ini adalah pengertian dari...

a)

hibah

b)

penerimaan negara

c)

pendapatan negara

d)

pembiayaan

4.

penerimaan perpajakan terdiri atas...

a)

pendapatan SDA migas dan non migas

b)

PPh, PPN, PBB, Cukai

c)

BNPB dan BLU

d)

bea masuk, bea keluar, dan cukai

5.

Agar mencapai sasaran-sasaran program pembangunan, maka diperlukan strategi penganggaran yang...

a)

progresif

b)

permanen

c)

terpadu

d)

berkelanjutan

6.

DAK terdiri dari...

a)

DBH, DAU, insentif fiskal

b)

Dana tambahan infrastruktur, dana desa, dana kesitimewaan DIY

c)

fisik, non fisik, hibah ke daerah

d)

DAU, dana desa, hibah ke daerah

7.

kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban pinjaman berupa bunga utang akan terlihat pada ...

a)

postur apbn

b)

struktur apbn

c)

surplus/defisit anggaran

d)

primary balance

8.

hingga kini, Indonesia baru mengalami surplus anggaran sebanyak 6 kali. dalam jangka panjang Indonesia terus mencoba untuk melakukan kebijakan balanced budget over cycle. Untuk mewujudkannya kebijakan fiskal harus berfungsi sebagai apa dalam perekonomian negara.

a)

otoritas pemegang kuasa pendapatan dan belanja negara

b)

stabiltator

c)

mediator

d)

fasilitator

9.

kapan ekspansi fiskal diberlakukan?

a)

saat ekonomi sedang booming

b)

saat ekonomi lesu

c)

terjadi inflasi

d)

saat deflasi

10.

Jika terjadi defisit maka pemerintah akan melakukan pembiayaan anggaran yang salah satunya bertujuan untuk...

a)

membayar cicilan pokok, membayar jatuh tempo pokok utang, dan membeli lagi Surat Berharga Negara (SBN)

b)

meningkatkan kemampuan pendapatan negara yang tidak tercover jika hanya berharap dari pajak saja

c)

menambah kekayaan bersih negara

d)

membayar utang terhadap luar negeri berikut bersama bunganya

11.
  1. 1. penerimaan cicilan pebgembalian subsidiary Loan Agreement (SLA)

  2. 2. Hasil Pengelolaan Aset (HPA)

  3. 3. Investasi kepada BUMN

  4. 4. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

  5. 5. Rekening Kas Umum Negara (RKUN)

  6. 6. Privatisasi

  7. Manakah yang termasuk klasifikasi pembiayaan non-utang mulai tahun 2017

a)

1, dan 2

b)

3, dan 5

c)

2 dan 3

d)

4 dan 6

12.

surat berharga yang memerlukan underlying asset sebagai dasar penerbitan dan memerlukan opini/fatwa syariah untuk menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah, adalah...

a)

SUN

b)

SBN

c)

obligasi

d)

SBSN

13.

Intrumen pembiayaan pinjaman terdiri atas...

a)

Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Pinjaman luar negeri

b)

Sukuk Ritel dan Savings Bond Ritel

c)

pinjaman luar negeri dan dalam negeri

d)

Sukuk Valas dan sukuk tabungan

14.

BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Karena itu pemerintah dapat memberikan ........... untuk membantu BUMN tersebut

a)

pemberian pinjaman

b)

kerjasama

c)

public private partnership

d)

penyertaan modal negara (PMN)

15.

Realisasi defisit anggaran - Realisasi defisit Anggaran = +

Keadaan ini disebut....

a)

HPA

b)

SAL

c)

SiLPA

d)

SiKPA

16.

Jika realisasi pendapatan negara dan hibah serta pembiayaan < realisasi belanja negara, maka disebut.....

a)

SAL

b)

HPA

c)

SiLPA

d)

SiKPA

17.

(SiLPAt+SiLPAt-tn) + (SiKPAtn+SiLPAt-tn) + koreksi pembukuan. Formula ini dinamakan dengan ....

Keterangan :

t = tahun berjalan

tn = tahun lalu

a)

SAL

b)

HPA

c)

pembiayaan

d)

LKPP

18.

Keuntungan menggunakan format I-Account adalah, kecuali....

a)

Memudahkan dalam analisis komparasi dengan APBN negara lain

b)

Meningkatan pengawasan masyarakat terhadap APBN

c)

mempermudah pemantauan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN

d)

meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN

19.

Dalam format I-Account yang termasuk belanja pemerintah pusat adalah...

a)

pengeluaran rutin, belanja pembangunnan, dan hibah

b)

belanja rutin daerah, belanja modal, dan bunga utang

c)

belanja pegawai, pembangunan proyek, dan belanja lain-lain

d)

subisidi, pembayaran bungan utang, dan belanja barang

20.

Menurut fiscal rules berapa batasan akumulasi jumlah utang yang dapat diambil pemerintah terhadap Produk Dometsik Bruto (PDB)?

a)

3%

b)

60%

c)

3%

d)

50%

21.

Jika PDB Indonesia tahun 2023 sebesar Rp5.296,0 triliun, maka berapa besaran defisitnya?

a)

Rp3.177,6T

b)

Rp211,84 T

c)

Rp2.648 T

d)

Rp158,88 T

22.

Contoh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) adalah ...

a)

999 Bendahara Umum Negara

b)

001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

c)

010 Kementerian Dalam Negeri

d)

110 OMBUDSMAN RI

23.

Contoh satuan kerja...

a)

Sekretariat Jenderal

b)

Badan Karantina Pertanian

c)

KPPN khusus penerimaan

d)

Ditjen Perbendaharaan

24.

belanja negara menurut fungsi.....

a)

hibah, bantuan sosial, pegawai

b)

agama, pariwisata, hibah

c)

pelayanan umum, pertahanan, pariwisata & budaya

d)

pendidikan, bantuan sosial, kesehatan

25.

belanja yang dilakukan oleh K/L adalah...

a)

belanja pegawai

b)

subsidi

c)

belanja bunga utang

d)

belanja modal

26.

alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat, dinamakan dengan ....

a)

belanja barang

b)

subsidi

c)

belanja bantuan sosial

d)

belanja lain-lain

27.

Bagan Akun Standar memuat tentang...

a)

rincian APBN

b)

nota keuangan

c)

bagian anggaran

d)

daftar kodifikasi dan klasifikasi transaksi keuangan

28.

belanja wajib pada proporsi tertentu karena adanya amanat undang-undang dinamakan mandatory spending

a)

true

b)

false

29.

besaran alokasi dana pendidikan dari APBN sesuai dengan mandat UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) adalah...

a)

10%

b)

20%

c)

2%

d)

1%

30.

Dana desa yang dialokasikan sebesar 10% dari APBN merupakan mandat dari....

a)

UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4)

b)

UU Nomor 1 Tahun 2022

c)

UU nomor 6 Tahun 2014

d)

UU nomor 11 Tahun 2006

31.

setelah UU no,1 tahun 2022 diberlakukan, berapa ketentuan angka minimal untuk DAU...

a)

26% dari Pendapatan Neto Dalam Negeri (PDN)

b)

20% dari APBN

c)

tidak ada ketentuan angka, hanya mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik, dan kemampuan keuangan negara

d)

26% dari kemampuan keuangan negara dan target pembangunan

32.

wewenang DPR terkait APBN, kecuali...

a)

pemegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang

b)

membahas bersama pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU APBN

c)

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN

d)

menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan Undang-undang

33.

budget preparation meliputi kegiatan ....

a)

tahap pembahasan

b)

tahap perencanaan dan penyusunan

c)

tahap pelaksanaan

d)

tahap pencatatan atau pelaporan

34.

unit yang terkait dengan siklus anggaran adalah...

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Kemenkeu c.q DJA

d)

semua benar

35.

Pembahasan UU APBN dan alokasi anggaran antara pemerintah dengan DPR dilakukan dibulan?

a)

Agustus-Oktober

b)

Januari-APril

c)

Januari-Desember

d)

November-Desember

36.

Dokumen yang dihasilkan dalam tahap penetapan APBN (dalam chart alur proses bisnis penganggaran) adalah....

a)

Dokumen pagu indikatif, dokumen rancangan awal RKP, dokumen alokasi anggaran

b)

Dokumen nota keuangan, dokumen pagu anggaran, dokumen RKA-K/L

c)

dokumen RKA-K/L, Dokumen Perpres, Dokumen DIPA

d)

dokumen rencana kerja K/L (RENJA K/L), UU APBN, dokumen DIPA