NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsRORENA-SUPERVISI-ANGGARA W.
Total questions: 15
Worksheet time: 7mins
Name
Class
Date
1.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tentang apa?
a)
Pengelolaan Sumber Daya Alam
b)
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
c)
Kebijakan Fiskal dan Moneter Nasional
d)
Pengelolaan Utang Luar Negeri
2.
Apa yang dimaksud dengan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Rencana belanja pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b)
Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
c)
Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
d)
Laporan keuangan tahunan yang disusun oleh kementerian negara/lembaga.
3.
Apa yang dimaksud dengan *Belanja Pegawai* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai.
b)
Kompensasi berupa uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
c)
Biaya operasional untuk pemeliharaan kantor pemerintah.
d)
Pengeluaran untuk membayar hutang negara.
4.
Apa yang dimaksud dengan *Belanja Barang dan Jasa* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Pengeluaran untuk membeli barang yang habis pakai dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang atau layanan.
b)
Pembelian aset tetap yang digunakan untuk periode lebih dari satu tahun.
c)
Dana untuk pembayaran gaji pegawai negeri.
d)
Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung pemerintah.
5.
Apa yang dimaksud dengan *Belanja Modal* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023?
a)
Pengeluaran untuk barang yang habis pakai dalam satu periode akuntansi.
b)
Pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.
c)
Pengeluaran untuk keperluan administrasi dan pemeliharaan kantor.
d)
Pembayaran untuk jasa pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah.
6.
Hibah Pemerintah adalah:
a)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang berasal dari pajak
b)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, rupiah, barang, atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali
c)
Setiap penerimaan negara dalam bentuk obligasi yang diterima dari luar negeri
d)
Setiap pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan internasional
7.
Siapa yang menyusun administrasi pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran kemudian mengirimkan kepada Kaur/Kasi Keuangan Satker pelaksana kegiatan ?
a)
Irwasda
b)
Birorena
c)
satker pelaksana kegiatan
d)
Bidkeu
8.
Siapa yang memberikan perintah pembayaran kepada Kabidkeu Polda dalam bentuk Nota Dinas setelah mendapat persetujuan dari Kapolda terhadap pengajuan kebutuhan anggaran yang diajukan?
a)
Karorena
b)
Karo SDM
c)
Irwasda
d)
Wakapolda
9.
apa saja situasi yang memerlukan penggunaan Anggaran Direktif Kapolda?
a)
Pelatihan khusus untuk anggota Polri
b)
Pembelian alat komunikasi untuk Polri
c)
Pengamanan VVIP dan terorisme
d)
Pembangunan infrastruktur Polri
10.
Apa yang dimaksud dengan Anggaran Dukungan Operasional Kepolisian Daerah (Dukops Polda)?
a)
Anggaran dukungan operasional Polri di tingkat kewilayahan yang belum terdukung dalam DIPA Satker Polda
b)
Anggaran untuk mendukung operasi intelijen di Mabes Polri
c)
Anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional Polri
d)
Anggaran untuk mendukung pelatihan anggota Polri di luar negeri
11.
Siapa yang memberikan persetujuan untuk penggunaan anggaran dukops polda dan anggaran direktif kapolda ?
a)
Menteri Keuangan
b)
Kapolda
c)
Karorena
d)
Kepala Bidang Keuangan Polda
12.
Apa perbedaan utama antara Anggaran Dukops Polda dan Anggaran Direktif Kapolda?
a)
Anggaran Dukops Polda digunakan untuk belanja modal, sedangkan Anggaran Direktif Kapolda untuk pengadaan senjata
b)
Anggaran Dukops Polda digunakan untuk pengamanan bencana alam, sedangkan Anggaran Direktif Kapolda untuk pengadaan peralatan teknologi
c)
Anggaran Dukops Polda digunakan untuk operasional nasional, sedangkan Anggaran Direktif Kapolda digunakan untuk pelatihan anggota Polri
d)
Anggaran Dukops Polda digunakan untuk operasional di tingkat kewilayahan, sedangkan Anggaran Direktif Kapolda digunakan untuk situasi yang memerlukan penanganan khusus seperti terorisme dan pengamanan VVIP
13.
Siapa yang melakukan pencairan anggaran dan menyalurkannya kepada Satker Polda yang mengajukan anggaran ?
a)
Karorena
b)
Kapolda
c)
Irwasda
d)
Kabidkeu
14.
Kepada siapa Satker di lingkungan Polda mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran yang dilampiri TOR, RAB dan SPTJM untuk keperluan pengajuan Dukops Polda dan dana Direktif Kapolda ?
a)
Karorena
b)
Kapolda
c)
Kabidkeu
d)
Wakapolda
15.
Siapa nama Karorena Polda Bali saat in?
a)
Kombespol Ketut Onik Surawan, S.H.
b)
Kombespol Daniel Widya Mucharam, S.I.K., M.P.A.
c)
Kombespol Benny Subandi, S.I.K.,M.Si.
d)
Kombespol Tri Bisono Soemiharso, S.I.K.,M.H.
Reset
