wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL LATIHAN APBN BAB 3

Total questions: 75

Worksheet time: 2hrs 53mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?

a)

Sistem untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka pendek saja

b)

Tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, menengah,

c)

Sistem yang hanya digunakan oleh pemerintah pusat

d)

Perencanaan yang fokus pada pembangunan infrastruktur

2.

Berdasarkan prinsip apa pembangunan nasional diselenggarakan?

a)

Sentralisasi dan otokrasi

b)

Individualisme dan kompetisi

c)

Demokrasi dengan prinsip kebersamaan dan keadilan

d)

. Eksploitasi sumber daya alam

3.

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara disebut

a)

Asas kepastian hukum

b)

Asas keterbukaan

c)

Asas profesionalitas

d)

Asas proporsionalitas

4.

Undang-Undang yang menjadi landasan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:
a. UU Nomor

a)

UU Nomor 25 Tahun 2004

b)

UU Nomor 17 Tahun 2007

c)

UU Nomor 40 Tahun 2006

d)

UU Nomor 18 Tahun 2020

5.

Salah satu tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a)

Memprioritaskan pembangunan di daerah tertentu

b)

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai aspek

c)

Mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

d)

Memaksimalkan penggunaan sumber daya alam

6.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan...

a)

Hanya untuk sektor ekonomi

b)

Khusus untuk infrastruktur

c)

Makro semua fungsi pemerintahan dalam semua bidang kehidupan

d)

Terbatas pada sektor pendidikan dan kesehatan

7.

Hasil dari Perencanaan Pembangunan Nasional tidak termasuk:

a)

Rencana pembangunan jangka panjang

b)

Rencana pembangunan jangka menengah

c)

Rencana pembangunan tahunan

d)

Rencana pembangunan darurat

8.

Tahap penyusunan rencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari berapa langkah?

a)

2 langkah

b)

3 langkah

c)

4 langkah

d)

5 langkah

9.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ditetapkan sebagai:

a)

Peraturan Presiden

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Keputusan Menteri

10.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk:

a)

Menghambat proses pembangunan

b)

Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan

c)

Mengurangi peran kementerian dalam pembangunan

d)

Mempercepat proses pembangunan tanpa memperhatikan kualitas

11.

Siapa yang bertugas menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan?

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

Menteri/Kepala Bappeda

d)

Gubernur

12.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mencakup indikator dan sasaran kinerja, kecuali:

a)

Masukan (input)

b)

Keluaran (output)

c)

Manfaat (benefit)

d)

Prediksi (forecast)

13.

Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan Penyelenggara Negara disebut:

a)

Asas kepastian hukum

b)

Asas tertib penyelenggaraan negara

c)

Asas kepentingan umum

d)

Asas akuntabilitas

14.

. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional adalah:

a)

PP Nomor 40 Tahun 2006

b)

PP Nomor 17 Tahun 2017

c)

PP Nomor 18 Tahun 2020

d)

PP Nomor 25 Tahun 2004

15.

Dalam tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, penetapan rencana menjadi produk hukum bertujuan untuk:

a)

Mempersulit proses pembangunan

b)

Mengikat semua pihak untuk melaksanakannya

c)

Membatasi partisipasi masyarakat

d)

Memperpanjang proses birokrasi

16.

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar tentang penyelenggaraan negara disebut...

a)

Asas proporsionalitas

b)

Asas profesionalitas

c)

Asas keterbukaan

d)

Asas akuntabilitas

17.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan sebagai:

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Presiden

d)

Keputusan Menteri

18.

Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan oleh:

a)

Hanya pemerintah pusat

b)

Hanya pemerintah daerah

c)

Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah

d)

Lembaga swadaya masyarakat

19.

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkaitan dengan efisiensi sumber daya adalah:

a)

Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan

b)

Menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi

c)

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

d)

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif

20.

Langkah terakhir dalam tahap penyusunan rencana adalah:

a)

Penyiapan rancangan rencana pembangunan

b)

Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

c)

Musyawarah perencanaan pembangunan

d)

Penetapan rencana pembangunan

21.

Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan yang ideal menurut Solihin (2015)?

a)

Bersifat top-down dan terpusat

b)

Bersifat partisipatif, berkesinambungan, dan holistik

c)

Berfokus hanya pada pendekatan sektoral

d)

Mengutamakan pembangunan jangka pendek

22.

Pendekatan apa yang muncul sebagai jawaban atas pelaksanaan pendekatan sektoral yang dianggap cenderung terpusat?

a)

Pendekatan holistik

b)

Pendekatan partisipatif

c)

Pendekatan kewilayahan

d)

Pendekatan demokratis

23.

Berapa lama rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional?

a)

5 tahun

b)

10 tahun

c)

15 tahun

d)

20 tahun

24.

Apa yang TIDAK termasuk dalam urutan penyusunan RPJP?

a)

Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

b)

Musyawarah perencanaan pembangunan

c)

Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

d)

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

25.

Apa visi pembangunan nasional Indonesia menurut RPJP?

a)

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur

b)

Indonesia yang kuat, bersatu, dan sejahtera

c)

Indonesia yang demokratis, aman, dan berkelanjutan

d)

Indonesia yang berdaya saing global dan berkeadilan

26.

Berapa jumlah misi pembangunan nasional yang disebutkan dalam RPJP?

a)

5 misi

b)

6 misi

c)

7 misi

d)

8 misi

27.

Apa yang dimaksud dengan RPJM Nasional?

a)

Rencana pembangunan untuk 20 tahun

b)

Rencana pembangunan untuk 10 tahun

c)

Rencana pembangunan untuk 5 tahun

d)

Rencana pembangunan untuk 1 tahun

28.

Apa yang TIDAK termasuk dalam urutan kegiatan penyusunan RPJM Nasional?

a)

Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

b)

Penyiapan rancangan rencana kerja

c)

Musyawarah perencanaan pembangunan

d)

Pengesahan oleh DPR

29.

Apa yang dimaksud dengan Renstra-KL?

a)

Rencana strategis keuangan dan logistik

b)

Rencana strategis kementerian/lembaga

c)

Rencana strategis kerja lembaga

d)

Rencana strategis kebijakan luar negeri

30.

Berapa lama periode Renstra-KL?

a)

1 tahun

b)

3 tahun

c)

5 tahun

d)

10 tahun

31.

Apa yang dimaksud dengan Rancangan Teknokratik dalam proses penyusunan RPJM?

a)

Perencanaan yang dilakukan oleh para teknokrat

b)

Perencanaan yang menggunakan teknologi tinggi

c)

Perencanaan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah

d)

Perencanaan yang berfokus pada pengembangan teknologi

32.

Apa yang BUKAN merupakan pedoman bagi penyusunan RKP?

a)

Pemerintah untuk menyusun Rancangan APBN

b)

K/L untuk menyusun Renja-KL

c)

Pemda untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

d)

DPR untuk menyusun undang-undang

33.

Kapan Musrenbang Tahunan Nasional diselenggarakan?

a)

Paling lambat minggu pertama bulan April

b)

Paling lambat minggu kedua bulan April

c)

Paling lambat minggu ketiga bulan April

d)

Paling lambat minggu keempat bulan April

34.

Apa yang menjadi fokus Kementerian Keuangan dalam penelaahan Rancangan Renja-K/L?

a)

Ketepatan sasaran dengan RKP

b)

Kesesuaian dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara

c)

Integrasi program antar kementerian

d)

Penyusunan indikator kinerja

35.

Apa tujuan dari Musrenbang Tahunan?

a)

Menyempurnakan Rancangan Awal RKP menjadi Permen Rancangan RKP

b)

Menyusun APBN

c)

Mengevaluasi kinerja kementerian/lembaga

d)

Menetapkan visi dan misi pembangunan nasional

36.

Kapan Pembicaraan Pendahuluan R-APBN Pemerintah dengan DPR dilakukan?

a)

Bulan Maret

b)

Bulan April

c)

Bulan Mei

d)

Bulan Juni

37.

Apa yang dilakukan Bappenas setelah Pembicaraan Pendahuluan R-APBN?

a)

Menetapkan APBN

b)

Melakukan pemutakhiran Rancangan RKP

c)

Menyusun Renstra-KL

d)

Menyelenggarakan Musrenbang

38.

Apa yang ditetapkan menjadi Perpres setelah disetujui oleh Presiden?

a)

Rancangan Awal RKP

b)

Rancangan Akhir RKP

c)

Renja-K/L

d)

RPJM Nasional

39.

Apa yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan?

a)

RPJP Nasional

b)

RPJM Nasional

c)

Renstra-KL

d)

RKP

40.

Siapa yang menyampaikan Pagu Anggaran K/L kepada K/L?

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Menkeu dan Bappenas melalui Surat Bersama

d)

Kemenko Perekonomian

41.

Apa yang dimaksud dengan Renja-K/L?

a)

Laporan keuangan untuk lembaga pemerintah

b)

Dokumen perencanaan kementerian/lembaga

c)

Daftar prioritas pembangunan nasional

d)

Strategi alokasi anggaran

42.

Implementasi undang-undang mana yang mengubah pendekatan penyusunan anggaran di Indonesia?

a)

UU No. 18 Tahun 2004

b)

UU No. 16 Tahun 2002

c)

UU No. 17 Tahun 2003

d)

UU No. 15 Tahun 2005

43.

Implementasi undang-undang mana yang mengubah pendekatan penyusunan anggaran di Indonesia?

a)

Penganggaran berbasis kinerja

b)

Pendekatan tradisional dengan sifat line item dan incremental

c)

Pendekatan anggaran terpadu

d)

Kerangka pengeluaran jangka menengah

44.

Bagaimana sifat penyusunan anggaran sebelum implementasi UU No. 17 Tahun 2003?

a)

Penganggaran line item

b)

Penganggaran incremental

c)

Penganggaran Berbasis Kinerja

d)

Penganggaran tradisional

45.

Apa kepanjangan dari KPJM dalam konteks perencanaan anggaran?

a)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

b)

Kebijakan Pemerintah Jangka Menengah

c)

Keputusan Perencanaan Jangka Menengah

d)

Konsep Pembangunan Jangka Menengah

46.

Apa padanan bahasa Inggris untuk KPJM?

a)

Medium-term Development Plan

b)

Midterm Expenditure Framework

c)

Medium-term Financial Strategy

d)

Midterm Fiscal Outlook

47.

Apa kepanjangan dari PBK dalam konteks penganggaran?

a)

Perencanaan Berbasis Keuangan

b)

Penganggaran Berbasis Kinerja

c)

Penilaian Berbasis Kebutuhan

d)

Pembangunan Berbasis Kebijakan

48.

Apa fokus utama dari Penganggaran Berbasis Kinerja?

a)

Orientasi input

b)

Kinerja dan efisiensi

c)

Klasifikasi line item

d)

Perspektif tahunan

49.

Sebelum UU No. 17 Tahun 2003, bagaimana dokumen anggaran dibagi?

a)

Anggaran berjalan dan modal

b)

Anggaran rutin (DIK) dan pembangunan (DIP)

c)

Anggaran pendapatan dan belanja

d)

Anggaran jangka pendek dan jangka panjang

50.

Berapa durasi prakiraan maju dalam KPJM?

a)

1 tahun

b)

2 tahun

c)

3 tahun

d)

5 tahun

51.

Manakah dari berikut yang BUKAN merupakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja?

a)

Alokasi anggaran berorientasi output dan outcome

b)

Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dengan akuntabilitas

c)

Money follows function

d)

Alokasi anggaran berbasis input

52.

Apa yang dimaksud dengan konsep "let the manager manages" dalam PBK?

a)

Pengambilan keputusan terpusat

b)

Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dengan akuntabilitas

c)

Kontrol ketat atas semua pengeluaran

d)

Penghapusan peran manajerial

53.

Manakah dari berikut yang BUKAN merupakan instrumen yang digunakan dalam implementasi PBK?

a)

Indikator Kinerja

b)

Standar Biaya

c)

Evaluasi Kinerja

d)

Anggaran Line Item

54.

Apa tujuan utama implementasi KPJM?

a)

Untuk fokus hanya pada tujuan fiskal jangka pendek

b)

Untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam jangka menengah

c)

Untuk menghilangkan kebutuhan penganggaran tahunan

d)

Untuk meningkatkan belanja pemerintah

55.

Manakah dari berikut yang BUKAN merupakan komponen Penganggaran Berbasis Kinerja?

a)

Perencanaan kinerja

b)

Pengukuran kinerja

c)

Pemantauan/Evaluasi kinerja

d)

Mengabaikan kinerja

56.

Apa perbedaan utama antara penganggaran tradisional dan Penganggaran Berbasis Kinerja?

a)

PBK berorientasi pada input sedangkan penganggaran tradisional fokus pada output

b)

PBK menentukan kinerja terlebih dahulu, kemudian mengalokasikan sumber daya sesuai dengan itu

c)

Penganggaran tradisional lebih fleksibel daripada PBK

d)

PBK hanya berlaku untuk perencanaan jangka pendek

57.

Apa yang dimaksud dengan APBN?

a)

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

b)

Anggaran Pemerintah Belanja Negara

c)

Anggaran Perencanaan Belanja Nasional

d)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

58.

Manakah yang BUKAN merupakan dokumen penganggaran?

a)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

b)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN)

c)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

d)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

59.

Siapakah yang menyetujui APBN?

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

60.

Kapan biasanya Pagu Anggaran ditetapkan?

a)

April

b)

Juli

c)

Oktober

d)

Desember

61.

Apa yang dimaksud dengan Pagu Indikatif?

a)

Batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L

b)

Hasil final pembahasan anggaran dengan DPR

c)

Ancar-ancar pagu anggaran sebagai pedoman penyusunan Renja-K/L

d)

Hasil final pembahasan anggaran dengan DPR

62.

Manakah yang BUKAN merupakan produk hukum yang menjadi landasan proses penganggaran?

a)

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

b)

PP No. 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran

c)

PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

d)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

63.

Kapan Alokasi Anggaran K/L biasanya dikeluarkan?

a)

April

b)

Juli

c)

Oktober

d)

Januari

64.

Apa kepanjangan dari RKA-K/L?

a)

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

b)

Rancangan Kebijakan Anggaran Kementerian/Lembaga

c)

Rencana Keuangan dan Anggaran Kementerian/Lembaga

d)

Rancangan Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga

65.

Manakah yang BUKAN merupakan level data pada RKA-K/L?

a)

Program

b)

Kegiatan

c)

Output

d)

Departemen

66.

Apa yang dimaksud dengan Satker dalam konteks RKA-K/L?

a)

Satuan Kerja

b)

Satuan Kegiatan

c)

Satuan Keuangan

d)

Satuan Koordinasi

67.

Manakah yang merupakan contoh Program dalam RKA-K/L?

a)

Politeknik Keuangan Negara STAN

b)

Pengembangan SDM

c)

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang Keuangan Negara

d)

Lulusan Pendidikan Program Diploma Keuangan

68.

Apa yang dimaksud dengan KRO dalam RKA-K/L?

a)

Klasifikasi Rencana Operasional

b)

Klasifikasi Rincian Output

c)

Kegiatan Rencana Operasional

d)

Kegiatan Rincian Output

69.

Manakah yang BUKAN merupakan jenis belanja dalam RKA-K/L?

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Operasional

70.

Siapa yang menandatangani Surat Alokasi Anggaran K/L?

a)

Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas

b)

Presiden

c)

Menteri Keuangan

d)

Kepala Bappenas

71.

Apa yang dimaksud dengan RO dalam RKA-K/L?

a)

Rencana Operasional

b)

Rincian Output

c)

Rencana Organisasi

d)

Rincian Operasional

72.

Manakah yang BUKAN merupakan lampiran dalam Surat Bersama Pagu Indikatif?

a)

Rincian Pagu menurut Program dan Sumber Dana

b)

Rincian Prioritas K/L

c)

Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L

d)

Rincian Gaji dan Tunjangan Pegawai K/L

73.

Apa fungsi utama dari DIPA?

a)

Sebagai dasar penyusunan RKA-K/L

b)

Sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan

c)

Sebagai landasan hukum penganggaran

d)

Sebagai pedoman evaluasi kinerja anggaran

74.

Apa yang dimaksud dengan KPBU-AP dalam konteks penganggaran?

a)

Kerjasama Pemerintah Badan Usaha - Anggaran Pemerintah

b)

Kerjasama Pemerintah Badan Usaha - Availabilty Payment

c)

Koordinasi Perencanaan Badan Usaha - Anggaran Pemerintah

d)

Koordinasi Pemerintah Badan Usaha - Availabilty Payment

75.

Manakah yang merupakan contoh Kegiatan dalam RKA-K/L?

a)

Program Infrastruktur Konektivitas

b)

Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

c)

Lulusan Pendidikan Program Diploma Keuangan

d)

Politeknik Keuangan Negara STAN

Similar Resources on Wayground

Quiz Ekonomi XII

80 questions

Quiz Ekonomi XII

quiz

Worksheet

•

11th Grade

Indonesian Currency History and Policies

74 questions

Indonesian Currency History and Policies

quiz

Worksheet

•

8th Grade - University

Sumatif Kelas 9

72 questions

Sumatif Kelas 9

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

Kerajaan Islam di Nusantara

70 questions

Kerajaan Islam di Nusantara

quiz

Worksheet

•

11th Grade - University

Latihan Soal Shiroh Y6

75 questions

Latihan Soal Shiroh Y6

quiz

Worksheet

•

10th - 12th Grade

LATIHAN SOAL BAB 2

73 questions

LATIHAN SOAL BAB 2

quiz

Worksheet

•

11th Grade

Latihan SAS Ganjil XI

70 questions

Latihan SAS Ganjil XI

quiz

Worksheet

•

11th Grade

Lat SAS Genap Sosio XI

70 questions

Lat SAS Genap Sosio XI

quiz

Worksheet

•

11th Grade