wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

APBN, Struktur, dan Fungsi

Total questions: 150

Worksheet time: 2hrs 13mins

Name
Class
Date
1.

APBN merupakan rancangan keuangan tahunan negara yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan pada (a)  

2.

Fungsi APBN

a)

Otorisasi Perencanaan Pengawasan

b)

Penilaian Kekuasaan Otorisasi

c)

Pedoman Otorisasi Pengawasan

d)

Perencanaan Pedoman Stabilitas

3.

Fungsi APBN 4-6

(a)  

4.

Struktur APBN Pertama

(a)  

5.

Fungsi APBN 1-3

(a)  

6.

Struktur APBN Kedua

(a)  

7.

Struktur APBN Ketiga

(a)  

8.

Struktur APBN Keempat

(a)  

9.

Struktur APBN Kelima

(a)  

10.

Sub-Struktur APBN Pertama

(a)  

11.

Sub-Struktur APBN Kedua

(a)  

12.

Isi Sub-struktur APBN Pertama

(a)  

13.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri dari Penerimaan Perpajakan terdiri atas...

(a)  

14.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dari Penerimaan Perpajakan terdiri atas

(a)  

15.

Pendapatan SDA Non Migas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas

(a)  

16.

Penerimaan Perpajakan dari Sub-Struktur APBN Pertama terdiri atas

(a)  

17.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sub-Struktur APBN Pertama terdiri atas

(a)  

18.

Belanja Pemerintahan Pusat dari Struktur APBN Kedua yaitu

(a)  

19.

Belanja Non K/L dari Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas

(a)  

20.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dari Struktur APBN Kedua terdiri atas

(a)  

21.

Kode Belanja Organisasi 001

(a)  

22.

Kode Belanja Organisasi 002

(a)  

23.

Kode Belanja Organisasi 004

(a)  

24.

Kode Belanja Organisasi 005

(a)  

25.

Kode Belanja Organisasi 006

(a)  

26.

Kode Belanja Organisasi 007

(a)  

27.

Kode Belanja Organisasi 010

(a)  

28.

Kode Belanja Organisasi 011

(a)  

29.

Kode Belanja Organisasi 012

(a)  

30.

Kode Belanja Organisasi 013

(a)  

31.

Kode Belanja Organisasi 015

(a)  

32.

Kode Belanja Organisasi 018

(a)  

33.

DPJ (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki posisi lebih tinggi dari Kemenkeu, maka Kode Belanja Organisasinya yaitu

(a)  

34.

DPJ (Direktorat Jenderal Pajak) memiliki posisi lebih tinggi dari Kemenkeu, maka Kode Belanja Organisasinya yaitu

(a)  

35.

Format Kode Akutansi APBN

(a)  

36.

Kode Akun Pemerintah Pertama

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

37.

Kode Akun Pemerintah Kedua

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

38.

Kode Akun Pemerintah Ketiga

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

39.

Kode Akun Pemerintah Keempat

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

40.

Kode Akun Pemerintah Kelima

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

41.

Kode Akun Pemerintah Keenam

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

42.

Kode Akun Pemerintah Ketujuh

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

43.

Kode Akun Pemerintah Kedelapan

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

44.

Kode Akun Pemerintah Kesembilan

E.g ( Nama / Nama / Debit/kredit)

(a)  

45.

Bendahara Negara sekaligus Menteri Keuangan yaitu

(a)  

46.

APBN adalah singkatan dari

(a)  

47.

Konsep Tiga Pilar APBN Pertama (Presiden, Mentri) Yaitu

(a)  

48.

Konsep Tiga Pilar APBN kedua (MPR, DPR) yaitu

(a)  

49.

Konsep Tiga Pilar APBN ketiga yaitu

(a)  

50.

Yang bukan tugas dan wewenang DPR dalam Mengatur APBN

a)

Merancang

b)

Mempertimbangkan

c)

Membahas

d)

Mengawasi

51.

Yang bukan termasuk mandatory spending adalah

a)

Pendidikan

b)

Dana Desa

c)

Kesehatan

d)

Dana Kota

52.

DAU dalam uu No. 33 tahun 2004 sebesar

a)

22%

b)

25%

c)

26%

d)

30%

53.

Yang Merancang APBN Adalah

a)

DPR

b)

DPRD

c)

DPD

d)

MPR

54.

Dana Desa diatur dalam UU

a)

No.5 Tahun 2024

b)

No.7 Tahun 2014

c)

No.6 Tahun 2014

d)

No.8 Tahun 2017

55.

Anggaran pendidikan dianggarkan sebesar

a)

10%

b)

15%

c)

20%

d)

5%

56.

Yang bukan Ruang Lingkup Komisi XI

a)

Keuangan

b)

BUMN

c)

Perbankan

d)

Perencanaan Pembangunan Nasional

57.

Pendidikan, Riset dan Olahraga merupakan Ruang Linkup Komisi

a)

VIII

b)

IX

c)

X

d)

XI

58.

Berapa Anggaran Dana Desa?

a)

5%

b)

10%

c)

15%

d)

17%

59.

Anggaran Dana Otonomi Khusus UU No 2 Tahun 2021 bagi Papua yaitu

a)

2%

b)

3%

c)

2,25%

d)

1,50%

60.

Dana Otonomi Khusus Aceh ditetapkan pada UU

a)

No 11 Tahun 2006

b)

No 12 Tahun 2006

c)

No 10 Tahun 2014

d)

No 11 Tahun 2014

61.

UU yang meniadakan Anggaran DAU yaitu

a)

UU No 17 Tahun 2003

b)

UU No 1 Tahun 2021

c)

UU No 1 Tahun 2022

d)

UU No 3 Tahun 2004

62.

Anggaran Kesehatan ditiadakan oleh UU

a)

UU No 17 Tahun 2023

b)

UU No 1 Tahun 2021

c)

UU No 6 Tahun 2021

d)

UU No 11 Tahun 2015

63.

Ruang lingkup dan tugas komisi XI yaitu

a)

Perdagangan

b)

Luar Negeri

c)

Hukum

d)

Pertanian dan Lingkungan Hidup

64.

Ruang lingkup dan tugas komisi IX yaitu

a)

Pertanian

b)

Hukum

c)

UMKM

d)

Perbankan

65.

Komisi di DPR yang mengurusi hukum yaitu

a)

III

b)

I

c)

XII

d)

XX

66.

Alur Siklus APBN yang benar yaitu

a)

Perencanaan - Pencatatan dan Pelaporan - Penyusunan - Pembahasan - Penetapan - Pelaksanaan - Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban

b)

Perencanaan - Penyusunan - Pembahasan - Penetapan - Pelaksanaan - Pencatatan dan Pelaporan - Pemeriksaan dan Pertanggung Jawaban

c)

Perencanaan - Pembahasan - Penetapan - Pelaksanaan - Pencatatan dan Pemeriksaan - Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban

d)

Perencanaan - Penyusunan - Penetapan - Pembahasan - Pelaksanaan - Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban - Pencatatan dan Pelaporan

67.

Perencanaan dalam siklus APBN terjadi pada bulan

a)

Juli-April

b)

Jan-April

c)

Agustus-Jan

d)

Oktober-Des

68.

Dalam siklis APBN, Mei-Juni merupakan tahao

a)

Penyusunan

b)

Penetapan

c)

Pembahasan

d)

Pelaporan

69.

Agu-Okt pada siklus APBN termasuk tahap

a)

Pembahasan

b)

Penetapan

c)

Pelaksanaan

d)

Pelaporan

70.

Penetapan pada siklus APBN termasuk pada bulan

a)

Nov-Des

b)

Jan-Des

c)

Agu-Okt

d)

Juni-Okt

71.

Pelaksanaan APBN dilakukan selama bulan

a)

Jan-Des

b)

Jan-Juli

c)

Des-Jan

d)

Des-Mei

72.

Foto di atas termasuk proses

a)

RPJMN

b)

RKP

c)

Renstra K/L

d)

UU APBN

73.

Yang bukan termasuk UU keuangan negara yaitu

a)

No 17 Tahun 2003

b)

No 1 Tahun 2004

c)

No 15 Tahun 2004

d)

No 33 Tahun 2004

74.

UU yang membicarakan Perbendaharaan Negara yaitu

a)

UU No 33 Tahun 2004

b)

UU No 1 Tahun 2004

c)

UU No 11 Tahun 2006

d)

UU No 17 Tahun 2023

75.

UU yang membicarakan Perbendaharaan Negara yaitu

a)

UU No 33 Tahun 2004

b)

UU No 1 Tahun 2004

c)

UU No 11 Tahun 2006

d)

UU No 17 Tahun 2023

76.

Yang bukan termasuk ruang lingkup APBN yaitu

a)

Hak negara untuk memungut pajak dan melakukan pinjaman

b)

Penerimaan dan pengeluaran negara

c)

Mengelola kekayaan negara dan daerah yang dimiliki

d)

Menyusun APBN dan UU

77.

Yang bukan termasuk ruang lingkup APBN yaitu

a)

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan dan membayar pajak kepada pihak ketiga

b)

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan

c)

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang didirikan oleh pemerintah

d)

Hak negara untuk memungut pinjaman dari lembaha tertentu dan melakukan investasi

78.

5 fokus utama pengelolaan keuangan negara dalam kebijakan fasikal 2023, kecuali yaitu

a)

Meningkatkan SDA dan memajukan ekonomi hijau

b)

Menurunkan peningkatan suhu dan melestarikan plasma nutfah sehingga mendukung terjadinya ekonomi hijau

c)

Revitalisasi industri dan melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas

d)

Melakukan reformasi birokarsi (menata ulang sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan)

79.

Pendekatan perumusan keuangan negara yang menilai Hak dan kewajiban negara dapat dinilai oleh uang, termasuk kebijakan yaitu

(a)  

80.

Pendekatan perumusan keuangan negara dimana keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintahan yaitu

(a)  

81.

Pendekatan perumusan keuangan negara dimana  keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek yaitu

(a)  

82.

Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek termasuk salah satu pendekatan perumusan negara yaitu

(a)  

83.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara 1-3 yaitu

(a)  

84.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara 4-6 yaitu

(a)  

85.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara 7-9 yaitu

(a)  

86.

Asas pemeriksa keuangan dilakukan oleh

(a)  

87.

Yang dimaksud asas universalitas yaitu ditampilkan (a)   di dalam anggaran

88.

Yang dimaksud asas kesatuan yaitu semua pendapatan dan belanja negara (a)  

89.

Yang dimaksud asas spesialitas yaitu (a)   dalam mata anggaran sesuai sesuai peruntukkannya

90.

Yang dimaksud asas akuntabilitas yaitu

(a)  

91.

Hubungan kelembagaan pertama yaitu pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam ...

(a)  

92.

Hubungan kelembagaan kedua yaitu pemerintah pusat (a)   kpd pemerintah daerah berdasarkan undang-undang

93.

Hubungan kelembagaan ketiga yaitu pemerintah pusat dapat ... kepada pemerintah daerah dgn persetujuan DPR

(a)  

94.

Hubungan kelembagaan keempat yaitu pemerintah daerah dapat ... kepada atau oleh daerah lain dengan persetujuan DPRD

(a)  

95.

Hubungan kelembagaan ketiga yaitu pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah dgn persetujuan ...

a)

MPR

b)

DPD

c)

DPR

d)

DPRD

96.

Hubungan kelembagaan keempat yaitu pemerintah daerah dapat memberikan atau menerima pinjaman kepada atau oleh daerah lain dengan persetujuan ...

a)

MPR

b)

DPD

c)

DPR

d)

DPRD

97.

Hubungan kelembagaan kelima yaitu pemerintah pusat dapat meminjam atau menerima hibah (a)   dengan persetujuan DPR dimana pinjaman atau hibah tersebut dapat terus dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara, dll

98.

Yang bukan termasuk beberapa contoh Organisasi Kementrian Keuangan yaitu

a)

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DAC)

b)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR)

c)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktoran Jenderal Perimbangan Keuangan (DJK), Direktorst Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Pembiayaan (DJP)

d)

Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

99.

Presiden menugaskan kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada ... utk bertindak selaku ... (Fiskal)

(a)  

100.

Presiden menugaskan kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada ... utk bertindak selaku ... (Penggunaan)

(a)  

101.

Presiden menugaskan kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada ... utk bertindak selaku Kepala Pemerintahan Daerah

(a)  

102.

Menteri Keuangan memiliki peran sbg

(a)  

103.

Apa itu hibah

a)

pemberian secara ikhlas dari negara berbentuk devisa

b)

pemberian dari negara yg berutang kpd kita

c)

pinjama suatu negara kpd kita

d)

pemberian biasanya berbentuk uang bukan barang kpd pemerintah dari negara lain

104.

Dari 4 Siklus Anggaran Pemerintah, langkah 1-2 yaitu

(a)  

105.

Dari 4 Siklus Anggaran Pemerintah, langkah 3-4 yaitu

(a)  

106.

Belanja Negara menjadi kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai ... dan menjadi instrumen kebijakan fiskal karena pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran untuk mencapai sasaran program pembangunan yang ditetapkan

(a)  

107.

UU yang menetapkan DOK wilayah Aceh yaitu

(a)  

108.

UU yang merevisi UU No 33 Tahun 2004 utk DBH yaitu

(a)  

109.

Dana Otonomi Khusus (1-15 2% 16-20 1%) Aceh, jangka waktu 20 tahun, yaitu

(a)  

110.

Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% bagi Papua hingga tahun 2041 dari sebelumnya 2% dari DAU yaitu

(a)  

111.

UU yg mengatur Dana Desa sebesar 10% yaitu

(a)  

112.

Penerimaan negara dari cukai dibagikan kpd provinsi, sebesar 2%, terdapat pada UU yaitu

(a)  

113.

UU apa yg menetapkan Anggaran Kesehatan 5% dari luar gaji, sebelum Anggaran Kesehatan ditiadakan pada UU 17 Tahun 2023?

(a)  

114.

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain kecuali yaitu

a)

Pertimbangan DPD atas RUU APBN

b)

Membahas dg memperhatikan pertimbangan

c)

Menindaklanjuti hasil pengawasan DPD serta pelaksanaan RUU dan APBN

d)

Menyusun pelaksanaan RUU dan APBN

115.

Ruang lingkup dan tugas komisi di DPR 1 yaitu perihal

(a)  

116.

Ruang lingkup dan tugas komisi di DPR 2 yaitu perihal

(a)  

117.

Ruang lingkup dan tugas komisi di DPR 7 yaitu perihal

(a)  

118.

UU mengenai pengelolaan dan tanggung jawab negara yaitu

(a)  

119.

Setelah UU No 17 Tahun 2003, konsep penganggaran pertama yaitu

(a)  

120.

Setelah UU No 17 Tahun 2003, konsep penganggaran kedua yaitu

(a)  

121.

Setelah UU No 17 Tahun 2003, konsep penganggaran ketiga yaitu

(a)  

122.

Penganggaran Terpadu merupakan proses penyusunan anggaran mengintegrasikan ....... guna melaksanakan kegiatan pemerintahan dg prinsip (/) ......

(a)  

123.

Sebelum/sesudah UU No 17 Tahun 2003, Format Dokumen yaitu (istilahsebelum istilahsetelah)

(a)  

124.

Sebelum/sesudah UU No 17 Tahun 2003, Klasifikasi Jenis Belanja yaitu (istilahsebelum istilahsetelah)

(a)  

125.

Sebelum/sesudah UU No 17 Tahun 2003, Klasifikasi Sektor/Fungsi yaitu (istilahsebelum istilahsetelah)

(a)  

126.

Sebelum/sesudah UU No 17 Tahun 2003, Dasar Alokasi yaitu (istilahsebelum istilahsetelah) ...., ...., program

(a)  

127.

Penganggaran berbasis kinerja yaitu

(a)  

128.

Penganggaran berfokus line yaitu

(a)  

129.

Bagan pada foto di atas adalah

(a)  

130.

Bagan pada foto di atas adalah

(a)  

131.

Hasil pembangunan yg diperoleh dari pencapaian outcome pada SIK adalah

(a)  

132.

Manfaat yg diperoleh dari jangka menengah utk mencapai beneficiary tertentu sbg hasil dr output

(a)  

133.

Produk/barang/jasa yg dihasilkan pada SIK adalah

(a)  

134.

3 Prinsip dasar sebagai landasan konseptual untuk implementasi BPK, yg pertama yaitu

(a)  

135.

3 Prinsip dasar sebagai landasan konseptual untuk implementasi BPK, yg kedua yaitu

(a)  

136.

3 Prinsip dasar sebagai landasan konseptual untuk implementasi BPK, yg ketiga yaitu

(a)  

137.

Tujuan Implementasi BPK yg pertama yaitu menunjukkan keterkaitan antara (a)  

138.

Tujuan Implementasi BPK yg kedua yaitu meningkatkan (a)   dalam penganggaran

139.

Tujuan Implementasi BPK yg ketiga yaitu meningkatkan (a)   dalam tugas dan penganggaran

140.

Perfomance Based Budgeting pertama yaitu

(a)  

141.

Perfomance Based Budgeting kedua yaitu

(a)  

142.

Perfomance Based Budgeting ketiga yaitu

(a)  

143.

RPJP adalah singkatan dari

(a)  

144.

RPJM adalah singkatan dari

(a)  

145.

Renja K/L adalah singkatan dari

(a)  

146.

RKP adalah singkatan dari

(a)  

147.

Foto di atas termasuk proses

(a)  

148.

Foto di atas termasuk proses

(a)  

149.

Tujuan bernegara tercantum pada….

(a)  

150.

Kekayaan negara adalah semua ... negara yang dapat dinilai dg uang dan segala sesuatu yang dapat ... negara berhubungan dg pelaksanaan hak dan kewajiban negara

(a)